Nama : Muhammad Hilmy Hibatulloh
NPM : 2216031123
Kelas : Reguler A
NPM : 2216031123
Kelas : Reguler A
Posts made by Muhammad Hilmy Hibatulloh
Nama : Muhammad Hilmy Hibatulloh
NPM : 2216031123
Kelas : Reguler A
NPM : 2216031123
Kelas : Reguler A
Nama : Muhammad Hilmy Hibatulloh
NPM : 2216031123
Kelas : Reguler A
Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie selaku Ketua Mahkamah Konstitusi RI pada tahun 2003-2008 menjelaskan bahwa perbedaan antara UUD 1945 versi pengesahan 18 Agustus 1945 dengan UUD 1945 versi yang berlaku hingga sekarang. Konstitusi Indonesia telah mengalami berbagai perubahan dalam kurun waktu yang lama. Perlu diketahui bahwa Indonesia telah mengalami 4 kali perubahan republik.
1. Republik yang diproklamir pada 17 Agustus 1945, dengan konstitusi yang disahkan pada 18 Agustus 1945.
2. Republik Indonesia Serikat, dengan konstitusinya yaitu RIS.
3. Negara Kesatuan, dengan konstitusinya Undang - Undang Dasar Sementara/ UUDS 1950.
4. Adanya Dekrit Presiden Keppres 150 tahun 1959, dan kembali berlakunya Undang - Undang Dasar 1945
UUD 1945 versi yang berlaku saat ini telah mengalami beberapa perubahan penting yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan kekuasaan pemerintahan negara. Perubahan-perubahan tersebut dilakukan agar UUD 1945 dapat lebih responsif dan adaptif terhadap perkembangan situasi dan kondisi negara, serta dapat menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak konstitusional rakyat Indonesia secara lebih baik.
NPM : 2216031123
Kelas : Reguler A
Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie selaku Ketua Mahkamah Konstitusi RI pada tahun 2003-2008 menjelaskan bahwa perbedaan antara UUD 1945 versi pengesahan 18 Agustus 1945 dengan UUD 1945 versi yang berlaku hingga sekarang. Konstitusi Indonesia telah mengalami berbagai perubahan dalam kurun waktu yang lama. Perlu diketahui bahwa Indonesia telah mengalami 4 kali perubahan republik.
1. Republik yang diproklamir pada 17 Agustus 1945, dengan konstitusi yang disahkan pada 18 Agustus 1945.
2. Republik Indonesia Serikat, dengan konstitusinya yaitu RIS.
3. Negara Kesatuan, dengan konstitusinya Undang - Undang Dasar Sementara/ UUDS 1950.
4. Adanya Dekrit Presiden Keppres 150 tahun 1959, dan kembali berlakunya Undang - Undang Dasar 1945
UUD 1945 versi yang berlaku saat ini telah mengalami beberapa perubahan penting yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan kekuasaan pemerintahan negara. Perubahan-perubahan tersebut dilakukan agar UUD 1945 dapat lebih responsif dan adaptif terhadap perkembangan situasi dan kondisi negara, serta dapat menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak konstitusional rakyat Indonesia secara lebih baik.
Nama : Muhammad Hilmy Hibatulloh
NPM : 2216031123
Kelas : Reguler A
1. Hal positif apa yang anda dapatkan dari artikel tersebut? Apakah ada konstitusi yang dilanggar? Jelaskan!
Hal positif yang bisa diambil dari artikel di atas yaitu pemerintah berupaya untuk mengurangi risiko penyebaran virus COVID-19 di masyarakat dengan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan membatasi kegiatan sosial dan mengurangi kontak antar orang. Namun, pelaksanaan kebijakan PSBB juga menimbulkan berbagai kontroversi terkait pelanggaran HAM atau hak asasi manusia seperti penggunaan kekerasan oleh aparat keamanan dalam menegakkan aturan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan aparat keamanan untuk memperhatikan dan menjalankan aturan sesuai dengan pasal-pasal konstitusi tersebut dalam pelaksanaan kebijakan PSBB atau kebijakan lainnya untuk memastikan hak asasi manusia dihormati dan dilindungi.
2. Bagaimanakah jika suatu negara tidak memiliki konstitusi? Apakah konstitusi efektif dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara?
Jika suatu negara tidak memiliki konstitusi, maka tidak akan ada dokumen resmi yang menetapkan kerangka dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi sangat penting dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, dan keberadaannya dapat membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan hak-hak dasar dan kebebasan individu terlindungi. Konstitusi yang efektif dapat memastikan bahwa kekuasaan pemerintah dibatasi dan terdistribusi dengan baik, dan memungkinkan partisipasi yang lebih luas dari masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Namun, keefektifan konstitusi bergantung pada bagaimana konstitusi tersebut diterapkan dan dihormati oleh pemerintah dan masyarakat.
3. Kemukakan contoh tantangan kehidupan bernegara saat ini, yang menurut Anda perlu diantisipasi, apakah pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 sekarang sudah mampu menjadi pedoman untuk menyelesaikan tantangan tersebut dan mengapa demikian?
Salah satu tantangan kehidupan bernegara saat ini yang perlu diantisipasi adalah terkait dengan pemenuhan hak asasi manusia, terutama hak-hak yang terkait dengan kesetaraan gender serta hak asasi orang-orang miskin dan terpinggirkan. Pasal-pasal dalam UUD NRI 1945, seperti Pasal 28I yang menjamin hak-hak yang sama di depan hukum dan Pasal 28J yang menjamin hak atas kesetaraan dan keadilan gender, dapat menjadi dasar untuk mengatasi tantangan ini. Namun, masih banyak tindakan diskriminatif dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, perlu ada upaya yang lebih besar dan komprehensif dari pemerintah dan masyarakat untuk menerapkan pasal-pasal konstitusi dalam kebijakan dan tindakan sehari-hari untuk memastikan pemenuhan hak asasi manusia bagi semua warga negara.
4. Bagaimakah menurut pendapatmu sebagai warganegara mengenai konsep bernegara kita dalam menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan? Adakah yang perlu di perbaiki, jelaskan!
Sebagai warga negara Indonesia, saya sangat mendukung konsep bernegara kita dalam menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan. Konsep ini merupakan fondasi penting dari keberhasilan negara Indonesia dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis, meskipun Indonesia terdiri dari berbagai etnis, agama, dan budaya yang berbeda. Namun, masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam memperkuat nilai persatuan dan kesatuan di Indonesia, salah satunya dari segi pendidikan. Pendidikan dapat menjadi sarana penting dalam memperkuat nilai persatuan dan kesatuan di Indonesia. Namun, masih banyak tantangan yang harus dihadapi, seperti kurangnya sumber daya dan kualitas pendidikan yang tidak merata di seluruh wilayah Indonesia.
NPM : 2216031123
Kelas : Reguler A
1. Hal positif apa yang anda dapatkan dari artikel tersebut? Apakah ada konstitusi yang dilanggar? Jelaskan!
Hal positif yang bisa diambil dari artikel di atas yaitu pemerintah berupaya untuk mengurangi risiko penyebaran virus COVID-19 di masyarakat dengan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan membatasi kegiatan sosial dan mengurangi kontak antar orang. Namun, pelaksanaan kebijakan PSBB juga menimbulkan berbagai kontroversi terkait pelanggaran HAM atau hak asasi manusia seperti penggunaan kekerasan oleh aparat keamanan dalam menegakkan aturan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan aparat keamanan untuk memperhatikan dan menjalankan aturan sesuai dengan pasal-pasal konstitusi tersebut dalam pelaksanaan kebijakan PSBB atau kebijakan lainnya untuk memastikan hak asasi manusia dihormati dan dilindungi.
2. Bagaimanakah jika suatu negara tidak memiliki konstitusi? Apakah konstitusi efektif dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara?
Jika suatu negara tidak memiliki konstitusi, maka tidak akan ada dokumen resmi yang menetapkan kerangka dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi sangat penting dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, dan keberadaannya dapat membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan hak-hak dasar dan kebebasan individu terlindungi. Konstitusi yang efektif dapat memastikan bahwa kekuasaan pemerintah dibatasi dan terdistribusi dengan baik, dan memungkinkan partisipasi yang lebih luas dari masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Namun, keefektifan konstitusi bergantung pada bagaimana konstitusi tersebut diterapkan dan dihormati oleh pemerintah dan masyarakat.
3. Kemukakan contoh tantangan kehidupan bernegara saat ini, yang menurut Anda perlu diantisipasi, apakah pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 sekarang sudah mampu menjadi pedoman untuk menyelesaikan tantangan tersebut dan mengapa demikian?
Salah satu tantangan kehidupan bernegara saat ini yang perlu diantisipasi adalah terkait dengan pemenuhan hak asasi manusia, terutama hak-hak yang terkait dengan kesetaraan gender serta hak asasi orang-orang miskin dan terpinggirkan. Pasal-pasal dalam UUD NRI 1945, seperti Pasal 28I yang menjamin hak-hak yang sama di depan hukum dan Pasal 28J yang menjamin hak atas kesetaraan dan keadilan gender, dapat menjadi dasar untuk mengatasi tantangan ini. Namun, masih banyak tindakan diskriminatif dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, perlu ada upaya yang lebih besar dan komprehensif dari pemerintah dan masyarakat untuk menerapkan pasal-pasal konstitusi dalam kebijakan dan tindakan sehari-hari untuk memastikan pemenuhan hak asasi manusia bagi semua warga negara.
4. Bagaimakah menurut pendapatmu sebagai warganegara mengenai konsep bernegara kita dalam menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan? Adakah yang perlu di perbaiki, jelaskan!
Sebagai warga negara Indonesia, saya sangat mendukung konsep bernegara kita dalam menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan. Konsep ini merupakan fondasi penting dari keberhasilan negara Indonesia dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis, meskipun Indonesia terdiri dari berbagai etnis, agama, dan budaya yang berbeda. Namun, masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam memperkuat nilai persatuan dan kesatuan di Indonesia, salah satunya dari segi pendidikan. Pendidikan dapat menjadi sarana penting dalam memperkuat nilai persatuan dan kesatuan di Indonesia. Namun, masih banyak tantangan yang harus dihadapi, seperti kurangnya sumber daya dan kualitas pendidikan yang tidak merata di seluruh wilayah Indonesia.
Nama : Muhammad Hilmy Hibatulloh
NPM : 2216031123
Kelas : Reguler A
NPM : 2216031123
Kelas : Reguler A