Kiriman dibuat oleh Muhammad Hilmy Hibatulloh

Nama : Muhammad Hilmy Hibatulloh
NPM : 2216031123
Kelas : Reguler A
Prodi : Ilmu Komunikasi

1. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Artikel “Refleksi 2019: Awan Gelap untuk HAM di Indonesia” dari The Conversation membahas tentang buruknya kinerja Indonesia dalam menegakkan hak asasi manusia pada tahun 2019. Artikel ini menyoroti beberapa masalah terkait pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, termasuk kegagalan pemerintah dalam menangani kasus pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu, peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, serta penindasan terhadap kebebasan berekspresi dan berkumpul. Para penulis berpendapat bahwa masalah-masalah ini menunjukkan adanya masalah yang lebih besar dalam komitmen pemerintah terhadap hak asasi manusia. Mereka menyerukan adanya akuntabilitas dan transparansi yang lebih besar dari pemerintah, serta peningkatan kesadaran publik dan aktivisme terkait isu-isu hak asasi manusia. Adapun hal positif yang dapat diambil dari artikel ini adalah kesadaran akan tantangan yang masih dihadapi dalam penegakan HAM di Indonesia. Kesadaran akan masalah tersebut penting untuk memicu tindakan dan perubahan yang lebih baik di masa depan.

2. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa?
Demokrasi Indonesia didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang merupakan hasil dari nilai-nilai adat istiadat atau budaya asli masyarakat Indonesia. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila menjadi dasar bagi cara hidup bernegara masyarakat Indonesia. Selain itu, nilai-nilai adat istiadat atau budaya asli masyarakat Indonesia juga tercermin dalam prinsip-prinsip demokrasi yang dilaksanakan di Indonesia. Dalam prinsip “berke-Tuhanan yang Maha Esa”, demokrasi Indonesia bukan berarti negara mendukung agama tertentu atau menjalankan pemerintahan berdasarkan dogma agama. Sebaliknya, prinsip ini menyiratkan pengakuan akan pentingnya nilai-nilai agama dalam membentuk moralitas dan integritas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa mencerminkan komitmen untuk memadukan nilai-nilai demokrasi dengan nilai-nilai agama dan spiritualitas. Prinsip ini memberikan kerangka kerja yang menghormati kebebasan beragama sambil mengakui pentingnya moralitas dan keadilan yang diilhami oleh keyakinan agama.

3. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih perlu ditingkatkan agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Realisasi hak asasi manusia dalam konsepsi negara hukum dalam demokrasi di Indonesia merupakan hal yang paling fundamental. Namun, demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia belum berimbang. Keadilan dan kemakmuran rakyat diukur dari sejauh mana hak asasi manusia ditegakkan. Dalam demokrasi Pancasila, ada dua nilai dasar yang dikembangkan sebagai budaya politik, yaitu tidak otoriter dan tidak individualistik. Oleh karena itu, perlu adanya upaya bersama dari pemerintah, lembaga negara, serta masyarakat sipil untuk meningkatkan implementasi demokrasi dan hak asasi manusia yang berkedaulatan rakyat secara menyeluruh sebagai cita-cita yang hendak dicapai.

4. Bagaimanakah sikap Anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Sikap saya terhadap kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah sangat tidak setuju. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia, di mana kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat dan dilaksanakan untuk rakyat. Demokrasi seharusnya mampu menyelesaikan persoalan-persoalan dan memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, tantangan demokrasi di Indonesia masih banyak, termasuk masalah ketidakseimbangan antara demokrasi dan hak asasi manusia serta problematika demokrasi yang dihadapi oleh Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, diperlukan transparansi dan akuntabilitas dalam proses politik. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat lembaga-lembaga pengawasan seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ombudsman, dan Komisi Yudisial.

5. Bagaimanakah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Dalam era demokrasi dewasa saat ini, konsep hak asasi manusia menjadi sangat penting. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama dan tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas dapat membahayakan demokrasi dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, konsep hak asasi manusia harus dijaga dengan baik agar tidak terabaikan dalam pelaksanaan kekuasaan negara. Hal ini dapat dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai adat istiadat atau budaya asli masyarakat Indonesia dan prinsip-prinsip demokrasi yang dilaksanakan di Indonesia. Selain itu, perlu aturan dengan dukungan dan menjadi dasar dalam kehidupan negara untuk menjamin dan melindungi hak-hak rakyat. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dapat menjadi acuan dalam menjaga konsep hak asasi manusia.
Nama : Muhammad Hilmy Hibatulloh
NPM : 2216031123
Kelas : Reguler A
Prodi : Ilmu Komunikasi

Video tersebut membahas tentang geopolitik Indonesia dan wawasan nusantara. Geopolitik adalah hubungan antara kekuatan politik dan ruang geografis, sedangkan cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Video tersebut juga menjelaskan bahwa geopolitik Indonesia dan wawasan nusantara saling terkait dan penting untuk memahami hubungan antara kekuatan politik dan letak geografis Indonesia.

Konsep Geopolitik Indonesia menyatakan bahwa Pancasila sebagai ideologi nasional dipergunakan sebagai pertimbangan dasar dalam menentukan politik nasional ketika dihadapkan kepada kondisi dan kedudukan wilayah geografis di Indonesia. Teori ini pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada siding BPUPKI pada 1 Juni 1945 oleh Ir. Soekarno. Konsep ini di Indonesia tidak mementingkan dalam hal wilayah, tetapi lebih kepada membangun kesatuan bangsa dalam satu wilayah. Konsep Wawasan Nusantara adalah wawasan nasional yang bersumber dari pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia. Hakikat dari wawasan Nusantara adalah kesatuan bangsa dan keutuhan wilayah Indonesia.

Adapun Cara pandang Bangsa Indonesia adalah :
1. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan Politik
2. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan Ekonomi
3. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan Budaya
4. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan Pertahanan dan Keamanan
Nama : Muhammad Hilmy Hibatulloh
NPM : 2216031123
Kelas : Reguler A
Prodi : Ilmu Komunikasi

1. Bagaimanakah tanggapanmu mengenai isi artikel dan hal positif apa yang bisa kamu ambil setelah membaca artikel tersebut?
Setelah membaca artikel “Konflik Komunal di Perbatasan Indonesia-Timor Leste dan Upaya Penyelesaiannya”, saya merasa bahwa konflik perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste merupakan masalah yang kompleks dan membutuhkan penyelesaian yang tepat. Artikel tersebut memberikan gambaran tentang penyebab konflik, seperti belum tuntasnya delimitasi batas, perbedaan interpretasi zona netral, dan sentimen nasionalisme. Namun, artikel tersebut juga memuat informasi tentang langkah-langkah penyelesaian konflik yang telah dilakukan, seperti pengerahan pasukan TNI dan negosiasi bilateral yang dikawal oleh kementerian luar negeri kedua negara. Hal positif yang dapat saya ambil dari artikel ini adalah upaya pemerintah Indonesia dan Timor Leste untuk mencari solusi yang terbaik masih terus dilakukan sehingga ada harapan untuk menyelesaikan konflik secara damai.

2. Bagaimanakah menurut pendapatmu dan apa yang terjadi dengan wilayah dan bangsa Indonesia jika tidak memiliki konsepsi wawasan nusantara?
Jika Indonesia tidak memiliki konsepsi wawasan nusantara, maka akan sulit bagi bangsa Indonesia untuk mengelola kehidupannya dan menghadapi tantangan yang ada. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai berperan sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu dalam menentukan semua kebijakan, keputusan, inisiatif dan tindakan. Wawasan Nusantara juga mendukung bangsa Indonesia dalam menata kehidupannya dan berperan sebagai mercusuar dalam perjuangan kemerdekaan. Tanpa wawasan nusantara, bangsa Indonesia sulit memahami dan mengelola wilayahnya yang luas dan beragam, serta menghadapi tantangan geopolitik yang kompleks. Oleh karena itu, wawasan nusantara sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan nasional dan membangun negara yang kuat dan sejahtera.

3. Bagaimanakah konsepsi wawasan nusantara dalam mencegah timbulnya konflik seperti artikel di atas?
Konsepsi wawasan nusantara dapat membantu mencegah konflik seperti yang terjadi di perbatasan Indonesia-Timor Leste. Wawasan nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara di atas sebagai landasan politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Konsep ini dapat membantu memandang perbatasan sebagai wilayah yang harus dijaga dan dikelola dengan baik, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Selain itu, wawasan nusantara juga mencakup nilai-nilai iman dan taqwa, keadilan dan keberadaban, musyawarah untuk mencapai mufakat, serta kesejahteraan untuk menciptakan suasana damai dan tenteram bagi kebahagiaan dan kelangsungan hidup rakyat Indonesia dan negara. Oleh karena itu, dengan menerapkan konsepsi wawasan nusantara, pemerintah Indonesia dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menyelesaikan konflik perbatasan dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.