NAMA : M. RIDHO ILLAHI
NPM : 2216031150
KELAS : REGULER B
PRODI : S1 ILMU KOMUNIKASI


A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawab :
Melalui artikel ini, kita dapat memahami tantangan dan hambatan perlindungan HAM di negeri ini. Diskusi mendalam tentang pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi juga membantu untuk lebih memahami situasinya. Artikel ini penting untuk menyoroti isu-isu tersebut agar masyarakat dan pemerintah dapat melakukan perubahan yang diperlukan untuk menegakkan hak asasi manusia di Indonesia. Satu hal positif yang dapat ditemukan setelah membaca artikel ini adalah kesadaran yang lebih besar akan pentingnya menghormati hak asasi manusia di Indonesia. Pasal ini dapat menjadi pemicu bagi individu dan kelompok untuk terlibat dalam advokasi dan aksi untuk memperjuangkan hak asasi manusia di negeri ini. Selain itu, pasal ini juga dapat menginspirasi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang lebih efektif untuk melindungi dan menghormati hak asasi manusia.

B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Jawab ;
Demokrasi Indonesia berakar pada nilai-nilai budaya/adat asli bangsa Indonesia. Pendapat saya tentang prinsip demokrasi Indonesia Ketuhanan Yang Maha Esa adalah bahwa prinsip ini mencerminkan nilai-nilai agama dan keragaman yang merupakan bagian integral dari budaya Indonesia. Adanya asas ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya mengakui dan menghormati keberagaman agama dan kepercayaan di Indonesia dalam konteks demokrasi. Demokrasi yang berketuhanan Yang Maha Esa tidak menuntut negara untuk menganut suatu agama tertentu atau mendiskriminasikan agama lain. Sebaliknya, prinsip ini menekankan pentingnya keragaman dan toleransi dalam kehidupan berdemokrasi. Hal ini sejalan dengan semangat Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang mengakui keberagaman agama dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawab :
Praktik demokrasi Indonesia saat ini harus dinilai dalam konteks bahwa ia sejalan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta penghormatan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia. Meskipun demokrasi sudah lama dijalin di Indonesia, namun penerapan prinsip demokrasi secara umum masih bermasalah. Beberapa isu yang muncul adalah pembatasan kebebasan berekspresi, pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi, kebijakan keuangan dan penyalahgunaan kekuasaan oleh beberapa pihak.

D.Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawab :
Saya yakin bahwa tidak etis dan merusak kepentingan nyata masyarakat bagi anggota Diet untuk mengejar agenda politik mereka sendiri sambil mewakili suara rakyat. Sebagai wakil rakyat, peran utama anggota parlemen adalah mewakili kepentingan masyarakat yang diwakilinya, mendengarkan aspirasi dan permasalahannya, serta bertindak untuk kepentingan umum secara keseluruhan.Eksekusi tujuan politik individu atau kelompok tertentu yang menyimpang dari kepentingan masyarakat merupakan bentuk penghianatan terhadap kepercayaan masyarakat. Ini mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang mendasari sistem politik di mana pemimpin terpilih harus bertindak demi kepentingan rakyatnya dan memperjuangkan keadilan. Mengatasi masalah ini akan membutuhkan langkah-langkah seperti meningkatkan pengawasan publik terhadap kinerja anggota parlemen, menyelenggarakan pemilu secara transparan dan bertanggung jawab, dan sanksi tegas terhadap anggota yang dinyatakan bersalah atas pelanggaran etika atau penyalahgunaan kekuasaan. Masyarakat juga harus berperan aktif dalam memantau pejabat terpilih dan meminta pertanggungjawaban mereka agar kebijakan tetap pada jalurnya.

E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawab :
Partai politik dengan kekuatan karismatik yang berakar pada tradisi dan agama berpotensi memanipulasi loyalitas dan emosi masyarakat. Hak asasi manusia dapat terancam di era demokrasi saat ini jika kekuasaan karismatik ini disalahgunakan untuk tujuan yang tidak jelas atau bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Hak asasi manusia mencakup prinsip-prinsip seperti kebebasan berbicara, kebebasan beragama, kesetaraan dan perlindungan dari diskriminasi. Prinsip-prinsip ini berisiko dilanggar ketika orang-orang karismatik menggunakan pengaruhnya untuk memanipulasi loyalitas dan perasaan massa.Penting untuk meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia dan keadilan dalam praktik politik. Pendidikan dan kesadaran publik tentang hak asasi manusia dapat membantu membuat masyarakat lebih kritis dan tidak rentan terhadap manipulasi emosi dan loyalitas. Selain itu, sistem hukum yang independen dan efektif sangat penting untuk menegakkan hak asasi manusia dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik.

NAMA : M. RIDHO ILLAHI
NPM : 2216031150
KELAS : REGULER B
PRODI : S1 ILMU KOMUNIKASI

NAMA : M. RIDHO ILLAHI
NPM : 2216031150
KELAS : REGULER B
PRODI : S1 ILMU KOMUNIKASI

Nama : M. Ridho Illahi
NPM : 2216031150
Kelas : Reguler B
Prodi : S1 Ilmu Komunikasi

1. Bagaimanakah tanggapanmu mengenai isi artikel dan hal positif apa yang bisa kamu ambil setelah membaca artikel tersebut?
Jawab:
Tanggapan saya tentang isi artikel yang memuat konflik komunal yang terjadi di perbatasan Indonesia dan Timor Leste yang terjadi tahun 2013, dan 2012. Konflik tersebut terjadi karena adanya kesalahpahaman antara WNI dengan warganegara Timor Leste. Menurut warga Timor Tengah Utara, pembangunan jalan yang dilakukan oleh pemerintah Republik Demokratik Timor Leste melintasi wilayah NKRI sejauh 500 meter, dan menggunakan zona bebas sejauh 50 meter, padahal menurut kesepakatan tahun 2005, zona bebas ini tidak boleh digunakan secara sepihak baik dari Indonesia maupun Timor Leste. Hal ini jelas membangkitkan disharmoni atau ketidaksesuaian, yang berujung pada konflik antar kedua belah pihak. Lalu kasus sebelumnya juga pernah terjadi pada 31 Juli 2012, terjadi di perbatasan Timur Tengah Utara-Oecussi. Pada 31 Juli 2012, warga desa Haumeni Ana, Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, NTT, terlibat bentrok dengan warga Pasabbe, Distrik Oecussi, Timor Leste. Bentrokan ini dipicu oleh pembangunan Kantor Pelayanan Bea Cukai, Imigrasi, dan Karantina (CIQ) Timor Leste di zona netral yang masih disengketakan, bahkan dituduh telah melewati batas dan masuk ke wilayah Indonesia sejauh 20 m. Tanaman dan pepohonan di tanah tersebut dibabat habis oleh pihak Timor Leste.

Kedua kasus tersebut memiliki latar belakang yang sama yaitu adanya kesalahpahaman yang terjadi antara kedua belah pihak, dan adanya perbedaan pendapat tentang zona perbatasan yang ada antara Timor Leste dengan Indonesia.
Dalam dua kasus diatas, hal positif yang bisa saya dapatkan adalah perlu adanya pengetahuan dan persetujuan dari kedua belah pihak yang benar-benar dipahami agar konflik-konflik tersebut tidak terjadi lagi di masa yang akan datang

2. Bagaimanakah menurut pendapatmu dan apa yang terjadi dengan wilayah dan bangsa Indonesia jika tidak memiliki konsepsi wawasan nusantara?
Jawab:
Menurut pendapat saya jika warganegara tidak memiliki konsep wawasan Nusantara berdampak pada sering dan mudah terjadinya konflik terjadi, karena wawasan nusantara sendiri adalah prinsip cara pandang dasar dalam negara Indonesia untuk meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa, penguatan identitas nasional, dan berintegrasi dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Apabila tidak memiliki prinsip tersebut maka akan terpecah-belah dan ditakutkan negara Indonesia yang terkenal dengan negara kepulauan dan memiliki beragam suku akan hancur karena tidak adanya konsepsi wawasan Nusantara pada warganegara.

3. Bagaimanakah konsepsi wawasan nusantara dalam mencegah timbulnya konflik seperti artikel diatas?
Jawab:
Konsepsi wawasan Nusantara untuk mencegah konflik komunal yang terjadi antara Indonesia dan Timor Leste adalah dengan cara memandang perbedaan yang ada seharusnya tidak dijadikan sebagai musuh atau sesuatu yang dianggap membahayakan. Dengan konsep wawasan nusantara yang benar, seharusnya perbedaan-perbedaan yang ada justru bisa dijadikan sebagai cara untuk menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan agar tidak terjadinya disintegrasi yang terjadi antara warganegara Timor Leste dengan WNI. Sehingga dengan adanya hal tersebut, baik dari kedua belah pihak akan menganggap saudara dan bekerjasama dalam memajukan daerah setempat. Ketika kita sadar bahwa perbedaan sebenarnya adalah hal yang indah, maka kita akan timbul rasa ingin bersatu, saling menjaga, dan lain sebagainya. Maka perbedaan yang ada jangan kita jadikan sebagai persoalan, namun kita jadikan untuk saling melengkapi dan tolong menolong.

Nama : M. Ridho Illahi
NPM : 2216031150
Kelas : Reguler B
Prodi : S1 Ilmu Komunikasi


Berdasarkan hasil analisis saya terhadap video yang berjudul Geopolitik Indonesia, video tersebut banyak membahas mengenai hakikat konsep geopolitik. Video tersebut juga menjabarkan pengertian dari geopolitik itu sendiri, yaitu ilmu penyelenggaeaan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat suatu bangsa.

Adapun beberapa teori geopolitik, yaitu :
1. Teori Geopolitik Frederich Ratzel
2. Teori Geopolitik Rudolf Kjellen
3. Teori Geopolitik Karl Haushofer
4. Teori Geopolitik Hallord Mackinder
5. Teori GeopolitikAlfred Thayer Mahan
6. Teori Geopolitik Guilio Douhet, William Mitchel, Saversky, dan JFC Fuller

Bangsa Indonesia sendiri memiliki teori geopolitiknya, yaitu menyatakan bahwa Pancasila sebagai ideologi nasional dipergunakan sebagai pertimbangan dasar dalam menentukan politik nasional ketika dihadapkan kepada kondisi dan kedudukan wilayah geografis Indonesia.

Teori geopolitik di Indonesia pertama kali diperkenalkan oleh Ir. Soekarno pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945. Prinsipnya tidak mementingkan dalam hal wilayah, tetapi lebih kepada membangun kesatuan bangsa dalam satu wilayah. Konsep wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia, yang mana wawasan Nusantara adalah wawasan nasional yang bersumber dari Pancasila dan UUD NRI. Hakikat dari wawasan Nusantara adalah kesatuan bangsa dan keutuhan wilayah.

Adapun cara pandang bangsa Indonesia, yaitu :
1. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik
2. Perwujudan kepulauan Nusantara satu kesatuan ekonomi
3. Perwujudan kepulauan Nusantara satu kesatuan sosial budaya
4. Perwujudan kepulauan Nusantara satu kesatuan pertahanan keamanan

Konsep bernegara dalam konsep NKRI dicantumkan dalam Pasal 1 Ayat 1 UUD NRI 1945 yang berisi "Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik". Sebagai NKRI, wilayah Indonesia mencakup kesatuan politik, hukum, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan.

Disimpulkan pula dalam video tersebut, bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik yang wilayahnya merupakan kesatuan dan ribuan pulau yang terletak di antara Samudera Pasifik dan Hindia serta di antara Benua Asia dan Australia. Berikut keunggulan bangsa Indonesia, yaitu jumlah dan potensi penduduknya cukup besar, memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya, dan lerak wilayah yang strategis, serta masih banyak lagi.