Nama : M. Rifqi Riziq
NPM : 2216031099
Kelas : REG A

istilah identitas nasional berasal dari kata identitas dan nasional. Istilah identitas nasional secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. atau bisa disebut tanda-tanda atau jati diri pada seseorang untuk membedakannya dari yang lain. yang dimana pembentukan identitas negara meliputi unsur-unsur Suku Bangsa, Agama, Kebudayaan, Bahasa serta indentitas nasional memiliki 3 unsur yaitu identitas fundamental (falsafah bangsa, dasar negara dan ideologi negara), identitas instrumental (UUD 1945, tata perundanganya, bahasa indonesia, lambang negara, dll) identitas alamiah (negara kepulauan, pluralisme suku, bahasa, budaya, agama dan kepercayaan). Ada juga Faktor pembentukan Indentitas yakni Faktot Objektif (geografis, ekologis dan demografis) dan Faktor Subjektif (faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan).

menurut Robert de Ventos,teori munculnya identitas nasional suatu bangsa memiliki faktor 4 penting yaitu faktor primer, faktor pendorong, faktor penarik dan faktor reaktif.

tujuan dan fungsi identitas nasional:
1. sebagai alat pemersatu bangsa
2. sebagai pembeda dengan bangsa lain nya
3. merupakan landasan negara
4. identitas negara tersebut
5. nilai potensi bangsa

Peran identitas nasional:
1. sebagai bahan atau objek dalam integritas nasional
2. pengontrol sumber daya ekonomi
3. menjadi penanda ikatan solidaritas
4. menjadi definisi territorial

Identitas sosial merupakan sebagai identitas bersama suatu bangsa yang dapat dibentuk oleh beberapa faktor yang menunjuk pada identitas -identitas yang sifatnya nasional.

Nama : M. Rifqi Riziq
NPM : 2216031099
Kelas : REG A

Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia melalui Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani

Pendidikan kewarganegaraan bukanlah hal baru di Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia melaksanakan berbagai misi Pendidikan Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan. Pelajaran Pendidikan kewarganegaraan juga mempelajari arti pemahaman demokrasi yang belum sepenuhnya berlangsung dengan baik di Indonesia. UUD 1945, NKRI, bhineka tunggal ika juga diperlukan, serta perlu pendidikan humanis partisipatoris yang diharapkan menjadi praktek nilai-nilai pancasila.

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki tujuan untuk mengembangkan karakter bangsa Indonesia yang berupa, membentuk sikap bangsa negara yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, membuat bangsa Indonesia yang cerdas, aktif, kritis dan demokratis, namun tetap memiliki komitmen menjaga persatuan dan integritas bangsa dan membangun kultur demokrasi yang memiliki unsur kebebasan, persamaan, toleransi dan bertanggung jawab.

Pada hakekatnya tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah untuk menciptakan warga negara yang cerdas dan baik yang dapat mendukung bangsa dan kelestariannya. Upaya menjadikan individu atau orang yang tinggal di negara sebagai warga negara merupakan tugas dan tanggung jawab negara yang paling utama.

Nama: M. Rifqi Riziq
NPM : 2216031099
kelas : REG C

hakikat dan pentingnya PKN di perguruan tinggi

Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk membekali dan memantapkan mahasiswa dengan pengetahuan dan kemampuan dasar hubungan warga negara Indonesia yang Pancasilais dengan negara dan sesama warganegara.

Landasan ideal dan landasan hukum pendidikan kewarganegaraan :
1. Pancasila
2. Pembukaan UUD 1945
3. Batang tubuh UUD 1945
4. UU Nomor 20 Tahun 1982
5. UU Nomor 20 Tahun 2003
6. SK Dirjen DIKTI Nomor 43 Tahun 2006

Sumber Historis, Sosiologis, & Politik PKn

a) Sumber histrois
Dimulai dari sebelum indonesia merdeka.
b) Sumber sosiologis
Diperlukan pleh masyarakat untuk menjaga, memelihara dan mempertahankan eksistensi Indonesia.
c) Sumber Politik
Adanya arsip mengenai PKn sejak tahun 1957 sampai sekarang.

Dinamika, Esensi, dan Urgensi PKn

Pendidikan Kewarganegaraan sangat dibutuhkan untuk menyelaraskan perkembangan IPTEK dengan nilai-nilai yang ada di Indonesia sehingga menjaga eksistensi sebagai negara-bangsa. Eksistensi konstitusi negara dan bangsa Indonesia sangat menentukan maju atau tidak nya PKn di masa depan.

Nama : M. Rifqi Riziq
NPM : 2216031099
Kelas : REG A

Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia melalui Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani

Pendidikan kewarganegaraan bukanlah hal baru di Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia melaksanakan berbagai misi Pendidikan Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan. Pelajaran Pendidikan kewarganegaraan juga mempelajari arti pemahaman demokrasi yang belum sepenuhnya berlangsung dengan baik di Indonesia. UUD 1945, NKRI, bhineka tunggal ika juga diperlukan, serta perlu pendidikan humanis partisipatoris yang diharapkan menjadi praktek nilai-nilai pancasila.

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki tujuan untuk mengembangkan karakter bangsa Indonesia yang berupa, membentuk sikap bangsa negara yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, membuat bangsa Indonesia yang cerdas, aktif, kritis dan demokratis, namun tetap memiliki komitmen menjaga persatuan dan integritas bangsa dan membangun kultur demokrasi yang memiliki unsur kebebasan, persamaan, toleransi dan bertanggung jawab.

Pada hakekatnya tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah untuk menciptakan warga negara yang cerdas dan baik yang dapat mendukung bangsa dan kelestariannya. Upaya menjadikan individu atau orang yang tinggal di negara sebagai warga negara merupakan tugas dan tanggung jawab negara yang paling utama.

Nama : M. Rifqi Riziq
NPM : 2216031099
Kelas : REG A

hakikat dan pentingnya PKN di perguruan tinggi

Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk membekali dan memantapkan mahasiswa dengan pengetahuan dan kemampuan dasar hubungan warga negara Indonesia yang Pancasilais dengan negara dan sesama warganegara.

Landasan ideal dan landasan hukum pendidikan kewarganegaraan :
1. Pancasila
2. Pembukaan UUD 1945
3. Batang tubuh UUD 1945
4. UU Nomor 20 Tahun 1982
5. UU Nomor 20 Tahun 2003
6. SK Dirjen DIKTI Nomor 43 Tahun 2006

Sumber Historis, Sosiologis, & Politik PKn

a) Sumber histrois
Dimulai dari sebelum indonesia merdeka.
b) Sumber sosiologis
Diperlukan pleh masyarakat untuk menjaga, memelihara dan mempertahankan eksistensi Indonesia.
c) Sumber Politik
Adanya arsip mengenai PKn sejak tahun 1957 sampai sekarang.

Dinamika, Esensi, dan Urgensi PKn

Pendidikan Kewarganegaraan sangat dibutuhkan untuk menyelaraskan perkembangan IPTEK dengan nilai-nilai yang ada di Indonesia sehingga menjaga eksistensi sebagai negara-bangsa. Eksistensi konstitusi negara dan bangsa Indonesia sangat menentukan maju atau tidak nya PKn di masa depan.