NAMA: Indah Nurlatifah
NPM: 2216031107
KELAS: REG A
Analisis yang saya dapatkan dari jurnal
Urgensi
Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia melalui Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani.
sebagai berikut:
PKn merupakan pendidikan yang sangat penting untuk membangun karakter bangsa Indonesia agar menjadi warga negara Indonesia yang kritis, aktif, demokratis dan beradab dimana sadar akan hak dan kewajibannya.
Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk membangun karakter manusia Indonesia yang sadar mutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, demokratis namun berkomitmen untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa. Pengembangan budaya demokrasi yang beradab, yaitu kebebasan, kesetaraan, toleransi, dan tanggung jawab.
Pendidikan kewarganegaraan mencakup berbagai mata pelajaran seperti sejarah, konstitusi, sistem politik dan administrasi, serta hak dan kewajiban warga negara. Dalam praktiknya,
pendidikan kewarganegaraan dapat diajarkan pada jenjang pendidikan yang berbeda dan melalui kegiatan ekstrakurikuler yang berbeda.
Dalam masyarakat demokratis, pendidikan politik sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang toleran, adil dan demokratis. Dalam pelaksanaan demokrasi yang berkeadaban, peran
pendidikan kewarganegaraan dipandang sebagai pembentukan karakter yang sangat mendesak dan mendesak bagi bangsa Indonesia. Pemerintah Indonesia telah mengadopsi berbagai model dan persyaratan
pendidikan kewarganegaraan untuk memenuhi misi Pendidikan Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM). Pendidikan politik di perguruan tinggi saat ini dilaksanakan dalam bentuk mata kuliah. Pendidikan politik pada hakekatnya berfungsi agar warga negara yang cerdas dan baik dapat mendukung pembangunan bangsa dan negara dalam jangka panjang. Di masa lalu, pelaksanaan
pendidikan kewarganegaraan tidak terlepas dari kepentingan pemerintah yang berkuasa, dimana pemerintah Orde Baru mengambil posisi dimana
pendidikan kewarganegaraan dirancang sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan melalui indoktrinasi dan manipulasi. Demokrasi dan Pancasila, di mana sebagian besar perilaku elite Orde Baru menguasai negara melalui praktik korupsi, konspirasi, dan nepotisme.