Nama : Elvira Gita Maharani
NPM : 2256031010
Kelas : Paralel MAN B

1. hal positif yang didapatkan
Perubahan-perubahan tersebut menunjukan bahwa ada usaha dari DPR dan Pemerintah untuk melakukan 'court-packing' terhadap MK. MK dilemahkan secara kelembagaan melalui UU itu sehingga merusak demokrasi, karena akan mengurangi kekuatan putusan mereka untuk memengaruhi politik hukum Indonesia, sehingga mengurangi efektifitas checks and balances antara cabang-cabang kekuasaan. Padahal, MK menjadi pionir dalam menjaga demokrasi konstitusional di Indonesia pasca Reformasi, menjaga cabang-cabang kekuasaan negara agar tetap pada jalur konstitusional, dan tidak terpengaruh oleh kubu politik manapun.

yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut adalah
Masyarakat harus sadar bahaya yang akan muncul ketika revisi UU MK nanti telah berjalan selama beberapa saat setelah diundangkan, apalagi dengan munculnya rencana masyarakat dari berbagai kalangan untuk memohonkan pengujian UU Cipta Kerja.

2. Konstitusi adalah seperangkat aturan dasar atau prinsip-prinsip yang mengatur cara suatu negara dijalankan dan membatasi kekuasaan pemerintah. Konstitusi biasanya berisi pernyataan mengenai hak dan kewajiban warga negara, pembagian kekuasaan antara cabang-cabang pemerintah, dan prosedur untuk mengubah undang-undang dasar negara. Konstitusi merupakan landasan hukum utama bagi suatu negara, dan menjadi payung hukum bagi seluruh warga negara dalam beraktivitas dan berinteraksi.

Pentingnya konstitusi bagi suatu negara, termasuk Indonesia, adalah sebagai berikut:
1. Memberikan kepastian hukum: Konstitusi memberikan kerangka hukum yang jelas bagi suatu negara dan memberikan kepastian hukum bagi warga negara.

2. Menentukan prinsip-prinsip dasar negara: Konstitusi menentukan prinsip-prinsip dasar negara, seperti demokrasi, hak asasi manusia, supremasi hukum, dan lain-lain. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar bagi negara dalam menjalankan kebijakan dan mengambil keputusan.

3. Mengatur kekuasaan pemerintah: Konstitusi mengatur pembagian kekuasaan antara cabang-cabang pemerintah, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hal ini membantu mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah.

4. Membuat perubahan: Konstitusi memberikan prosedur untuk mengubah undang-undang dasar negara. Hal ini memungkinkan suatu negara untuk berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat.

5. Melindungi hak-hak warga negara: Konstitusi menjamin hak-hak warga negara, seperti hak atas kemerdekaan berbicara, hak atas pendidikan, hak atas perlindungan hukum, dan lain-lain.

3. Contoh : Melakukan tindakan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Perilaku tersebut sangat merugikan masyarakat dan melanggar konstitusi dan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pejabat negara yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak konstitusional tersebut layak untuk dikenai hukuman yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya. Namun, dalam proses hukumnya, pejabat negara juga berhak atas perlindungan hak-haknya dan kesempatan untuk membela diri serta memperbaiki perilakunya. Oleh karena itu, proses hukum harus dilakukan secara adil dan proporsional, dengan mempertimbangkan hak-hak yang dilindungi oleh konstitusi dan hukum yang berlaku.

Nama : Elvira Gita Maharani
NPM : 2256031010
Kelas : Paralel ( MAN B)

Nama : Elvira Gita Maharani
NPM : 2256031010
Kelas : Paralel (MAN B)

Indonesia terbagi menjadi 4 republik:
1. Republik yang diproklamasikan pada tanggal 17 agustus 1945 dan dengan konstitusi yang disahkan pada 18 agustus 1945.
2. RIS.
3. Negara Kesatuan.
4. Memberlakukan kembali UUD 1945 dengan perubahan.

terdapat beberapa perubahan antara UUD versi pengesahan tahun 1945 dengan UUD 1945 saat ini yaitu, adanya penjelasan di naskah UUD 1945 yang diberlakukan kembali tahun 1959. Naskah UUD yang digunakan sekarang adalah versi UUD 1945 5 Juli 1959 ditambah 4 lampiran yang terjadi pada perubahan satu, dua, tiga, dan empat. Di aturan tambahan pasal 2 UUD 1945, terdiri atas pembukaan dan pasal pasal.

Nama : Elvira Gita Maharani
NPM : 2256031010
Kelas : Paralel ( MAN B )

1. Hal positif apa yang anda dapatkan dari artikel tersebut? Apakah ada konstitusi yang dilanggar? Jelaskan!
Hal positif yang saya dapat dari artikel diatas bahwa pemerintah Indonesia telah mengerahkan tenaga dan pikirannya terkait apa yang mesti dilakukan yaitu melakukan PSBB. Dan memperingati untuk menghindari perlakuan intimidatif dan senantiasa dapat menghormati sepenuhnya martabat manusia secara universal. Agar nilai moral HAM seseorang tidak terlucuti begitu saja. Namun, PSBB menjadi sorotan oleh sejumlah kalangan akibat penerapan yang cenderung otoritatif dan dianggap telah keluar dari nilai HAM.

2. Bagaimanakah jika suatu negara tidak memiliki konstitusi? Apakah konstitusi efektif dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara?
Jika sebuah negara tidak memiliki konstitus maka sangat mungkin jika sistem pemerintahan dan kehidupan negaranya akan berantakan dan akhirnya negara bisa hancur karena tidak ada pedoaman dan pegangan dalam menjalankan kekuasaan negara. Konstitusi sangat efektif untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi merupakan jaminan yg paling efektif dalam menjaga agar kekuasaan yg ada dalam Negara tidak salah gunakan dan hak asasi manusia/warga Negara tidak dilanggar, konstitusi sangat penting artinya bagi suatu Negara karena kedudukannya dalam mengatur dan membatasi kekuasan dalam suatu Negara.

3. Kemukakan contoh tantangan kehidupan bernegara saat ini, yang menurut Anda perlu diantisipasi, apakah pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 sekarang sudah mampu menjadi pedoman untuk menyelesaikan tantangan tersebut dan mengapa demikian?
Virus COVID-19 yang menyebar dan mengancam kesehatan, ekonomi dan negara Republik Indonesia. Sudah karena negara harus dapat menjamin perlindungan bagi seluruh warga, baik dalam kondisi normal maupun kondisi tidak normal atau kondisi luar biasa. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara tidak sebatas perlindungan dari ancaman fisik, namun juga perlindungan keseluruhan aspek kehidupan dari keselamatan 269 juta jiwa penduduk Indonesia.

4. Bagaimakah menurut pendapatmu sebagai warganegara mengenai konsep bernegara kita dalam menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan? Adakah yang perlu di perbaiki, jelaskan!
Pendapat saya sebagai salah satu warganegara terhadap bernegara ialah konsep negara dalam menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan sudah bagus terlihat dari semboyan Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Secara mendalam Bhineka Tunggal Ika memiliki makna walaupun di Indonesia terdapat banyak suku, agama, ras, kesenian, adat, bahasa, dan lain sebagainya namun tetap satu kesatuan yang sebangsa dan setanah air. Menurut saya yang perlu di perbaiki ialah bagaimana warga negara menghidupi dan menjadikan Pancasila sebagai dasar dalam hidup berbangsa dan bernegara supaya tak menjadikan perbedaan dan terpecah belah.

Nama : Elvira Gita Maharani
NPM : 2256031010
Kelas : Paralel (MAN B)