Nama : Muhammad Faza Azhar
NPM : 2256031051
Kelas : Man A
Prodi : Ilmu Komunikasi
Analisis Soal
1. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Dalam artikel tersebut dibahas tentang sejarah HAM dan proses penegakannya di Indonesia. Dari Artikel tersebut dapat kita pahami tentang bagaimana sulitnya memperjuangkan dan menegakkan HAM pada masa itu. Ada banyak kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia karena kurangnya pemahaman tentang HAM. Hal positif yang saya temukan pada artikel tersebut adalah bangsa kita tidak diam saat terjadi kasus pelanggaran HAM dan terus melakukan usaha untuk menegakan HAM di Indonesia.
2. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Demokrasi Indonesia merupakan sistem politik yang memiliki landasan dalam budaya dan adat istiadat asli masyarakat Indonesia. Berbagai nilai-nilai adat istiadat dan budaya telah membentuk karakteristik demokrasi di Indonesia. Salah satu prinsip demokrasi Indonesia yang sangat penting adalah "berke-Tuhanan yang Maha Esa". Prinsip ini tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di satu sisi, prinsip ini dapat menjadi kekuatan yang positif dalam membangun demokrasi yang inklusif dan menghargai keragaman budaya serta agama di Indonesia. Prinsip berke-Tuhanan yang Maha Esa dapat mendorong persatuan dan kesatuan bangsa, mengingat Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam suku, agama, dan budaya. Namun, di sisi lain, implementasi prinsip ini juga memiliki potensi untuk menimbulkan konflik dan ketidakadilan. Meskipun Indonesia secara resmi mengakui dan menghormati keragaman agama, dalam praktiknya terkadang terdapat ketidakadilan dalam perlakuan terhadap kelompok minoritas atau non-Muslim. Oleh karena itu sangat dibutuhkan sikap toleransi antar sesama di Indonesia.
3. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Pancasila, sebagai dasar ideologi negara Indonesia, mengandung lima sila yang meliputi Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Praktik demokrasi di Indonesia bertujuan untuk mencapai dan memperkuat nilai-nilai ini. Proses demokrasi ini mencerminkan prinsip-prinsip perwakilan rakyat yang diatur dalam UUD NRI 1945. Namun, terdapat beberapa tantangan dalam implementasi demokrasi di Indonesia yang perlu diperhatikan. Pertama, masih ada kekhawatiran mengenai tingkat kebebasan berekspresi dan kebebasan pers di Indonesia. Beberapa kasus penghambatan kebebasan berpendapat dan tindakan represif terhadap wartawan dan aktivis mungkin mempengaruhi kualitas demokrasi. Meskipun banyak langkah telah diambil untuk memperkuat sistem peradilan dan melindungi hak-hak individu, masalah seperti pelanggaran hak asasi manusia, diskriminasi, dan keterbatasan akses ke keadilan masih perlu ditangani dengan lebih baik. Penting untuk diingat bahwa demokrasi adalah proses yang terus berkembang, dan perbaikan dapat terus dilakukan untuk memperkuat penghormatan terhadap nilai-nilai Pancasila, UUD NRI 1945, dan hak asasi manusia.
4. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
tentu sangat tidak setuju, karena seharusnya anggota parlemen menjadi penghubung antara masyarakat dengan pemerintah. Hal ini juga melanggar prinsip demokrasi di Indonesia yang mana kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. penting bagi masyarakat untuk memantau dan mengevaluasi tindakan dan keputusan anggota parlemen mereka. Partisipasi aktif dalam proses politik, seperti pemilihan yang cerdas dan melibatkan diri dalam debat serta dialog politik, dapat membantu mengatasi masalah ini.
5. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Pengaruh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama dan mampu menggerakan loyalitas dan emosi rakyat dapat memiliki dampak yang kompleks pada hak asasi manusia dalam era demokrasi dewasa saat ini. Dalam satu perspektif, kekuasaan kharismatik dapat memperkuat partisipasi politik dan pemberdayaan masyarakat. Pemimpin yang memiliki kharisma dan mempengaruhi emosi rakyat dapat menginspirasi dan memotivasi partisipasi politik yang lebih aktif. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran politik, memobilisasi masyarakat untuk tujuan yang positif, dan mendorong perubahan sosial yang dibutuhkan. Namun, di sisi lain, ada risiko bahwa kekuasaan kharismatik yang tidak terbatas dapat menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia. Ketika pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat tanpa batasan yang jelas, ini dapat mengaburkan pertanggungjawaban dan mengesampingkan prinsip-prinsip demokrasi, termasuk perlindungan hak asasi manusia. Dalam era demokrasi dewasa saat ini, perlindungan hak asasi manusia menjadi prinsip penting yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi manusia mencakup hak-hak universal yang setiap individu memiliki, termasuk kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, kebebasan berkumpul, dan hak-hak lainnya. Dalam demokrasi yang matang, hak asasi manusia harus menjadi prinsip yang tak terpisahkan dari prinsip-prinsip demokrasi, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia tidak boleh dikorbankan demi kepentingan politik atau kharisma individu.
NPM : 2256031051
Kelas : Man A
Prodi : Ilmu Komunikasi
Analisis Soal
1. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Dalam artikel tersebut dibahas tentang sejarah HAM dan proses penegakannya di Indonesia. Dari Artikel tersebut dapat kita pahami tentang bagaimana sulitnya memperjuangkan dan menegakkan HAM pada masa itu. Ada banyak kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia karena kurangnya pemahaman tentang HAM. Hal positif yang saya temukan pada artikel tersebut adalah bangsa kita tidak diam saat terjadi kasus pelanggaran HAM dan terus melakukan usaha untuk menegakan HAM di Indonesia.
2. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Demokrasi Indonesia merupakan sistem politik yang memiliki landasan dalam budaya dan adat istiadat asli masyarakat Indonesia. Berbagai nilai-nilai adat istiadat dan budaya telah membentuk karakteristik demokrasi di Indonesia. Salah satu prinsip demokrasi Indonesia yang sangat penting adalah "berke-Tuhanan yang Maha Esa". Prinsip ini tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di satu sisi, prinsip ini dapat menjadi kekuatan yang positif dalam membangun demokrasi yang inklusif dan menghargai keragaman budaya serta agama di Indonesia. Prinsip berke-Tuhanan yang Maha Esa dapat mendorong persatuan dan kesatuan bangsa, mengingat Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam suku, agama, dan budaya. Namun, di sisi lain, implementasi prinsip ini juga memiliki potensi untuk menimbulkan konflik dan ketidakadilan. Meskipun Indonesia secara resmi mengakui dan menghormati keragaman agama, dalam praktiknya terkadang terdapat ketidakadilan dalam perlakuan terhadap kelompok minoritas atau non-Muslim. Oleh karena itu sangat dibutuhkan sikap toleransi antar sesama di Indonesia.
3. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Pancasila, sebagai dasar ideologi negara Indonesia, mengandung lima sila yang meliputi Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Praktik demokrasi di Indonesia bertujuan untuk mencapai dan memperkuat nilai-nilai ini. Proses demokrasi ini mencerminkan prinsip-prinsip perwakilan rakyat yang diatur dalam UUD NRI 1945. Namun, terdapat beberapa tantangan dalam implementasi demokrasi di Indonesia yang perlu diperhatikan. Pertama, masih ada kekhawatiran mengenai tingkat kebebasan berekspresi dan kebebasan pers di Indonesia. Beberapa kasus penghambatan kebebasan berpendapat dan tindakan represif terhadap wartawan dan aktivis mungkin mempengaruhi kualitas demokrasi. Meskipun banyak langkah telah diambil untuk memperkuat sistem peradilan dan melindungi hak-hak individu, masalah seperti pelanggaran hak asasi manusia, diskriminasi, dan keterbatasan akses ke keadilan masih perlu ditangani dengan lebih baik. Penting untuk diingat bahwa demokrasi adalah proses yang terus berkembang, dan perbaikan dapat terus dilakukan untuk memperkuat penghormatan terhadap nilai-nilai Pancasila, UUD NRI 1945, dan hak asasi manusia.
4. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
tentu sangat tidak setuju, karena seharusnya anggota parlemen menjadi penghubung antara masyarakat dengan pemerintah. Hal ini juga melanggar prinsip demokrasi di Indonesia yang mana kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. penting bagi masyarakat untuk memantau dan mengevaluasi tindakan dan keputusan anggota parlemen mereka. Partisipasi aktif dalam proses politik, seperti pemilihan yang cerdas dan melibatkan diri dalam debat serta dialog politik, dapat membantu mengatasi masalah ini.
5. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Pengaruh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama dan mampu menggerakan loyalitas dan emosi rakyat dapat memiliki dampak yang kompleks pada hak asasi manusia dalam era demokrasi dewasa saat ini. Dalam satu perspektif, kekuasaan kharismatik dapat memperkuat partisipasi politik dan pemberdayaan masyarakat. Pemimpin yang memiliki kharisma dan mempengaruhi emosi rakyat dapat menginspirasi dan memotivasi partisipasi politik yang lebih aktif. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran politik, memobilisasi masyarakat untuk tujuan yang positif, dan mendorong perubahan sosial yang dibutuhkan. Namun, di sisi lain, ada risiko bahwa kekuasaan kharismatik yang tidak terbatas dapat menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia. Ketika pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat tanpa batasan yang jelas, ini dapat mengaburkan pertanggungjawaban dan mengesampingkan prinsip-prinsip demokrasi, termasuk perlindungan hak asasi manusia. Dalam era demokrasi dewasa saat ini, perlindungan hak asasi manusia menjadi prinsip penting yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi manusia mencakup hak-hak universal yang setiap individu memiliki, termasuk kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, kebebasan berkumpul, dan hak-hak lainnya. Dalam demokrasi yang matang, hak asasi manusia harus menjadi prinsip yang tak terpisahkan dari prinsip-prinsip demokrasi, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia tidak boleh dikorbankan demi kepentingan politik atau kharisma individu.