Nama : Ruth Elsa Adelina K. P
NPM : 2216031134
Kelas : Reguler B
Prodi : S1 Ilmu Komunikasi

A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisisnya secara jelas? Hal positif apa saja yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Artikel di atas membahas tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia sendiri merupakan hak yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap individu di bumi. Setiap orang wajib menjaga, melindungi serta menghormati haknya setiap orang. Dalam artikel ini menyatakan bahwa penegakan HAM di Indonesia sendiri terbilang masih buruk. banyak agenda HAM mengalami kemacetan, mutu HAM pun mengalami kemunduran, dan bahkan begitu banyak serangan terhadap para pembela HAM. Selama dua dekade pelembagaan pengadilan HAM melalui undang-undang tidak kunjung berhasil mengadili penjahat HAM. Namun, Indonesia sendiri masih berusaha untuk melakukan reformasi agar hukum mengenai pelanggaran HAM dapat diadili dengan baik demi kesejahteraan rakyat. Hal positif yang dapat saya ambil dari membaca artikel tersebut ialah saya jadi mengetahui bahwa peran kita sebagai masyarakat sipil sangat penting dalam proses penegakan HAM, salah satunya memastikan capaian indikator pemenuhan HAM terjadi, serta kritis terhadap kebijakan yang berdasarkan atas asumsi moralitas dan populisme semata tanpa data dan ilmu. Karena, kembali kepada prinsip HAM yang sangat jelas, yaitu tiada seorang pun yang boleh dilanggar kemerdekaan dan kebebasannya serta diperlakukan diskriminatif

B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa?
Menurut saya demokrasi Indonesia yang diambil dari nilai nilai adat istiadat/ budaya asli Indonesia adalah hal yang baik karena kita sendir sebagai masyarakat berkebangsaan Indonesia memiliki identitas sendiri yang kental akan buday ayang beragam. Budaya yang diturunkan juga bersifat positif seperti dalam aspek musyawarah yang dimana Indonesia memiliki tradisi adat yang kuat dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah. Pendekatan ini tercermin dalam sistem politik Indonesia, termasuk proses pembuatan kebijakan dan mekanisme konsultasi publik. Selain musyawarah kita juga memliki budaya gotong royong, penghormatan terhadap keberagaman, serta kepemimpinan yang bersifat kolaboatif. Meskipun demikian, implementasi nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli dalam demokrasi Indonesia masih menghadapi tantangan dan perbedaan pendapat. Adat istiadat yang kompleks dan budaya yang beragam sering kali menghadirkan tantangan dalam memastikan bahwa semua kelompok masyarakat terwakili secara adil dan mendapatkan kesempatan yang sama dalam proses politik. Meskipun demikian, nilai-nilai ini tetap menjadi landasan penting dalam membangun dan mengembangkan demokrasi Indonesia.

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini, apakah sudah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945 serta menjunjung tinggi nilai Hak Asasi Manusia?
Dari hasil pengamatan saya, demokrasi di Indonesia sudahlah berjalan menurut UUD NRI tahun 1945. Seluruh masyarakat berhak untuk mengaspirasikan pendapat guna kemajuan serta kesejahteraan kita sendiri sebagai rakyat. Meskipun sudah cukup sesuai dalam menerapkan nilai-nilai demokrasi, masih banyak tantangan yang terjadi seperti banyaknya oknum baik dari sisi rakyat maupun sisi ppejabat yang tidak bertanggung jawab sehingga demokrasi menjadi suatu hal yang dicap merusuh dan menimbulkan banyak keributan. Upaya terus dilakukan untuk memperkuat demokrasi Indonesia sesuai dengan Pancasila, UUD NRI tahun 1945, dan nilai-nilai Hak Asasi Manusia. Tentunya dalam hal ini diperlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga negara, masyarakat sipil, dan individu, untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan melindungi hak-hak warga negara.

D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Sangat disayangkan apabila hal tersebut benar benar terjadi. Anggota parlemen perlu tahu dan diingatkan kembali bahwa mereka terpilih bukan sekedar diberikan pekerjaan, namun terdapat label "wakil rakyat" yang melekat pada jabatan mereka karena mereka dapat berada di posisi tersebut karena pilihan rakyat sendiri. Situasi di mana anggota parlemen menggunakan posisinya untuk melayani agenda politik pribadi yang berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat dapat dianggap sebagai pelanggaran etika politik dan dapat merugikan demokrasi. Prinsip dasar demokrasi adalah mewakili kepentingan dan suara rakyat. Anggota parlemen diharapkan untuk bertindak sebagai perwakilan yang jujur dan bertanggung jawab terhadap kepentingan masyarakat yang mereka layani. Ketika mereka mengabaikan atau mengesampingkan kepentingan rakyat demi kepentingan pribadi atau kelompok, itu dapat mengurangi kepercayaan rakyat dan menghambat perkembangan demokrasi yang sehat.

E. Bagaimanakah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi maupun agama, tega menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Menurut saya, penyalahgunaan kekuasaan kharismatik yang menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas dapat menjadi perhatian serius dalam konteks demokrasi dewasa saat ini. Konsep hak asasi manusia dalam era demokrasi dewasa menekankan pentingnya menghormati dan melindungi hak-hak fundamental setiap individu, termasuk hak hidup, kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, dan lain-lain. Penyalahgunaan kekuasaan kharismatik yang memanipulasi loyalitas dan emosi rakyat seringkali melibatkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Dalam demokrasi yang sehat, pemimpin dan pihak yang memiliki kekuasaan harus bertanggung jawab dan melindungi hak-hak individu. Mereka harus mengutamakan kepentingan publik dan tidak menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk mencapai tujuan pribadi atau kelompok yang merugikan hak-hak asasi manusia. Oleh karena itu, penting untuk membangun lembaga-lembaga yang kuat, termasuk sistem peradilan yang independen dan mekanisme pengawasan yang efektif, untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan melindungi hak-hak asasi manusia. Pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang hak-hak asasi manusia juga penting untuk memperkuat perlindungan dan penegakan hak-hak tersebut.

Nama: Ruth Elsa Adelina K. P
Npm: 2216031134
Kelas: Reguler B
Prodi : S1 Ilmu Komunikasi

1. Bagaimanakah tanggapanmu mengenai isi dari berita tersebut? Hal positif apa yang bisa anda ambil dari kejadian tersebut?
Berita di atas membahas tentang demo tolak uu cipta kerja yang dimana terdapat 123 mahasiswa yang dikabarkan positif covid 19 usai mengikutinya. Pendapat saya mengenai berita di atas ialah kita boleh saja menyumbangkan aspirasi, namun harus melihat suatu kondisi dimana pada saat demo tersebut berlangsung, paparan virus ovid 19 sedang merajalela dan sangat berbahaya apabila tertular. Hal ini berarti saya setuju dengan statement Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Nizam. Hal positif yang dapat diambil dalam artikel tersebut salah satunya adalah dapat belajar bahwa dalam menyuarakan aspirasi rakyat haruslah melihat situasi dan kondisi sekitar sehingga tidak menambah kerusuhan/ keributan yang mengganggu diri sendiri maupun orang orang sekitar.

2. Bagaimanakah menurut pendapatmu mengenai tata cara mengemukakan pendapat di tempat umum seperti demonstran yang merusak fasilitas umum saat menyampaikan orasinya tetapi merasa tidak bersalah meskipun telah jelas-jelas merusak dan bagaimanakah cara menyalurkan aspirasi yang lebih baik di tengah pandemi covid-19?
Menurut pendapat saya, mengemukakan pendapat di tempat umum seperti demonstran yang merusak fasilitas umum saat menyampaikan orasinya sangatlah tidak dianjurkan dan berdampak negatif. Mengapa demikian, karena kita melakukan demonstrasi untuk tujuan yang baik, agar rakyat sejahtera, namun ketika kita merusak fasilitas fasilitas umum hanya karena tersulut emosi melakukan demonstrasi, hal ini juga dapat merusak kepentingan umum yang dimana fasilitas tersebut dipakai juga oleh rakyat dalam kehidupan sehari hari. Tentunya hal ini sangat bertolak belakang dengan tujuan dari demo itu sendiri. Para pendemo seharusnya sadar dan paham akan hal ini.
Menurut saya, cara menyalurkan aspirasi yang baik ditengah pandemi covid 19 adalah dengan mempergunakan fasilitas internet dengan sebaik baiknya. Kita hidup di era digitalisasi dimana semua orang dapat mengakses internet dengan mudah. Tentunya ketika kita menyampaikan aspirasi di internet akan ada banyak pengguna internet lain yang membaca aspirasi kita, dan tidak menutup kemungkinan bahwa banyak orang setuju dengan aspirasi yang kita sampaikan, sehingga aspirasi tersebut dpat menjadi topik yang besar dan dapat dijadikan berita sehingga pemerintah dapat mendengar aspirasi tersebut. Aspirasi melalui media sosial dilakukan tanpa keluar rumah dan melakukan kontak fisik, sehingga menurut saya cara ini adalah cara yang paling efektif.

3. Bagaimanakah solusimu mengenai permasalahan benturan kepentingan antara pengusaha dan buruh dalam konteks tetap mengedepankan antara hak dan kewajiban yang seimbang?
Biasanya konfik antara pengusaha dan buruh muncul ketika pemilik modal menentukan kebijakan biaya hidup paling rendah yang wajar bagi buruh. Biaya tersebut disebut sebagai upah minimum. Dengan perhitungan upah minimum, berarti pemilik modal hanya membayarkan beberapa persen dari angka gaji yang sesungguhnya. Upah minimum artinya para buruh mendapatkan gaji paling rendah yang kemudian dipakai untuk mempertahankan hidup mereka. Cara yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan konflik ini ialah memperbaiki hubungan kontrak kerja antara pengusaha dan buruh. Sebuah kontrak kerja bisa menjadi sah dan manusiawi bagi buruh apabila mencantumkan ketentuan mengenai jumlah upah kerja, masa kerja, bentuk dan jenis pekerjaan, serta berapa banyak tenaga yang dicurahkan ketika buruh bekerja. Rincian terhadap keempat hal tersebut, yang kemudian disepakati antara buruh dan pengusaha, menjadi penting sebab menyangkut hak dan kewajiban buruh serta pengusaha.

4. Jelaskan hal yang perlu diperbaiki dalam rangka menjunjung tinggi hak dan kewajiban antara negara dan warga negara sehingga mewujudkan kehidupan yang harmoni dalam konsep bermasyarakat, berbangsa dan bernegara?
menurut saya, untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban dapat dilakukan dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang warga negara
tentunya kita harus tahu hak dan kewajiban, seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Kewajiban adalah suatu hal yang wajib atau harus dilaksanakan. Pada dasarnya, kewajiban harus didahulukan sebelum mendapat hak. Kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia ialah memahami dan menaati setiap instrumen HAM yang berlaku, menerapkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari, memiliki sikap toleransi dan tenggang rasa pada segala perbedaan yang dimiliki bangsa Indonesia, menyuarakan aspirasi rakyat dengan baik dan benar, tanpa disertai hal-hal anarkis. Setelah kita melakukan kewajiban kita dengan baik, arulah kita dapat menerima hak sebagai warga Indonesia. Hak tersebut diantaranya ialah Berhak hidup nyaman serta aman dari segala bentuk gangguan, berhak menggunakan berbagai fasilitas umum yang disediakan, berhak mendapat kesempatan untuk mengemukakan pendapat, berhak untuk mendapatkan akses pelayanan yang baik, berhak untuk mendapat pendidikan, dan masih banyak lagi.

NAMA : RUTH ELSA ADELINA K. P
NPM : 2216031134
KELAS : REGULER B
PRODI : S1 ILMU KOMUNIKASI

NAMA : RUTH ELSA ADELINA K. P
NPM : 2216031134
KELAS : REGULER B
PRODI : S1 ILMU KOMUNIKASI

NAMA : RUTH ELSA ADELINA K. P
NPM : 2216031134
KELAS : REGULER B
PRODI : S1 ILMU KOMUNIKASI

1. Bagaimanakah tanggapanmu mengenai isi artikel dan hal positif apa yang bisa kamu ambil setelah membaca artikel tersebut?
Artikel yang tertera di atas membahas tentang konflik komunal antar warga Indonesia dengan warga Timor Leste di perbatasan Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Distrik Oecussi antara tahun 2012-2013. Konflik tersebut tentunta terjadi karena beberapa hal, seperti masih belum tuntasnya delimitasi perbatasan antara kedua negara, terjadi perbedaan interpretasi mengenai zona netral yang terdapat di perbatasan kedua negara, serta konflik terkait dengan aspek sosial budaya, yaitu masih terdapat sentimen negatif antarwarga Indonesia dengan warga Timor Leste. Menurut pendapat pribadi saya, upaya penyelesaian dari konflik ini harus dilakukan secara bersama-sama oleh semua pihak yang terlibat, termasuk pemerintah dan masyarakat. Hal positif yang dapat diambil dalam kasus ini yaitu ketersediaan warga untuk tetap berjaga di perbatasan agar tidak memakan korban kembali, dan juga aparat TNI yang turut mengawasi serta membantu melerai apabila terdapat hal-hal yang memicu konflik terjadi kembali.

2. Bagaimanakah menurut pendapatmu dan apa yang terjadi dengan wilayah dan bangsa Indonesia jika tidak memiliki konsepsi wawasan nusantara?
Hakikat dari Wawasan Nusantara sendiri yaitu menyatukan perbedaan dan batasan wilayah di seluruh Indonesia, sehingga dapat terwujud bangsa Indonesia yang bersatu dan utuh dalam mencapai tujuan nasional. Apabila tidak memiliki prinsip tersebut maka akan terpecah-belah dan ditakutkan negara Indonesia yang terkenal dengan negara kepulauan dan memiliki beragam suku akan hancur karena tidak adanya konsepsi wawasan Nusantara pada warganegara. Jika para generasi bangsa tak berwawasan nusantara maka kemungkinan terburuknya, Negara ini dengan mudahnya dapat dijajah lagi oleh bangsa lain, bahkan dapat menjadi Negara yang hancur. Hal tersebut disebabkan karena tidak adanya lagi rasa persatuan dan kesatuan diantara para warga Negara dan tidak adanya rasa untuk melindungi bangsa secara utuh.

3. Bagaimanakah konsepsi wawasan nusantara dalam mencegah timbulnya konflik seperti artikel diatas?
Ketahanan nasional merupakan sebuah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang mana menyakut keseluruhan aspek kehidupan yang saling berhubungan satu sama lain atau terintegrasi. Wawasan Nusantara sendiri berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan sebuah kebijakan, keputusan , tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintah di Indonesia dapat menggunakan wawasan nusantara sebagai acuan dalam menjaga keutuhan wilayah, pemerintah dapat melakukan upaya diplomasi untuk mempertahankan wilayah Indonesia, menyelesaikan persengkataan wilayah dan menghentikan konflik. Wawasan nusantara mencakup berbagai nilai persatuan, nasionalisme dan bela negara, sehingga apabila diahami dengan benar dan mengakar kuat dalam masyarakat akan mendorong persatuan masyarakat dalam mendorong integrasi bangsa dan mempertahankan keaudalatan negara Indonesia.