NAMA: Ellen Febriani
NPM: 2256031011
KELAS: Paralel (Man A)
NPM: 2256031011
KELAS: Paralel (Man A)
གནས་བསྐྱོད་བཟོ་མི་ Ellen Febriani
NAMA: Ellen Febriani
KELAS: Paralel (Man A)
NPM: 2256031011
PRODI: S1 Ilmu Komunikasi
Analisis jurnal “PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN NEGARA” oleh M. Husein Maruapey (2017).
Isu penegakan hukum di Indonesia merupakan isu yang sangat serius dan terus menjadi perhatian Presiden Jokowi saat ini. Di antara kerangka penegakan hukum Presiden Jokowi, berbagai kebijakan di bidang hukum menjadi prioritas utama, kata media elektronik tersebut “tidan akan mencampuri atau mengintervensi undang-undang yang ditangani Polri atau badan hukum lainnya”. Sedangkan Presiden terus membentuk badan hukum untuk menekan pungutan liar di sektor pelayanan publik. Ini menunjukkan keseriusan presiden terhadap undang-undang. proses penegakan hukum sebagai bagian dari good governance.
Perubahan perundang-undangan yang selama ini digadang gadang belum sesuai dengan harapan masyarakat. Terbukti dengan tingginya angka kriminalitas, narkoba, korupsi, asusila, dan masalah hukum lainnya seperti Pungli yang semakin mewabah di negeri ini. Sifat masyarakat khususnya aparat penegak hukum dan birokrasi yang tidak amanah dan tidak jujur dalam menjaga kepercayaan pegawai negeri dan negara, serta ketidakpuasan pendapatan menjadi penyebab utama tingginya korupsi dan masalah hukum lainnya. Di sisi lain, proses penegakan hukum yang semakin dipersoalkan oleh para pencari keadilan menjadi salah satu persoalan yang harus dihadapi pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar wibawa negara memiliki martabat di mata rakyat. Bahwa negara menjamin dan melindungi setiap warga negara. Negara menjamin hak setiap warga negara sebagaimana kedudukan dan fungsi negara itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
KELAS: Paralel (Man A)
NPM: 2256031011
PRODI: S1 Ilmu Komunikasi
Analisis jurnal “PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN NEGARA” oleh M. Husein Maruapey (2017).
Isu penegakan hukum di Indonesia merupakan isu yang sangat serius dan terus menjadi perhatian Presiden Jokowi saat ini. Di antara kerangka penegakan hukum Presiden Jokowi, berbagai kebijakan di bidang hukum menjadi prioritas utama, kata media elektronik tersebut “tidan akan mencampuri atau mengintervensi undang-undang yang ditangani Polri atau badan hukum lainnya”. Sedangkan Presiden terus membentuk badan hukum untuk menekan pungutan liar di sektor pelayanan publik. Ini menunjukkan keseriusan presiden terhadap undang-undang. proses penegakan hukum sebagai bagian dari good governance.
Perubahan perundang-undangan yang selama ini digadang gadang belum sesuai dengan harapan masyarakat. Terbukti dengan tingginya angka kriminalitas, narkoba, korupsi, asusila, dan masalah hukum lainnya seperti Pungli yang semakin mewabah di negeri ini. Sifat masyarakat khususnya aparat penegak hukum dan birokrasi yang tidak amanah dan tidak jujur dalam menjaga kepercayaan pegawai negeri dan negara, serta ketidakpuasan pendapatan menjadi penyebab utama tingginya korupsi dan masalah hukum lainnya. Di sisi lain, proses penegakan hukum yang semakin dipersoalkan oleh para pencari keadilan menjadi salah satu persoalan yang harus dihadapi pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar wibawa negara memiliki martabat di mata rakyat. Bahwa negara menjamin dan melindungi setiap warga negara. Negara menjamin hak setiap warga negara sebagaimana kedudukan dan fungsi negara itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
NAMA: Ellen Febriani
KELAS: Paralel (Man A)
NPM: 2256031011
PRODI: S1 Ilmu Komunikasi
Supermasi Hukum
Hukum, seperti hukum modern saat ini, telah menjadi tatanan yang disengaja. Kehidupan modern, seiring dengan kemajuannya, membutuhkan struktur baru untuk diandalkan. Hukum modern telah menjadi peran sosio-politik yang penting dan dicari di tengah dunia dan kehidupan modern yang kompleks ini.
Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang sah yang berkepentingan untuk memberikan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada negara dan kehidupan negara. Reformasi tahun 1998 membuka babak baru dalam penegakan hukum di Indonesia. Perkembangan masyarakat sipil telah menciptakan koridor baru yang memisahkan penegakan hukum dari pengawasan dan pengendalian sosial serta tidak memungkinkan terbentuknya lembaga swadaya masyarakat seperti ICW (Indonesia Corruption Watch), Indonesia Police Watch dan MaPPI FHUI (Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia).
KELAS: Paralel (Man A)
NPM: 2256031011
PRODI: S1 Ilmu Komunikasi
Supermasi Hukum
Hukum, seperti hukum modern saat ini, telah menjadi tatanan yang disengaja. Kehidupan modern, seiring dengan kemajuannya, membutuhkan struktur baru untuk diandalkan. Hukum modern telah menjadi peran sosio-politik yang penting dan dicari di tengah dunia dan kehidupan modern yang kompleks ini.
Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang sah yang berkepentingan untuk memberikan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada negara dan kehidupan negara. Reformasi tahun 1998 membuka babak baru dalam penegakan hukum di Indonesia. Perkembangan masyarakat sipil telah menciptakan koridor baru yang memisahkan penegakan hukum dari pengawasan dan pengendalian sosial serta tidak memungkinkan terbentuknya lembaga swadaya masyarakat seperti ICW (Indonesia Corruption Watch), Indonesia Police Watch dan MaPPI FHUI (Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia).
NAMA: Ellen Febriani
KELAS: Paralel (Man A)
NPM: 2256031011
PRODI: S1 Ilmu Komunikasi
Analisis saya berdasarkan video Supermasi Hukum, seperti berikut:
Demokrasi dan demokratisasi dengan momentum yang memuncak seiring dengan masa reformasi memberikan pekerjaan rumah yang besar kepada hukum. Baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif, tuntutan partisipasi dan kontrol masyarakat terhadap semua lembaga semakin meningkat.
Upaya kesejahteraan nasional, pengentasan kemiskinan, dan pengangguran terkait erat dengan tren ekonomi. Dengan demikian, peran hukum dalam bentuk berbagai tatanan tidak dapat diabaikan sama sekali, dan hukum harus diposisikan sebagai tulang punggung perekonomian dan bukan menjadi penghambat.
KELAS: Paralel (Man A)
NPM: 2256031011
PRODI: S1 Ilmu Komunikasi
Analisis saya berdasarkan video Supermasi Hukum, seperti berikut:
Demokrasi dan demokratisasi dengan momentum yang memuncak seiring dengan masa reformasi memberikan pekerjaan rumah yang besar kepada hukum. Baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif, tuntutan partisipasi dan kontrol masyarakat terhadap semua lembaga semakin meningkat.
Upaya kesejahteraan nasional, pengentasan kemiskinan, dan pengangguran terkait erat dengan tren ekonomi. Dengan demikian, peran hukum dalam bentuk berbagai tatanan tidak dapat diabaikan sama sekali, dan hukum harus diposisikan sebagai tulang punggung perekonomian dan bukan menjadi penghambat.
NAMA: Ellen Febriani
NPM: 2256031011
KELAS: Paralel (Man A)
PRODI: S1 Ilmu Komunikasi
NPM: 2256031011
KELAS: Paralel (Man A)
PRODI: S1 Ilmu Komunikasi