Posts made by KMS. Rafhansa Dwi Kassanadi

NAMA: KMS. Rafhansa Dwi Kassanadi
NPM: 2256031033
KELAS: Mandiri
PRODI: S1 ILMU KOMUNIKASI

ANALSIS SOAL
1.Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Setelah saya membaca artikel tersebut berisi tentang penegakan,pelanggaran,dan penaganan HAM di Indonesia. Hal positif yang dapat saya dapatkan yaitu di Indonesia, pemeliharaan dan perlindungan hak asasi manusia sangatlah bermanfaat dan penting bagi setiap manusia, sebab hak asasi manusia berhubungan dengan harkat dan martabat pribadi sepenuhnya. Hak asasi manusia ini berkaitan dengan Pembentukan Pancasila di Indonesia yang tertuang dalam sila kedua . Jika hukum HAM Indonesia tidak ditegakkan, akan terjadi kekacauan dimana-mana. Oleh karena itu, penegakan dan perlindungan HAM di Indonesia harus dijaga dan dijunjung tinggi.

2. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Demokrasi Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia memiliki kekhasan dan ciri-ciri yang unik. Prinsip "berke-Tuhanan yang Maha Esa" dalam Pancasila menggarisbawahi pentingnya menghormati keberagaman agama dan kepercayaan di Indonesia serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
Prinsip ini mempromosikan inklusi dan partisipasi politik bagi semua warga negara tanpa memandang latar belakang agama. Hal ini penting untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan saling menghormati dalam kerangka demokrasi. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa juga menegaskan perlunya menghargai nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan politik.
Namun, prinsip ini harus diinterpretasikan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa tidak ada penindasan atau diskriminasi terhadap kelompok agama atau kepercayaan tertentu. Prinsip ini seharusnya tidak menghalangi kebebasan beragama atau merugikan hak-hak minoritas.

3. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Praktik demokrasi di Indonesia sudah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, yaitu contohnya dalam penyelenggaraan pemilu. Dimana para warganegara yang sudah berusia 17 tahun memiliki hak yang sama dalam menentukan pilihannya, lalu adanya musyawarah dalam menentukan suatu keputusan, terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, lalu masyarakat dalam menjalankan kehidupan berpatok pada Pancasila sebagai dasarnya. Namun dalam menjunjung tinggi nilai HAM menurut saya belum berjalan sepenuhnya dengan baik, contohnya masih ada beberapa pelanggaran HAM yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk menghalangi kelompok lain untuk menyampaikan pendapatnya. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip demokrasi yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban.

4. Bagaimanakah sikap Anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Sikap saya terhadap kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah sangat tidak setuju. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia, di mana kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat dan dilaksanakan untuk rakyat. Demokrasi seharusnya mampu menyelesaikan persoalan-persoalan dan memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, tantangan demokrasi di Indonesia masih banyak, termasuk masalah ketidakseimbangan antara demokrasi dan hak asasi manusia serta problematika demokrasi yang dihadapi oleh Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan transparansi dan akuntabilitas dalam proses politik. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat lembaga-lembaga pengawasan seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ombudsman, dan Komisi Yudisial.

5. Bagaimana pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Menurut saya kekuasaan kharismatik yang mereka miliki sebenarnya merupakan salah satu privilege yang telah mereka bangun, yang seharusnya dimanfaatkan dan digunakan dengan baik, bukan untuk memanfaatkan orang lain dengan tujuan yang tidak jelas. Tentu terdapat hubungan dengan hak asasi pada era demokrasi saat ini, salah satunya, pihak-pihak yang memiliki kekuasaan tersebut bisa saja merenggut hak atau pilihan yang sebenarnya bukan yang diinginkan masyarakat, mereka lebih mudah terpengaruh dengan ajakan yang menggiurkan dari pihak-pihak tersebut.
NAMA: KMS. Rafhansa Dwi Kassanadi
NPM: 2256031033
Kelas: Mandiri
Prodi: Ilmu Komunikasi


Artikel tersebut menjelaskan tentang Konflik Komunal di Perbatasan Indonesia dan Timor Leste. Konflik antarwarga di perbatasan Indonesia - Timor Leste kembali pecah pada pertengahan Oktober 2013. Namun, konflik tersebut bukan pertama kali terjadi karena pada akhir Juli 2012 konflik serupa juga terjadi di kabupaten yang sama, tetapi melibatkan warga dari desa yang berbeda. Adapun beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya konflik ini diantaranya yaitu:
• Pertama, masih belum tuntasnya delimitasi perbatasan antara kedua negara.
• Kedua, terjadi perbedaan interpretasi mengenai zona netral yang terdapat di perbatasan kedua negara.
• Ketiga, terkait dengan aspek sosial budaya, yaitu masih terdapat sentimen negatif antarwarga Indonesia dengan warga Timor Leste.

Hasil Analisis Soal 1
1.Bagaimanakah tanggapanmu mengenai isi artikel dan hal positif apa yang bisa kamu ambil setelah membaca artikel tersebut?
Tanggapan saya mengenai kasus diatas adalah Kasus konflik perbatasan antara Indonesia dengan Timor Leste di atas menggambarkan bahwa langkah jangka pendek dan jangka panjang telah dilakukan, baik melalui penempatan kekuatan TNI maupun melalui negosiasi bilateral yang dikawal oleh Kementerian Luar Negeri kedua negara. Namun demikian, hal yang perlu dilakukan adalah pelibatan unsur masyarakat dalam upaya penyelesaian tersebut. Unsur masyarakat di sini penting karena penguasaan tanah di perbatasan terkait erat dengan adat-istiadat yang berlaku di sana. Hal positif yang dapat diambil adalah Pertambahan luas wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan memberikan potensi keunggulan (positif) yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan.

2.Bagaimanakah menurut pendapatmu dan apa yang terjadi dengan wilayah dan bangsa Indonesia jika tidak memiliki konsepsi wawasan nusantara?
Menurut pendapat saya jika wilayah dan bangsa kita tidak berwawasan nusantara maka Negara ini dapat dijajah oleh bangsa lain. Bahkan dapat menjadi Negara yang hancur. Hal tersebut disebabkan karena tidak adanya lagi rasa persatuan dan kesatuan diantara para warga Negara dan tidak adanya rasa untuk melindungi bangsa secara utuh. Dan Esensi dari wawasan nusantara adalah kesatuan atau keutuhan wilayah dan persatuan bangsa, mencakup di dalamnya pandangan akan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Wawasan nusantara merupakan perwujudan dari sila III Pancasila yakni Persatuan Indonesia.

3.Bagaimanakah konsepsi wawasan nusantara dalam mencegah timbulnya konflik seperti artikell diatas?
Untuk mencegah konflik di atas, upaya penyelesaian berupa penghentian kekerasan dan diplomasi penyelesaian sengketa batas telah dilakukan. Selain itu, kebijakan pengelolaan batas wilayah dan pembangunan kawasan perbatasan juga turut berperan dalam menyelesaikan akar-akar konflik. Dan perlu pelibatan unsur masyarakat dalam upaya penyelesaian tersebut. Unsur masyarakat di sini penting karena penguasaan tanah di perbatasan terkait erat dengan adat-istiadat yang berlaku di sana
NAMA: KMS. Rafhansa Dwi Kassanadi
NPM: 2256031033
Kelas: Mandiri
Prodi: Ilmu Komunikasi

Geopolitik adalah ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikatikan
dengan masalah geografi wilayah.
Adapun macam-macam teori menurut para ahli sebagai berikut:
• Teori Geopolitik Frederich Ratzel.
• Teori Geopolitik Rudolf Kjellen.
• Teori Geopolitik Karl Haushofer.
• Teori Geopolitik Halford Mackinder.
• Teori Geopolitik ALferd Thayer Mahan.
• Teori Geopolitik Guilio Douhet, William Mitchel, Saversky, dan JFC Fuller.
Teori geopolitik Indonesia menyatakan bahwa Pancasila sebagai pertimbangan dasar dalam menentukan politik nasional yang berkaitan dengan kondisi dan kedudukan wilayah geografis Indonesia. Teori geopolitik Indonesia ini diperkenalkan pertama kali oleh Ir. Soekarno pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945. Prinsip geopolitik Indonesia tidak mementingkan dalam hal wilayah dan lebih
mementingkan membangun kesatuan bangsa dalam satu wilayah.

Sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kesatuan wilayah Indonesia mencakup:
1. Kesatuan Politik
2. Kesatuan Hukum
3. Kesatuan Sosial-Budaya
4. Kesatuan Pertahanan dan Keamanan