Nama : Ammar Zaidan Afinanta Nursadi
NPM : 2216031113
Kelas : Regular C
Prodi : Ilmu Komunikasi
ANALISIS SOAL!
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawab :
Artikel ini membahas tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas) yang mencatat bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan pemerintah, terutama terkait pelanggaran HAM berat masa lalu dan pengelolaan HAM Konflik Sumber Daya Alam (SDA). Tahun 2019 bisa dibilang sebagai tahun kelam; Banyak agenda HAM yang mandek, kualitas HAM juga menurun, bahkan banyak terjadi penyerangan terhadap para pembela HAM. Salah satu contohnya adalah masalah di Papua, dimana bukan hanya sekelompok orang yang menginginkan kemerdekaan, tetapi warga suatu negara diperlakukan berbeda karena gaya hidup, tradisi dan warna kulit mereka, yang dipandang memiliki karakteristik sosial yang berbeda. identitas. Hal positif tentang penghormatan HAM setelah membaca artikel tersebut adalah meskipun masih banyak catatan penurunan HAM yang terjadi di Indonesia, namun masih terlihat harapan dari kembalinya gerakan mahasiswa sebagai masyarakat. mengontrol kekuasaan negara. Di Bali, gerakan masyarakat masih kuat menentang perebutan kembali Teluk Benoa. Di Kendeng, Jawa Tengah, masyarakat dataran tinggi masih mampu mempertahankan klaimnya terhadap tekanan dari segala pihak, termasuk ancaman kriminalisasi dan kekerasan.
Analisis Demokrasi pada Masyarakat Tradisional Jawa.
Demokrasi tradisional Jawa memiliki model simbolik pertimbangan yang matang dalam mengambil keputusan dan gotong royong dalam pelaksanaannya. Secara tradisional, adat mengatur masyarakat pedesaan Jawa. Menurut adat, masyarakat desa berhak memilih sendiri kepala desa dan menggantikannya jika tindakan kepala desa tidak memuaskan masyarakat desa. Di pedesaan, mereka memiliki pemerintahan, yaitu festival desa, di mana semua orang dewasa dalam masyarakat desa memiliki hak untuk menghadiri festival desa, berbicara dan memilih. Inilah yang dilakukan penduduk desa untuk mengambil keputusan. Ini adalah proses demokrasi tradisional yang dikembangkan di masyarakat pedesaan Jawa.
Demokrasi Jawa sejati sangat bergantung pada ketergantungan ekonomi dan berusaha menyempurnakan bentuk ini secara relatif. Artinya, kekayaan tidak boleh merata, tetapi harus ada norma sosial yang mencegah polarisasi kekayaan secara besar-besaran.
Menurut pendapat saya, prinsip demokrasi Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa mutlak diperlukan untuk menyelenggarakan rezim negara Republik Indonesia yang harus berpegang pada asas, konsisten atau selaras dengan nilai dan asas yang menjadi dasar NKRI. kepercayaan pada satu dan hanya Tuhan. Pilar demokrasi inilah yang menjadi ciri dan dasar pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pilar demokrasi yang berketuhanan Yang Maha Esa merupakan kunci yang menopang pilar-pilar lainnya sebagaimana tercermin dalam sila pertama negara Indonesia bahwa prinsip dasar negara Indonesia yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, yang mengandung arti lain-lain. prinsip di bawah ini. . Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa berbeda dengan pilar demokrasi universal lainnya tidak dapat dianggap sebagai sesuatu yang luar biasa.
Praktik demokrasi di Indonesia sejalan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia telah menyelenggarakan pemilihan umum secara berkala dan menganut sistem multipartai, yang memungkinkan rakyat untuk berpartisipasi dalam politik dan mewakili dirinya dalam politik. Selain itu, Indonesia memiliki lembaga publik yang bertanggung jawab untuk memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan sistem peradilan yang melindungi hak-hak individu. Namun, bangsa Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti isu-isu yang sering diperdebatkan, antara lain kebebasan berekspresi, hak-hak perempuan, perlindungan hak-hak minoritas, kebebasan beragama, perlindungan lingkungan, serta transparansi. dan akuntabilitas dalam pemerintahan.
Sikap saya terhadap situasi di mana para deputi MPR mewakili suara rakyat dan menjalankan garis politiknya sendiri, yang berbeda dengan kepentingan riil rakyat, sangat tidak setuju. Hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi di Indonesia, dimana kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat dan dilaksanakan untuk rakyat. Demokrasi akan mampu menyelesaikan masalah dan menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun demikian, masih banyak tantangan yang dihadapi demokrasi di Indonesia, antara lain ketimpangan antara demokrasi dan hak asasi manusia serta persoalan demokrasi yang dihadapi Indonesia sejak mendeklarasikan kemerdekaannya pada 1 Juli 2018. 17 Agustus 1945. Oleh karena itu diperlukan transparansi dan akuntabilitas . dalam proses politik. Hal itu bisa dilakukan dengan memperkuat lembaga pengawasan seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ombudsman, dan Komisi Yudisial.
Ketika orang-orang dengan kekuatan karismatik mengeksploitasi kesetiaan dan kasih sayang orang untuk tujuan yang tidak diketahui atau melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia, itu bisa menjadi ancaman bagi demokrasi besar dan kebebasan individu. Prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia harus saling melengkapi, dan tindakan yang merusak hak asasi manusia harus diperbaiki dan dihindari. Dalam demokrasi, penting agar lembaga-lembaga demokrasi, termasuk peradilan dan legislatif, menjalankan fungsinya secara independen dan memastikan bahwa keputusan dibuat berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Partisipasi aktif masyarakat dan pemantauan tindakan pemerintah juga penting untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan dan hak asasi manusia dihormati. Kesadaran hak asasi manusia dan pendidikan yang solid dalam nilai-nilai demokrasi juga dapat membantu orang mengidentifikasi manipulasi manipulatif atau penyalahgunaan kekuasaan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
