NAMA: DILA SAPIRU
NPM:2216031077
KELAS: REGULER A

Materi urgensi pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan karakter bangsa indonesia melalui demokrasi, HAM dan masyarakat madani.

pancasila merupakan pedoman perilaku atau aturan yang penting dan baik, serta menjadi dasar falsafah negara indonesia yang lahir dari pemikiran mendalam perjuangan bangsa untuk menjadi landasan kesatuan pandangan hidup. pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan yang sangat penting untuk membangkitkan karakter bangsa indonesia agar menjadi kritis, demokratis dan dimana mereka sadar akan hak dan kewajiban dalam masyarakat. bola kehidupan serta keterampilan yang menjadikan mereka bagian dari warga dunia di zaman globalisasi ini.

pasca jatuhnya rezim orba (orde baru) di bawah kepemimpinan presiden soeharto pada 21 mei 1998, transisi indonesia menjadi negara demokrasi menimbulkan banyak kecemasan karena rakyat indonesia masih memaksakan kehendak dan praktik money politics hal itu bertolak belakang dengan demokrasi, maka perkembangan dalam perwujudan demokrasi yang berkeadaan peran pendidikan kewarganegaraan (civis education) ini sangat urgen dan mendasak untuk pendidikan karakter indonesia. pendidika kewarganegaraan dirasa sangat penting untuk mendidik karakter sikap dan perilaku bangsa.

pendidikan warga negara bisa menjadi sarana pertemuan berbagai nilai dan prinsip yang berpusat dari luar dan pemikiran serta nilai-nilai indonesia untuk menciptakan pemikiran yang kreatif sebagai negara demokrasi baru yang berlandaskan pancasila. penguatan wawasan kebangsaan yang berbasis 4 konsensus dasar nasional indonesia. pancasila, UUD 1945, NKRI, bhineka tunggal ika juga diperlukan, serta perlu pendidikan humanis partisipatoris yang diharapkan menjadi laboratorium untuk prinsip-prinsip demokrasi dengan nilai-nilai indonesia. pancasila sebagai filosofi bangsa yang diharapkan bisa menjadi unsur utama pembentukan karakter-karakter nasional indonesia.

NAMA: DILA SAPIRU
NPM: 2216031077
KELAS: REGULER A

hasil analisis video
hakikat dan pentingnya pkn di perguruan tinggi

kewarganegaraan berasal dari kata warganegara yang berarti anggota dari suatu negara. PKN ini berhubungan dengan warga negara, PKN atau pendidikan kewarganegaraan sendiri memiliki arti yaitu usaha sadar yang bertujuan untuk menyiapkan peserta didik dalam setia, cinta, dan rela berkorban untuk membela tanah air bangsa dan negara.

adapun landasan hukum pkn meliputi:
1. pancasila sebagai landasan ideal
2. pembukaan UUD 1945, batang tubuh UUD 1945 khususnya pasal 27 ayat 3 tentang bela negara, pasal 30 ayat 1 tentang pertahanan dan keamanan, dan pasal 31 ayat 1 tentang pendidikan sebagai landasan hukum PKN
3. Undang-undang no. 20 tahun 1982 tentang pendidikan bela negara
4. Undang-undang no 20 tahun 2003 tentang mata kuliah pengembangan kepribadian
5. SK Dirjen DIKTI nomor 43 tahun 2006 tentang pengembangan mata kuliah kepribadian

sumber historis, sosiologis, dan politik PKN
1. secara historis dimulai sebelum indonesia merdeka
2. secara sosiologis PKN dibutuhkan untuk masyarakat sebagai penjaga eksistensi, mempelihara dan memlihara negara-negara.
3. secara politik PKN bersumber dari dokumen kurikulum kewarganegaraan tahun 1957

dinamika, esensi, dan urgensi PKN
PKNperlu mendorong warga supaya warga mampu memanfaatkan pengaruh postif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek untuk membangun bangsa yang baik. Masa depan PKN ditentukan oleh eksistensi konstitusi negara dan bangsa indonesia sendiri.

NAMA: DILA SAPIRU
NPM: 2216031077
KELAS: REGULER A

NAMA: DILA SAPIRU
NPM:2216031077
KELAS: REGULER A

Materi urgensi pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan karakter bangsa indonesia melalui demokrasi, HAM dan masyarakat madani.

pancasila merupakan pedoman perilaku atau aturan yang penting dan baik, serta menjadi dasar falsafah negara indonesia yang lahir dari pemikiran mendalam perjuangan bangsa untuk menjadi landasan kesatuan pandangan hidup. pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan yang sangat penting untuk membangkitkan karakter bangsa indonesia agar menjadi kritis, demokratis dan dimana mereka sadar akan hak dan kewajiban dalam masyarakat. bola kehidupan serta keterampilan yang menjadikan mereka bagian dari warga dunia di zaman globalisasi ini.

pasca jatuhnya rezim orba (orde baru) di bawah kepemimpinan presiden soeharto pada 21 mei 1998, transisi indonesia menjadi negara demokrasi menimbulkan banyak kecemasan karena rakyat indonesia masih memaksakan kehendak dan praktik money politics hal itu bertolak belakang dengan demokrasi, maka perkembangan dalam perwujudan demokrasi yang berkeadaan peran pendidikan kewarganegaraan (civis education) ini sangat urgen dan mendasak untuk pendidikan karakter indonesia. pendidika kewarganegaraan dirasa sangat penting untuk mendidik karakter sikap dan perilaku bangsa.

pendidikan warga negara bisa menjadi sarana pertemuan berbagai nilai dan prinsip yang berpusat dari luar dan pemikiran serta nilai-nilai indonesia untuk menciptakan pemikiran yang kreatif sebagai negara demokrasi baru yang berlandaskan pancasila. penguatan wawasan kebangsaan yang berbasis 4 konsensus dasar nasional indonesia. pancasila, UUD 1945, NKRI, bhineka tunggal ika juga diperlukan, serta perlu pendidikan humanis partisipatoris yang diharapkan menjadi laboratorium untuk prinsip-prinsip demokrasi dengan nilai-nilai indonesia. pancasila sebagai filosofi bangsa yang diharapkan bisa menjadi unsur utama pembentukan karakter-karakter nasional indonesia.

NAMA: DILA SAPIRU
NPM: 2216031077
KELAS: REGULER A

hasil analisis video
hakikat dan pentingnya pkn di perguruan tinggi

kewarganegaraan berasal dari kata warganegara yang berarti anggota dari suatu negara. PKN ini berhubungan dengan warga negara, PKN atau pendidikan kewarganegaraan sendiri memiliki arti yaitu usaha sadar yang bertujuan untuk menyiapkan peserta didik dalam setia, cinta, dan rela berkorban untuk membela tanah air bangsa dan negara.

adapun landasan hukum pkn meliputi:
1. pancasila sebagai landasan ideal
2. pembukaan UUD 1945, batang tubuh UUD 1945 khususnya pasal 27 ayat 3 tentang bela negara, pasal 30 ayat 1 tentang pertahanan dan keamanan, dan pasal 31 ayat 1 tentang pendidikan sebagai landasan hukum PKN
3. Undang-undang no. 20 tahun 1982 tentang pendidikan bela negara
4. Undang-undang no 20 tahun 2003 tentang mata kuliah pengembangan kepribadian
5. SK Dirjen DIKTI nomor 43 tahun 2006 tentang pengembangan mata kuliah kepribadian

sumber historis, sosiologis, dan politik PKN
1. secara historis dimulai sebelum indonesia merdeka
2. secara sosiologis PKN dibutuhkan untuk masyarakat sebagai penjaga eksistensi, mempelihara dan memlihara negara-negara.
3. secara politik PKN bersumber dari dokumen kurikulum kewarganegaraan tahun 1957

dinamika, esensi, dan urgensi PKN
PKNperlu mendorong warga supaya warga mampu memanfaatkan pengaruh postif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek untuk membangun bangsa yang baik. Masa depan PKN ditentukan oleh eksistensi konstitusi negara dan bangsa indonesia sendiri.