Nama: Christina Fani Hutabarat
NPM: 2216031146
Kelas: Reguler B
Ilmu Komunikasi
1. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan hak asasi manusia dan berikan analisisnya secara jelas hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut.
Isi artikel tersebut membahas tentang penegakan hak asasi manusia di Indonesia yang masih buruk pada tahun 2019 di mana demokrasi makan menurun serta rezim otoritarian menjadi ancaman ketika mengamati ruang-ruang terkait kebebasan sipil yang semakin ditutup. Hal positif yang dapat diambil dalam artikel tersebut yaitu HAM merupakan komponen penting dalam keadilan di masyarakat.
2. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa?
Demokrasi di Indonesia berakar pada nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia. Sebagai negara yang memiliki keberagaman etnis, budaya, dan agama, Indonesia menghargai pluralisme dan memandang keberagaman sebagai salah satu dasar demokrasi.
Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa tercermin dalam Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Prinsip ini menekankan pentingnya kesatuan, kerukunan, dan toleransi antaragama dalam konteks demokrasi. Ke-Tuhanan yang Maha Esa mencerminkan pengakuan akan keberadaan Tuhan yang diakui oleh semua agama di Indonesia, dan prinsip ini memasukkan nilai-nilai moral dan etika dalam konteks kehidupan berdemokrasi. Dalam praktiknya, prinsip ini menunjukkan pentingnya menjaga harmoni antara kebebasan beragama dan menghormati hak asasi manusia. Prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menekankan perlindungan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi. Namun, interpretasi dan implementasi prinsip ini dapat menjadi subjek perdebatan dan tantangan dalam konteks yang lebih luas. Penting untuk menjaga keseimbangan antara prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan yang Maha Esa dan prinsip-prinsip dasar demokrasi.lainnya, seperti kebebasan berekspresi, pluralisme politik, dan perlindungan hak individu. Kesetaraan dan keadilan bagi semua warga negara juga harus dijunjung tinggi dalam sistem demokrasi yang berke-Tuhanan yang Maha Esa.
3. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Praktik demokrasi Indonesia saat ini menghadirkan tantangan dan perdebatan terkait dengan konsistensi dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945, serta penghormatan terhadap nilai hak asasi manusia. Namun, dalam praktiknya, implementasi nilai-nilai Pancasila dapat menjadi subjek perdebatan. Terdapat tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan politik, keadilan sosial, dan perlindungan hak asasi manusia. Perbedaan interpretasi dan penerapan Pancasila dalam konteks politik dan kebijakan publik sering kali muncul.
Namun, meskipun kerangka hukumnya mengakui hak asasi manusia, ada tantangan dalam melaksanakan dan menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut secara konsisten. Beberapa isu yang masih menjadi perhatian adalah kebebasan berpendapat, perlindungan terhadap hak-hak minoritas, akses yang adil ke sistem keadilan, serta perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan kelompok rentan lainnya. Secara keseluruhan, praktik demokrasi Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan dalam konsistensi dan penerapan nilai-nilai Pancasila, UUD NRI 1945, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.
4. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Dalam masyarakat demokratis yang kuat, diperlukan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang efektif agar anggota parlemen bertindak sesuai dengan kepentingan masyarakat. Hal ini mencakup pengambilan keputusan yang transparan, partisipasi publik yang luas, akses yang adil ke informasi, serta mekanisme pengaduan dan pemilihan yang bebas dan adil. Masyarakat harus memantau dan mengevaluasi tindakan serta kinerja anggota parlemen mereka, dan menyuarakan ketidakpuasan atau kekecewaan jika terdapat penyimpangan dari kepentingan publik. Keterlibatan dan partisipasi aktif dalam proses politik diperlukan untuk mendorong akuntabilitas dan memastikan representasi yang sesuai dengan keinginan rakyat. Pemilihan yang adil dan transparan, dukungan terhadap lembaga pengawas independen, serta budaya politik yang berfokus pada pelayanan publik adalah beberapa elemen penting untuk mengatasi situasi di mana anggota parlemen mungkin mengabaikan kepentingan masyarakat demi agenda politik pribadi. Jika parlemen tidak sesuai dengan kinerjanya dengan kepentingan masyarakat saya tetap akan menyuarakan pendapat.
5. Bagaimana pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan karismatik yang berakar dari tradisi maupun agama, tega menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas Bagaimana hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi saat ini.
Menurut pendapat saya, tindakan pihak-pihak yang menggunakan kekuasaan karismatik untuk memanipulasi loyalitas dan emosi rakyat hingga mengorbankan nyawa mereka untuk tujuan yang tidak jelas, sangat tidak etis dan tidak menghormati hak asasi manusia.Dalam era demokrasi saat ini, hak asasi manusia dianggap sebagai prinsip fundamental yang harus dihormati dan dilindungi. Konsep hak asasi manusia.menekankan bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan yang dijamin oleh hukum, serta hak untuk mengemukakan pendapat dan berpartisipasi dalam proses politik tanpa takut adanya penindasan. Pihak-pihak yang memanfaatkan kekuasaan karismatik untuk menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat, termasuk dalam konteks tradisi dan agama, sering kali mengabaikan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Mereka mungkin menggunakan pengaruh mereka untuk membatasi kebebasan individu, membatasi kebebasan berpendapat, dan bahkan mendorong tindakan yang melanggar hak asasi manusia.
NPM: 2216031146
Kelas: Reguler B
Ilmu Komunikasi
1. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan hak asasi manusia dan berikan analisisnya secara jelas hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut.
Isi artikel tersebut membahas tentang penegakan hak asasi manusia di Indonesia yang masih buruk pada tahun 2019 di mana demokrasi makan menurun serta rezim otoritarian menjadi ancaman ketika mengamati ruang-ruang terkait kebebasan sipil yang semakin ditutup. Hal positif yang dapat diambil dalam artikel tersebut yaitu HAM merupakan komponen penting dalam keadilan di masyarakat.
2. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa?
Demokrasi di Indonesia berakar pada nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia. Sebagai negara yang memiliki keberagaman etnis, budaya, dan agama, Indonesia menghargai pluralisme dan memandang keberagaman sebagai salah satu dasar demokrasi.
Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa tercermin dalam Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Prinsip ini menekankan pentingnya kesatuan, kerukunan, dan toleransi antaragama dalam konteks demokrasi. Ke-Tuhanan yang Maha Esa mencerminkan pengakuan akan keberadaan Tuhan yang diakui oleh semua agama di Indonesia, dan prinsip ini memasukkan nilai-nilai moral dan etika dalam konteks kehidupan berdemokrasi. Dalam praktiknya, prinsip ini menunjukkan pentingnya menjaga harmoni antara kebebasan beragama dan menghormati hak asasi manusia. Prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menekankan perlindungan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi. Namun, interpretasi dan implementasi prinsip ini dapat menjadi subjek perdebatan dan tantangan dalam konteks yang lebih luas. Penting untuk menjaga keseimbangan antara prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan yang Maha Esa dan prinsip-prinsip dasar demokrasi.lainnya, seperti kebebasan berekspresi, pluralisme politik, dan perlindungan hak individu. Kesetaraan dan keadilan bagi semua warga negara juga harus dijunjung tinggi dalam sistem demokrasi yang berke-Tuhanan yang Maha Esa.
3. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Praktik demokrasi Indonesia saat ini menghadirkan tantangan dan perdebatan terkait dengan konsistensi dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945, serta penghormatan terhadap nilai hak asasi manusia. Namun, dalam praktiknya, implementasi nilai-nilai Pancasila dapat menjadi subjek perdebatan. Terdapat tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan politik, keadilan sosial, dan perlindungan hak asasi manusia. Perbedaan interpretasi dan penerapan Pancasila dalam konteks politik dan kebijakan publik sering kali muncul.
Namun, meskipun kerangka hukumnya mengakui hak asasi manusia, ada tantangan dalam melaksanakan dan menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut secara konsisten. Beberapa isu yang masih menjadi perhatian adalah kebebasan berpendapat, perlindungan terhadap hak-hak minoritas, akses yang adil ke sistem keadilan, serta perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan kelompok rentan lainnya. Secara keseluruhan, praktik demokrasi Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan dalam konsistensi dan penerapan nilai-nilai Pancasila, UUD NRI 1945, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.
4. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Dalam masyarakat demokratis yang kuat, diperlukan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang efektif agar anggota parlemen bertindak sesuai dengan kepentingan masyarakat. Hal ini mencakup pengambilan keputusan yang transparan, partisipasi publik yang luas, akses yang adil ke informasi, serta mekanisme pengaduan dan pemilihan yang bebas dan adil. Masyarakat harus memantau dan mengevaluasi tindakan serta kinerja anggota parlemen mereka, dan menyuarakan ketidakpuasan atau kekecewaan jika terdapat penyimpangan dari kepentingan publik. Keterlibatan dan partisipasi aktif dalam proses politik diperlukan untuk mendorong akuntabilitas dan memastikan representasi yang sesuai dengan keinginan rakyat. Pemilihan yang adil dan transparan, dukungan terhadap lembaga pengawas independen, serta budaya politik yang berfokus pada pelayanan publik adalah beberapa elemen penting untuk mengatasi situasi di mana anggota parlemen mungkin mengabaikan kepentingan masyarakat demi agenda politik pribadi. Jika parlemen tidak sesuai dengan kinerjanya dengan kepentingan masyarakat saya tetap akan menyuarakan pendapat.
5. Bagaimana pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan karismatik yang berakar dari tradisi maupun agama, tega menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas Bagaimana hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi saat ini.
Menurut pendapat saya, tindakan pihak-pihak yang menggunakan kekuasaan karismatik untuk memanipulasi loyalitas dan emosi rakyat hingga mengorbankan nyawa mereka untuk tujuan yang tidak jelas, sangat tidak etis dan tidak menghormati hak asasi manusia.Dalam era demokrasi saat ini, hak asasi manusia dianggap sebagai prinsip fundamental yang harus dihormati dan dilindungi. Konsep hak asasi manusia.menekankan bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan yang dijamin oleh hukum, serta hak untuk mengemukakan pendapat dan berpartisipasi dalam proses politik tanpa takut adanya penindasan. Pihak-pihak yang memanfaatkan kekuasaan karismatik untuk menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat, termasuk dalam konteks tradisi dan agama, sering kali mengabaikan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Mereka mungkin menggunakan pengaruh mereka untuk membatasi kebebasan individu, membatasi kebebasan berpendapat, dan bahkan mendorong tindakan yang melanggar hak asasi manusia.