Muhammad Kheiza Twevaldrian
2216031074
Reguler B

Konstitusi adalah suatu dokumen yang berisi aturan-aturan dasar yang mengatur tata cara berpemerintahan, hak dan kewajiban rakyat, serta hubungan antara pemerintah dan rakyat. Konstitusi juga dapat disebut sebagai undang-undang dasar yang menjadi pedoman bagi suatu negara dalam menjalankan pemerintahan dan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pentingnya konstitusi bagi suatu negara adalah karena konstitusi memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam berbagai hal, seperti hak asasi manusia, hak-hak politik, dan kebijakan pemerintah. Konstitusi juga membantu mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat, serta memberikan batasan kekuasaan pemerintah agar tidak melampaui batas-batas yang telah ditetapkan.

Di Indonesia, UUD NRI 1945 memiliki peran penting sebagai konstitusi yang mengatur tata cara berpemerintahan, hak dan kewajiban rakyat, serta hubungan antara pemerintah dan rakyat. UUD NRI 1945 juga menjadi landasan bagi hukum-hukum yang ada di Indonesia, serta menjadi acuan dalam membangun dan mengembangkan negara Indonesia. Melalui UUD NRI 1945, Indonesia memiliki kepastian hukum dan keadilan dalam berbagai hal, seperti hak asasi manusia, hak-hak politik, dan kebijakan pemerintah.

Muhammad Kheiza Twevaldrian
2216031074
Reg B

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Hal positif yang dapat kita peroleh dari artikel tersebut adalah pentingnya mempertimbangkan urgensi atau 'sense of crisis', dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada. Selain itu pentingnya transparansi dan partisipasi public dalam pembentukan undang undang yang menjadi unsur penting dalam demokrasi. Hal yang harus dibenahi adalah UU Cipta Kerja UU tersebut bermasalah tidak hanya secara formil atau dalam pembentukannya saja, tapi juga dalam materialnya atau dalam substansi yang dimuatnya. Menurut Siaran Pers Koalisi Save Mahkamah Konstitusi tahun 2020, UU itu dibentuk secara terburu-buru, tanpa mempertimbangkan urgensi di masa pandemi yang menunjukan tidak adanya 'sense of crisis', tidak ada urgensi yang jelas untuk mengubah ketentuan-ketentuan di dalamnya, serta bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Konstitusi adalah suatu dokumen yang berisi aturan-aturan dasar yang mengatur tata cara berpemerintahan, hak dan kewajiban rakyat, serta hubungan antara pemerintah dan rakyat. Konstitusi juga dapat disebut sebagai undang-undang dasar yang menjadi pedoman bagi suatu negara dalam menjalankan pemerintahan dan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pentingnya konstitusi bagi suatu negara adalah karena konstitusi memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam berbagai hal, seperti hak asasi manusia, hak-hak politik, dan kebijakan pemerintah. Konstitusi juga membantu mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat, serta memberikan batasan kekuasaan pemerintah agar tidak melampaui batas-batas yang telah ditetapkan.

Di Indonesia, UUD NRI 1945 memiliki peran penting sebagai konstitusi yang mengatur tata cara berpemerintahan, hak dan kewajiban rakyat, serta hubungan antara pemerintah dan rakyat. UUD NRI 1945 juga menjadi landasan bagi hukum-hukum yang ada di Indonesia, serta menjadi acuan dalam membangun dan mengembangkan negara Indonesia. Melalui UUD NRI 1945, Indonesia memiliki kepastian hukum dan keadilan dalam berbagai hal, seperti hak asasi manusia, hak-hak politik, dan kebijakan pemerintah.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Contoh pejabat negara yang tidak inkonstitusional adalah Hari Sabarno. Beliau merupakan mantan menteri dalam negeri dari kabinet gotong royong. Hari Sabarno terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan merugikan negara sebesar 97,2 miliar. Kasus Hari Sabarno dianggap melanggar konstitusi karena memperkaya diri sendiri dan merugikan negara dengan nominal yang cukup besar. Akibat perbuatan tersebut, awalnya Hari Sabarno dijatuhi hukuman 2 tahun 6 bulan penjara. Namun, MA mengabulkan kasasi Jaksa Penuntut Umum sehingga hukumannya diubah menjadi 5 tahun penjara dan denda sebesar 200 juta. Mengingat nominal korupsi yang cukup besar oleh Hari Sabarno, rasanya tidak sebanding jika dibandingkan dengan denda yang diberikan. Namun, keputusan tersebut sudah bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat lagi. Menurut saya, para pelaku korupsi diberikan hukuman yang setimpal dengan apa yang ia perbuat. Pelaku korupsi tidak dipantas diberi kesempatan kedua untuk memperbaiki kehidupannya jika masih berada dalam ranah pemerintahan.

Nama: Muhammad Kheiza Twevaldrian
NPM: 2216031074
Kelas: Reguler B

Nama: Muhammad Kheiza Twevaldrian
NPM: 2216031074
Kelas: Reguler B

NAMA : MUHAMMAD KHEIZA TWEVALDRIAN
NPM : 2216031074
KELAS : REGULER B

Perkembangan Konstitusi yang Berlaku di Indonesia - Prof. Jimly Asshiddiqie

Dalam video, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie selaku Ketua Mahkamah Konstitusi RI Tahun 2003-2008 telah menjelaskannya secara lengkap tentang perbedaan antara UUD versi pengesahan 18 Agustus 1945 dengan UUD 1945 versi yang berlaku sekarang serta tahapan-tahapan perkembangan konstitusi dari awal RI berdiri sampai sekarang. Dalam kurun waktu yang panjang konstitusi yang berlaku di Indonesia sudah mengalami berbagai macam perubahan.

Disebutkan pula di dalam video bahwa perlu kita ketahui Indonesia telah mengalami 4 kali perubahan republik.
1. Republik yang di proklamir pada 17 Agustus 1945, dengan konstitusi yang disahkan 18 Agustus 1945.
2. Republik Indonesia Serikat, dengan konstitusi RIS.
3. Negara Kesatuan, dengan konstitusi Undang - Undang Dasar Sementara 1950.
4. Adanya Dekrit Presiden 150 tahun 1959, dan kembali berlakunya Undang - Undang Dasar 1945.

Setelah reformasi sekarang ini, yang menjadi pegangan yaitu naskah UUD 1945 versi 5 Juli 1959 ditambah empat lampiran yaitu perubahan satu, dua, tiga, dan empat. Sesuai dengan kesepakatan tahun 1999, dalam penulisannya yakni dibintangi pada setiap angka, yang menandakan UUD amandemen ke berapa untuk memudahkan kepentingan membaca. Maka daripada itu MPR membuat naskah jadi satu kesatuan pakai footnote (*),(**),(***),(****) yang berarti tanda (*) untuk perubahan pertama, (*) untuk perubahan kedua dan seterusnya untuk memudahkan sosialiasi.