Nama : Zahra Zaki Zanjabil
NPM : 2216031052
Kelas : Reguler B

1. Hal positif apa yang anda dapatkan dari artikel tersebut? Apakah ada konstitusi yang dilanggar? Jelaskan!
Hal positif yang saya dapatkan dari artikel tersebut adalah, upaya pemerintah daerah dalam menerapkan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB). Tujuannya adalah dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Walaupun dinilai telah melanggar has asasi manusia dan melanggar kebebabasan seseorang namun dengan adanya PSBB dapat membuat masyarakat lebih waspada dalam menghadapi COVID dan menjadikan masyarakat untuk tetap hidup sehat di tengah maraknya wabah COVID tersebut, serta dengan adanya PSBB menjadikan masyarakat lebih hati-hati dalam lingkungan sekitar.

2. Bagaimanakah jika suatu negara tidak memiliki konstitusi? Apakah konstitusi efektif dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara?
Jika suatu negara tidak memiliki konstitusi , maka negara tersebut akan dalam kesulitan menjalankan kekuasaan dan mencapai tujuan yang jelas. Konstitusi sangat penting dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara karena berfungsi sebagai pemberi pegangan dan pedoman. Konstitusi juga dapat membantu membangun kesadaran berkonstitusi terhadap masyarakat agar dapat memahami peraturan-peraturan yang ada di negaranya. Oleh karena itu, konstitusi sangat efektif dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.

3. Kemukakan contoh tantangan kehidupan bernegara saat ini, yang menurut Anda perlu diantisipasi, apakah pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 sekarang sudah mampu menjadi pedoman untuk menyelesaikan tantangan tersebut dan mengapa demikian?
Tantangan kehidupan bernegara di Indonesia saat ini antara lain adalah masuknya berbagai macam kebudayaan, krisis ekonomi, dan pandemi COVID-19. Pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 dapat menjadi pedoman untuk menyelesaikan tantangan tersebut. Misalnya , Pasal 34 ayat (1) yang mengamanatkan pemerintah untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Namun perlu diingat bahwa UUD NRI 1945 bukanlah satu-satunya sumber hukum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan tantangan kehidupan bernegara saat ini. Diperlukan juga upaya dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk bekerja sama dalam menghadapi tantangan tersebut.

4. Bagaimanakah menurut pendapatmu sebagai warganegara mengenai konsep bernegara kita dalam menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan? Adakah yang perlu di perbaiki, jelaskan !
Sebagai warganegara, saya percaya bahwa konsep bernegara kita dalam menjunjung nilai tinggi persatuan dan kesatuan sangat penting untuk memperkuat jati diri bangsa dan menjaga keutuhan serta ketahanan nasional. Namun , masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki agar nilai-nilai tersebut dapat terwujud dengan lebih baik. Salah satunya adalah dengan mengimplementasikan Pancasila sebagai dasar negara. Selain itu, perlu juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya bela negara dan kewajiban sebagai warga negara untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

Nama : Zahra Zaki Zanjabil
NPM : 2216031052
Kelas : Reguler b

1. Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut dan hal apa yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara sesuai dengan artikel tersebut!
Menurut saya hal positif yang bisa saya ambil adalah kita tidak boleh hanya mengambil sebuah keputusan besar hanya perorangan saja tapi kita membutuhkan suara dari orang lain agar keputusan tersebut dapat di terima oleh kita semua. Sudah di jelaskan di pasal 1 ayat 2 uud 1945 yaitu bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan patuh terhadap norma hukum. Dan hal yang harus di benahi di artikel ini adalah menurut siaran pers koalisi save Makamah Konstitusi terbaru tahun 2020. UU itu di bentuk secara terburu-buru, tanpa mementingkan urgensi yang jelas untuk mengubah ketentuan-ketentuan di dalamnya, serta bertentangan dengan asas-asas pemebentukan peraturan perundan-undangan. Minimnya transparasi dan partisipasi public yang mejadi unsuru penting dalam demokrasi juga harus di benahi, terutama pada para DPR dalam memperoses pembentukan UUD.

2. Apa sebenarnya hakikat dari konstitusi itu dan apa pentingnya konstitusi bagi suatu negara, seperti halnya Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945?
Konstitusi adalah seperangkat aturan dan prinsip yang mengatur cara suatu negara dijalankan , termasuk pembagian kekuasaan , hak-hak rakyat, dan organisasi pemerintahan. Konstitusi sangat penting bagi suatu negara karena memberikan batasan-batasan pada penguasa penguasa dan menjamin hak-hak rakyat. Dalam konteks Indonesia , UUD NRI 1945 adalah konstitusi yang berlaku saat ini. UUD NRI 1945 memuat prinsip-prinsip dasar negara Indonesia, seperti Pancasila sebagai ideologi negara dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan persatuan. UUD NRI 1945 juga mengatur pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara dan memberikan jaminan hak-hak asasi manusia bagi seluruh warga negara Indonesia.

3. Sebutkan contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional! Layakkah mendapat hukuman yang maksimal atau di beri kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya?
Contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional antara lain korupsi , yang dilindungi , dan pelanggaran hak asasi manusia. Pejabat negara yang melakukan tindakan-tindakan tersebut harus diberikan hukuman maksimal sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun , jika pejabat tersebut bersedia memperbaiki kesalahannya dan mengembalikan kerugian yang ditimbulkan, maka dapat diberi kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya. Hal ini tergantung pada tingkat kesalahan dan niat dari pejabat tersebut untuk memperbaiki diri serta mengembalikan kerugian yang telah ditimbulkan.

Secara umum konstitusi merupakan asas-asas dasar serta hukum suatu bangsa, negara atau kelompok sosial. Di mana yang menentukan kekuasaan, tugas pemerintah dan menjamin hak-hak tertentu bagi warganya. bagi sebuah negara, konstitusi merupakan kumpulan doktrin serta praktik yang membentuk prinsip pengorganisasian fundamental. Dinamika dan tantangan konstitusi di Indonesia, yaitu :
1. UUD NRI 1945 (Masa Kemerdekaan) 18 Agustus 1945 sampai dengan Agustus 1950, dengan catatan, mulai 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus hanya berlaku di wilayah RI.
2. Konstitusi RIS 1949 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950
3. UUDS 1950 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959
4. UUD NRI 1945 (Masa Orde Lama) 5 Juli 1959 sampai dengan 1965
5. UUD NRI 1945 (Masa Orde Baru) 1966 sampai dengan 1998

Adapun jenis-jenis Konstitusi
1. Konstitusi Tertulis dan Tidak Tertulis
2. Konstitusi Lentur dan Konstitusi Kaku
3. Konstitusi dengan Kedudukan Lebih Tinggi dan Tidak Lebih Tinggi dari Badan Legislatif

Tujuan adanya konstitusi dapat diklasifikasikan tiga tujuan (Dede Rosyada (dkk), 2003), yaitu
1. Konstitusi bertujuan memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik.
2. Konstitusi bertujuan untuk mengawasi atau mengontrol proses-proses kekuasaan dari para penguasa.
3. Konstitusi bertujuanmemberi batasan-batasan ketetapan bagi para penguasadalam menjalankan kekuasaannya.
Secara khusus, fungsi konstitusi (UUD) dalam negara demokrasi dan negara komunis adalah :
a.) Fungsi konstitusi (UUD) dalam Negara Demokrasi Konstitutional, yaitu :
• Membatasi kekuasaan pemerintah sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang.
• Sebagai cara yang efektif dalam membagi kekuasaan.
• Sebagai perwujudan dari hukum yang tertinggi (supremasi hukum) yang harus ditaati oleh rakyat dan penguasanya.
b.) Fungsi konstitusi (UUD) dalam Negara Komunis Konstitutional, yaitu :
• Sebagai cerminan kemenangan-kemenangan yang telah dicapai dalam perjuangan ke arah masyarakat komunis.
• Sebagai pencatatan formal (legal) dari perjuangan yang telah dicapai.
• Sebagai dasar hukum untuk perubahan masyarakat yang dicita-citakan dan dapat diubah setiap kali ada pencapaian kemajuan dalam masyarakat komunis.

Nama : Zahra Zaki Zanjabil
NPM : 2216031052
Kelas : Reguler B

Nama : Zahra Zaki Zanjabil
NPM : 2216031052
Kelas : Reguler B