Posts made by Sagita Septiani

Ilmu Komunikasi A genap 2023 -> FORUM JAWABAN POST TEST

by Sagita Septiani -
Nama : Sagita Septiani
NPM : 2216031047
Kelas : Reg A
Prodi : ilmu komunikasi

Pertemuan 12
Tugas analisis
Kehadiran Negara adalah untuk melindungi segenap warga negaranya terhadap tindakan yang dapat mencederai tatanan hukum. Negara wajib memperlakukan dan melindungi siapapun terhadap kejaliman dan ketidakadilan yang menerpa warga negaranya. dalam UUD 1945 Pasal 27 bahwa Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Reformasi hukum yang digadang gadang hingga saat ini belum memenuhi harapan masyarakat, terbukti masih tingginya angka kriminilitas, Narkoba, Korupsi, asusila dan permasalahan hukum lainnya seperti pungutan liar yang kian menerpa bangsa ini. Hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama: keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi (Sudikno, 1999: 40). Penegakan hukum adalah usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan negara baik dalam bentuk undang-undang, sampai pada para penegak hukum antara lain polisi, hakim, jaksa, serta pengacara. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiable terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakkan hukum. Selain itu masyarakat sangat berkepentingan dalam pelaksanaaan atau penegakan hukum dengan seadil-adilnya. Pasal 27 UUD 1945 dengan jelas tercantum: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”
Sifat Aparat penegak hukum dan aparat pada jajaran birokrasi saat ini yang tidak amanah serta tidak jujur dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan negara bahkan ketidakpuasan terhadap pendapatan menjadi penyebab utama tingginya KKN serta persoalan hukum lainnya. Seharusnya Negara menjamin dan melindungi seluruh warga negara. Negara juga menjamin hak-hak setiap warga negara, sebagaimana status dan fungsi dari negara itu sendiri yang diatur dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia.

Ilmu Komunikasi A genap 2023 -> FORUM JAWABAN PRETEST

by Sagita Septiani -
Nama : Sagita Septiani
NPM : 2216031047
Kelas : Reg A
Prodi : ilmu komunikasi

Pertemuan 12
ANALISIS VIDIO:
Pemateri: Dr. Didin Wirdayantono, M.Pd
Dalam banyaknya hukum terdapat lembaga yang dipercaya untuk mengatur dan menata negara dan masyarakat. Jika dalam kehidupan bermasyarakat sederhana selama ratusan tahun diatur-atur dengan unsur alami dan sederhana maka negara dan masyarakat modern yang kompleks tidak dapat lagi menyerahkan segala sesuatunya pada interaksional law yang di buat secara sengaja seperti hukum modern sekarang ini. Kehidupan modern dan maju ini membutuhkan struktur hukum yang baru yang dapat menjadi sandaran. Hukum modern menjadi pranata sosial politik yang penting dan di ari di tengah-tengah dunia dalam kehidupan semakin kompleks ini sebagimana yang di cantumkan dalam. Sebagaimana yang Dicantumkan dalam undang undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 republik Indonesia adalah negara hukum dalam kaitannya dengan keinginan untuk mengarahkan dukungan ilmu dan teknologi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara Indonesia kita perlu bernegara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta Negara hukum yang mampu menjadi rumah nyaman untuk membahagiakan rakyatnya Jika tidak Indonesia dapat menjelma menjadi self even yang mampu memanfaatkan Jasa pengacara untuk memainkan hukum di Indonesia cara hukum yang Pilu dapat menimbulkan malapetaka ini dapat terjadi karena jalan menghukum tekstual atau Mengeja Undang undang seperti yang tertulis reformasi yang bergulir sejak 1998 Membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia slogan reformasi antara negara lain adalah demokratis Dan desentralisasi.Demokratis yaitu transisi kerajinan politik yang lebih demokratis antara desentralisasi yaitu penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas otonomi.Pembangunan masyarakat modern atau sivil society telah membuka koridor koridor baru yang tidak membiarkan penyelenggaraan hukum terlepas dari sorakan nonton masyarakat terbentuk lah lembaga lembaga Swadaya masyarakat yang menonjol ICW polis watch Mappi.