Nama : Dwina Rahmaditya Azzahra
NPM : 2216031008
Kelas : Reguler B

Perkembangan Konstitusi Yang Berlaku Di Indonesia

Negara Indonesia tercatat pernah terbagi menjadi 4 republik, yaitu:
- Republik yang telah diproklamasikan saat kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 dengan disahkannya konstitusi 18 Agustus 1945
- RIS (Republik Indonesia Serikat) dengan konstitusi RIS
- Negara Kesatuan dengan konstitusi UUDS
- UUD 1945 saat ditetapkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Perbedaan antara UUD 1945 dengan UUD 1945 pada tahun 1959 terdapat pada lampirannya. Pada UUD 1945 yang ditetapkan 5 Juli 1959 memuat penjelasan UUD 1945 yang disatukan. Sebelumnya, dokumen penjelasan UUD 1945 ini dimuat secara terpisah. Naskah UUD 1945 yang sekarang dijadikan pedoman adalah naskah UUD 1945 yang ditetapkan pada 5 Juli 1959 yang memuat 4 lampiran, yaitu perubahan 1,2,3 dan 4.

Nama : Dwina Rahmaditya Azzahra
NPM : 2216031008
Kelas : Reguler B

1. Hal positif yang dapat diambil pada artikel di atas yaitu adanya tindakan dan kebijakan pemerintah yang cepat dalam menanggulangi penyebaran virus covid-19 di Indonesia serta peran masyarakat yang bahu membahu menekan angka penyebaran virus covid-19 ini. Menurut saya, kebijakan PSBB yang dikeluarkan pemerintah memberikan dua hal yang pro dan kontra di tengah kehidupan masyarakat. PSBB sendiri telah melanggar konstitusi mengenai Hak Asasi Manusia. Hal ini dikarenakan PSBB dilaksanakan dengan kebijakan yang cukup otoritatif.

2. Jika suatu negara tidak memiliki konstitusi, maka negara tersebut tidak memiliki pedoman dalam landasan hukum dan sistem pemerintahan yang ada di dalamnya akan berantakan dan tidak terarah. Tanpa konstitusi, negara tidak mungkin terbentuk. Konstitusi merupakan jaminan paling efektif dalam menjaga kekuasaan yang ada di suatu negara dan berfungsi untuk melindung hak asasi warga negara untuk tidak dilanggar.

3. Tantangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara salah satunya adalah tentang kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah telah mengatur mengenai kesejahteraan masyarakat dalam Pasal 34 ayat 1 UUD 1945. Pemerintah menjamin kesejahteraan masyarakat melalui Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar.

4. Menurut saya, nilai persatuan dan kesatuan yang ada pada bangsa Indonesia sudah cukup baik. Ditinjau dan dihilat di lingkungan sekitar, saya jarang menemukan adanya pertikaian antar suku dan sebagainya. Saya merasa bahwa masyarakat sudah saling bertoleransi terhadap sesame dan menimbulkan rasa persatuan yang erat tanpa membeda-bedakan.

Nama : Dwina Rahmaditya Azzahra
NPM : 2216031008
Kelas : Reguler B

Nama : Dwina Rahmaditya Azzahra

NPM : 2216031008

Kelas : Reguler B

Nama : Dwina Rahmaditya Azzahra
NPM : 2216031008
Kelas : Reguler B

Identitas adalah representasi diri seseorang atau masyarakat melihat dirinya sendiri dan bagaimana orang lain melihat mereka sebagai sebuah entitas sosial-budaya. Dengan demikian, identitas adalah produk kebudayaan yang berlangsung demikian kompleks.

Pada suatu sisi integrasi terbentuk kalau ada identitas yang mendukungnya seperti kesamaan bahasa, kesamaan dalam nilai sistem budaya, kesamaan cita-cita politik, atau kesamaan dalam pandangan hidup atau orientasi keagamaan. Pada pihak lain, integrasi yang lebih luas hanya mungkin terbentuk apabila sekelompok orang menerobos identitasnya dan mengambil jarak dari segala yang selama ini dianggap membentuk watak dirinya atau watak kelompoknya. Dengan demikian ia meninggalkan identitasnya, yang kemudian membuka kemungkinan untuk pembentukan integrasi yang lebih luas.

Etnosentrisme kian menguat dengan ditopang adanya kebijakan negara yang mengembangkan otonomi daerah dan pemekaran daerah. Semangat otonomi daerah dan pemekaran daerah menjadi berjalan seiring dengan menguatnya etnosentrisme.

Integrasi nasional adalah jalan keluar untuk menghadapi yang hingga saat ini masih terus-menerus melanda Indonesia.