Kiriman dibuat oleh Evita Listi Maharani

Nama : Evita Listi Maharani
Npm : 2216031064
Kelas : Reguler B
Prodi : Ilmu Komunikasi

a. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisisnya secara jelas? Hal positif apa saja yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?

Jawab- Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwasanya kinerja Indonesia terkait kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi masih banyak yang perlu dilakukan perubahan. Hal ini dikarenakan pada tahun 2019 kualitas demokrasi semakin menurun serta kembalinya rezim otoritarian menjadi ancaman nyata ketika mengamati ruang-ruang terkait kebebasan sipil yang semakin ditutup. Banyaknya kasus-kasus pelanggaran HAM belum dapat teratasi sepenuhnya pada tahun 2019, hal ini disebabkan oleh beberapa hal seperti tidak adanya proses keadilan atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama yang sewenang-wenang, diskriminasi gender, hingga kegagalan pemerintah dan aparat penegak hukum dalam memberikan keadilan bagi korban-korban pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Hal positif yang didapat dari artikel tersebut adalah adanya peluang bahwa pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia masih dapat diusahakan untuk mendapatkan keadilan. Indonesia masih berkomitmen untuk memberantas kasus pelanggaran HAM yang mulanya belum berjalan dengan baik, sehingga hal ini akan mendorong semangat masyarakat sebagai kontrol sosial terhadap kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di lingkungan sekitar supaya keadilan dapat segera diberikan oleh para korban dan kasus pelanggaran HAM dapat diminimalisir.


b. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa?

Jawab- Indonesia memiliki nilai-nilai yang dijadikan sebagai dasar untuk memperkuat demokrasi yang ada, di antaranya mufakat, kebersamaan, gotong-royong, serta menghormati keberagaman. Menurut pendapat saya, sebagai negara yang mayoritas beragama Islam, maka prinsip keagamaan dijadikan sebagai dasar dalam penerapan nilai-nilai keseharian di dalam masyarakat. Nilai keagamaan menjunjung tinggi kebersamaan dan kerukunan antarumat beragama serta memberikan ruang kepada masyarakat umum untuk melakukan kebebasan dalam memilih agama dan kepercayaan masing-masing. Hak Asasi Manusia terutama dalam hal kebebasan beragama merupakan hal penting dalam membangun demokrasi yang kuat bagi negara Indonesia. Untuk mendorong penegakan Hak Asasi Manusia dan keadilan yang diperoleh oleh setiap masyarakat, maka diperlukan kerja sama untuk menjunjung tinggi nilai kepedulian dan toleransi, serta menghindari diskriminasi terhadap suatu golongan dan tidak melakukan pembatasan terhadap kaum-kaum tertentu yang memberikan imbas terhadap ketidakadilan yang didapatkan.


c. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini, apakah sudah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945 serta menjunjung tinggi nilai Hak Asasi Manusia?

Jawab- Menurut pendapat saya, praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, hal ini dikarenakan belum adanya keseimbangan antara demokrasi dengan HAM yang ada di Indonesia. Hingga saat ini masih terdapat banyak kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang belum dapat diatasi, misalnya sikap toleran terhadap kekerasan, pembatasan kebebasan sipil, serta pembatasan kebebasan bermedia, sehingga hal ini dapat mengganggu terhadap jalannya pelaksanaan demokrasi karena bertentangan dengan keadilan dan Hak Asasi Manusia. Demokrasi dan Hak Asasi Manusia merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan, sehingga keduanya perlu dijaga demi masa depan bangsa. Apabila salah satunya mengalami kegagalan, maka akan berpengaruh terhadap jalannya demokrasi di Indonesia yang akan memberikan pengaruh langsung terhadap keadilan bagi hak asasi masyarakat Indonesia, karena demokrasi umumnya dirancang untuk dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang ada, salah satunya terkait kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia.


d. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?

Jawab- Sebagai kelompok parlemen, mereka memiliki hal untuk menjadi wakil rakyat dalam hal penyampaian aspirasi. Sehingga tak jarang kepentingan kelompok pribadi sulit didengarkan, akibatnya anggota parlemen menyalahgunakan kekuasaannya dengan mengatasnamakan kepentingan masyarakat umum untuk mencapai apa yang mereka inginkan, sehingga dengan hal ini tujuan-tujuan tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dan kepentingan kelompok pribadi mereka dapat terpenuhi dengan cara yang instan, sehingga tak jarang banyak kepentingan-kepentingan masyarakat yang sesungguhnya tidak terpenuhi oleh anggota parlemen, karena penyalahgunaan kekuasaan tersebut.

e. Bagaimanakah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi maupun agama, tega menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?

Jawab- Konsep Hak Asasi Manusia mencakup banyak hal, meliputi kebebasan berekspresi, kebebasan dalam memeluk suatu agama, kesetaraan, serta perlindungan kemanusiaan. Adapun, pihak-pihak yang memanfaatkan kekuasaan kharismatik untuk menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat dapat dikatakan sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip fundamental dengan melanggar hak-hak individu. Di era sekarang ini, masih banyak rakyat yang kurang memahami terkait pemahaman agama secara mendalam, sehingga kerapkali masyarakat langsung mempercayai ketika tokoh agama atau tradisi memancing mereka secara emosional. Kurangnya pemahaman terhadap negara juga kerapkali dimanfaatkan oleh tokoh politik guna mencapai tujuan yang mereka inginkan. Pada era demokrasi sekarang ini, diperlukan penguatan terhadap lembaga-lembaga yang tergabung dalam demokrasi dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi publik yang dilakukan secara sehat. Melalui pemahaman, maka keadilan terkait Hak Asasi Manusia dapat terjamin dengan baik, sehingga masyarakat dapat menjadi kontrol terhadap para penguasa yang kerapkali memanfaatkan kekuasaan mereka yang kharismatik untuk tujuan yang tidak jelas dan terkesan merugikan hak asasi manusia serta mengesampingkan keadilan.
Nama : Evita Listi Maharani
Npm : 2216031064
Kelas : Reguler B
Prodi : S1 Ilmu Komunikasi

1. Bagaimanakah tanggapanmu mengenai isi artikel dan hal positif apa yang bisa kamu ambil setelah membaca artikel tersebut?
Jawab : Dalam artikel tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyebab utama konflik antara Indonesia dengan Timor Leste adalah terjadinya paham yang tidak selaras dalam memahami batas-batas wilayah negara, sehingga hal ini memicu terjadinya konflik antar warga yang berada di wilayah perbatasan. Sedangkan, hal positif pertama yang dapat diambil adalah upaya penyelesaian konflik dengan damai yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia-Timor Leste, walaupun pada kenyataannya masih sering terjadi konflik antar warga negara yang berada di wilayah perbatasan. Selain itu, hal positif yang kedua, Indonesia dan Timor Leste telah melakukan kerja sama dalam upaya menangani konflik yang terjadi, dalam hal ini dapat diartikan bahwa keduabelah pihak sama-sama menginginkan kedamaian antar warga kedua negara tersebut, sehingga diharapkan tidak lagi terjadi konflik antar warga Indonesia-Timor Leste yang berada di wilayah perbatasan.

2. Bagaimanakah menurut pendapatmu dan apa yang terjadi dengan wilayah dan bangsa Indonesia jika tidak memiliki konsepsi wawasan nusantara?
Jawab : Ditinjau dari pengertiannya, wawasan nusantara merupakan prinsip dasar negara yang bertujuan untuk meningkatkan rasa persatuan, identitas nasional, dan integrasi di antara banyaknya keragaman budaya yang ada di Indonesia. Jika Indonesia tidak memiliki konsepsi wawasan nusantara, sebagai suatu contoh, tidak akan ada kejelasan terkait batas-batas wilayah negara Indonesia, dan jika hal ini benar-benar terjadi maka akan menimbulkan gejolak konflik perebutan wilayah yang lebih besar. Selain itu, konsepsi wawasan nusantara emiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keutuhan bangsa, dan jika konsepsi wawasan nusantara tidak dimiliki oleh negara Indonesia maka tidak adanya pedoman untuk menjaga kesatuan dan keutuhan NKRI, yang mana hal ini akan sangat penting dalam keberlangsungan sebuah negara dan sistem pemerintahan.

3. Bagaimanakah konsepsi wawasan nusantara dalam mencegah timbulnya konflik seperti artikel diatas?
Jawab : Dalam mencegah timbulnya konflik seperti Indonesia-Timor Leste, diperlukan pemahaman terkait batas-batas negara dan memahami lebih dalam aspek-aspek penting yang terkandung dalam konsepsi wawasan nusantara. Selain itu, tidak seharusnya melakukan pembangunan di wilayah yang kepemilikannya belum jelas antar kedua negara seperti Indonesia-Timor Leste, sehingga tidak memicu kemarahan salah satu pihak. Kedua, diperlukan kerja sama antar warga dalam upaya kesadaran diri untuk menjaga hubungan baik antar keduabelah pihak. Ketiga, perlunya peningkatan keamanan di wilayah perbatasan, sehingga hal ini akan menekan terjadinya konflik di wilayah tersebut.
Nama : Evita Listi Maharani
Npm : 2216031064
Kelas : Reguler B
Prodi : S1 Ilmu Komunikasi

Dalam video tersebut dijelaskan bahwa pengertian geopolitik adalah ilmu tentang penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah suatu negara. Teori geopolitik terdiri dari 6 macam, di antaranya:
1. Teori geopolitik Frederich Ratzel
2. Teori geopolitik Rudolf Kjellen
3. Teori geopolitik Karl Haushofer
4. Teori geopolitik Halford Mackinder
5. Teori geopolitik Alfred Thayer Mahan
6. Teori geopolitik Guilio Douhet, William Mitchel, Saversky, dan JFC Fuller.

Dalam konsep geopolitik Indonesia disebutkan bahwa teori geopolitik ini menyatakan bahwa Pancasila sebagai ideologi nasional dipergunakan sebagai pertimbangan dasar dalam menentukan politik nasional ketika dihadapkan kepada kondisi dan kedudukan wilayah geografis Indonesia.
Teori ini dikenalkan oleh Ir. Soekarno ketika sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945.
Dalam hal ini, prinsip geopolitik Indonesia tidak terlalu mementingkan atau tidak hanya fokus dalam hal wilayah, tetapi lebih fokus dalam membangun bangsa dalam suatu wilayah tersebut.
Konsep wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional yang bersumber dari ideologi negara, yaitu Pancasila serta UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam hal ini, hakikat wasan nusantara lebih merujuk pada kesatuan bangsa dan keutuhan wilayah NKRI.

Bangsa Indonesia memandang bahwa perwujudan kepulauan nusantara sebagai berikut:
a. Sebagai kesatuan politik
b. Sebagai kesatuan ekonomi
c. Sebagai kesatuan sosial budaya
d. Sebagai kesatuan dalam hal pertahanan dan keamanan negara
Adapun, kesatuan wilayah Indonesia mencakup politik, hukum, sosial-budaya, serta pertahanan dan keamanan negara. Terdapat 3 keunggulan bangsa Indonesia, di antaranya: jumlah serta potensi penduduk yang cukup besar, keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya, serta letak wilayah yang strategis.