Nama : M. Ardan Akbar
NPM : 2216031142
Kelas : Reguler B
Prodi : Ilmu Komunikasi
1. Dari artikel tersebut Indonesia memang terlihat kurang tegas dalam mengatasi masalah HAM terutama pada tahun 2019. Banyak sekali ketidakadilan serta masalah-masalah yang terjadi. Akibatnya, banyak masalah yang timbul karena ketidakadilan dan tidak tegasnya pemerintah dalam mengatasi masalah HAM di Indonesia. Indonesia perlu membicarakan kembali tentang HAM dan keadilan yang harus ditegakkan. Membicarakan kembali tentang penyelesaian masalah HAM dengan tuntas.
Hal positif yang bisa diambil adalah pentingnya kesadaran pemerintah dan masyarakat tentang HAM di Indonesia. Belajar tentang HAM agar kita tahu bahwa proses keadilan itu harus ditegakkan secara jelas. Ketika HAM di Indonesia berlaku dan sesuai dengan aturannya, maka akan banyak hal positif yang bisa kita dapatkan. Salah satu hal positifnya adalah upaya dan semangat para mahasiswa untuk kembali menegakkan HAM di Indonesia.
2. Demokrasi berprinsip dari rakyat untuk rakyat adalah bagaimana masyarakat mendapatkan kebebasan berekspresi, berkomunikasi dan menyampaikan pendapat yang dilandasi dengan peraturan yang ada. 'Masyarakat' tersebut mencakup seluruh warga Indonesia yang berbeda2 adat dan budayanya. Demokrasi bersumber dari pandangan hidup atau falsafah hidup bangsa Indonesia yang digali berdasarkan kepribadian dan adat istiadat rakyat Indonesia itu sendiri. Prinsip demokrasi sesuai dengan Pancasila sila ke 1 yaitu bagaimana penyelenggaraan dan penerapan demokrasi harus tetap sesuai dengan nilai-nilai dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Tuhan senantiasa menyertai segala perbuatan yang dilakukan dalam menjalankan proses demokrasi, apapun proses dan bentuknya. Demokrasi tanpa nilai-nilai yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa sama halnya melanggar arti pedoman hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila.
3. Secara umum, praktik demokrasi di Indonesia saat ini belum dapat dikatakan sesuai dan sukses penerapannya seperti yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945, sebab masih banyaknya agenda HAM mengalami kemacetan, mutu HAM pun mengalami kemunduran, dan bahkan begitu banyak serangan terhadap para pembela HAM. Hal ini ditunjukkan lewat beberapa hal. Pertama, tidak ada proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan. Kedua, menguatnya pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama yang sewenang-wenang melalui aturan maupun praktik kebijakan. Ketiga, diskriminasi berbasis gender yang mengakar serta pelanggaran hak-hak perempuan yang diikuti oleh pernyataan pejabat yang diskriminatif dan merendahkan martabat perempuan. Keempat, kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan, pengungkapan kebenaran, dan pemulihan untuk korban pelanggaran HAM masa lalu. Kelima, pelanggaran HAM yang masih berlangsung bahkan meningkat tajam di Papua. Dan keenam, berlanjutnya penjatuhan dan penerapan hukuman kejam baik melalui vonis mati maupun juga tindakan-tindakan eksekusi hukum di luar pengadilan, dengan cara tembak di tempat misalnya. Namun secara keseluruhan Indonesia masih terus berusaha melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.
4. saya sangat menyayangkan hal tersebut. karena seharusnya wakil rakyat benar-benar mewakili suara rakyat yang membutuhkan pertolongan untuk mensejahterakan kehidupannya. menurut saya, perlu adanya penegakkan hukum yang seadil-adilnya untuk rakyat indonesia. apabila anggota parlemen tersebut mengadakan agenda politik yang tidak ada sangkut pautnya bagi kesejahteraan rakyat, maka anggota parlemen tersebut perlu diperiksa dan apabila terbukti bersalah, maka harus dilepas jabatannya. karena kekayaan negara harus digunakan untuk kesejahteraan rakyat.
5. Pendalaman rakyat mengenai ideologi Pancasila dan agama masih sangat-sangat lemah, karna kebodohan masyarakat yang langsung percaya penuh kepada pemerintah( tokoh agama, tradisi) dan Kurangnya pemahaman jadi di manfaatkan oleh tokoh politik dengan menggunakan masyarakat untuk tujuan / kepentingan mereka. Tokoh politik menumbalkan tokoh agama dan tokoh tradisi, syaratnya menyebarkan kepentingan melalui ajaran mereka. pihak yang memiliki kekuasaan lebih tinggi cenderung merasa dirinya mampu melakukan hal apa pun, meski mengorbankan hak orang lain, hal -hal seperti ini sangat-sangat di sayangkan sekali.