NAMA : FARSYAH AULIA ANANDA
NPM : 2216031140
KELAS : REG B
NPM : 2216031140
KELAS : REG B
གནས་བསྐྱོད་བཟོ་མི་ Farsyah Aulia Ananda
Nama : Farsyah Aulia Ananda
NPM : 2216031140
Kelas : Reguler B
Identitas Nasional
Identitas Nasional adalah hal yang mendasari suatu negara serta menjadikannya beda dengan negara lain. Identitas nasional menjadi penting demi terjaganya keutuhan bangsa karena tidak mungkin kita bisa mengetahui sesuatu tanpa mendalami sesuatu tersebut. Suku bangsa ialah golongan sosial yang bersifat akskiptif yaitu ada sejak lahir. Di indonesia sendiri separuhnya adalah suku jawa. Agama, bangsa Indonesia dikenal dengan bangsa yang agamais. Agama yang tumbuh di nusantara adalah islam, kristen, katolik, hindu, buddha, dan konghucu. Kebudayaan adalah pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah perangkat atau model-model pengetahuan yang secara kolektif digunakan oleh pendukung-pendukungnya untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi. Bahasa merupakan unsur pendukung identitas nasional yang lain. Bahasa dipandang sebagai sistem perlambang yang secara arditer dibentuk atas unsur-unsur bumi maupun ucapan manusia dan juga sebagai sarana interaksi antar manusia baik secara lisan, tulisan, ataupun gerakan dan isyarat. Bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia, Bendera negara yaitu bendera merah putih, Lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya, Lambang negara yaitu pancasila, Semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika, Dasar falsafah negara yaitu pancasila, Konstitusi hukum dasar negara yaitu UUD 1945, Bentuk negara yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, Konsepsi wawasan nusantara, dan Kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional.
NPM : 2216031140
Kelas : Reguler B
Identitas Nasional
Identitas Nasional adalah hal yang mendasari suatu negara serta menjadikannya beda dengan negara lain. Identitas nasional menjadi penting demi terjaganya keutuhan bangsa karena tidak mungkin kita bisa mengetahui sesuatu tanpa mendalami sesuatu tersebut. Suku bangsa ialah golongan sosial yang bersifat akskiptif yaitu ada sejak lahir. Di indonesia sendiri separuhnya adalah suku jawa. Agama, bangsa Indonesia dikenal dengan bangsa yang agamais. Agama yang tumbuh di nusantara adalah islam, kristen, katolik, hindu, buddha, dan konghucu. Kebudayaan adalah pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah perangkat atau model-model pengetahuan yang secara kolektif digunakan oleh pendukung-pendukungnya untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi. Bahasa merupakan unsur pendukung identitas nasional yang lain. Bahasa dipandang sebagai sistem perlambang yang secara arditer dibentuk atas unsur-unsur bumi maupun ucapan manusia dan juga sebagai sarana interaksi antar manusia baik secara lisan, tulisan, ataupun gerakan dan isyarat. Bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia, Bendera negara yaitu bendera merah putih, Lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya, Lambang negara yaitu pancasila, Semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika, Dasar falsafah negara yaitu pancasila, Konstitusi hukum dasar negara yaitu UUD 1945, Bentuk negara yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, Konsepsi wawasan nusantara, dan Kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional.
Nama : Farsyah Aulia Ananda
NPM : 2216031140
Kelas : Reguler B
NPM : 2216031140
Kelas : Reguler B
Nama : Farsyah Aulia Ananda
NPM : 2216031140
Kelas : Reguler B
Analisis Jurnal
Pendahuluan :
Pada pendahuluan terdapat pengertian dari Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) atau Civics. Menurut Muhammad Numan Soemantri pengertian Civics dapat dirumuskan sebagai Ilmu Kewarganegaraan yang membicaraan hubungan manusia dengan; (a) manusia dalam perkumpulan-perkumpulan terorganisasi (organisasi sosial, ekonomi, politik); b) individu-individu dengan negara. Menurut Edmonson (1958), makna Civics selalu didefinisikan sebagai sebuah studi tentang pemerintahan dan kewarganegaraan yang terkait dengan kewajiban, hak dan hak hak istimewa warganegara. Pengertian ini menunjukkan Civics sebagai cabang dari ilmu politik (Ubaedillah, 2008: 5) Menurut sejarahnya pendidikan kewarganegaraan (Civics) berasal dari pendidikan tentang kewarganegaraan (Citizenship). Stanley E. Dimond menjelaskan bahwa Citizenship sebagaimana keterhubungan dengan kegiatan-kegiatan sekolah mempunyai dua pengertian dalam arti sempit, citizenship hanya mencakup status hukum warga negara dalam sebuah negara, organisasi pemerintah, mengelola kekuasaan, hak hak hukum dan tanggung jawab.
Pembahasan :
Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk membangun karakter (Character Building) bangsa Indonesia yang antara lain: a) membentuk kecakapan partisipatif warga negara yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; b) menjadikan warga negara Indonesia yang cerdas, aktif, kritis dan demokratis, namun tetap memiliki komitmen menjaga persatuan dan integritas bangsa; c) mengembangkan kultur demokrasi yang berkeadaban yaitu kebebasan, persamaan, toleransi dan tanggungjawab.
Hak asasi manusia semata – mata karena manusia adalah mahluk ciptaan Tuhan yang berbeda dengan mahluk ciptaan lainnya. Hak asasi itu juga ada semata mata karena hadiah tanpa pamrih dari Tuhan agar manusia itu dapat hidup sungguhsungguh sebagai manusia. Oleh karena itu, dalam satu definisi yang sama ditetapkan juga kewajiban asasi, yaitu kewajiban negara hukum, pemerintah, dan setiap orang untuk menghormati, menjunjung tinggi dan melindungi hak asasi orang lain (Sabon, 2014: 7).
Kesimpulan :
Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) merupakan pendidikan yang sangat penting di dalam mendidik karakter bangsa Indonesia untuk menjadi warga negara Indonesia yang kritis, aktif , demokratis dan beradab dimana mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta kesiapan mereka menjadi bagian dari warga negara dunia (global society) di era modern saat ini.
NPM : 2216031140
Kelas : Reguler B
Analisis Jurnal
Pendahuluan :
Pada pendahuluan terdapat pengertian dari Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) atau Civics. Menurut Muhammad Numan Soemantri pengertian Civics dapat dirumuskan sebagai Ilmu Kewarganegaraan yang membicaraan hubungan manusia dengan; (a) manusia dalam perkumpulan-perkumpulan terorganisasi (organisasi sosial, ekonomi, politik); b) individu-individu dengan negara. Menurut Edmonson (1958), makna Civics selalu didefinisikan sebagai sebuah studi tentang pemerintahan dan kewarganegaraan yang terkait dengan kewajiban, hak dan hak hak istimewa warganegara. Pengertian ini menunjukkan Civics sebagai cabang dari ilmu politik (Ubaedillah, 2008: 5) Menurut sejarahnya pendidikan kewarganegaraan (Civics) berasal dari pendidikan tentang kewarganegaraan (Citizenship). Stanley E. Dimond menjelaskan bahwa Citizenship sebagaimana keterhubungan dengan kegiatan-kegiatan sekolah mempunyai dua pengertian dalam arti sempit, citizenship hanya mencakup status hukum warga negara dalam sebuah negara, organisasi pemerintah, mengelola kekuasaan, hak hak hukum dan tanggung jawab.
Pembahasan :
Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk membangun karakter (Character Building) bangsa Indonesia yang antara lain: a) membentuk kecakapan partisipatif warga negara yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; b) menjadikan warga negara Indonesia yang cerdas, aktif, kritis dan demokratis, namun tetap memiliki komitmen menjaga persatuan dan integritas bangsa; c) mengembangkan kultur demokrasi yang berkeadaban yaitu kebebasan, persamaan, toleransi dan tanggungjawab.
Hak asasi manusia semata – mata karena manusia adalah mahluk ciptaan Tuhan yang berbeda dengan mahluk ciptaan lainnya. Hak asasi itu juga ada semata mata karena hadiah tanpa pamrih dari Tuhan agar manusia itu dapat hidup sungguhsungguh sebagai manusia. Oleh karena itu, dalam satu definisi yang sama ditetapkan juga kewajiban asasi, yaitu kewajiban negara hukum, pemerintah, dan setiap orang untuk menghormati, menjunjung tinggi dan melindungi hak asasi orang lain (Sabon, 2014: 7).
Kesimpulan :
Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) merupakan pendidikan yang sangat penting di dalam mendidik karakter bangsa Indonesia untuk menjadi warga negara Indonesia yang kritis, aktif , demokratis dan beradab dimana mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta kesiapan mereka menjadi bagian dari warga negara dunia (global society) di era modern saat ini.
Nama : Farsyah Aulia Ananda
NPM : 2216031140
Kelas : Reguler B
Hakekat dan pentingnya PKn di perguruan tinggi.
Kata kewarganegaraan berasal dari warga negara yang berarti adalah anggota dari suatu negara, PKn berkaitan dengan warga negara. Selain itu pendidikan kewarganegaraan adalah usaha sadar menyiapkan peserta didik agar cinta, setia, berani berkorban membela bangsa dan negara. Dan juga untuk melatih peserta didik berfikir kritis, analitis, dan demokratis berdasarkan nilai-nilai pancasila. Landasan ideal dan landasan hukum pendidikan kewarganegaraan yaitu Pancasila, Pembukaan UUD 1945, Batang tubuh UUD 1945, UU Nomor 20 Tahun 1982, UU Nomor 20 Tahun 2003, dan SK Dirjen DIKTI Nomor 43 Tahun 2006. Sumber historis substansi pendidikan kewarganegaraan sudah dimulai sebelum Indonesia merdeka. Sumber sosiologis diperlukan oleh masyarakat untuk menjaga, memelihara, dan mempertahankan eksistensi negara-bangsa. Sumber politik yaitu dimuatnya dokumen kurikulum pendidikan kewarganegaraan sejak tahun 1957. Pendidikan kewarganegaraan perlu mendorong warga negara agar mampu memanfaatkan pengaruh positif perkembangan IPTEK untuk membangun negara-bangsa.
NPM : 2216031140
Kelas : Reguler B
Hakekat dan pentingnya PKn di perguruan tinggi.
Kata kewarganegaraan berasal dari warga negara yang berarti adalah anggota dari suatu negara, PKn berkaitan dengan warga negara. Selain itu pendidikan kewarganegaraan adalah usaha sadar menyiapkan peserta didik agar cinta, setia, berani berkorban membela bangsa dan negara. Dan juga untuk melatih peserta didik berfikir kritis, analitis, dan demokratis berdasarkan nilai-nilai pancasila. Landasan ideal dan landasan hukum pendidikan kewarganegaraan yaitu Pancasila, Pembukaan UUD 1945, Batang tubuh UUD 1945, UU Nomor 20 Tahun 1982, UU Nomor 20 Tahun 2003, dan SK Dirjen DIKTI Nomor 43 Tahun 2006. Sumber historis substansi pendidikan kewarganegaraan sudah dimulai sebelum Indonesia merdeka. Sumber sosiologis diperlukan oleh masyarakat untuk menjaga, memelihara, dan mempertahankan eksistensi negara-bangsa. Sumber politik yaitu dimuatnya dokumen kurikulum pendidikan kewarganegaraan sejak tahun 1957. Pendidikan kewarganegaraan perlu mendorong warga negara agar mampu memanfaatkan pengaruh positif perkembangan IPTEK untuk membangun negara-bangsa.