Nama : Veni Indriani
Npm : 2216031051
Kelas : Reguler A
Prodi :Ilmu Komunikasi
1. Artikel tersebut menyoroti situasi yang suram terkait penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Beberapa lembaga, seperti Komnas HAM dan LBH Jakarta, mencatat bahwa masih banyak tantangan yang perlu diatasi oleh pemerintah, termasuk pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam. Artikel juga mengutip pandangan para pakar yang setuju bahwa meskipun tahun 2019 terlihat buruk, ada beberapa perkembangan positif dan harapan untuk masa depan.
-hal positif yang saya dapatkan dalam artikel tersebut adalah saya bisa mengetahui mengenai Reformasi HAM dan supremasi hukum yang mana Indonesia terus melakukan langkah-langkah reformasi kunci untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan public, Ratifikasi perjanjian HAM internasional yang man Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional, menunjukkan komitmen untuk meningkatkan perlindungan HAM, Peran mahasiswa dan gerakan masyarakat yang mana Kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial dan perlawanan terhadap kebijakan yang merugikan, serta keberanian masyarakat dalam mempertahankan tuntutan mereka, memberikan harapan dalam penegakan HAM.
2. Demokrasi Indonesia yang mengambil nilai-nilai adat istiadat dan budaya aslimasyarakat Indonesia memiliki keunikan dan tantangan tersendiri. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa tercermin dalam Pancasila, dasar negara Indonesia, yang mengakui keberagaman agama dan keyakinan serta mempromosikan toleransi dan persatuan.
Menurut saya Prinsip ini memiliki kelebihan dalam konteks pluralitas Indonesia, di mana masyarakat terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya. Prinsip ke-Tuhanan yang Maha Esa mencerminkan semangat untuk menghormati dan menghargai perbedaan, serta menciptakan ikatan yang kuat di antara masyarakat yang beragam. Secara keseluruhan, prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa mencoba menggabungkan nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia dengan prinsip-prinsip demokrasi universal. Meskipun memiliki tantangan, prinsip ini dapat menjadi landasan yang kuat untuk menjaga keragaman dan membangun masyarakat yang inklusif dan adil.
3. Demokrasi di Indonesia telah mengalami kemajuan sejak reformasi pada tahun 1998, dengan adopsi beberapa undang-undang dan perubahan dalam sistem politik. Pancasila, sebagai dasar negara, dan UUD 1945 menyatakan komitmen Indonesia terhadap nilai-nilai demokrasi dan HAM. Namun, implementasi praktis dari komitmen ini mungkin bervariasi.
Penting untuk mengakui bahwa pandangan yang berbeda-beda mungkin ada terkait dengan situasi HAM dan demokrasi di Indonesia, dan itu dapat mencerminkan beragam perspektif dan pengalaman masyarakat Indonesia.
4. Dalam konteks di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri yang berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat, banyak orang mungkin merasa frustrasi dan kecewa. Representasi politik yang efektif melibatkan mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat yang mereka layani.
Dalam sistem demokrasi yang baik, anggota parlemen seharusnya bertindak sebagai perwakilan rakyat dan bertanggung jawab kepada mereka. Mereka harus mendengarkan suara dan kebutuhan masyarakat yang mereka wakili, serta bekerja untuk kepentingan umum.
Jika anggota parlemen menggunakan posisi dan kekuasaannya untuk melaksanakan agenda politik pribadi atau kelompok tertentu yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat, hal ini dapat merusak integritas sistem demokrasi. Masyarakat perlu mengawasi dan mengevaluasi kinerja para anggota parlemen mereka, serta menggunakan hak suara mereka untuk memilih wakil yang mewakili kepentingan dan nilai-nilai yang diinginkan oleh masyarakat.
5. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama dapat memiliki pengaruh yang kuat dalam mempengaruhi loyalitas dan emosi rakyat. Kekarismatikan pemimpin yang mampu membangkitkan keyakinan dan dedikasi dapat membuat rakyat bersedia mengorbankan diri mereka sendiri demi tujuan yang dianggap penting atau mulia oleh pemimpin tersebut. Fenomena ini tidak hanya terjadi pada era demokrasi dewasa saat ini, tetapi telah ada sepanjang sejarah manusia di berbagai sistem pemerintahan.
Namun, hubungan antara kekuasaan kharismatik yang mempengaruhi loyalitas dan emosi rakyat dengan konsep hak asasi manusia dalam konteks demokrasi dewasa saat ini bisa menjadi kompleks. Pada dasarnya, hak asasi manusia mengakui bahwa setiap individu memiliki hak-hak yang inheren dan tak terpisahkan, termasuk hak atas kehidupan, kebebasan, kesetaraan, dan martabat. Ketika pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik menggunakan pengaruh mereka untuk menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat, terdapat risiko pelanggaran hak asasi manusia.
Npm : 2216031051
Kelas : Reguler A
Prodi :Ilmu Komunikasi
1. Artikel tersebut menyoroti situasi yang suram terkait penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Beberapa lembaga, seperti Komnas HAM dan LBH Jakarta, mencatat bahwa masih banyak tantangan yang perlu diatasi oleh pemerintah, termasuk pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam. Artikel juga mengutip pandangan para pakar yang setuju bahwa meskipun tahun 2019 terlihat buruk, ada beberapa perkembangan positif dan harapan untuk masa depan.
-hal positif yang saya dapatkan dalam artikel tersebut adalah saya bisa mengetahui mengenai Reformasi HAM dan supremasi hukum yang mana Indonesia terus melakukan langkah-langkah reformasi kunci untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan public, Ratifikasi perjanjian HAM internasional yang man Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional, menunjukkan komitmen untuk meningkatkan perlindungan HAM, Peran mahasiswa dan gerakan masyarakat yang mana Kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial dan perlawanan terhadap kebijakan yang merugikan, serta keberanian masyarakat dalam mempertahankan tuntutan mereka, memberikan harapan dalam penegakan HAM.
2. Demokrasi Indonesia yang mengambil nilai-nilai adat istiadat dan budaya aslimasyarakat Indonesia memiliki keunikan dan tantangan tersendiri. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa tercermin dalam Pancasila, dasar negara Indonesia, yang mengakui keberagaman agama dan keyakinan serta mempromosikan toleransi dan persatuan.
Menurut saya Prinsip ini memiliki kelebihan dalam konteks pluralitas Indonesia, di mana masyarakat terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya. Prinsip ke-Tuhanan yang Maha Esa mencerminkan semangat untuk menghormati dan menghargai perbedaan, serta menciptakan ikatan yang kuat di antara masyarakat yang beragam. Secara keseluruhan, prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa mencoba menggabungkan nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia dengan prinsip-prinsip demokrasi universal. Meskipun memiliki tantangan, prinsip ini dapat menjadi landasan yang kuat untuk menjaga keragaman dan membangun masyarakat yang inklusif dan adil.
3. Demokrasi di Indonesia telah mengalami kemajuan sejak reformasi pada tahun 1998, dengan adopsi beberapa undang-undang dan perubahan dalam sistem politik. Pancasila, sebagai dasar negara, dan UUD 1945 menyatakan komitmen Indonesia terhadap nilai-nilai demokrasi dan HAM. Namun, implementasi praktis dari komitmen ini mungkin bervariasi.
Penting untuk mengakui bahwa pandangan yang berbeda-beda mungkin ada terkait dengan situasi HAM dan demokrasi di Indonesia, dan itu dapat mencerminkan beragam perspektif dan pengalaman masyarakat Indonesia.
4. Dalam konteks di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri yang berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat, banyak orang mungkin merasa frustrasi dan kecewa. Representasi politik yang efektif melibatkan mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat yang mereka layani.
Dalam sistem demokrasi yang baik, anggota parlemen seharusnya bertindak sebagai perwakilan rakyat dan bertanggung jawab kepada mereka. Mereka harus mendengarkan suara dan kebutuhan masyarakat yang mereka wakili, serta bekerja untuk kepentingan umum.
Jika anggota parlemen menggunakan posisi dan kekuasaannya untuk melaksanakan agenda politik pribadi atau kelompok tertentu yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat, hal ini dapat merusak integritas sistem demokrasi. Masyarakat perlu mengawasi dan mengevaluasi kinerja para anggota parlemen mereka, serta menggunakan hak suara mereka untuk memilih wakil yang mewakili kepentingan dan nilai-nilai yang diinginkan oleh masyarakat.
5. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama dapat memiliki pengaruh yang kuat dalam mempengaruhi loyalitas dan emosi rakyat. Kekarismatikan pemimpin yang mampu membangkitkan keyakinan dan dedikasi dapat membuat rakyat bersedia mengorbankan diri mereka sendiri demi tujuan yang dianggap penting atau mulia oleh pemimpin tersebut. Fenomena ini tidak hanya terjadi pada era demokrasi dewasa saat ini, tetapi telah ada sepanjang sejarah manusia di berbagai sistem pemerintahan.
Namun, hubungan antara kekuasaan kharismatik yang mempengaruhi loyalitas dan emosi rakyat dengan konsep hak asasi manusia dalam konteks demokrasi dewasa saat ini bisa menjadi kompleks. Pada dasarnya, hak asasi manusia mengakui bahwa setiap individu memiliki hak-hak yang inheren dan tak terpisahkan, termasuk hak atas kehidupan, kebebasan, kesetaraan, dan martabat. Ketika pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik menggunakan pengaruh mereka untuk menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat, terdapat risiko pelanggaran hak asasi manusia.