Yeswita Rosalina Samosir
2256031017
Mandiri A (Paralel)
Ilmu Komunikasi

Geopolitik Indonesia

Geopolitik adalah ilmu penyeleggara negara yang dikatikan dengan masalah geografis suatu bangsa. Oertama kali dikenalkan oleh Ir. Soekarno di siding BPUPKI 1 Juni 1945.
Ada macam-macam teori geopolitik yaitu:
- Teori Frederich Ratzel
- Teori Rudolf Kjellen
- Teori Karl Haushofer
- Teori Halford Mackinder
- Teori Alfred Thayer Mahan
- Teori Guilio Douhet, William Mitchel, Saversky, dan JFC fuller

Konsep Geopolitik Indonesia adalah Pancasila. Pancasila sebagai ideologi nasional berguna untuk pertimbangan dalam menentukan politik nasional sesuai kondisi dan kedudukan wilayah geografis Indonesia. Prinsip geopolitik Indonesia adalah tidak mementingkan dalam hal wilayah, tetapi lebih ke membangun kesatuan bangsa dalam satu wilayah.

Wawasan nusantara bersumber dari Pancasila dan UUD NRI. Hakikat dari wawasan nusantara adalah kesatuan dan keutuhan wilayah Indonesia. Konsep NKRI ada dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 1 yang berisi “Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk republik”. Kesatuan wilayah Indonesia mencakup kesatuan politik, kesatuan hukum, kesatuan sosial budaya, dan kesatuan pertahanan dan keamanan.

Nama: Yeswita Rosalina Samosir
NPM: 2256031017
Kelas: Man A (Paralel)

NAMA: Yeswita Rosalina Samosir

NPM: 2256031017

KELAS: Paralel (Man A)

PRODI: Ilmu Komunikasi

Nama : Yeswita Rosalina Samosir
NPM : 2256031017
Kelas : Paralel (Man A)
Prodi : Ilmu Komunikasi

*POST TEST

Analisis Jurnal
“PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN NEGARA”

Perlu diketahui Penegakan hukum merupakan usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan negara baik dalam bentuk undang-undang, sampai pada para penegak hukum antara lain polisi, hakim, jaksa, serta pengacara, dengan kata lain bahwa penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan.
Tetapi belakangan ini penegakan hukum di Indonesia menjadi masalah serius dan menjadi perhatian khusus di era pemerintahan Jokowi saat ini, karena bukan hanya sistem hukum yang menjadi masalah tetapi juga kualitas manusia yang menjalankan hukum atau yang biasa dikenal dengan sebutan penegak hukum. Berbagai kebijakan pada bidang hukum menjadi prioritas utama dalam rangka penegakan hukum. Ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi lemahnya kualitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekruitmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Persamaan dimata hukum nyatanya tidak berjalan dengan efektif dan membuat reaksi masyarakat terhadap aparat penegak hukum kian hari merebak di negeri ini.

Penegak hukum adalah orang yang pertama dijadikan panutan dan hendaknya mempunyai kemampuan berkomunikasi dan mampu menjalankan peran sebagai pemberi keadilan bagi yang berperkara. Seperti yang tertulis di Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, telah menetapkan beberapa asas sebagai pedoman bagi penyelenggara negara untuk dapat mewujudkan dan menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab Selain itu, penegak hukum harus memilih waktu dan lingkungan yang tepat dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru serta memberikan keteladanan yang baik.

Nama: Yeswita Rosalina. S
NPM: 2256031017
Kelas: Paralel (Man A)
Prodi: Ilmu Komunikasi

Analisis Video tersebut yaitu menjelaskan bahwa hukum dipercaya mengatur dan menata negara dan masyarakat seperti yang tertulis di UUD 1945 bahwa Indonesia adalah negara Hukum. Hukum muncul sebagai lembaga yang diserahi untuk mengatur negara dan masyarakat, hukum telah menjadi tatanan yang dibuat dengan sengaja seperti hukum modern saat ini.

Hukum modern telah menjadi peran sosial dan politik nyata yang penting dan dicari di tengah dunia kehidupan modern yang semakin kompleks dalam kaitannya untuk mengarahkan dukungan dan pengetahuan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, diperlukan negara hukum yang berbasis tentang iptek agar tercipta negara hukum yang mampu menjadi rumah yang nyaman untuk membahagiakan rakyatnya, kalau tidak Indonesia bisa berubah menjadi koruptor.