གནས་བསྐྱོད་བཟོ་མི་ Ahmad Tsaqif Luthfy

ILMU KOMUNIKASI PANCASILA -> Forum Analisis Jurnal

Ahmad Tsaqif Luthfy གིས-
Ahmad Tsaqif Luthfy 2216031115 Reg A

JUDUL JURNAL : Pengaruh Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pancasila dalam Menyikapi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
VOLUME : 12 Nomor 1
HALAMAN : 32-42
TAHUN TERBIT : 2018
PENULIS : Mursyidah Dwi Hartati, Ponoharjo, Mohamad Khamim
KATA KUNCI : Pancasila, Personality Development, Science and Technology
JENIS PENELITIAN : Penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis deskriptif (dilakukan untuk menjelaskan tanggapan responden yang dikelompokkan dalam rentang skala) dan analisis verifikatif (untuk membuktikan hipotesis penelitian)
TUJUAN PENELITIAN : Untuk mengetahui pengaruh mata kuliah pengembangan kepribadian Pancasila dalam menyikapi IPTEK
Hasil Analisis :Ilmu pengetahuan dan teknologi selalu menjadi bagian penting untuk memajukan pembangunan suatu negara.Aspek ini merupakan entitas yang menunjukkan pemahaman bahwa ilmu pengetahuan terdiri dari kegiatan manusia yang dilakukan dengan cara atau metode tertentu, sehingga pada akhirnya menghasilkan pengetahuan yang sistematis.
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini digunakan dalam proses pembelajaran. , untuk memfasilitasi perdagangan.
Mahasiswa sebagai generasi muda sebaiknya menjaga kepribadian bangsa dalam menghadapi Tantangan perkembangan teknologi, dan berpegang teguh kepada Pancasila sebagai dasar negara sehingga perkembangan teknologi bisa membantu pembangunan Negara.

ILMU KOMUNIKASI PANCASILA -> Forum Analisis Soal

Ahmad Tsaqif Luthfy གིས-
Ahmad Tsaqif Luthfy_Reg A (2216031115)
1. Meskipun pergantian rezim orde baru menuju reformasi yang jelas tampak melahirkan tata kelola pemerintahan yang baru, namun pemerintahan secara tidak langsung tetap saja mempertahankan budaya birokrasi pemerintahan yang lama, masalah yang menjadi perhatian khusus sampai saat ini yaitu ketidakmampuan para birokrat menempatkan diri sebagai pelayan masyarakat.
Paradigma pemerintahan yang dibangun dimasa lalu tetap dipertahankan dan menjadi akar masalah pemerintahan dan birokrasi sehingga mengancam demokratisasi.
Paradigma pemerintahan yang keliru seperti itulah yang tetap dipertahankan sehingga menjadi salah satu ciri kelemahan kinerja jajaran pemerintahan sampai detik ini. Persimpangan antar etika dan paradigma pemerintahan semakin mencuat dan menghadapkan diri pada problematika etik
2. Menurut saya, etika generasi muda di sekitar tempat tinggal menanamkan sikap Pancasila dengan cukup baik, seperti saling membantu, menerapkan sikap gotong royong serta saling menghargai terhadap sesama. Dan solusi untuk dekendasi moral yaitu, menanamkan sedari kecil sikap Pancasila, serta pengawasan orang tua juga sangat berperan penting dalam mengatasi masalah ini.

ILMU KOMUNIKASI PANCASILA -> Forum Analisis Jurnal

Ahmad Tsaqif Luthfy གིས-
Ahmad Tsaqif Luthfy_Reg A (2216031115)
JUDUL : PENANAMAN NILAI-NILAI PANCASILA MELALUI KONTROL SOSIAL OLEH MEDIA MASSA UNTUK MENEKAN KEJAHATAN DI INDONESIA
JURNAL : Nurani Hukum
VOLUME DAN HALAMAN : Vol. 3 No. 1 Juni HAL 29-44
TAHUN : 2020
PENULIS : Ariesta Wibisono Anditya
PERMASALAHAN : Kekuatan besar media massa pada masa awal abad ke-20 digambarkan sebagai peluru yang ditembakkan atau obat yang disuntikkan. Istilah ini kemudian memunculkan gagasan teori kekuatan pengaruh media massa.20 Memasuki era akhir abad ke-20, penelitian tentang dampak pemberitaan media massa yang dapat mempengaruhi penegakan hukum menciptakan perdebatan dimana sebagian sarjana berpendapat pemberitaan media dapat mempengaruhi sudut pandang audiensnya terhadap poin-poin tertentu. Sementara sebagian lagi berpendapat bahwa dampaknya meskipun ada sangatlah minim, karena berbeda metode dan kondisi dari audiensnya, tergantung dari bagaimana audiensnya menerima informasi yang disajikan media massa.
Tujuan Penelitian : Mengetahui norma-norma terkait media massa yang disandingkan dengan asas-asas serta doktrin mengenai kontrol sosial berdasarkan penanaman nilai nilai Pancasila pada kehidupan masyarakat Indonesi
Hasil Analisis : Pengamalan nilai-nilai Pancasila oleh media massa dalam menerapkan fungsi kontrol sosial di Indonesia khususnya belum terlaksana secara menyeluruh. Berita yang diedarkan kepada khalayak ramai seringkali tidak sesuai dengan fakta dan disebarkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Tanpa menelusuri kembali berita dan sumber berita tersebut, masyarakat justru mempercayai hal tersebut.
Penanaman Nilai-Nilai Pancasila Melalui Kontrol Sosial Oleh Media Massa Untuk Menekan Serangan Di Indonesia Nurani Hukum. Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup masyarakat Indonesia yang berisi tentang nilai-nilai kehidupan.
Nilai-nilai ini menurut Natonagoro dikategorikan menjadi tiga. Pertama, nilai materiil yang berfungsi segala sesuatu yang yang berguna di unsur kehidupan manusia. Kedua, nilai vital yang berhubungan dengan aktifitas manusia. Ketiga, nilai kerohanian yaitu nilai yang berkaitan dengan rohani dalam diri manusia.
Media massa diharapkan dapat menerapkan nilai-nilai pancasila dalam kontrol sosial di Indonesia, namun hingga saat ini masih banyak media massa yang melenceng dari nilai-nilai pancasila hingga menyebabkan hilangnya kontrol sosial, dan kita sebagai penerima informasi terlalu mudah untuk memercayai berita yang belum jelas darimana asalnya. Dengan adanya penerapan edukasi yang tepat kepada media massa dan masyarakat seharusnya dapat memperkecil kemungkinan penyalahgunaan media massa

ILMU KOMUNIKASI PANCASILA -> Forum Analisis Jurnal

Ahmad Tsaqif Luthfy གིས-
Ahmad Tsaqif Luthfy_Reg A (2216031115)
JUDUL : JURNAL : Hubungan Antara Hukum dan Etika dalam Politik Hukum di Indonesia (Membaca Pancasila sebagai Sumber Nilai dan Sumber Etik)
VOLUME DAN HALAMAN : Vol. 17 No. 1, 2017, 28-36
TAHUN : 2017
PENULIS : Sri Pujiningsih
KATA KUNCI : Hukum dan Etika, Politik Hukum, Pancasila
PERMASALAHAN : 1. Apakah terdapat hubungan antara hukum dengan etik
2. bagaimana kedudukan hubungan hukum dan etik dalam Politik Hukum di Indonesia
TUJUAN PENELITIAN : untuk mengetahui hubungan antara hukum dengan etik dan bagaimana kedudukan hubungan hukum dan etik dalam Politik Hukum di Indonesia. Rumusan politik hukum sudah 15 tahun setelah kemerdekaan melalui TAP MPRS No. 2 tahun 1960 tentang Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana kemudian dirubah menjadi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang diperbarui selama 5 (lima) tahun sekali. Sementara itu, hubungan antara etika dengan hukum bisa dilihat dari 3 (tiga) dimensi yakni dimensi substansi dan wadah, dimensi hubu-ngan keluasan cakupannya serta dimensi alasan manusia untuk mematuhi atau melanggarnya.
Hasil Ananlisis : Hubungan antara etika dan moral, Etika berkaitan dengan dasar-dasar filosofis dalam hubungan dengan tingkah laku manusia. dengan pandangan hidup, serta filsafat hidup dari masyarakat tertentu. Setiap orang memiliki moralitasnya sendiri, tetapi tidak sedemikian halnya dengan etika. Tidak semua orang perlu melakukan pemikiran yang kritis terhadap etika. Etika atau ethics merupakan suatu cabang filsafat yang memperbincangkan tentang perilaku benar (right) dan baik (good) dalam hidup manusia. Tujuan dari etika adlah kehidupan yang baik, bukan kehidupan yang selalu benar dan tidak pernah salah.
Tahap perkembangan etika, sistem etika berkembang melalui lima tahapan, yang pertama etika teologi, kedua ontologis, ketiga positivasi etika berupa kode etik, keempat etika fungsional, dan yang terakhir etika fungsional terbuka.
Pengertian politik hukum, politik hukum merupakan sikap untuk memilih apa-apa yang berkembang dimasyarakat, kemudian dipilih sesuai dengan prioritas dan diselaraskan dengan konstitusi kita (UUD 1945) dan kemudian dituangkan dalam produk hukum.
Hubungan Hukum dan Etika dalam Politik Hukum di Indonesia, hubungan antara etika dengan hukum bisa dilihat dari 3 (tiga) dimensi yakni dimensi substansi dan wadah, dimensi hubungan keluasan cakupannya serta dimensi alasan manusia untuk mematuhi atau melanggarnya.
Letak Politik Hukum, Siti Soetami dengan mengadopsi pengertian politik hukum Teuku Mohammad Radhie, berpendapat bahwa secara tegas tentang dimana politik hukum dimuat dijumpai pada Pasal 102 UUDS 1945 yang berbunyi : Hukum perdata dan hukum dagang , hukum pidana sipil maupun hukum pidana militer, hukum acara pidana, susunan dan kekuasaan pengadilan, diatur dengan undang-undang dalam kitab-kitab hukum, kecuali jika pengundang-undang menganggap perlu untuk mengatur beberapa hal dan undang-undang tersendiri.

ILMU KOMUNIKASI PANCASILA -> Forum Analisis Video

Ahmad Tsaqif Luthfy གིས-
Ahmad Tsaqif Luthfy _Reg A (2216031115)
Dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara, etika sangat di perlukan. Karena dengan etika kita mampu menjadi warga yang baik dan mewriskannya ke generasi-generasi selanjutnya.
Etika Pancasila merupakan cabang filsafat yang di jabarkan dari sila yang ada dalam Pancasila.
Nilai yang terkandung dalam etika Pancasila:
1. Sila ketuhanan, mengandung dimensi moral berupa nilai spiritualitas yang mendekatkan diri kepada sang pencipta.
2. Sila kemanusiaan, mengandung dimensi humanis; memanusiakan manusia, meningkatkan kemanusiaan antar sesama.
3. Persatuan, solidaritas, kebersamaan, cinta tanah air.
4. kerakyatan, menghargai dan mendengar pendapat orang lain.
5. Keadilan, dimensi peduli akan nasib orang lain.

Urgensi Pancasila dalam etika
1. meletakkan sila-sila Pancasila sebagai etika, berarti menepatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan.
2. Pancasila sebagai sistem etika memberikan pedoman bagi setiap warganegara, sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan baik lokal, nasional, regional, dan internasional.
3. Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis berbagai kebijakan, sehingga tidak keluar dari semangat kebangsaan yang berjiwa Pancasila.