Judul : PENANAMAN NILAI-NILAI PANCASILA MELALUI KONTROL SOSIAL OLEH MEDIA MASSA UNTUK MENEKAN KEJAHATAN DI INDONESIA

Journal : Nurani Hukum
Volume : Vol. 3 No. 1
Halaman : 28-43
Tahun : 2020
Penulis : Ariesta Wibisono Anditya

Pembahasan :
Dalam bidang hukum pidana, media massa adalah pendukung dari kebijakan hukum pidana, yaitu memberikan peran pencegahan kejahatan. Pencegahan melalui media massa sangat disarankan karena kebijakan hukum pidana tidak selamanya dapat digunakan sebagai sarana utama menekan kejahatan. Meski demikian, peran tersebut harus disertai dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kesadaran diri masing-masing manusia Indonesia.

Notonagoro menjelaskan mengenai nilai-nilai Pancasila, dengan membaginya ke dalam tiga kategori, yaitu :
1. nilai materiil, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur manusia,
2. nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas,
3. nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia.

Perilaku masyarakat Indonesia salah satu nya bergantung pada media massa. Media massa sendiri biasanya banyak menayangkan berbagai macam informasi dimulai dari berita informasi yang bersifat hiburan,bencana alam, politik, hukum dan yang lain lain. Peran media massa tentunya sangat berpengaruh untuk kehidupan.karena jika kita tidak bisa memilah dan memilih mana berita baik dan mana berita yang buruk,maka bisa saja itu akan menimbulkan konflik dan bahkan bisa merusak norma norma dan nilai-nilai pancasila. Maka dari itu Pancasila oleh media massa dalam menerapkan fungsi kontrol sosial di Indonesia khususnya belum terlaksana secara menyeluruh. Berita yang diedarkan kepada khalayak ramai seringkali tidak sesuai dengan fakta dan disebarkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Pentingnya saring sebelum sharing berita merupakan salah satu norma yang terkandung dalam pancasila guna mewujudkan nilai nilai Pancasila.

ATRIANA URVIA_2216031091_Reguler A

Judul : Hubungan Antara Hukum dan Etika dalam Politik Hukum di Indonesia (Membaca Pancasila sebagai Sumber Nilai dan Sumber Etika

Sumber : Pena Justica: Media Komunikasi dan Kajian Hukum
Volume : ATRIANA
Halaman : Vol. 17 No. 1, 2017
Tahun : 2017
Penulis : Sri Pujiningsih

Pembahasan :
Moral berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dapat diukur dari sudut baik maupun buruk, sopan ataupun tidak sopan, susila atau tidak susila. sedangkan Etika berkaitan dengan dasar-dasar filosofis dalam hubungan dengan tingkah laku manusia dengan pandangan hidup, serta filsafat hidup dari masyarakat tertentu. Moral merupakan suatu ajaran-ajaran atau wejangan-wejangan, patokan-patokan, kumpulan peraturan, baik lisan maupun tertulis tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar menjadi manusia yang baik. Sedangkan etika adalah suatu cabang filsafat yaitu suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral tersebut. Setiap orang memiliki moralitasnya sendiri, tetapi tidak sedemikian halnya dengan etika.

Padmo Wahjono berpendapat bahwa politik hukum didefinisikan sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. Kemudian, beliau juga mendefinisikan arti tersebut secara lebih konkrit sebagai kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukum sesuatu. Penulis menyimpulkan bahwa politik hukum merupakan sikap untuk memilih setuatu yang berkembang dimasyarakat, kemudian dipilih sesuai dengan prioritas dan diselaraskan dengan konstitusi kita yaitu UUD 1945 dan kemudian dituangkan dalam produk hukum. Hubungan antara etika dengan hukum bisa dilihat dari tiga dimensi ; dimensi substansi dan wadah, dimensi hubungan keluasan cakupannya serta dimensi alasan manusia untuk mematuhi atau melanggarnya.

A. Bagaimanakah sistem etika perilaku politik saat ini? Sudah sesuaikah dengan nilai-nilai Pancasila? Jelaskan!
Jawab : Di Indonesia sendiri banyak masyarakat yang perilaku dan etikanya telah sesuai dengan nilai-nilai pancasila seperti seperti pada nilai kejujuran, keteladanan, toleransi, tanggung jawab, dan lain-lain. Tetapi jika dilihat dari sudut politik, contohnya pada banyak kasus yang menjerat seorang pejabat negara. Yang bersangkutan seharusnya mengikuti proses hukum yang berlaku dengan adil, namun pada faktanya pejabat tersebut tidak mendapatkan ganjaran yang adil. Bahkan atas kasus hukum yang menimpa dirinya, banyak kejadian-kejadian bahkan drama yang terjadi yang pada akhirnya menggagalkan proses hukum. Dari contoh kasus tersebut dapat kita lihat bahwa sistem etika perilaku politik di Indonesia belum sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

B. Etika selalu terkait dengan masalah sehingga menjadi perbincangan tentang etika, pada umumnya membicarakan masalah nilai (baik atau buruk). etika generasi muda yang ada di sekitar tempat tinggal mu? Apakah mencerminkan etika dan nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia? Berikan solusi mengenai adanya dekadensi moral yang saat ini terjadi!
Jawab : Kemajuan IPTEK membuat masyarakat terutama generasi muda sekitar tempat tinggal saya menjadi lebih terbuka terhadap segala arus informasi. Tetapi hal ini dapat menjadi hal negatif jika tidak adanya penanaman etika dan moral kepada generasi muda tersebut. Salah satu contoh negatif dalam lingkungan saya yaitu para muda mudi mulai menunjukan sikap individualisme karena terus terusan fokus dengan gadget. Hal ini lama kelamaan akan menggerus etika dan moral para generasi muda. Padahal nilai moral menjadi hal yang sangat dibutuhkan dalam meminimalisir tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan disintegrasi bangsa terutama dalam penyebaran informasi hoax yang dapat memicu konflik. Maka dari itu untuk menghadapi adanya dekadensi moral dibutuhkan solusi berupa penanaman nilai karakter dan moral bangsa sejak dini. Dengan begitu para generasi muda dapat membangun karakter dan moral sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Faktor lingkungan juga menjadi hal penting dan harus memberikan contoh yang baik dalam penanaman etika dan moral kepada generasi muda.