Annisa Novirda Safitri (2216031143) Reg A

Judul Jurnal : Pengaruh Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pancasila dalam Menyikapi
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Penulis Jurnal : Mursyidah Dwi Hartati , Ponoharjo, Mohamad Khamim. Penulisan nama penulis sudah benar. Jurnal ditulis oleh 3 orang tanpa menyebutkan gelar.
Korespondensi : Dalam jurnal ini nama penulis sudah dilengkapi dengan nama alamat korespondensi seperti adanya website (http://e-journal.upstegal.ac.id/index.php/Cakrawala), e-mail (cakrawala.upstegal@gmail.com) dan nama lembaga pendidikan dan program studi penulis jurnal.
Abstrak : Pada jurnal ini, abstrak ditulis menggunakan dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Didalam abstrak sudah dijelaskan secara singkat tujuan penelitian, teknik pengambilan sampel (terdapat 40 orang mahasiswa), data kuesioner yang digunakan, serta hasil penelitian.
Kata Kunci : Ditulis dengan menggunakan dua bahasa yaitu bahasa inggris dan bahasa Indonesia. Semua kata kunci sudah terdapat pada judul Jurnal.
Kata kunci sudah cukup baik untuk membantu mempermudah pembaca mencari pokok-pokok isi jurnal.
Pendahuluan : Berisi paparan masalah dan ruang lingkup. Perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat menjadi faktor pendukung globalisasi. Kemajuan teknologi ini menyebabkan perubahan yang begitu besar pada kehidupan manusia dengan segala peradaban dan kebudayaannya.
Terdapat argumentasi berupa : Segala informasi yang bernilai positif maupun negatif, dapat dengan mudah di akses oleh masyarakat. Dan diakui atau tidak, perlahan-lahan mulai mengubah pola hidup dan pola pemikiran masyarakat khususnya dalam aspek pendidikan.
> Masalah : sikap masyarakat sebagai penganut ideologi pancasila dalam perkembangan teknologi informasi. Nilai-nilai dalam pancasila yang selama ini menjadi pedoman hidup namun terkena arus globalisasi.
> Ruang Lingkup : Pemulihan kembali kesadaran kolektif bangsa tentang posisi vital dan urgensi Pancasila dalam kehidupan melalui mata kuliah Pengembangan Kepribadian Pancasila.
Bahan : Penulis menjelaskan definisi, tingkatan dan ciri-ciri sikap juga definisi IPTEK.
Penulis juga menjelaskan bahwa, dengan diselenggarakannya Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi, diharapkan dapat tercipta wahana pembelajaran bagi para mahasiswa untuk secara akademik mengkaji, menganalisis, dan memecahkan masalah-masalah pembangunan bangsa dan negara dalam perspektif nilai-nilai dasar Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Republik Indonesia.
Metode : Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis deskriptif verifikatif. Penelitian ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data dengan membagikan kuesioner kepada mahasiswa. Metode sudah cukup lengkap karena diserta dengan waktu dan tempat penelitian, Target/Subjek Penelitian.
Pembahasan : Implikasi hasil penelitian telah dikemukakan di bagian pembahasan.
Hasil : Hasil riset ditulis dalam bentuk numerik dengan rumus perhitungan berdasarkan metode yang digunakan. Selain itu juga ditulis dalam bentuk tabel beserta pemaparannya.
Simpulan : Kesimpulan pada jurnal ini ditulis dengan ringkas dan jelas. Sudah terdapat saran pada bagian simpulan .
Daftar Pustaka : Terdapat 12 sumber referensi yang ditulis menggunakan Format APA namun pada satu sumber referensi yang terdapat di bagian bawah ditulis dengan berbeda format dari yang lain.

Annisa Novirda Safitri (2216031143) Reguler A

TANTANGAN DAN PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DALAM MENGHADAPI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Revolusi Industri 4.0 merupakan sebuah persoalan yang akan menjadi tantangan besar bagi Negara Indonesia agar dapat bersaing dengan Negara-negara luar, sehingga Negara Indonesia menjadi Negara yang kuat yang berasaskan kepada Ideologi Pancasila. Dalam menghadapi tantangan revolusi 4.0 bangsa Indonesia harus menanamkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan dan kerakyatan, serta berasaskan kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila memiliki nilai-nilai profetik yang relevan untuk dipelajari dan dikaji oleh generasi milenial untuk menghadapi perkembangan revolusi industri 4.0 di masa yang akan datang. Pancasila sebagai ideologi tetap konsisten membuat nilai-nilai yang terkandung didalamnya agar dapat diamalkan secara paripurna di era revolusi 4.0. Tantangan Pancasila dalam menghadapi revolusi industri 4.0 adalah peranan penyelenggara Negara dan warga Negara dalam mempertahankan eksistensi Pancasila sebagai ideologi besar didunia yang digunakan oleh Indonesia sehingga perlunya pembelajaran yang mendalam untuk mempertahankan Pancasila sebagai Ideologi Negara. Dalam menghadapi revolusi 4.0 presiden republik Indonesia Joko widodo sudah membuat sebuah roadmap yang disebut dengan making Indonesia. Roadmap Making Indonesia 4.0 dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional di era ekonomi digital merupakan arah dari prinsip-prinsip dasar ekonomi Pancasila.

Pokok pertama tantangan dan penguatan ideologi Pancasila dalam menghadapi revolusi industri 4.0 adalah dengan meningkatkan Sumber daya manusia Indonesia yang unggul sesuai dengan tema kemerdekaan republik Indonesia yang ke 74 karena perkembangan teknologi masyarakat Indonesia yang semakin maju dalam peradabannya. Teknologi pada dasarnya memang diciptakan untuk membantu manusia dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Meskipun demikian, teknologi juga bisa menjadi alat yang mampu membahayakan kehidupan manusia apabila tidak digunakan secara bijaksana. Dalam menghadapi tantangan ini maka, Pancasila lah yang dapat menjadi jawaban tentang kekhasan sumber daya manusia Indonesia.

Annisa Novirda Safitri (2216031143) Reguler A

Analisis Video Hubungan IPTEK dan Pancasila

Perkembangan IPTEK yang begitu cepat, selain memberikan dampak positif seperti memberi kemudahan dalam kehidupan manusia dan masyarakat, juga berpotensi menyumbangkan hal-hal negatif bagi negara Indonesia. Penyalahgunaan IPTEK akan mengancam eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang.Pada dasarnya sila-sila Pancasila merupakan sumber nilai,kerangka pikir, dan dasar moralitas bagi pengembangan IPTEK. Sehingga, sila-sila dalam Pancasila inilah yang menunjukkan sistem etika dalam pengembangan IPTEK.
Sila sila pancasila yang menjadi sistem etika dalam pengembangan IPTEK :

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa,menempatkan manusia di alam semesta bukan sebagai pusatnya melainkan sebagai bagian yang sistematik dari alam yang diolahnya.
2. Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, memberikan dasar dasar moralitas manusia dalam membangun IPTEK sehingga IPTEK adalah bagian dari proses budaya manusia yang beradab dan bermoral.
3. Sila Persatuan Indonesia, memberikan kesadaran bahwa dengan adanya IPTEK, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dapat terwujud dan terpelihara mengingat setiap daerah di Indonesia tidak lepas dari faktor kemajuan IPTEK.
4.Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan mendasari pengembangan IPTEK secara demokratis, Hal ini berarti bahwa setiap ilmuwan haruslah memiliki kebebasan untuk mengembangkan IPTEK.
5. Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, artinya Kemajuan IPTEK harus dapat menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan.

Annisa Novirda Safitri_2216031143_Reg A

Pada video analisis pertemuan 11 ini dapat saya katakan bahwa pancasila dan etika memiliki hubungan erat untuk melengkapi satu sama lain. Pancasila tetaplah ideologi bangsa, namun apalah artinya nilai-nilai pancasila bila tidak diterapkan dengan etika. Pancasila sebagai sistem etika mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai pancasila yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, perstuan, kerakyatan dan keadilan. Sehingga etika menjadi suatu hal yang penting dalam melaksanakan segala sesuatu dalam kehidupan masyarakat. Etika memberikan landasan etik moral dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tetapi karena tidak semua orang, memiliki etika maka terdapat tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada era Reformasi saat ini yaitu berupa euforia kebebasan berpolitik sehingga mengabaikan norma-norma moral. Misalnya, munculnya anarkisme yang memaksakan kehendak dengan mengatasnamakan kebebasan berdemokrasi.

Annisa Novirda Safitri 2216031143 Reg A
Judul Jurnal : Hubungan Antara Hukum dan Etika dalam Politik Hukum di Indonesia.
Nama Jurnal : Pena Justisia : Media Komunikasi dan Kajian Hukum.
Volume dan halaman : Vol. 17, No. 1 hal. 28-36
Tahun terbit : 2017
Penulis jurnal : Sri Pujiningsih

Permasalahan : Hubungan Antara Hukum dengan etik serta kedudukan hubungan hukum dan etik dalam politik hukum di Indonesia.
Tujuan : untuk mengetahui apa saja hubungan antara etika dan moral dan hubungan hukum dalam politik hukum di Indonesia.

Review jurnal :
Moral dan etika adalah dua hal yang berbeda. Moral berkaitan dengan tingkah laku yang dapat diukur sedangkan etika bersifat abstrak berbentuk nilai nilai berdasarkan keyakinan yang berasal dari doktrin agama. Politik hukum adalah merancang, merumuskan dan menyepakati hal yang ingin dicapai sebagai tujuan bersama untuk negara bersama seluruh elemen bangsa yang dalam kebiasaan akademik. Terdapat tiga ciri yang sama dalam politik hukum yakni kebijakan dasar yang memuat arah kemana hukum akan dibawa, dibuat oleh penguasa (pihak berwenang), pembuatan hukum dilakukan dengan cara memilih nilai-nilai yang berkembang di masyarakat yang disepakati bersama dan kemudian dituangkan dalam norma untuk mengkaidahi perilaku bersama, dan bersifat constituendum yang memuat hukum ideal atau cita hukum yang akan diberlakukan. hubungan antara etika dengan hukum bisa dilihat dari 3 (tiga) dimensi yakni dimensi substansi dan wadah, dimensi hubungan keluasan cakupannya serta dimensi alasan manusia untuk mematuhi atau melanggarnya.etika juga berhubungan dengan hukum dalam hal bagaimana manusia mempertimbangkan untuk mematuhi peraturan dan kewajiban;tetapi dipatuhinya hukum serta peraturan dan kewajiban itu bukan karena takut akan dikenai sanksi, tetapi karena kesadaran diri bahwa hukum serta peraturan dan kewajiban tersebut baik dan perlu dipenuhi oleh dirinya sendiri. Karena itu, perilaku menyimpang manusia harus melewati sistem etika yang berfungsi sebagai koreksi dan sebisa mungkin tidak perlu memasuki mekanisme hukum dalam penyelesaian penyimpangan perilaku manusia tersebut. Apabila penyelesaian masalah penyimpangan perilaku para pejabat publik selama ini langsung menggunakan pendekatan hukum, maka organisasi publik langsung terkikis kepercayaannya sejalan dengan berlangsungnya proses hukum.