Nama : Salvia Juliandra Putri
NPM : 2216031033
Kelas : Reguler A
Prodi : Ilmu Komunikasi
A. Berdasarkan hasil analisis saya terhadap artikel tersebut, saya mendapati kinerja Indonesia dalam penegakan HAM yang masih terbilang buruk. Hal ini terbukti dengan adalnya catatan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM tentang beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menangani permasalahan ini, terutama mengenai pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik SDA. Lembaga Bantuan Hukum
atau LBH Jakarta juga menyebut bahwa proses demokrasi pada tahun 2019 juga terlihat semakin mundur dan bersifat otoritarian yang akan mengancam publik dalam memberikan aspirasi. Hal positif yang saya dapat dari artikel tersebut adalah tentang adanya perkembangan yang baik pada tahun 2019, yang mana hal tersebut dapat menjadi harapan dalam implementasi penegakan HAM di Indonesia. Selain itu, Amnesty International juga menyatakan bahwa Indonesia akan terus melakukan upaya reformasi agar dapat terus menciptakan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, sekaligus melakukan reformasi sektor keamanan publik, meratifikasi konvensi, dan perjanjian HAM.
B. Di Indonesia sendiri, demokrasi memang diambil dari nilai-nilai adat istiadat atau budaya asli masyarakat Indonesia. Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang dirancang dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, maka Pancasila yang berlaku di Indonesia memiliki sifat kolektif yang telah menyatu atau membaur dalam pergaulan hidup rakyat Indonesia, sehingga tidak bisa dihilangkan sampai kapan pun. Saat menjalankan sebuah negara yang demokrasi, maka perlu sesuai dengan jati diri atau budaya bangsa Indonesia. Prinsip demokrasi Indonesia yang menjunjung tinggi ketuhanan sesuai dengan sila pertama Pancasila. Kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandaskan keyakinan dan kebenaran akan Ideologi Pancasila mengandung unsur kemampuan untuk menjaga, mengumpulkan aspirasi atau gagasan serta memelihara persatuan dan kesatuan nasional, sekaligus menangkal penetrasi ideologi asing dan nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Untuk menca[pai sistem pemerintahan yang baik dan lancar, demokrasi tersebut harus sesuai dan tidak bertolak belakang dengan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber hukum di negara Indonesia. Demokrasi di Indonesia, yang dijalankan berdasarkan nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia, adalah sebuah fenomena yang menarik dan unik. Budaya Indonesia kaya dengan keragaman etnis, agama, dan tradisi, dan demokrasi Indonesia mencoba memadukan semua elemen ini dalam kerangka demokrasi yang inklusif. Salah satu prinsip fundamental dalam demokrasi Indonesia adalah "berke-Tuhanan yang Maha Esa," yang tercermin dalam Pancasila, dasar negara Indonesia. Prinsip ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk mengakui dan menghormati keragaman agama dan keyakinan di dalam masyarakatnya, sambil menegaskan adanya Tuhan sebagai kekuatan yang mengatur dan mengarahkan kehidupan manusia. Penting untuk dicatat bahwa prinsip ini bukan berarti negara Indonesia mengadopsi agama tertentu atau memaksakan kepercayaan tertentu kepada warganya. Sebaliknya, prinsip ini bertujuan untuk menciptakan kerangka demokrasi yang inklusif dan memperlakukan semua warga negara secara adil dan setara tanpa memandang latar belakang agama mereka. Demokrasi Indonesia juga mencerminkan kearifan lokal dan nilai-nilai adat istiadat masyarakat Indonesia. Di berbagai daerah di Indonesia, terdapat tradisi musyawarah dan gotong royong yang mendalam. Ini berarti bahwa keputusan yang signifikan diambil melalui konsensus dan dialog antara pihak-pihak yang terlibat, dan masyarakat saling membantu dalam mencapai tujuan bersama. Namun, seperti dalam semua sistem demokrasi, Indonesia juga menghadapi tantangan dalam menjalankan prinsip-prinsip demokrasi ini. Masih ada isu-isu terkait kebebasan berekspresi, ketidaksetaraan, dan korupsi yang perlu terus diperbaiki agar demokrasi Indonesia dapat berkembang secara optimal. Secara keseluruhan, prinsip "berke-Tuhanan yang Maha Esa" dalam demokrasi Indonesia adalah suatu pendekatan yang mencoba menghormati keragaman agama dan budaya di Indonesia, sambil mempromosikan persatuan dan kesatuan dalam menjalankan sistem demokrasi.
C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini mencerminkan tantangan dan perjuangan yang terus berlanjut dalam mewujudkan idealisme Pancasila dan UUD NRI 1945, serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Meskipun ada kemajuan yang signifikan, masih ada beberapa isu yang perlu diperhatikan. Dalam hal kebebasan berekspresi, Indonesia telah membuat kemajuan dengan meningkatnya akses informasi dan kebebasan media. Namun, terdapat pembatasan-pembatasan tertentu, seperti penggunaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang mengakibatkan adanya kasus penyalahgunaan hukum untuk membungkam kritik terhadap pemerintah. Selain itu, terdapat juga beberapa kasus penangkapan terhadap aktivis, jurnalis, dan pembela hak asasi manusia yang menimbulkan kekhawatiran terhadap kebebasan berekspresi di negara ini. Dalam hal perlindungan hak asasi manusia, Indonesia telah membuat kemajuan melalui pendirian Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) dan penciptaan berbagai peraturan untuk melindungi hak-hak individu. Namun, masih terdapat tantangan dalam mengimplementasikan perlindungan hak asasi manusia secara konsisten di seluruh wilayah Indonesia. Isu-isu seperti pelanggaran hak minoritas, perlakuan yang tidak adil terhadap kelompok rentan, dan kasus-kasus kekerasan terhadap aktivis masih menjadi perhatian.
D. Sebagai sebuah kebijakan umum, perwakilan rakyat yang mengabaikan kepentingan nyata masyarakat dan melaksanakan agenda politik pribadi atau kelompok merupakan perilaku yang tidak dapat diterima dalam demokrasi yang sehat. Sikap saya terhadap kondisi semacam itu adalah sebagai berikut:
- Kekecewaan: Saya merasa kecewa dan prihatin ketika anggota parlemen tidak memprioritaskan kepentingan masyarakat yang mereka wakili. Anggota parlemen seharusnya bertanggung jawab kepada rakyat dan memperjuangkan kepentingan mereka, bukan kepentingan pribadi atau kelompok politik tertentu.
- Pelanggaran Etika: Sikap anggota parlemen yang melanggar kepercayaan publik dan menggunakan posisinya untuk keuntungan pribadi atau kelompok merupakan pelanggaran etika yang serius. Mereka seharusnya bertanggung jawab kepada konstituennya dan menjalankan tugas mereka dengan integritas dan transparansi.
- Akuntabilitas: Saya mendukung pentingnya menerapkan sistem akuntabilitas yang kuat untuk menghindari perilaku semacam itu. Anggota parlemen harus terbuka terhadap pertanggungjawaban terhadap rakyat dan harus ada mekanisme yang efektif untuk mengawasi dan menghukum pelanggaran etika.
E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama dan memanfaatkannya untuk menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat, bahkan dengan mengorbankan nyawa manusia, merupakan situasi yang sangat mengkhawatirkan dalam konteks hak asasi manusia dan demokrasi dewasa saat ini. Berikut adalah pendapat saya tentang hal tersebut:
- Manipulasi dan Penyalahgunaan Kekuasaan: Penggunaan kekuasaan kharismatik untuk memanipulasi dan mengendalikan rakyat dengan memanfaatkan tradisi atau agama dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan yang serius. Pihak-pihak ini cenderung mengorbankan hak asasi manusia dan membatasi kebebasan individu untuk mencapai tujuan mereka yang mungkin tidak jelas atau bahkan bertentangan dengan kepentingan umum.
- Pelanggaran Hak Asasi Manusia: Praktik semacam itu sering kali melibatkan pelanggaran hak asasi manusia, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, hak hidup, dan hak-hak lainnya. Tindakan yang menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan tertentu dapat mengabaikan nilai-nilai demokrasi yang seharusnya melindungi hak-hak individu.
- Ketergantungan pada Individu: Kebergantungan yang terlalu besar pada tokoh kharismatik bisa mempengaruhi proses demokratisasi yang sehat. Bila kekuasaan terkonsentrasi pada satu individu, itu bisa mengancam kemandirian institusi-institusi demokrasi, seperti parlemen, sistem peradilan, dan lembaga pengawas. Hal ini dapat merusak keseimbangan kekuasaan yang penting dalam demokrasi yang sehat.
- Perlindungan Hak Asasi Manusia: Konsep hak asasi manusia dalam era demokrasi dewasa saat ini memegang peranan penting untuk melindungi hak-hak individu dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Hak asasi manusia adalah prinsip universal yang mengakui nilai-nilai fundamental setiap individu, independen dari agama, tradisi, atau kekuasaan kharismatik. Dalam demokrasi yang dewasa, perlindungan hak asasi manusia harus diutamakan dan diintegrasikan ke dalam prinsip-prinsip dan praktik pemerintahan yang berkeadilan.
NPM : 2216031033
Kelas : Reguler A
Prodi : Ilmu Komunikasi
A. Berdasarkan hasil analisis saya terhadap artikel tersebut, saya mendapati kinerja Indonesia dalam penegakan HAM yang masih terbilang buruk. Hal ini terbukti dengan adalnya catatan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM tentang beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menangani permasalahan ini, terutama mengenai pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik SDA. Lembaga Bantuan Hukum
atau LBH Jakarta juga menyebut bahwa proses demokrasi pada tahun 2019 juga terlihat semakin mundur dan bersifat otoritarian yang akan mengancam publik dalam memberikan aspirasi. Hal positif yang saya dapat dari artikel tersebut adalah tentang adanya perkembangan yang baik pada tahun 2019, yang mana hal tersebut dapat menjadi harapan dalam implementasi penegakan HAM di Indonesia. Selain itu, Amnesty International juga menyatakan bahwa Indonesia akan terus melakukan upaya reformasi agar dapat terus menciptakan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, sekaligus melakukan reformasi sektor keamanan publik, meratifikasi konvensi, dan perjanjian HAM.
B. Di Indonesia sendiri, demokrasi memang diambil dari nilai-nilai adat istiadat atau budaya asli masyarakat Indonesia. Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang dirancang dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, maka Pancasila yang berlaku di Indonesia memiliki sifat kolektif yang telah menyatu atau membaur dalam pergaulan hidup rakyat Indonesia, sehingga tidak bisa dihilangkan sampai kapan pun. Saat menjalankan sebuah negara yang demokrasi, maka perlu sesuai dengan jati diri atau budaya bangsa Indonesia. Prinsip demokrasi Indonesia yang menjunjung tinggi ketuhanan sesuai dengan sila pertama Pancasila. Kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandaskan keyakinan dan kebenaran akan Ideologi Pancasila mengandung unsur kemampuan untuk menjaga, mengumpulkan aspirasi atau gagasan serta memelihara persatuan dan kesatuan nasional, sekaligus menangkal penetrasi ideologi asing dan nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Untuk menca[pai sistem pemerintahan yang baik dan lancar, demokrasi tersebut harus sesuai dan tidak bertolak belakang dengan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber hukum di negara Indonesia. Demokrasi di Indonesia, yang dijalankan berdasarkan nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia, adalah sebuah fenomena yang menarik dan unik. Budaya Indonesia kaya dengan keragaman etnis, agama, dan tradisi, dan demokrasi Indonesia mencoba memadukan semua elemen ini dalam kerangka demokrasi yang inklusif. Salah satu prinsip fundamental dalam demokrasi Indonesia adalah "berke-Tuhanan yang Maha Esa," yang tercermin dalam Pancasila, dasar negara Indonesia. Prinsip ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk mengakui dan menghormati keragaman agama dan keyakinan di dalam masyarakatnya, sambil menegaskan adanya Tuhan sebagai kekuatan yang mengatur dan mengarahkan kehidupan manusia. Penting untuk dicatat bahwa prinsip ini bukan berarti negara Indonesia mengadopsi agama tertentu atau memaksakan kepercayaan tertentu kepada warganya. Sebaliknya, prinsip ini bertujuan untuk menciptakan kerangka demokrasi yang inklusif dan memperlakukan semua warga negara secara adil dan setara tanpa memandang latar belakang agama mereka. Demokrasi Indonesia juga mencerminkan kearifan lokal dan nilai-nilai adat istiadat masyarakat Indonesia. Di berbagai daerah di Indonesia, terdapat tradisi musyawarah dan gotong royong yang mendalam. Ini berarti bahwa keputusan yang signifikan diambil melalui konsensus dan dialog antara pihak-pihak yang terlibat, dan masyarakat saling membantu dalam mencapai tujuan bersama. Namun, seperti dalam semua sistem demokrasi, Indonesia juga menghadapi tantangan dalam menjalankan prinsip-prinsip demokrasi ini. Masih ada isu-isu terkait kebebasan berekspresi, ketidaksetaraan, dan korupsi yang perlu terus diperbaiki agar demokrasi Indonesia dapat berkembang secara optimal. Secara keseluruhan, prinsip "berke-Tuhanan yang Maha Esa" dalam demokrasi Indonesia adalah suatu pendekatan yang mencoba menghormati keragaman agama dan budaya di Indonesia, sambil mempromosikan persatuan dan kesatuan dalam menjalankan sistem demokrasi.
C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini mencerminkan tantangan dan perjuangan yang terus berlanjut dalam mewujudkan idealisme Pancasila dan UUD NRI 1945, serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Meskipun ada kemajuan yang signifikan, masih ada beberapa isu yang perlu diperhatikan. Dalam hal kebebasan berekspresi, Indonesia telah membuat kemajuan dengan meningkatnya akses informasi dan kebebasan media. Namun, terdapat pembatasan-pembatasan tertentu, seperti penggunaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang mengakibatkan adanya kasus penyalahgunaan hukum untuk membungkam kritik terhadap pemerintah. Selain itu, terdapat juga beberapa kasus penangkapan terhadap aktivis, jurnalis, dan pembela hak asasi manusia yang menimbulkan kekhawatiran terhadap kebebasan berekspresi di negara ini. Dalam hal perlindungan hak asasi manusia, Indonesia telah membuat kemajuan melalui pendirian Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) dan penciptaan berbagai peraturan untuk melindungi hak-hak individu. Namun, masih terdapat tantangan dalam mengimplementasikan perlindungan hak asasi manusia secara konsisten di seluruh wilayah Indonesia. Isu-isu seperti pelanggaran hak minoritas, perlakuan yang tidak adil terhadap kelompok rentan, dan kasus-kasus kekerasan terhadap aktivis masih menjadi perhatian.
D. Sebagai sebuah kebijakan umum, perwakilan rakyat yang mengabaikan kepentingan nyata masyarakat dan melaksanakan agenda politik pribadi atau kelompok merupakan perilaku yang tidak dapat diterima dalam demokrasi yang sehat. Sikap saya terhadap kondisi semacam itu adalah sebagai berikut:
- Kekecewaan: Saya merasa kecewa dan prihatin ketika anggota parlemen tidak memprioritaskan kepentingan masyarakat yang mereka wakili. Anggota parlemen seharusnya bertanggung jawab kepada rakyat dan memperjuangkan kepentingan mereka, bukan kepentingan pribadi atau kelompok politik tertentu.
- Pelanggaran Etika: Sikap anggota parlemen yang melanggar kepercayaan publik dan menggunakan posisinya untuk keuntungan pribadi atau kelompok merupakan pelanggaran etika yang serius. Mereka seharusnya bertanggung jawab kepada konstituennya dan menjalankan tugas mereka dengan integritas dan transparansi.
- Akuntabilitas: Saya mendukung pentingnya menerapkan sistem akuntabilitas yang kuat untuk menghindari perilaku semacam itu. Anggota parlemen harus terbuka terhadap pertanggungjawaban terhadap rakyat dan harus ada mekanisme yang efektif untuk mengawasi dan menghukum pelanggaran etika.
E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama dan memanfaatkannya untuk menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat, bahkan dengan mengorbankan nyawa manusia, merupakan situasi yang sangat mengkhawatirkan dalam konteks hak asasi manusia dan demokrasi dewasa saat ini. Berikut adalah pendapat saya tentang hal tersebut:
- Manipulasi dan Penyalahgunaan Kekuasaan: Penggunaan kekuasaan kharismatik untuk memanipulasi dan mengendalikan rakyat dengan memanfaatkan tradisi atau agama dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan yang serius. Pihak-pihak ini cenderung mengorbankan hak asasi manusia dan membatasi kebebasan individu untuk mencapai tujuan mereka yang mungkin tidak jelas atau bahkan bertentangan dengan kepentingan umum.
- Pelanggaran Hak Asasi Manusia: Praktik semacam itu sering kali melibatkan pelanggaran hak asasi manusia, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, hak hidup, dan hak-hak lainnya. Tindakan yang menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan tertentu dapat mengabaikan nilai-nilai demokrasi yang seharusnya melindungi hak-hak individu.
- Ketergantungan pada Individu: Kebergantungan yang terlalu besar pada tokoh kharismatik bisa mempengaruhi proses demokratisasi yang sehat. Bila kekuasaan terkonsentrasi pada satu individu, itu bisa mengancam kemandirian institusi-institusi demokrasi, seperti parlemen, sistem peradilan, dan lembaga pengawas. Hal ini dapat merusak keseimbangan kekuasaan yang penting dalam demokrasi yang sehat.
- Perlindungan Hak Asasi Manusia: Konsep hak asasi manusia dalam era demokrasi dewasa saat ini memegang peranan penting untuk melindungi hak-hak individu dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Hak asasi manusia adalah prinsip universal yang mengakui nilai-nilai fundamental setiap individu, independen dari agama, tradisi, atau kekuasaan kharismatik. Dalam demokrasi yang dewasa, perlindungan hak asasi manusia harus diutamakan dan diintegrasikan ke dalam prinsip-prinsip dan praktik pemerintahan yang berkeadilan.