NAMA : Shavira Nabila
NPM : 2216031037
KELAS : Rguler A
NPM : 2216031037
KELAS : Rguler A
གནས་བསྐྱོད་བཟོ་མི་ Shavira Nabila
NAMA : Shavira Nabila
NPM : 2216031037
KELAS : REGULER A
NPM : 2216031037
KELAS : REGULER A
Nama : Shavira Nabila
NPM : 2216031037
Kelas : Regular A
Materi Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia melalui Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani.
pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya adalah menjadikan warga negara yang cerdas dan baik serta mampu mendukung keberlangsungan bangsa dan negara. Upaya mewarganegarakan individu atau orang orang yang hidup dalam suatu negara menjadi tugas dan tanggung jawab pokok yang diemban oleh Negara.
Seiring dengan perkembangan gelombang demokrasi ketiga, tuntutan dmokratisasi dalam praktik dan sosial pasca rezim Orde Baru menjadi salah satu agenda kelompok gerakan reformasi yang mana salah satu tuntutannya adalah memperbaharui kembali pendidikan kewarganegaraan (Civic Education) yang selama ini dirasakan tidak relevan dengan semangat reformasi.
Di dalam mewujudkan demokrasi yang berkeadaban maka peranan pendidikan kewarganegaraan (Civics Education) dirasa sangat urgen dan mendesak sebagai pendidikan karakter bangsa Indonesia.
Pendidikan kewarganegaraan di Perguruan Tinggi saat ini telah diwujudkan dalam bentuk mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi. Tujuan pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya adalah menjadikan warga negara yang cerdas dan baik serta mampu mendukung keberlangsungan bangsa dan negara.
Upaya mewarganegarakan individu atau orang orang yang hidup dalam suatu negara menjadi tugas dan tanggung jawab pokok yang diemban oleh Negara.
Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk membangun karakter (Character Building) bangsa Indonesia yang antara lain:
a) membentuk kecakapan partisipatif warga negara yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
b) menjadikan warga negara Indonesia yang cerdas, aktif, kritis dan demokratis, namun tetap memiliki komitmen menjaga persatuan dan integritas bangsa
c) mengembangkan kultur demokrasi yang berkeadaban yaitu kebebasan, persamaan, toleransi dan tanggung jawab.
NPM : 2216031037
Kelas : Regular A
Materi Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia melalui Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani.
pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya adalah menjadikan warga negara yang cerdas dan baik serta mampu mendukung keberlangsungan bangsa dan negara. Upaya mewarganegarakan individu atau orang orang yang hidup dalam suatu negara menjadi tugas dan tanggung jawab pokok yang diemban oleh Negara.
Seiring dengan perkembangan gelombang demokrasi ketiga, tuntutan dmokratisasi dalam praktik dan sosial pasca rezim Orde Baru menjadi salah satu agenda kelompok gerakan reformasi yang mana salah satu tuntutannya adalah memperbaharui kembali pendidikan kewarganegaraan (Civic Education) yang selama ini dirasakan tidak relevan dengan semangat reformasi.
Di dalam mewujudkan demokrasi yang berkeadaban maka peranan pendidikan kewarganegaraan (Civics Education) dirasa sangat urgen dan mendesak sebagai pendidikan karakter bangsa Indonesia.
Pendidikan kewarganegaraan di Perguruan Tinggi saat ini telah diwujudkan dalam bentuk mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi. Tujuan pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya adalah menjadikan warga negara yang cerdas dan baik serta mampu mendukung keberlangsungan bangsa dan negara.
Upaya mewarganegarakan individu atau orang orang yang hidup dalam suatu negara menjadi tugas dan tanggung jawab pokok yang diemban oleh Negara.
Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk membangun karakter (Character Building) bangsa Indonesia yang antara lain:
a) membentuk kecakapan partisipatif warga negara yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
b) menjadikan warga negara Indonesia yang cerdas, aktif, kritis dan demokratis, namun tetap memiliki komitmen menjaga persatuan dan integritas bangsa
c) mengembangkan kultur demokrasi yang berkeadaban yaitu kebebasan, persamaan, toleransi dan tanggung jawab.
NAMA : Shavira Nabila
NPM : 2216031037
KELAS : Reguler A
NPM : 2216031037
KELAS : Reguler A
Nama: Shavira Nabila
NPM : 2216031037
kelas : Regular A
hakekat dan pentingnya pkn di perguruan tinggi
kewarganegaraan berasal dari (warganegara) yang berarti anggota dari suatu negara sedangkan pkn berkaitan dengan warganegara. Selain itu pkn sendiri adalah usaha menyiapkan peserta didik agar cinta, setia, berani berkorban membela bangsa dan negara lalu melatih berfikir kritis, analitis, demokratis berdasarkan nilai Pancasila.
Landasan ideal dan landasan hukum pendidikan kewarganegaraan
Pancasila sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup, sebagai ideologi negara. Sedangkan landasan hukum nya pembukaan UUD 1945, Batang tubuh UUD 1945 pasal 27 ayat 3 (bela negara) pasar 30 ayat 1 (pertahanan dan keamanan) pasal 31 ayat 1 ( pendidikan).
Sumber historis sosiologis dan politik pkn.
sumber historis subtansi dimulai sebelum Indonesia merdeka
sumber sosiologis masyarakat memerlukan pendidikan kewarganegaraan untuk menjaga,memelihara,dan mempertahankan eksistensi negara.
sumber politik adalah dokumen kurikulum pendidikan kewarganegaraan sejak tahun 1957-2013.
Dinamika, Esensi, dan Urgensi pkn
pkn mendorong agar mampu memanfaatkan pengaruh positif perkembangan IPTEK untuk membangun negara.
NPM : 2216031037
kelas : Regular A
hakekat dan pentingnya pkn di perguruan tinggi
kewarganegaraan berasal dari (warganegara) yang berarti anggota dari suatu negara sedangkan pkn berkaitan dengan warganegara. Selain itu pkn sendiri adalah usaha menyiapkan peserta didik agar cinta, setia, berani berkorban membela bangsa dan negara lalu melatih berfikir kritis, analitis, demokratis berdasarkan nilai Pancasila.
Landasan ideal dan landasan hukum pendidikan kewarganegaraan
Pancasila sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup, sebagai ideologi negara. Sedangkan landasan hukum nya pembukaan UUD 1945, Batang tubuh UUD 1945 pasal 27 ayat 3 (bela negara) pasar 30 ayat 1 (pertahanan dan keamanan) pasal 31 ayat 1 ( pendidikan).
Sumber historis sosiologis dan politik pkn.
sumber historis subtansi dimulai sebelum Indonesia merdeka
sumber sosiologis masyarakat memerlukan pendidikan kewarganegaraan untuk menjaga,memelihara,dan mempertahankan eksistensi negara.
sumber politik adalah dokumen kurikulum pendidikan kewarganegaraan sejak tahun 1957-2013.
Dinamika, Esensi, dan Urgensi pkn
pkn mendorong agar mampu memanfaatkan pengaruh positif perkembangan IPTEK untuk membangun negara.