Nama : Athaya Nur Fajrina Ibrahim
NPM : 2216031101
Kelas : Reg A
Prodi : Ilmu Komunikasi

Pendidikan kewarganegaraan dan bela negara sangat penting bagi warga negara karena mencerminkan rasa cinta dan kesetiaan terhadap negara mereka. Hal ini menjadi sangat penting bagi suatu negara. Banyak kasus sosial di sekitar kita yang kurang mendapatkan perhatian dalam hal bela negara, padahal jika dibiarkan, hal tersebut dapat berdampak buruk di masa depan. Oleh karena itu, kita perlu menanganinya dengan baik dan serius agar tidak berdampak negatif di kemudian hari.

Bersatu, gotong royong, dan bekerja sama merupakan salah satu solusi untuk mengatasi masalah yang terjadi. Saat ini, 209 negara di dunia sedang menghadapi pandemi Covid-19 yang sangat cepat penyebarannya. Covid-19 telah dinyatakan sebagai pandemi global oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 11 Maret 2020. Data dari Universitas John Hopkins (14/4) menunjukkan situasi yang terkait dengan Covid-19.

Bela negara adalah konsep yang dirumuskan oleh perangkat perundangan dan tokoh-tokoh negara tentang patriotisme individu, kelompok, atau semua komponen suatu negara dalam upaya mempertahankan eksistensi negara tersebut. Kesadaran bela negara pada dasarnya adalah kemauan untuk berbakti kepada negara dan kesiapan untuk berkorban demi membela negara. Spektrum bela negara sangat luas, mulai dari hubungan baik antarwarga negara hingga melawan ancaman nyata dengan senjata.

Setiap warga negara tentunya memiliki kemampuan masing-masing sesuai dengan profesi mereka, yang diharapkan dapat memberikan kemajuan bagi bangsa dan negara mereka. Misalnya, peran dokter yang membantu pasien yang terkena Covid-19 selama pandemi ini, atau para influencer yang menggalang dana untuk membantu tenaga medis yang kekurangan alat pelindung diri (APD), atau orang-orang yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga mereka.

Banyak pihak yang bertanya tentang kesadaran bela negara saat pandemi seperti ini. Bela negara sebenarnya merupakan wujud dari kecintaan dan nasionalisme kita terhadap negara yang harus ada dalam setiap warga negara. Tanpa kesadaran bela negara yang tinggi, dapat disimpulkan bahwa negara tersebut tidak akan kokoh dan mudah runtuh karena kelemahan, terutama dalam menghadapi era global seperti sekarang ini.

Bela negara tidak hanya dilakukan dengan mengangkat senjata, tetapi dapat dilakukan dengan patuh terhadap semua himbauan yang dikeluarkan oleh pemerintah serta tidak menyebarkan berita hoaks. Bela negara juga harus didukung dengan pengetahuan tentang kewarganegaraan agar kita tidak melakukan kesalahan dan menghindari tindakan yang tidak diinginkan. Hal ini sesuai dengan tujuan utama kita sebagai warga negara.

Nama : Athaya Nur Fajrina Ibrahim
NPM : 2216031101
Kelas : Reg A
Prodi : Ilmu Komunikasi

Analisis video “Ketahanan Nasional - Pendidikan Kewarnegaraan”

Dalam video tersebut dijelaskan bahwa ketahanan nasional didefinisikan sebagai keuletan, keterampilan, ketangguhan suatu bangsa, dan kemampuan pengembangan potensi untuk menghadapi berbagai ancaman yang ada atau yang akan datang. Ancaman tersebut dapat berasal dari berbagai sumber, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan dapat terjadi baik dari luar maupun dari dalam negara. Dalam konteks Indonesia, terdapat dua konsep pertahanan yang penting, yaitu Usaha Terpadu Gerakan Rakyat (Usaha Tri Gatra) dan Panca Gatra. Usaha Trigatra adalah upaya kolaboratif dari seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan ketahanan nasional. Sedangkan Panca Gatra adalah konsep pertahanan yang meliputi lima aspek, yaitu pertahanan keamanan, pertahanan ideologi, pertahanan ekonomi, pertahanan sosial budaya, dan pertahanan ekologi. Ancaman yang dapat terjadi dalam masing-masing aspek Usaha Tri Gatra dan Panca Gatra adalah :

Tri Gatra
1. Pengusupan dan subversi
2. Infiltrasi ideologi radikal
3. Ancaman Militer

Panca Gatra
1. Ancaman Ekonomi
2. Ancaman Politik
3. Ancaman Sosial
4. Ancaman Ideologi
5. Ancaman Lingkungan

Nama : Athaya Nur Fajrina Ibrahim
NPM : 2216031101
Kelas : Reg A
Prodi : Ilmu Komunikasi

Nama : Athaya Nur Fajrina Ibrahim
NPM : 2216031101
Kelas : Reg A
Prodi : Ilmu Komunikasi

Nama : Athaya Nur Fajrina Ibrahim
NPM : 2216031101
Kelas : Reg A
Prodi : Ilmu Komunikasi

A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawab : Artikel tersebut menjelaskan situasi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019 yang dianggap buruk. Lembaga seperti Komnas HAM dan LBH Jakarta mencatat adanya pelanggaran HAM berat di masa lalu, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi gender, serta kegagalan dalam memberikan keadilan dan pemulihan kepada korban pelanggaran HAM.
Analisis dari artikel tersebut menyimpulkan bahwa kondisi HAM di Indonesia pada tahun 2019 sangat negatif. Pelanggaran HAM yang terjadi, ketiadaan proses hukum yang adil dan akuntabel, serta pembatasan kebebasan sipil menunjukkan adanya tantangan dalam penegakan HAM di negara tersebut. Artikel juga menekankan pentingnya pengungkapan kebenaran, perlindungan terhadap perempuan, dan perlakuan diskriminatif terhadap kelompok-kelompok tertentu, khususnya di Papua.
Namun, artikel juga menyebutkan adanya beberapa perkembangan positif yang memberikan harapan. Indonesia terus melakukan reformasi untuk meningkatkan perlindungan HAM, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Contohnya, Indonesia telah meratifikasi sebagian besar perjanjian HAM internasional dan berkomitmen untuk meratifikasi lebih banyak lagi. Gerakan masyarakat, termasuk gerakan mahasiswa, juga dianggap sebagai kontrol sosial terhadap kekuasaan negara.
Setelah membaca artikel ini, hal positif yang dapat diperoleh adalah kesadaran akan pentingnya penegakan HAM di Indonesia. Meskipun ada tantangan dan pelanggaran yang harus dihadapi, upaya reformasi dan partisipasi masyarakat memberikan harapan bahwa perbaikan dalam perlindungan HAM masih dimungkinkan. Artikel ini juga meningkatkan pemahaman mengenai isu-isu HAM yang relevan dan perlu mendapat perhatian di Indonesia.
Secara keseluruhan, artikel ini mencerminkan situasi yang gelap dalam penegakan HAM di Indonesia pada tahun 2019, namun juga menyoroti beberapa langkah positif dan harapan untuk masa depan dalam meningkatkan perlindungan HAM.

B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa?
Jawab : Dalam konteks demokrasi Indonesia yang mengambil inspirasi dari nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia, terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Prinsip demokrasi Indonesia yang mencakup ke-Tuhanan yang Maha Esa tercermin dalam Pancasila sebagai dasar negara, mengakui keberagaman budaya, agama, dan suku bangsa di Indonesia.
Pendapat saya tentang prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa adalah sebagai berikut:
1. Menghargai keberagaman: Prinsip ini mengakui dan menghargai keragaman budaya, agama, dan suku bangsa di Indonesia. Hal ini membentuk dasar penting dalam membangun masyarakat yang inklusif dan menghormati hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama dan berekspresi.
2. Harmoni sosial: Konsep ke-Tuhanan yang Maha Esa juga mencerminkan nilai-nilai harmoni sosial yang menjadi dasar masyarakat Indonesia. Prinsip ini mendorong sikap saling menghormati, toleransi, dan kerja sama antara berbagai kelompok masyarakat, tanpa memandang perbedaan agama atau budaya.
3. Keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab: Dalam demokrasi Indonesia, prinsip ke-Tuhanan yang Maha Esa juga menekankan pentingnya keseimbangan antara kebebasan individu dengan tanggung jawab terhadap Tuhan dan sesama manusia. Ini menunjukkan bahwa kebebasan individu tidak boleh melanggar nilai-nilai moral dan etika yang diakui oleh masyarakat Indonesia.
Namun, penting untuk diingat bahwa prinsip demokrasi Indonesia tidak hanya terbatas pada aspek ke-Tuhanan yang Maha Esa. Prinsip-prinsip demokrasi modern seperti supremasi hukum, partisipasi politik, kebebasan sipil, perlindungan hak asasi manusia, dan akuntabilitas pemerintahan juga harus diperhatikan dan ditegakkan dalam konteks demokrasi Indonesia.
Secara keseluruhan, prinsip demokrasi Indonesia yang menghargai ke-Tuhanan yang Maha Esa mencerminkan pengakuan terhadap keberagaman budaya dan agama serta nilai-nilai harmoni sosial. Namun, untuk memastikan prinsip-prinsip demokrasi yang komprehensif, penting juga untuk memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi modern dan memastikan penerapannya dalam kehidupan masyarakat dan sistem politik Indonesia.

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawab : Praktik demokrasi Indonesia saat ini mencerminkan kombinasi antara kepatuhan terhadap Pancasila dan UUD NRI 1945, namun juga menghadapi tantangan dalam menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Secara keseluruhan, praktik demokrasi Indonesia saat ini mencerminkan upaya untuk mematuhi nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945. Namun, tantangan masih ada dalam upaya menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia secara konsisten. Penting untuk terus memperkuat mekanisme perlindungan HAM, penegakan supremasi hukum, dan kesadaran akan pentingnya hak asasi manusia dalam praktik demokrasi di Indonesia.

D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawab : Sebagai warga negara yang peduli terhadap kualitas demokrasi, ada beberapa sikap yang seharusnya kita ambil terkait dengan kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat:
1. Pemantauan dan Pertanggungjawaban: Kita harus secara aktif memantau tindakan dan keputusan yang diambil oleh anggota parlemen. Jika mereka terlibat dalam praktik yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat, kita perlu menuntut pertanggungjawaban mereka secara publik dan melalui mekanisme yang ada, seperti melalui mekanisme pemilihan umum atau melalui dialog dan partisipasi dalam forum-forum yang relevan.
2. Partisipasi Politik: Keterlibatan aktif dalam proses politik sangat penting. Kita harus memanfaatkan hak suara kita dalam pemilihan umum dan memberikan suara kepada calon yang mewakili kepentingan dan nilai-nilai kita. Selain itu, kita juga dapat berpartisipasi dalam gerakan sosial, organisasi masyarakat, atau kelompok advokasi yang berupaya untuk mengawasi dan mendorong perwakilan politik yang lebih baik.
3. Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas: Kita perlu menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam kinerja anggota parlemen. Mengajukan pertanyaan, menyampaikan masukan, dan menuntut informasi yang jelas dan terbuka dapat membantu memastikan bahwa mereka bertanggung jawab dan bertindak sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Melalui sikap-sikap ini, kita dapat berkontribusi untuk menghadapi kondisi di mana anggota parlemen tidak mengakomodasi kepentingan masyarakat secara tepat. Dengan memperkuat partisipasi, pemantauan, dan tuntutan akuntabilitas, kita dapat membangun fondasi yang lebih kuat untuk demokrasi yang lebih baik dan mewakili kepentingan nyata masyarakat.

E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawab :
Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama memiliki potensi untuk menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat untuk mencapai tujuan yang mungkin tidak jelas atau bahkan bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
Dalam era demokrasi dewasa saat ini, penting untuk mengkritisi dan mempertanyakan penggunaan kekuasaan kharismatik tersebut. Meskipun dapat menghasilkan dukungan dan pengikut yang kuat, penggunaan manipulatif atau penyalahgunaan kekuasaan kharismatik seringkali melibatkan pemangkasan kebebasan individu, pembatasan kebebasan berpendapat, atau pelanggaran hak asasi manusia lainnya.
Dalam konteks hak asasi manusia, prinsip dasarnya adalah menghormati dan melindungi hak-hak setiap individu tanpa diskriminasi. Pihak-pihak dengan kekuasaan kharismatik yang menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat seringkali mengorbankan hak-hak individu demi mencapai tujuan politik atau pribadi mereka.
Dalam era demokrasi dewasa saat ini, penting bagi masyarakat untuk tetap kritis dan waspada terhadap penyalahgunaan kekuasaan kharismatik ini. Masyarakat perlu mendorong pengawasan yang ketat terhadap pemimpin dan kelompok yang menggunakan kekuasaan mereka untuk menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat dengan cara yang melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
Pendidikan, kesadaran, dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik dapat membantu membangun pemahaman yang lebih baik tentang hak asasi manusia dan memperkuat perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan kharismatik. Masyarakat juga perlu memperkuat mekanisme demokrasi, termasuk sistem pengawasan dan akuntabilitas yang kuat, untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan melindungi hak-hak individu.
Dalam demokrasi dewasa, perlindungan hak asasi manusia harus menjadi prinsip yang tidak dapat ditawar, dan kekuasaan kharismatik tidak boleh digunakan sebagai alat untuk melanggarnya. Penting untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kekuasaan pemimpin, sehingga prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia tetap dihormati dan dijunjung tinggi.