Nama : Nabillah Al Zahra Yuzafalani
Npm : 2256031041
Kelas : Paralel (Man A)
Dalam jurnal ini dibahas urgensi pendidikan kewarganegaraan sebagai sarana penanaman nilai-nilai moral pada masyarakat Indonesia. Sekarang mustahil untuk menghentikan Indonesia bergerak menuju pemerintahan yang demokratis. Menyusul penggulingan pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto yang mengundurkan diri pada 21 Mei 1998.
Meski terjadi setelah Orde Baru berkuasa lebih dari 30 tahun, Indonesia mengalami proses pembentukan demokrasi pada Mei 1998. Transisi menuju demokrasi di Indonesia menimbulkan banyak keresahan, namun masyarakat juga tetap menggunakan cara-cara yang tidak demokratis. taktik untuk menyelesaikan perselisihan, termasuk memaksakan kehendak mereka, menggunakan hukum sebagai senjata, dan terlibat dalam politik uang, yang merupakan oposisi langsung terhadap demokrasi yang diklaim mereka perjuangkan. oleh para reformis sampai sekarang.
Padahal, perkembangan tersebut merupakan fenomena yang akan menghambat transisi Indonesia menuju demokrasi yang matang . Pasca kekuasaan Orde Baru, tuntutan demokratisasi dalam praktik dan masyarakat menjadi salah satu agenda kelompok gerakan reformasi. Salah satu tuntutan tersebut adalah pembenahan pendidikan kewarganegaraan yang selama ini dianggap tidak ada kaitannya dengan gerakan reformasi. Pentingnya pendidikan kewarganegaraan diyakini sangat penting dalam mewujudkan demokrasi yang beradab, sekaligus urgen sebagai pendidikan karakter bagi bangsa Indonesia.
Npm : 2256031041
Kelas : Paralel (Man A)
Dalam jurnal ini dibahas urgensi pendidikan kewarganegaraan sebagai sarana penanaman nilai-nilai moral pada masyarakat Indonesia. Sekarang mustahil untuk menghentikan Indonesia bergerak menuju pemerintahan yang demokratis. Menyusul penggulingan pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto yang mengundurkan diri pada 21 Mei 1998.
Meski terjadi setelah Orde Baru berkuasa lebih dari 30 tahun, Indonesia mengalami proses pembentukan demokrasi pada Mei 1998. Transisi menuju demokrasi di Indonesia menimbulkan banyak keresahan, namun masyarakat juga tetap menggunakan cara-cara yang tidak demokratis. taktik untuk menyelesaikan perselisihan, termasuk memaksakan kehendak mereka, menggunakan hukum sebagai senjata, dan terlibat dalam politik uang, yang merupakan oposisi langsung terhadap demokrasi yang diklaim mereka perjuangkan. oleh para reformis sampai sekarang.
Padahal, perkembangan tersebut merupakan fenomena yang akan menghambat transisi Indonesia menuju demokrasi yang matang . Pasca kekuasaan Orde Baru, tuntutan demokratisasi dalam praktik dan masyarakat menjadi salah satu agenda kelompok gerakan reformasi. Salah satu tuntutan tersebut adalah pembenahan pendidikan kewarganegaraan yang selama ini dianggap tidak ada kaitannya dengan gerakan reformasi. Pentingnya pendidikan kewarganegaraan diyakini sangat penting dalam mewujudkan demokrasi yang beradab, sekaligus urgen sebagai pendidikan karakter bagi bangsa Indonesia.