Nama : Nabillah Al Zahra Yuzafalani
Npm : 2256031041
Kelas : Mandiri A
Npm : 2256031041
Kelas : Mandiri A
Posts made by Nabillah Al Zahra Yuzafalani
Nama : Nabillah Al Zahra Yuzafalani
Npm : 2256031041
Kelas : Mandiri A
Prodi : Ilmu Komunikasi
Npm : 2256031041
Kelas : Mandiri A
Prodi : Ilmu Komunikasi
Nama : Nabillah Al Zahra Yuzafalani
Npm : 2256031041
Kelas : Mandiri A
Prodi : llmu Komunikasi
Menganalisis Jurnal Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara
Komunitas Tionghoa di Indonesia mengalami penganiayaan dan kurangnya keikutsertaan dalam pemerintahan Orde Baru di bawah rezim Soeharto. Orang-orang dari komunitas ini telah memperjuangkan hak-hak mereka sebagai warga negara dan hak-hak lainnya selama bertahun-tahun, seperti hak politik yang dilindungi secara hukum untuk memilih dan dipilih untuk menduduki jabatan. Pengesahan UU No. 122006 tentang Kewarganegaraan menandai berakhirnya perjuangan komunitas ini. Kesetaraan di mata hukum dan pemerintah, yang dibuktikan dengan fakta bahwa untuk pertama kalinya DKI Jakarta dipimpin oleh seorang etnis Tionghoa, yaitu Ahok, merupakan salah satu tanda bahwa komunitas ini adalah bagian dari bangsa Indonesia. Gubernur pertama dari komunitas Tionghoa yang dipersiapkan untuk menduduki jabatan sebagai walikota adalah Basuki Tjahaja Purnama, yang juga dikenal sebagai Ahok. Meskipun mendapat tentangan, terutama dari Partai Gerindra dan Front Pembela Islam FPI, DPRD DKI Jakarta memutuskan untuk menetapkan Ahok sebagai gubernur dalam rapat paripurna pada hari Jumat, 4 November 2016. Ahok, berbeda dengan Joko Widodo, terkenal karena melampiaskan kemarahannya kepada personil pemerintah yang tidak kompeten.
Pemerintahan Jokowi saat ini terus memperhatikan keseriusan masalah penegakan hukum di Indonesia, dan telah memberikan perhatian utama pada berbagai langkah hukum.
"Tidak akan mencampuri dan mengintervensi masalah hukum yang sedang ditangani oleh institusi Kepolisian dan Lembaga Hukum lainnya," demikian pernyataan Presiden Jokowi yang berulang kali disampaikannya di media cetak dan elektronik.
Hal ini menunjukkan bahwa Presiden menganggap serius sistem hukum sebagai salah satu komponen pemerintahan yang baik.
Tingginya angka kriminalitas, narkotika, korupsi, asusila, dan masalah hukum lainnya seperti pungutan liar yang semakin melanda negeri ini menunjukkan bahwa reformasi hukum yang diantisipasi belum sesuai dengan harapan masyarakat. Penyebab utama tingginya tingkat KKN dan persoalan hukum lainnya adalah karakter masyarakat, khususnya aparat penegak hukum dan aparat di jajaran birokrasi yang tidak dapat diandalkan dan tidak jujur dalam memegang teguh kepercayaan masyarakat dan negara, bahwa semua warga negara dijamin dan dilindungi oleh negara.
Npm : 2256031041
Kelas : Mandiri A
Prodi : llmu Komunikasi
Menganalisis Jurnal Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara
Komunitas Tionghoa di Indonesia mengalami penganiayaan dan kurangnya keikutsertaan dalam pemerintahan Orde Baru di bawah rezim Soeharto. Orang-orang dari komunitas ini telah memperjuangkan hak-hak mereka sebagai warga negara dan hak-hak lainnya selama bertahun-tahun, seperti hak politik yang dilindungi secara hukum untuk memilih dan dipilih untuk menduduki jabatan. Pengesahan UU No. 122006 tentang Kewarganegaraan menandai berakhirnya perjuangan komunitas ini. Kesetaraan di mata hukum dan pemerintah, yang dibuktikan dengan fakta bahwa untuk pertama kalinya DKI Jakarta dipimpin oleh seorang etnis Tionghoa, yaitu Ahok, merupakan salah satu tanda bahwa komunitas ini adalah bagian dari bangsa Indonesia. Gubernur pertama dari komunitas Tionghoa yang dipersiapkan untuk menduduki jabatan sebagai walikota adalah Basuki Tjahaja Purnama, yang juga dikenal sebagai Ahok. Meskipun mendapat tentangan, terutama dari Partai Gerindra dan Front Pembela Islam FPI, DPRD DKI Jakarta memutuskan untuk menetapkan Ahok sebagai gubernur dalam rapat paripurna pada hari Jumat, 4 November 2016. Ahok, berbeda dengan Joko Widodo, terkenal karena melampiaskan kemarahannya kepada personil pemerintah yang tidak kompeten.
Pemerintahan Jokowi saat ini terus memperhatikan keseriusan masalah penegakan hukum di Indonesia, dan telah memberikan perhatian utama pada berbagai langkah hukum.
"Tidak akan mencampuri dan mengintervensi masalah hukum yang sedang ditangani oleh institusi Kepolisian dan Lembaga Hukum lainnya," demikian pernyataan Presiden Jokowi yang berulang kali disampaikannya di media cetak dan elektronik.
Hal ini menunjukkan bahwa Presiden menganggap serius sistem hukum sebagai salah satu komponen pemerintahan yang baik.
Tingginya angka kriminalitas, narkotika, korupsi, asusila, dan masalah hukum lainnya seperti pungutan liar yang semakin melanda negeri ini menunjukkan bahwa reformasi hukum yang diantisipasi belum sesuai dengan harapan masyarakat. Penyebab utama tingginya tingkat KKN dan persoalan hukum lainnya adalah karakter masyarakat, khususnya aparat penegak hukum dan aparat di jajaran birokrasi yang tidak dapat diandalkan dan tidak jujur dalam memegang teguh kepercayaan masyarakat dan negara, bahwa semua warga negara dijamin dan dilindungi oleh negara.
Nama : Nabillah Al Zahra Yuzafalani
Npm : 2256031041
Kelas : Mandiri A
Prodi : Ilmu Komunikasi
Relevansi negara hukum dalam fungsi negara dan negara dibahas dalam video di atas. Di video sebelumnya, telah membahas tentang definisi dan ide-ide dasar negara hukum, dan video ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya. Konten video ini mencakup sejumlah topik penting, seperti mengapa kepastian hukum sangat penting untuk menegakkan supremasi hukum dan bagaimana lembaga-lembaga pemerintah seperti polisi, pengadilan, dan jaksa memainkan peran penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum.
Video ini juga membahas kesulitan dan hambatan yang sering muncul dalam menegakkan supremasi hukum di Indonesia, termasuk korupsi, sistem hukum yang berbelit-belit, serta perbedaan perspektif dan interpretasi hukum yang dapat mengakibatkan konflik dan ketidakadilan.
Kesimpulan dari vidio ini adalah bahwa supremasi hukum merupakan landasan yang sangat penting untuk menegakkan keadilan dan stabilitas negara. Semua pemangku kepentingan, termasuk lembaga pemerintah dan masyarakat luas, harus memiliki kesadaran dan komitmen yang tinggi terhadap supremasi hukum. Diharapkan bahwa Indonesia dapat berkembang dan menjadi negara yang lebih sejahtera dengan menerapkan aturan-aturan hukum yang efektif.
Npm : 2256031041
Kelas : Mandiri A
Prodi : Ilmu Komunikasi
Relevansi negara hukum dalam fungsi negara dan negara dibahas dalam video di atas. Di video sebelumnya, telah membahas tentang definisi dan ide-ide dasar negara hukum, dan video ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya. Konten video ini mencakup sejumlah topik penting, seperti mengapa kepastian hukum sangat penting untuk menegakkan supremasi hukum dan bagaimana lembaga-lembaga pemerintah seperti polisi, pengadilan, dan jaksa memainkan peran penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum.
Video ini juga membahas kesulitan dan hambatan yang sering muncul dalam menegakkan supremasi hukum di Indonesia, termasuk korupsi, sistem hukum yang berbelit-belit, serta perbedaan perspektif dan interpretasi hukum yang dapat mengakibatkan konflik dan ketidakadilan.
Kesimpulan dari vidio ini adalah bahwa supremasi hukum merupakan landasan yang sangat penting untuk menegakkan keadilan dan stabilitas negara. Semua pemangku kepentingan, termasuk lembaga pemerintah dan masyarakat luas, harus memiliki kesadaran dan komitmen yang tinggi terhadap supremasi hukum. Diharapkan bahwa Indonesia dapat berkembang dan menjadi negara yang lebih sejahtera dengan menerapkan aturan-aturan hukum yang efektif.
Nama : Nabillah Al Zahra Yuzafalani
Npm : 2256031041
Kelas : Mandiri A
Prodi : Ilmu Komunikasi
Video diatas menjelaskan bahwa diperlukan aturan hukum yang kuat, atau upaya penegakan hukum, di negara kita tercinta ini dan menempatkan hukum pada posisi teratas di semua bidang pemerintahan karena peran hukum yang kuat diperlukan untuk menciptakan transformasi yang demokratis dan demokratis.
Karena Indonesia memiliki sejarah panjang dalam menggunakan sistem yang menyimpang, pluralisme dalam hukum dipandang sebagai tantangan dan upaya untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Sejarah ini pada akhirnya menunjukkan pentingnya hukum dalam keberhasilan negara. Para investor pasti menginginkan pembangunan infrastruktur yang baik sehingga dapat meraup keuntungan yang dapat direalisasikan untuk kemakmuran negara, maka hukum harus dapat diandalkan dalam investasi.
Tugas hukum sebagai kekuatan pendorong stabilisasi selain hukum ketertiban dalam menjalankan negara juga menjadi faktor krusial sebagai penopang negara. Segala upaya dan usaha untuk mengatasi kemiskinan dan krisis negara demi kesejahteraan rakyat perlu diberikan pembelaan yang kuat demi menjaga stabilitas.
Npm : 2256031041
Kelas : Mandiri A
Prodi : Ilmu Komunikasi
Video diatas menjelaskan bahwa diperlukan aturan hukum yang kuat, atau upaya penegakan hukum, di negara kita tercinta ini dan menempatkan hukum pada posisi teratas di semua bidang pemerintahan karena peran hukum yang kuat diperlukan untuk menciptakan transformasi yang demokratis dan demokratis.
Karena Indonesia memiliki sejarah panjang dalam menggunakan sistem yang menyimpang, pluralisme dalam hukum dipandang sebagai tantangan dan upaya untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Sejarah ini pada akhirnya menunjukkan pentingnya hukum dalam keberhasilan negara. Para investor pasti menginginkan pembangunan infrastruktur yang baik sehingga dapat meraup keuntungan yang dapat direalisasikan untuk kemakmuran negara, maka hukum harus dapat diandalkan dalam investasi.
Tugas hukum sebagai kekuatan pendorong stabilisasi selain hukum ketertiban dalam menjalankan negara juga menjadi faktor krusial sebagai penopang negara. Segala upaya dan usaha untuk mengatasi kemiskinan dan krisis negara demi kesejahteraan rakyat perlu diberikan pembelaan yang kuat demi menjaga stabilitas.