NAMA: Lusi Susanti
NPM: 2256031048
KELAS: Man B
PRODI: Ilmu Komunikasi
NPM: 2256031048
KELAS: Man B
PRODI: Ilmu Komunikasi
Kiriman dibuat oleh Lusi Susanti
Nama: Lusi Susanti
Npm: 2256031048
Kelas: Paralel (Man B)
Prodi: Ilmu Komunikasi
Hasil Analisis Video
Video tersebut menjelaskan tentang penegakan hukum yang adil, sebagaimana tertuang dalam UUD 1945, Indonesia adalah negara hukum. Hukum muncul sebagai lembaga yang diserahi untuk mengatur negara dan masyarakat, hukum telah menjadi tatanan yang dibuat dengan sengaja seperti hukum modern saat ini.
Kehidupan modern seiring dengan kemajuannya membutuhkan struktur baru yang menjadi sandarannya. Hukum modern telah menjadi peran sosial dan politik nyata yang penting dan dicari di tengah dunia kehidupan modern yang semakin kompleks dalam kaitannya untuk mengarahkan dukungan dan pengetahuan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, diperlukan negara hukum yang berbasis tentang iptek agar tercipta negara hukum yang mampu menjadi rumah yang nyaman untuk membahagiakan rakyatnya, kalau tidak Indonesia bisa berubah menjadi koruptor.
Slogan reformasi, yaitu demokratisasi dan desentralisasi. pembangunan masyarakat sipil, telah membuka koridor baru yang tidak memungkinkan penyelenggaraan hukum lepas dari pengawasan dan kontrol masyarakat. Lembaga swadaya masyarakat seperti LCW Indonesia Police Watchdan MAPPI dibentuk
Npm: 2256031048
Kelas: Paralel (Man B)
Prodi: Ilmu Komunikasi
Hasil Analisis Video
Video tersebut menjelaskan tentang penegakan hukum yang adil, sebagaimana tertuang dalam UUD 1945, Indonesia adalah negara hukum. Hukum muncul sebagai lembaga yang diserahi untuk mengatur negara dan masyarakat, hukum telah menjadi tatanan yang dibuat dengan sengaja seperti hukum modern saat ini.
Kehidupan modern seiring dengan kemajuannya membutuhkan struktur baru yang menjadi sandarannya. Hukum modern telah menjadi peran sosial dan politik nyata yang penting dan dicari di tengah dunia kehidupan modern yang semakin kompleks dalam kaitannya untuk mengarahkan dukungan dan pengetahuan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, diperlukan negara hukum yang berbasis tentang iptek agar tercipta negara hukum yang mampu menjadi rumah yang nyaman untuk membahagiakan rakyatnya, kalau tidak Indonesia bisa berubah menjadi koruptor.
Slogan reformasi, yaitu demokratisasi dan desentralisasi. pembangunan masyarakat sipil, telah membuka koridor baru yang tidak memungkinkan penyelenggaraan hukum lepas dari pengawasan dan kontrol masyarakat. Lembaga swadaya masyarakat seperti LCW Indonesia Police Watchdan MAPPI dibentuk
Komunikasi C genap 2023 -> ABSEN PULANG
oleh Lusi Susanti -
NAMA: Lusi Susanti
NPM: 2256031048
KELAS: Man B
PRODI: Ilmu Komunikasi
NPM: 2256031048
KELAS: Man B
PRODI: Ilmu Komunikasi
Nama: Lusi Susanti
Npm: 2256031048
Kelas: Paralel (Man B)
Prodi: Ilmu Komunikasi
Hasil Analisis Video
Video tersebut menjelaskan tentang kekuasaan hukum pada masa reformasi di Indonesia menuntut perubahan cara penyelenggaraan hukum di Indonesia menghadapi tantangan demokratisasi yang semakin meningkat dan tuntutan kontrol masyarakat terhadap badan kelembagaan yang semakin kuat. Untuk itu, semboyan Bhineka Tunggal Ika menuntut untuk disadari dengan sebaik-baiknya. di masa lalu, sentralisme otoriter telah menenggelamkan keragaman.
Upaya tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengurangi kemiskinan dan pengangguran dan sebagainya juga erat kaitannya dengan pergerakan perekonomian. Oleh karena itu peran hukum dalam berbagai bentuk pengaturan tidak dapat diabaikan. Hukum perlu diposisikan sebagai tulang punggung perekonomian, bukan sebagai penghambat. Seperti yang dikatakan Albert Einstein Pertahanan adalah hukum dan ketertiban
Npm: 2256031048
Kelas: Paralel (Man B)
Prodi: Ilmu Komunikasi
Hasil Analisis Video
Video tersebut menjelaskan tentang kekuasaan hukum pada masa reformasi di Indonesia menuntut perubahan cara penyelenggaraan hukum di Indonesia menghadapi tantangan demokratisasi yang semakin meningkat dan tuntutan kontrol masyarakat terhadap badan kelembagaan yang semakin kuat. Untuk itu, semboyan Bhineka Tunggal Ika menuntut untuk disadari dengan sebaik-baiknya. di masa lalu, sentralisme otoriter telah menenggelamkan keragaman.
Upaya tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengurangi kemiskinan dan pengangguran dan sebagainya juga erat kaitannya dengan pergerakan perekonomian. Oleh karena itu peran hukum dalam berbagai bentuk pengaturan tidak dapat diabaikan. Hukum perlu diposisikan sebagai tulang punggung perekonomian, bukan sebagai penghambat. Seperti yang dikatakan Albert Einstein Pertahanan adalah hukum dan ketertiban
Nama: Lusi Susanti
Npm: 2256031048
Kelas: Man B
Prodi: Ilmu Komunikasi
Hasil Analisis Jurnal “ Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara”
Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk menegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan dan untuk menjamin keadilan dan ketertiban masyarakat dalam menggunakan kekuasaan.
Pada pasal 27 UUD 1945 menjelaskan bahwa setiap warga negara, tanpa memandang orang, status, pejabat atau rakyat biasa, mempunyai persamaan di depan hukum dan hak yang sama di depan pemerintah. Dengan demikian tidak ada yang namanya diskriminasi terhadap warga negara di mata hukum.
Masalah pada penegakan hukum di Indonesia bukanlah pada sistem hukum melainkan pada kualitas manusia yang masi lemah menjalankan hukum . Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya karakter aparat penegak hukum di Indonesia yaitu termasuk kurangnya pemahaman tentang agama, ekonomi, proses perekrutan tidak transparan, akibatnya tingginya angka kriminilitas, Narkoba, Korupsi, asusila dan lain-lain. Karakter masyarakat khususnya aparat penegak hukum dan pejabat di jajaran birokrasi yang tidak amanah dan tidak jujur dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan negara, bahkan ketidakpuasan terhadap pendapatan, menjadi penyebab utama tingginya KKN dan hukum lainnya, Oleh karena itu masalah ini perlu diatasi oleh pemerintah indonesia untuk menjamin hak-hak setiap warga negara dan melindungi warga negara , sebagaimana status dan fungsi dari negara itu sendiri yang diatur dalam Konstitusi Negara Republik.
Npm: 2256031048
Kelas: Man B
Prodi: Ilmu Komunikasi
Hasil Analisis Jurnal “ Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara”
Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk menegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan dan untuk menjamin keadilan dan ketertiban masyarakat dalam menggunakan kekuasaan.
Pada pasal 27 UUD 1945 menjelaskan bahwa setiap warga negara, tanpa memandang orang, status, pejabat atau rakyat biasa, mempunyai persamaan di depan hukum dan hak yang sama di depan pemerintah. Dengan demikian tidak ada yang namanya diskriminasi terhadap warga negara di mata hukum.
Masalah pada penegakan hukum di Indonesia bukanlah pada sistem hukum melainkan pada kualitas manusia yang masi lemah menjalankan hukum . Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya karakter aparat penegak hukum di Indonesia yaitu termasuk kurangnya pemahaman tentang agama, ekonomi, proses perekrutan tidak transparan, akibatnya tingginya angka kriminilitas, Narkoba, Korupsi, asusila dan lain-lain. Karakter masyarakat khususnya aparat penegak hukum dan pejabat di jajaran birokrasi yang tidak amanah dan tidak jujur dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan negara, bahkan ketidakpuasan terhadap pendapatan, menjadi penyebab utama tingginya KKN dan hukum lainnya, Oleh karena itu masalah ini perlu diatasi oleh pemerintah indonesia untuk menjamin hak-hak setiap warga negara dan melindungi warga negara , sebagaimana status dan fungsi dari negara itu sendiri yang diatur dalam Konstitusi Negara Republik.