Nama : Bayu Arga Whisnutama
NPM : 2216031127
Kelas : Reguler A
NPM : 2216031127
Kelas : Reguler A
Posts made by Bayu Arga Whisnutama
Nama : Bayu Arga Whisnutama
NPM : 2216031127
Kelas : Reguler A
NPM : 2216031127
Kelas : Reguler A
Nama : Bayu Arga Whisnutama
NPM : 2216031127
Kelas : Reguler A
Perbedaan antara UUD versi pengesahan 18 agustus dengan uud 45 versi sekarang. Menunjukan bahwa kita telah mengalami perubahan 4 Republik dari awal proklamasi hingga sekarang. Republik pertama ialah yang diproklamasikan 17 Agustus dengan konstitusi yang disahkan 18 Agustus. Republik kedua, Republik Indonesia Serikat (RIS), dengan konstitusinya RIS. Republik ketiga, negara kesatuan, dengan konstitusinya UUDS 1950. Republik keempat, dinyatakan tidak berlakunya UUDS dan konstituante dibubarkan, lalu diberlakukan lagi UUD 1945 namun dengan amandemen.
Ketika pengesahan kembali UUD 1945 ada beberapa perubahan yaitu Perbedaan uud 1945 pada tanggal 18 agustus 1945 dengan UUD 45 pada tanggal 5 juli 1959 adalah berada pada lampiran, kemudian dalam Keppres 150 menyebutkan bahwa Bung Karno berkeyakinan bahwa piagam jakarta 22 juni 1945 menjiwai UUD 1955 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konstitusi ini.
Bedanya UUD yang dulu dengan yang berlaku kembali pada tahun 1959 yaitu pada penjelasannya. UUD yang berlaku kembali terdapat penjelasan di bagian lampirannya dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari konstitusi. Perubahannya disebut dengan adendum (Lampiran). Metode yang digunakan dalam perubahan ini yaitu metode Amerika. Dan yang jadi pegangan kita sekarang ini adalah Naskah UUD 1945 versi 5 Juli 1959 ditambah dengan 4 lampirannya.
NPM : 2216031127
Kelas : Reguler A
Perbedaan antara UUD versi pengesahan 18 agustus dengan uud 45 versi sekarang. Menunjukan bahwa kita telah mengalami perubahan 4 Republik dari awal proklamasi hingga sekarang. Republik pertama ialah yang diproklamasikan 17 Agustus dengan konstitusi yang disahkan 18 Agustus. Republik kedua, Republik Indonesia Serikat (RIS), dengan konstitusinya RIS. Republik ketiga, negara kesatuan, dengan konstitusinya UUDS 1950. Republik keempat, dinyatakan tidak berlakunya UUDS dan konstituante dibubarkan, lalu diberlakukan lagi UUD 1945 namun dengan amandemen.
Ketika pengesahan kembali UUD 1945 ada beberapa perubahan yaitu Perbedaan uud 1945 pada tanggal 18 agustus 1945 dengan UUD 45 pada tanggal 5 juli 1959 adalah berada pada lampiran, kemudian dalam Keppres 150 menyebutkan bahwa Bung Karno berkeyakinan bahwa piagam jakarta 22 juni 1945 menjiwai UUD 1955 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konstitusi ini.
Bedanya UUD yang dulu dengan yang berlaku kembali pada tahun 1959 yaitu pada penjelasannya. UUD yang berlaku kembali terdapat penjelasan di bagian lampirannya dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari konstitusi. Perubahannya disebut dengan adendum (Lampiran). Metode yang digunakan dalam perubahan ini yaitu metode Amerika. Dan yang jadi pegangan kita sekarang ini adalah Naskah UUD 1945 versi 5 Juli 1959 ditambah dengan 4 lampirannya.
Nama : Bayu Arga Whisnutama
NPM : 2216031127
Kelas : Reguler A
1. Hal positif apa yang anda dapatkan dari artikel tersebut? Apakah ada konstitusi yang dilanggar? Jelaskan!
Hal positif yang dapat dilihat dari artikel ini adalah bahwa pemerintah Indonesia berusaha untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 dengan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Meskipun penerapannya terkadang terlihat otoritatif dan ada keluhan tentang tindakan aparat yang keluar dari nilai hak asasi manusia, hal ini dilakukan dalam upaya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia sebagaimana amanat konstitusi negara. Pemerintah Indonesia juga menghormati martabat dan hak asasi manusia dalam melaksanakan upaya pencegahan COVID-19 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh karena itu, diharapkan bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat keamanan dapat dipertanggungjawabkan secara moril kepada mata dunia yang menyaksikan dan tetap mengutamakan nilai moral HAM seseorang. Tidak ada konstitusi yang dilanggar dalam artikel tersebut.
2. Bagaimanakah jika suatu negara tidak memiliki konstitusi? Apakah kosntitusi efektif dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara?
Jika suatu negara tidak memiliki konstitusi, maka hal ini dapat memunculkan ketidakpastian hukum dan ketidakjelasan mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dalam banyak negara, konstitusi juga berfungsi sebagai jaminan untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Konstitusi yang baik dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi, memastikan stabilitas politik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam kesimpulannya, konstitusi sangat penting dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara karena memberikan kerangka hukum yang jelas dan memastikan hak-hak dan kewajiban masyarakat. Konstitusi yang efektif dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi, memastikan stabilitas politik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Kemukakan contoh tantangan kehidupan bernegara saat ini, yang menurut anda perlu diantisipasi, apakah pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 sekarang sudah mampu menjadi pedoman untuk menyelesaikan tantangan tersebut dan mengapa demikian?
Pandemi Covid-19. Pandemi ini telah memberikan dampak besar terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan politik negara. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah cepat dan tepat untuk mengatasi pandemi ini agar dampaknya bisa ditekan sekecil mungkin. Lalu Krisis ekonomi. Pandemi Covid-19 juga telah berdampak pada perekonomian negara dan dunia. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memulihkan perekonomian dan memperkuat sektor-sektor yang terdampak. Pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 bisa menjadi pedoman dalam menyelesaikan tantangan-tantangan tersebut. Karena UUD 1945 sudah diatur sedemikian rupa untuk memberikan pedoman terhadap hidup kita dalam menghadapi situasi atau tantangan yang akan datang.
4. Bagaimakah menurut pendapatmu sebagai warganegara mengenai konsep bernegara kita dalam menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan? Adakah yang perlu di perbaiki, jelaskan!
Sebagai warganegara Indonesia, saya percaya bahwa konsep bernegara kita dalam menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan sangat penting untuk membangun negara yang kuat dan maju. Persatuan dan kesatuan adalah prinsip dasar dari ideologi Pancasila yang telah menjadi dasar negara Indonesia. Dalam konteks ini, kita harus menghargai dan menghormati perbedaan budaya, agama, ras, dan suku, serta membangun kesepakatan bersama dalam mengambil keputusan penting yang memengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Namun, masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam mewujudkan konsep bernegara yang ideal dalam menghargai nilai persatuan dan kesatuan. Salah satunya adalah penghapusan diskriminasi dan perlakuan tidak adil terhadap kelompok minoritas, baik dalam hal akses terhadap pendidikan, pekerjaan, maupun layanan publik. Selain itu, pemerintah juga perlu lebih aktif dalam mempromosikan toleransi dan dialog antar kelompok, dan membangun kepercayaan di antara warga negara. Kita juga harus terus meningkatkan kualitas pendidikan untuk membangun kesadaran dan pemahaman tentang nilai persatuan dan kesatuan, serta mempromosikan budaya gotong royong dan solidaritas sebagai ciri khas masyarakat Indonesia.
NPM : 2216031127
Kelas : Reguler A
1. Hal positif apa yang anda dapatkan dari artikel tersebut? Apakah ada konstitusi yang dilanggar? Jelaskan!
Hal positif yang dapat dilihat dari artikel ini adalah bahwa pemerintah Indonesia berusaha untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 dengan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Meskipun penerapannya terkadang terlihat otoritatif dan ada keluhan tentang tindakan aparat yang keluar dari nilai hak asasi manusia, hal ini dilakukan dalam upaya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia sebagaimana amanat konstitusi negara. Pemerintah Indonesia juga menghormati martabat dan hak asasi manusia dalam melaksanakan upaya pencegahan COVID-19 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh karena itu, diharapkan bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat keamanan dapat dipertanggungjawabkan secara moril kepada mata dunia yang menyaksikan dan tetap mengutamakan nilai moral HAM seseorang. Tidak ada konstitusi yang dilanggar dalam artikel tersebut.
2. Bagaimanakah jika suatu negara tidak memiliki konstitusi? Apakah kosntitusi efektif dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara?
Jika suatu negara tidak memiliki konstitusi, maka hal ini dapat memunculkan ketidakpastian hukum dan ketidakjelasan mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dalam banyak negara, konstitusi juga berfungsi sebagai jaminan untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Konstitusi yang baik dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi, memastikan stabilitas politik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam kesimpulannya, konstitusi sangat penting dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara karena memberikan kerangka hukum yang jelas dan memastikan hak-hak dan kewajiban masyarakat. Konstitusi yang efektif dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi, memastikan stabilitas politik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Kemukakan contoh tantangan kehidupan bernegara saat ini, yang menurut anda perlu diantisipasi, apakah pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 sekarang sudah mampu menjadi pedoman untuk menyelesaikan tantangan tersebut dan mengapa demikian?
Pandemi Covid-19. Pandemi ini telah memberikan dampak besar terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan politik negara. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah cepat dan tepat untuk mengatasi pandemi ini agar dampaknya bisa ditekan sekecil mungkin. Lalu Krisis ekonomi. Pandemi Covid-19 juga telah berdampak pada perekonomian negara dan dunia. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memulihkan perekonomian dan memperkuat sektor-sektor yang terdampak. Pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 bisa menjadi pedoman dalam menyelesaikan tantangan-tantangan tersebut. Karena UUD 1945 sudah diatur sedemikian rupa untuk memberikan pedoman terhadap hidup kita dalam menghadapi situasi atau tantangan yang akan datang.
4. Bagaimakah menurut pendapatmu sebagai warganegara mengenai konsep bernegara kita dalam menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan? Adakah yang perlu di perbaiki, jelaskan!
Sebagai warganegara Indonesia, saya percaya bahwa konsep bernegara kita dalam menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan sangat penting untuk membangun negara yang kuat dan maju. Persatuan dan kesatuan adalah prinsip dasar dari ideologi Pancasila yang telah menjadi dasar negara Indonesia. Dalam konteks ini, kita harus menghargai dan menghormati perbedaan budaya, agama, ras, dan suku, serta membangun kesepakatan bersama dalam mengambil keputusan penting yang memengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Namun, masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam mewujudkan konsep bernegara yang ideal dalam menghargai nilai persatuan dan kesatuan. Salah satunya adalah penghapusan diskriminasi dan perlakuan tidak adil terhadap kelompok minoritas, baik dalam hal akses terhadap pendidikan, pekerjaan, maupun layanan publik. Selain itu, pemerintah juga perlu lebih aktif dalam mempromosikan toleransi dan dialog antar kelompok, dan membangun kepercayaan di antara warga negara. Kita juga harus terus meningkatkan kualitas pendidikan untuk membangun kesadaran dan pemahaman tentang nilai persatuan dan kesatuan, serta mempromosikan budaya gotong royong dan solidaritas sebagai ciri khas masyarakat Indonesia.
Nama : Bayu Arga Whisnutama
NPM : 2216031127
Kelas : Reguler A
NPM : 2216031127
Kelas : Reguler A