Nama: Galuh Andini
NPM: 2216031139
Kelas: Reguler A
Prodi: Ilmu Komunikasi
Analisis Soal "Awan Gelap untuk HAM di Indonesia"
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawab:
Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia terbilang masih buruk terutama pada soal pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam (SDA). Ada beberapa hal yang menyebabkan agenda HAM mengalami kemacetan yakni, Pertama tidak ada proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan. Kedua, menguatnya pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan agama. Ketiga, diskriminasi berbasis gender. Keempat, kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan, pengungkapan kebenaran, dan pemulihan untuk korban pelanggaran HAM masa lalu. Kelima, pelanggaran HAM yang masih terus berlangsung bahkan meningkat tajam seperti di Papua. Keenam, berlanjutnga penjatuhan dan penerapan hukuman kejam baik vonis mati maupun tindakan diluar pengadilan.
Kita sebagai masyarakat sipil memegang peranan peting untuk penegakan HAM. Salah satunya memastikan capaian indikator pemenuhan HAM terjadi, serta kritis terhadap kebijakan yang berdasarkan atas asumsi moralitas dan populisme semata tanpa data dan ilmu.
Hal positif yang saya dapatkan setelah membaca artikel tersebut berupa Amnesty International mengakui Indonesia bahwa negara Indonesia ini terus melakukan langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum dan mereformasi sektor keamanan publik. Selain itu, kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Jawab:
Analisis tentang demokrasi dalam masyarakat tradisional suku Jawa.
Demokrasi tradisional suku Jawa memiliki pola yang dilambangkan oleh musyawarah dalam mencapai keputusan dan gotong royong dalam pelaksanaan keputusan tersebut. Secara tradisional, adat-istiadat mengatur masyarakat pedesaan Jawa. Menurut adat-istiadat, penduduk desa berhak memilih kepala desanya sendiri dan menggantinya kalau perbuatan kepala desa tersebut tidak memuaskan masyarakat desa. Di pedesaan mereka memiliki wewenang yaitu Rapat Desa, yang dimana semua orang dewasa dari masyarakat desa berhak untuk menghadiri rapat desa tersebut dan berbicara serta memberikan suara. Hal seperti inilah yang dilakukan penduduk desa untuk mencapai suatu keputusan. Ini merupakan proses demokrasi tradisional yang tumbuh di masyarakat pedesaan suku Jawa.
Demokrasi Jawa sebenarnya sangat mengandalkan pada ketergantungan ekonomis dan berusaha mengisi bentuk ini secara relatif. Artinya, kekayaan tidak harus dibagikan sama rata, tetapi harus ada norma-norma sosial yang menghalangi adanya polarisasi kekayaan secara besar-besaran.
Menurut saya prinsip demokrasi Indonesia yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa sangat diperlukan untuk menyelenggarakan kenegaraan RI yang harus taat asas, konsisten, atau sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Pilar demokrasi inilah yang menjadi ciri khas dan dasar dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pilar demokrasi yang ber-Ketuhanan yang Maha Esa merupakan kunci yang mendasari pilar-pilar lainnya sebagaimana diambil dalam dasar negara Indonesia sila pertama bahwa Dasar Negara Indonesia yaitu Ketuhanan yang Maha Esa melingkupi sila-sila lain di bawahnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbedaannya dengan pilar demokrasi universal lainnya tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang biasa.
NPM: 2216031139
Kelas: Reguler A
Prodi: Ilmu Komunikasi
Analisis Soal "Awan Gelap untuk HAM di Indonesia"
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawab:
Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia terbilang masih buruk terutama pada soal pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam (SDA). Ada beberapa hal yang menyebabkan agenda HAM mengalami kemacetan yakni, Pertama tidak ada proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan. Kedua, menguatnya pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan agama. Ketiga, diskriminasi berbasis gender. Keempat, kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan, pengungkapan kebenaran, dan pemulihan untuk korban pelanggaran HAM masa lalu. Kelima, pelanggaran HAM yang masih terus berlangsung bahkan meningkat tajam seperti di Papua. Keenam, berlanjutnga penjatuhan dan penerapan hukuman kejam baik vonis mati maupun tindakan diluar pengadilan.
Kita sebagai masyarakat sipil memegang peranan peting untuk penegakan HAM. Salah satunya memastikan capaian indikator pemenuhan HAM terjadi, serta kritis terhadap kebijakan yang berdasarkan atas asumsi moralitas dan populisme semata tanpa data dan ilmu.
Hal positif yang saya dapatkan setelah membaca artikel tersebut berupa Amnesty International mengakui Indonesia bahwa negara Indonesia ini terus melakukan langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum dan mereformasi sektor keamanan publik. Selain itu, kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Jawab:
Analisis tentang demokrasi dalam masyarakat tradisional suku Jawa.
Demokrasi tradisional suku Jawa memiliki pola yang dilambangkan oleh musyawarah dalam mencapai keputusan dan gotong royong dalam pelaksanaan keputusan tersebut. Secara tradisional, adat-istiadat mengatur masyarakat pedesaan Jawa. Menurut adat-istiadat, penduduk desa berhak memilih kepala desanya sendiri dan menggantinya kalau perbuatan kepala desa tersebut tidak memuaskan masyarakat desa. Di pedesaan mereka memiliki wewenang yaitu Rapat Desa, yang dimana semua orang dewasa dari masyarakat desa berhak untuk menghadiri rapat desa tersebut dan berbicara serta memberikan suara. Hal seperti inilah yang dilakukan penduduk desa untuk mencapai suatu keputusan. Ini merupakan proses demokrasi tradisional yang tumbuh di masyarakat pedesaan suku Jawa.
Demokrasi Jawa sebenarnya sangat mengandalkan pada ketergantungan ekonomis dan berusaha mengisi bentuk ini secara relatif. Artinya, kekayaan tidak harus dibagikan sama rata, tetapi harus ada norma-norma sosial yang menghalangi adanya polarisasi kekayaan secara besar-besaran.
Menurut saya prinsip demokrasi Indonesia yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa sangat diperlukan untuk menyelenggarakan kenegaraan RI yang harus taat asas, konsisten, atau sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Pilar demokrasi inilah yang menjadi ciri khas dan dasar dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pilar demokrasi yang ber-Ketuhanan yang Maha Esa merupakan kunci yang mendasari pilar-pilar lainnya sebagaimana diambil dalam dasar negara Indonesia sila pertama bahwa Dasar Negara Indonesia yaitu Ketuhanan yang Maha Esa melingkupi sila-sila lain di bawahnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbedaannya dengan pilar demokrasi universal lainnya tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang biasa.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawab:
Demokrasi di Indonesia telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta tidak dapat dipisahkan karena Pancasila ialah dasar negara Indonesia. Pancasila mengandung cita-cita dan pedoman dasar bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan jati diri bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Setiap sila dalam Pancasila memiliki posisi yang sama dan merupakan satu kesatuan yang membentuk demokrasi. Pancasila memainkan peran penting dalam bidang politik, sosial dan ekonomi serta dalam menyelesaikan masalah nasional melalui proses musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Demokrasi Pancasila ini menjunjung tinggi nilai HAM karena demokrasi ini berpihak pada rakyat yang sejahtera. Dalam demokrasi, rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi dimana anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawab:
Sikap kita ialah tetap menaati peraturan yang ada dan jangan gegabah atau menindak lanjuti hal itu sendiri karena negara kita ialah negara demokrasi dimana kedaulatan berada di tangan rakyat, maka diselesaikan juga secara bersama-sama dan tidak bertindak anarkis. Jika memang hal tersebut terjadi, maka ada sesuatu yang salah dalam diri seseorang yang melakukan tindakan tersebut. Kita harus lebih waspada terhadap apa yang terjadi, karena tidak semua agenda politik itu berkaitan dengan rakyat.
E. Bagaimana pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawab:
Menurut saya, kekuasaan karismatik menjadikan seorang pemimpin itu sebagai tokoh yang dianggap besar, sangat berkuasa, dan apa yang dilakukannya akan dituruti oleh orang lain. Dengan itu mereka menjadikan tumbal bawahannya seperti kita, rakyat yang berada di bawah mereka. Hak Asasi Manusia akan terancam dengan adanya kekuasaan yang seperti ini, apalagi pada saat dewasa sekarang ini hal yang ditakutkan adalah masyarakat mengikuti perbuatan buruk tersebut. Maka dari itu, masyarakat tetap menjalani kehidupan yang ber asaskan Pancasila dan tidak mengikuti tindakan-tindakan yang merugikan negara.
Jawab:
Demokrasi di Indonesia telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta tidak dapat dipisahkan karena Pancasila ialah dasar negara Indonesia. Pancasila mengandung cita-cita dan pedoman dasar bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan jati diri bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Setiap sila dalam Pancasila memiliki posisi yang sama dan merupakan satu kesatuan yang membentuk demokrasi. Pancasila memainkan peran penting dalam bidang politik, sosial dan ekonomi serta dalam menyelesaikan masalah nasional melalui proses musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Demokrasi Pancasila ini menjunjung tinggi nilai HAM karena demokrasi ini berpihak pada rakyat yang sejahtera. Dalam demokrasi, rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi dimana anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawab:
Sikap kita ialah tetap menaati peraturan yang ada dan jangan gegabah atau menindak lanjuti hal itu sendiri karena negara kita ialah negara demokrasi dimana kedaulatan berada di tangan rakyat, maka diselesaikan juga secara bersama-sama dan tidak bertindak anarkis. Jika memang hal tersebut terjadi, maka ada sesuatu yang salah dalam diri seseorang yang melakukan tindakan tersebut. Kita harus lebih waspada terhadap apa yang terjadi, karena tidak semua agenda politik itu berkaitan dengan rakyat.
E. Bagaimana pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawab:
Menurut saya, kekuasaan karismatik menjadikan seorang pemimpin itu sebagai tokoh yang dianggap besar, sangat berkuasa, dan apa yang dilakukannya akan dituruti oleh orang lain. Dengan itu mereka menjadikan tumbal bawahannya seperti kita, rakyat yang berada di bawah mereka. Hak Asasi Manusia akan terancam dengan adanya kekuasaan yang seperti ini, apalagi pada saat dewasa sekarang ini hal yang ditakutkan adalah masyarakat mengikuti perbuatan buruk tersebut. Maka dari itu, masyarakat tetap menjalani kehidupan yang ber asaskan Pancasila dan tidak mengikuti tindakan-tindakan yang merugikan negara.