Sofwan Karinda 2266031001 RegA

Ideologi Pancasila
Sejarah istilah ideologi dapat ditelusuri jauh sebelum penggunaan istilah tersebut oleh Detutt de Tracy pada akhir abad ke-18. Tracy menyebut ideologi itu sebagai Science of Ideas, yaitu sebuah program yang dimaksudkan untuk membawa perubahan institusional dalam masyarakat Prancis, tetapi Napoleon mengkritik ideologi tersebut, yang dilihatnya sebagai fantasi belaka tanpa makna praktis. Itu hanya mimpi yang tidak dapat ditemukan dalam kenyataan. (Kaelan, 2003:
113)

Istilah ideologi berasal dari kata idea, yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita dan logos
berarti ilmu.

Ideologi memiliki inti berupa seperangkat nilai (norma) atau sistem nilai fundamental yang bersifat menyeluruh dan meresap, dimiliki dan dipegang oleh suatu masyarakat atau bangsa dalam pandangan dunia atau cara pandang hidupnya.

Menurut Satraprateja (2001:
50-69) mengatakan bahwa untuk mengetahui ideologi pancasila, kita harus mengetahui ideologinya
di dunia adalah sebagai berikut:

1. Marxisme-Leninisme adalah ideologi yang menempatkan ideologi dalam perspektif perkembangan sejarah
yang didasarkan pada dua prinsip; Pertama, penentu utama perubahan sosial adalah perubahan kebiasaan
Produksi; Kedua proses perubahan sosial itu bersifat dialektis.
2. Sosialisme adalah paham yang menempatkan ideologi dalam perspektif kepentingan masyarakat yaitu negara.
komitmen untuk menyehatkan seluruh masyarakat atau dikenal dengan konsep negara kesejahteraan.
3. Liberalisme adalah konsep yang menempatkan ideologi dalam perspektif kebebasan individu yang lebih berarti
Hak individu pertama.
4. Kapitalisme adalah ideologi yang memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk mengontrol sistem
perekonomian dan kapasitas modalnya.

Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia karena Pancasila merupakan keyakinan yang dianggap sebagai satu-satunya ideologi yang paling cocok untuk melaksanakan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Pancasila adalah ilmu gagasan para founding fathers kita seperti Iri. Soekarno, Soepomi, M. Yamin, dan KH.
Tidak terkecuali Bagus Hadikusumo dan para tokoh bangsa yang terlibat dalam penyusunan ideologi Pancasila.

Proses pementasan Pancasila berlangsung melalui proses kualitatif. Yaitu, sebelum disahkan sebagai dasar negara, dan sebagai pedoman hidup dan falsafah hidup bangsa Indonesia.

Pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara adalah untuk menunjukkan peran ideologi sebagai pedoman moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar ancaman terhadap negara ini dapat segera dicegah.

Sofwan Karinda_2266031001_RegA

Tinjauan Umum Mengenai Pancasila

Gambaran Pancasila bersifat simptomatis, tidak kausatif, tidak eksklusif, harus didukung oleh kebijakan non pidana. Barda Nawawi Arief, 2014, Isu Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Tindak Pidana, Kencana, Jakarta, hlm.Percetakan Ketiga, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 35. 25 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Penerbit Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 50. Pancasila dalam pengertian sebagai pandangan hidup bersumber pada dari falsafah hidup. Filsafat atau Kata filsafat adalah kata majemuk, berasal dari kata (philia = persahabatan, cinta) dan (sophia = kebijaksanaan). deteksi. cinta yang bijak adalah yang lahir dengan sikap siap atau rela berkorban untuk orang yang dicintai, siap melayani yang terbaik, penuh kasih sayang .27

Tinjauan Umum Mengenai Media
Massa
Perkembangan Media Massa di Indonesia Berbicara tentang media massa, juga mengacu pada organisasi berita. Pengertian Media Massa. Dimana berasal dari kata "media" itu sendiri, berarti alat, corong, berarti, metode, media, konektor, implementasi, perantara, implementasi, saluran, sarana, media. Di sisi lain, kata "massa" berarti agregat, tubuh, subjek, komposisi, agregat, corpus, hamba, publik, materi. Konsep media massa adalah kendaraan itu sendiri, dan saluran resmi adalah sarana komunikasi, penyebarluasan berita dan pesan kepada masyarakat luas.

Peran Media Massa dalam Kontrol
Sosial

Pasca era reformasi, muncul revolusi informasi sebagai akibat euforia jurnalisme seiring lahirnya regulasi di bidang kebebasan pers sebagaimana adanya Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Sofwan Karinda_2266031001_RegA

Hubungan Antara Etika dan Moral Moral berkaitan dengan tingkah laku ma-
nusia yang dapat diukur dari sudut baik maupun buruk, sopan ataupun tidak sopan, susila atau tidak susila. Etika berkaitan dengan dasar-dasarfilosofis dalam hubungan dengan tingkah laku manusia. dengan pandangan hidup, serta filsafat
hidup dari masyarakat tertentu . Moral merupakan suatu ajaran-ajaran atau wejangan-wejangan, patokan-patokan, kumpulan peraturan, baik lisan maupun tertulis tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar menjadi manusia yang baik. Etika adalah suatu cabang filsafat yaitu suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral tersebut. Etika adalah ilmu
3 Kaelan, 2013, Negara Pancasila Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya, Cetakan Pertama, Yogyakarta :Paradigma, 436. 4 Ibid, hlm. 438-439 pengetahuan yang membahas prinsip-prinsip moralitas

Tingkatan Perkembangan Etika Tingkat pertama, etika teologis, kembali ke doktrin agama. Kedua, Etika Ontologis (Etika Ontologis), yang merupakan tahap perkembangan dari Etika Keagamaan . Ketiga, ketegasan etika dalam bentuk Kode Etik (Code of Ethics) dan Kode Etik (Code of Conduct), yaitu aturan perilaku yang lebih spesifik. Keempat, Proses 8 Jimly Asshiddiqie, 2016, Mahkamah Etik dan Etik Mahkamah Konstitusi , Jakarta: PT.Sinar Graphic, hal.42 9 Ibid. p. x 10 Ibid., hal.43 11 Padmo Wahjono, 1986, Negara Berdasarkan Hukum Indonesia , Cet.II, Jakarta: Galia Indonesia, hlm.dilaksanakan dengan cara.

Pengertian Politik Hukum Beberapa ahli mengartikan kebijakan/reformasi/legislasi sebagai berikut. Pertama, Padmo Huajno. Kebijakan hukum diartikan sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk dan isi hukum yang akan dibentuk. Padmo kemudian mendefinisikan maknanya secara lebih spesifik sebagai pedoman penyelenggara negara tentang apa yang digunakan sebagai standar untuk menghukum orang.11 Hukum Politik mengatur Hal ini didefinisikan sebagai pernyataan niat oleh otoritas nasional mengenai undang-undang yang berlaku dan arah perundang-undangan yang akan dikembangkan. Politik hukum adalah kebijakan negara oleh lembaga-lembaga pemerintah yang diberi wewenang untuk menyatakan apa yang termasuk dalam masyarakat dan untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang digunakan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Sudarto juga mengartikan kebijakan hukum sebagai upaya untuk melaksanakan peraturan yang sesuai dengan keadaan dan keadaan tertentu.13 Keempat, Satjipto Rahardjo. Politik mengacu pada pemilihan tujuan di antara berbagai kemungkinan tujuan, tetapi hukum memiliki dinamisme karena harus senantiasa menyesuaikan tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakat. Kebijakan Hukum didefinisikan sebagai kebutuhan untuk membuat pilihan mengenai tujuan .

Sofwan Karinda_2266031001_RegA