Nama : Elvia Rahma Nisa
NPM : 2216031111
Kelas : Reguler A
Prodi : Ilmu Komunikasi

1. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
: Artikel ini membahas tentang Penegakan Hak Asasi Manusia yang ada di Indonesia, dalam artikel ini juga menekankan isu-isu agar masyarakat dan pemerintah dapat melakukan perubahan yang diperlukan untuk membela hak asasi manusia di Indonesia. Ada banyak permasalahan yang masih menghambat penegakan HAM di Indonesia. Beberapa hal yang disoroti antara lain adalah kurangnya proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan, pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama yang sewenang-wenang, diskriminasi berbasis gender, kegagalan dalam menghadirkan keadilan dan pemulihan untuk korban pelanggaran HAM masa lalu, pelanggaran HAM yang masih berlangsung di Papua, dan penjatuhan hukuman kejam di luar pengadilan. Satu hal positif yang saya dapat yaitu pentingnya kesadaran yang besar terhadap menghormati Hak Asasi Manusia. Artikel ini bisa menjadi patokan bagi setiap individu dalam memperjuangkan Hak Asasi Manusia di negara sendiri.

2. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
: Demokrasi Indonesia berakar kuat pada nilai-nilai budaya dan adat istiadat masyarakat Indonesia. Prinsip demokrasi Indonesia Ketuhanan Yang Maha Esa mencerminkan nilai-nilai agama dan keragaman yang merupakan bagian tak terpisahkan dari budaya Indonesia. Prinsip ini menekankan pentingnya pengakuan dan penghormatan terhadap keragaman agama dan nilai-nilai kemanusiaan dalam konteks demokrasi. Dengan demikian, sila ini mendukung semangat Pancasila sebagai dasar negara yang mengakui keberagaman agama dan mendukung hak asasi manusia.

3. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
: Demokrasi saat ini telah sesuai dengan Pancasila. Menurut saya, tentu penerapan demokrasi pancasila jelas lebih sesuai dengan karakter bangsa Indonesia dimana senantiasa lebih mengutamakan musyawarah mufakat dan HAM. Musyawarah mufakat dianggap lebih sesuai dengan nilai-nilai bangsa Timur. Konsep dasar demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

4. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
: Eksekusi tujuan politik individu atau kelompok tertentu yang menyimpang dari kepentingan masyarakat merupakan bentuk penghianatan terhadap kepercayaan masyarakat. Ini mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang mendasari sistem politik di mana pemimpin terpilih harus bertindak demi kepentingan rakyatnya dan memperjuangkan keadilan. Mengatasi masalah ini akan membutuhkan langkah-langkah seperti meningkatkan pengawasan publik terhadap kinerja anggota parlemen. Masyarakat juga harus berperan aktif dalam memantau pejabat terpilih dan meminta pertanggungjawaban mereka agar kebijakan tetap pada jalurnya.

5. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
: Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama memiliki potensi untuk menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat untuk mencapai tujuan yang mungkin tidak jelas atau bahkan bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Dalam era demokrasi dewasa saat ini, penting untuk mengkritisi dan mempertanyakan penggunaan kekuasaan kharismatik tersebut. Meskipun dapat menghasilkan dukungan dan pengikut yang kuat, penggunaan manipulatif atau penyalahgunaan kekuasaan kharismatik seringkali melibatkan pemangkasan kebebasan individu, pembatasan kebebasan berpendapat, atau pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Dalam konteks hak asasi manusia, prinsip dasarnya adalah menghormati dan melindungi hak-hak setiap individu tanpa diskriminasi. Pihak-pihak dengan kekuasaan kharismatik yang menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat seringkali mengorbankan hak-hak individu demi mencapai tujuan politik atau pribadi mereka.

Nama : Elvia Rahma Nisa
Npm : 2216031111
Kelas : Reguler C
Prodi : Ilmu Komunikasi

Nama : Elvia Rahma Nisa
Npm : 2216031111
Kelas : Reguler A
Prodi : Ilmu Komunikasi

Nama : Elvia Rahma Nisa
Npm : 2216031111
Kelas : Reguler A
Prodi : Ilmu Komunikasi

Masalah penegakan hukum di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius dan terus menjadi perhatian pemerintah Jokowi saat ini, berbagai kebijakan pada bidang hukum menjadi prioritas utama dalam rangka penegakan hukum.Presiden Jokowi dalam beberapa kesempatan melalui media cetak dan elektronik terus menyampaikan “ Tidak akan mencampuri dan mengintervensi Persoalan Hukum yang sedang ditangani oleh Lembaga Kepolisian dan Lembaga Hukum lainnya”. Dilain pihak Presiden terus membentuk lembaga –lembaga Hukum dalam rangka memangkas pungutan liar pada area-area pelayanan publik. Hal ini menunjukan Presiden serius dengan proses penegakan hukum, sebagai bagian dari good governance. Reformasi hukum yang digadang gadang hingga saat ini belum memenuhi harapan masyarakat, terbukti masih tingginya angka kriminilitas, Narkoba, Korupsi, asusila dan permasalahan hukum lainnya seperti pungutan liar yang kian menerpa bangsa ini. Karakter masyarakat terutama Aparat penegak hukum dan aparat pada jajaran birokrasi yang tidak amanah serta tidak jujur dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan negara bahkan ketidakpuasan terhadap pendapatan menjadi penyebab utama tingginya KKN serta persoalan hukum lainnya. Dilain pihak proses penegakan hukum yang kian dipertanyakan oleh pencari keadilan menjadi salah satu permasalahan yang harus dibenahi oleh Pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar kewibawaan Negara dimata rakyat menadapat harkat dan martabatnya. Bahwa Negara menjamin dan melindungi seluruh warga negara. Negara menjamin hak-hak setiap warga negara, sebagaimana status dan fungsi dari negara itu sendiri yang diatur dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia.

Nama : Elvia Rahma Nisa
Npm : 2216031111
Kelas : Reguler A
Prodi : Ilmu Komunikasi

Pada video pertemuan 12 ini membahas tentang Hukum, dalam berbagai bentuknya, tampil sebagai institusi yang dirancang untuk mengatur dan mengurus negara atas nama rakyat. Di mana hukum alam yang sederhana telah mengatur kehidupan orang-orang sederhana selama berabad-abad, negara yang kompleks dan masyarakat modern tidak dapat lagi tunduk pada hukum adat atau interaksi. Hukum menjadi tatanan sedemikian rupa sehingga menyerupai hukum modern saat ini. kehidupan modern dan kemajuan, yang membutuhkan struktur hukum baru untuk mendukungnya. Hukum modern telah menjadi peran sosial dan politik yang penting dan diinginkan dalam dunia dan kehidupan modern yang semakin kompleks. Maka diperlukan hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar hukum dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945), Indonesia adalah negara hukum. Terkait dengan keinginan untuk mewujudkan hubungan iptek dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara Indonesia, maka diperlukan suatu aturan hukum yang berbasis iptek untuk mewujudkan suatu aturan hukum yang menjadi rumah yang nyaman bagi kebahagiaan rakyatnya. . menjadi Jika tidak, Indonesia bisa menjadi surga bagi para koruptor yang hanya perlu menyewa pengacara untuk "menghancurkan" hukum Indonesia. Jenis hukuman yang salah memang bisa menjadi bumerang bagi Indonesia sendiri.