Nama: Farel Ananda
NPM: 2256031040
Kelas: Paralel
Jurusan: Ilmu Komunikasi

Membela tanah air adalah kewajiban semua warga negara. Bahkan di masa wabah, semua warga negara memiliki kewajiban untuk membela negaranya, karena bela negara adalah sistem hukum dan kekuatan negara menunjukkan kesetiaan dan cintanya kepada negara. Memperjuangkan eksistensi negara di mata dunia. Bela negara ini adalah hak dan kewajiban warga negara karena mereka semua memiliki keseimbangan di depan hukum.

Bela negara juga perlu disertai dengan pengetahuan mengenai kewarganegaraan agar masyarakat tidak melakukan hal dan mewujudkan hal yang tidak kita inginkan terjadi. Bela negara dilakukan sesuai dengan tujuan utama kita dalam berwaga Negara

Nama: Farel Ananda
NPM: 2256031040
Kelas: Paralel
Jurusan: Ilmu Komunikasi

Ketahanan nasional merupakan keuletan, keterampilan, ketangguhan dan kemampuan mengembangkan potensi nasional untuk menghadapi ancaman yang datang. Ancaman tersebut terdapat beberapa sumber, biasanya bersifat langsung, luar, dalam, dan tidak langsung. Ancaman-ancaman tersebut mengancam keutuhan negara kita. Jika diibaratkan, negara kita dilindungi oleh sebuah dinding kemudian banyak pihak yang akan mencoba menyerang sehingga sebagai seorang masyarakat memiliki kewajiban untuk mempertahankan.

Perwujudan Aspek Alamiah (Tri Gatra)
1. Lokasi dan posisi geografis yakni peningkatan potensi laut 9 darat posisi dengan negara tetangga
2. Sumberdaya alam yaitu kesadaran nasional pemanfaatan kekayaan alam
3. Keadaan dan kemampuan arus penduduk yaitu pendidikan

perwujudan Aspek sosial (Panca Gatra)
1. Ideologi yaitu rangkaian nilai mampu menampung aspirasi
2. Politik : Demokrasi : keseimbangan input dan output
3. Ekonomi terdapat sarana, modal, TK, teknologi
4. Sosbud : tradisi, pendidikan, keterampilan
5. Hankam : partisipasi dan kesadaran masyarakat

Nama : Farel Ananda
NPM : 2256031040
Kelas : Mandiri B
Ilmu Komunikasi

Supremasi Hukum

Penegakan hukum yang berkeadilan dalam berbagi variasi hukum muncul sebagai lembaga yg dipercaya untuk mengatur dan menata negara masyarakat, negara ratusan tahun diatur dengan hukum alam yang sederhana, hukum sudah menjadi yg order yg dibuat untuk menyesuaikan kehidupan modern yang biasa, UUD 1945 Negara Repupblik Indonesia menyatakan indonesia adalah negara hukum. Kita adalah negara hukum berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar menjadi rumah yang nyaman, reformasi 1998 juga turut membuka lembaran baru hukum indonesia.

Nama : Farel Ananda
NPM : 2256031040
Kelas : Mandiri B
Ilmu Komunikasi

Supremasi Hukum

Demokrasi dan demokratisasi pekerjaan rumah hukum, tidak bisa diwujudkan jika pemerintah dibawah kekuasaan yg otoriter, karena diperlukan partisipasi masyarakat. Tatanan hukum perlu juga dipossisikan tulang punggung perekonomian Indonesia bukan hanya sekedar sistem yang ada dalam pemerintahan, karena bagaimana hukum dan sektor lainnya adalah satu kesatuan.

Nama : Farel Ananda
NPM : 2256031040
Kelas : Mandiri B


Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara

Ditetapkan-nya Ahok sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama oleh Bareskrim Polri membuat kita mengingat kembali tentang kehadiran Negara untuk melindungi segenap warga negaranya dalam tatanan hukum. Negara wajib memperlakukan dan melindungi siapapun terhadap kejaliman dan ketidakadilan yang menerpa warga negaranya. Namun dengan kasus Ahok yang merupakan tokoh pemerintah dan minoritas, apakah perlindungan warga negara ini dapat dijalani dengan tepat dan benar? Apakah ada perlakuan beda terhadap Ahok yang dikenal dengan tegas dan kemarahannya lalu minoritas?
Ini membuat kita kembali mempertanyakan penegakan hukum dan perlindungan negara ini, penegakan hukum di Indonesia sendiri sudah menjadi masalah sepertinya tidak akan kelar dalam waktu dekat, banyak sekali kelalaian dalam penegakan hukum dan pelaksanaanya, banyak sekali kita mendengar ratapan masyarakat yang tersakiti oleh hukum. Katanya penegakan hukum adalah usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, namun rasanya selama ini tidak dirasa seperti itu karena banyaknya ketidakadilan yang terjadi pada sistem hukum di Indonesia.
Masalah hukum ini adalah masalah yang sangat menarik di dalam pemerintahan Presiden Jokowi antara kebijakan-kebijakan dan faktor-faktor yang menjadi unsur didalamnya, Presiden Jokowi terlihat ingin sangat adil dalam masalah-masalah penegakan hukum ini antara masyarakat dan penegak hukum sendiri. Tidak bisa dihindari bahwa inti masalah dari ini adalah kualitas manusia yang menjalankan hukum itu sendiri (penegak hukum) banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekruitmen yang tidak transparan dan lain sebagainya.
Reformasi hukum yang didambakan selama ini oleh masyarakat Indonesia belum bisa terjadi dan masih menjadi usaha bertahun-tahun yang belum tahu hasilnya kemana, Dilain pihak proses penegakan hukum yang kian dipertanyakan oleh pencari keadilan menjadi salah satu permasalahan yang harus dibenahi oleh Pemerintah. Kewibawaan Negara dimata rakyat belum mendapat harkat dan martabatnya.