Nama : Syifa Rahmadinny
NPM : 2216031049
Kelas : Reguler A
NPM : 2216031049
Kelas : Reguler A
Posts made by Syifa Rahmadinny
Nama : Syifa Rahmadinny
NPM : 2216031049
Kelas : Reguler A
NPM : 2216031049
Kelas : Reguler A
Nama : Syifa Rahmadinny
NPM : 2216031049
Kelas : Reguler A
NPM : 2216031049
Kelas : Reguler A
Nama : Syifa Rahmadinny
NPM : 2216031049
Kelas : Reguler A
Hasil Analisis Jurnal
Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial
Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia melalui Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani
Pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya bertujuan menjadikan warga negara yang cerdas dan baik serta mampu mendukung keberlangsungan bangsa dan negara. Upaya mewarganegarakan individu atau orang orang yang hidup dalam suatu negara menjadi tugas dan tanggung jawab pokok yang diemban oleh Negara. Hal ini sejalan dengan konsep warganegara yang baik (smart and good citizenship) untuk dapat diterapkan dalam berbagai negara. Pendidikan Kewarganegaraan tidak lepas dari realitas bangsa Indonesia saat ini yang masih awam tentang demokrasi. Lebih dari sekedar pendidikan kewarganegaraan yang umumnya dikenal sebagai Pendidikan Demokrasi, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki dimensi dan orientasi pemberdayaan warga negara melalui keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam praktik berdemokrasi langsung sepanjang perkuliahan. Sebagai negara yang masih minim pengalaman berdemokrasinya, Indonesia masih membutuhkan percobaan-percobaan dan “jatuh bangun” dalam berdemokrasi. Kesabaran semua pihak untuk melewati proses demokrasi akan sangat menentukan kematangan demokrasi Indonesia di masa yang akan datang.
Wacana HAM di Indonesia telah berlangsung seiring dengan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Secara garis besar perkembangan pemikiran HAM di Indonesia dapat dibagi ke dalam dua periode yaitu periode sebelum dan sesudah kemerdekaan. Pemikiran HAM dalam periode sebelum kemerdekaan dapat dilihat dalam sejarah kemunculan organisasi pergerakan nasional. Pemikiran HAM pada periode awal pasca kemerdekaan masih menekankan pada wacana hak untuk merdeka, hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik yang didirikan serta hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen.
Upaya mewujudkan masyarakat madani dilakukan dalam ranah organisasi non pemerintah atau Non Governmental Organization (NGO). Selain itu, mahasiswa juga merupakan salah satu komponen strategis bangsa Indonesia dalam pengembangan demokrasi dan masyarakat madani. Peran strategis mahasiswa dalam proses perjuangan reformasi menumbangkan rezim otoriter seharusnya dapat ditindaklanjuti dengan keterlibatan mahasiswa dalam proses demokratisasi bangsa dan pengembangan masyarakat madani di Indonesia.
Pendidikan Kewarganegaraan yang humanis-partisipatoris diharapkan mampu menjadi laboratorium bagi penyemaian prinsip- prinsip demokrasi yang terintegrasikan dengan nilai-nilai keindonesiaan yang bersumber dari Pancasila sebagai dasar filosofis bangsa yang diharapkan dapat menjadi unsur utama pembentukan karakter nasional Indonesia.
NPM : 2216031049
Kelas : Reguler A
Hasil Analisis Jurnal
Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial
Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia melalui Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani
Pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya bertujuan menjadikan warga negara yang cerdas dan baik serta mampu mendukung keberlangsungan bangsa dan negara. Upaya mewarganegarakan individu atau orang orang yang hidup dalam suatu negara menjadi tugas dan tanggung jawab pokok yang diemban oleh Negara. Hal ini sejalan dengan konsep warganegara yang baik (smart and good citizenship) untuk dapat diterapkan dalam berbagai negara. Pendidikan Kewarganegaraan tidak lepas dari realitas bangsa Indonesia saat ini yang masih awam tentang demokrasi. Lebih dari sekedar pendidikan kewarganegaraan yang umumnya dikenal sebagai Pendidikan Demokrasi, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki dimensi dan orientasi pemberdayaan warga negara melalui keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam praktik berdemokrasi langsung sepanjang perkuliahan. Sebagai negara yang masih minim pengalaman berdemokrasinya, Indonesia masih membutuhkan percobaan-percobaan dan “jatuh bangun” dalam berdemokrasi. Kesabaran semua pihak untuk melewati proses demokrasi akan sangat menentukan kematangan demokrasi Indonesia di masa yang akan datang.
Wacana HAM di Indonesia telah berlangsung seiring dengan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Secara garis besar perkembangan pemikiran HAM di Indonesia dapat dibagi ke dalam dua periode yaitu periode sebelum dan sesudah kemerdekaan. Pemikiran HAM dalam periode sebelum kemerdekaan dapat dilihat dalam sejarah kemunculan organisasi pergerakan nasional. Pemikiran HAM pada periode awal pasca kemerdekaan masih menekankan pada wacana hak untuk merdeka, hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik yang didirikan serta hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen.
Upaya mewujudkan masyarakat madani dilakukan dalam ranah organisasi non pemerintah atau Non Governmental Organization (NGO). Selain itu, mahasiswa juga merupakan salah satu komponen strategis bangsa Indonesia dalam pengembangan demokrasi dan masyarakat madani. Peran strategis mahasiswa dalam proses perjuangan reformasi menumbangkan rezim otoriter seharusnya dapat ditindaklanjuti dengan keterlibatan mahasiswa dalam proses demokratisasi bangsa dan pengembangan masyarakat madani di Indonesia.
Pendidikan Kewarganegaraan yang humanis-partisipatoris diharapkan mampu menjadi laboratorium bagi penyemaian prinsip- prinsip demokrasi yang terintegrasikan dengan nilai-nilai keindonesiaan yang bersumber dari Pancasila sebagai dasar filosofis bangsa yang diharapkan dapat menjadi unsur utama pembentukan karakter nasional Indonesia.
Nama : Syifa Rahmadinny
NPM : 2216031049
Kelas : Reguler A
Hasil Analisis Video
HAKIKAT DAN PENTINGNYA PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI
Dengan mempelajari pendidikan kewarganegaraan, kita diharapkan memiliki cinta, setia, berani berkorban membela bangsa dan negara, dan melatih kita untuk berfikir kritis, analitis, demokratis, berdasarkan pancasila.
Landasan Ideal Pendidikan Kewarganegaraan adalah Pancasila
Landasan Hukum Pendidikan Kewarganegaraan yaitu,
1. Pembukaan UUD 1945
2. Batang tubuh UUD 1945
3. UU Nomor 20 Tahun 1982
4. UU Nomor 20 Tahun 2003
5. SK Dirjen DIKTI Nomor 43 Tahun 2006
- Sumber historis, Pendidikan Kewarganegaraan sudah dimulai sebelum indonesia merdeka.
- Sumber sosiologis, sebagai warga negara Indonesia, kita perlu memahami Pendidikan Kewarganegaraan sebagai alat untuk mempertahankan eksistensi bangsa Indonesia.
- Sumber politik, dimuatnya dokumen dokumen kurikulum pendidikan kewarganegaraan tahun 1957, 1962,1968, dan 2013.
Dinamika, Esensi, dan Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan
Pendidikan Kewarganegaraan sangat diperlukan sebagai upaya warga negara agar mampu memanfaatkan pengaruh positif perkembangan iptek untuk membangun negara-bangsa. masa depan PKN sangat ditentukan oleh eksistensi konstitusi negara dan bangsa Indonesia.
NPM : 2216031049
Kelas : Reguler A
Hasil Analisis Video
HAKIKAT DAN PENTINGNYA PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI
Dengan mempelajari pendidikan kewarganegaraan, kita diharapkan memiliki cinta, setia, berani berkorban membela bangsa dan negara, dan melatih kita untuk berfikir kritis, analitis, demokratis, berdasarkan pancasila.
Landasan Ideal Pendidikan Kewarganegaraan adalah Pancasila
Landasan Hukum Pendidikan Kewarganegaraan yaitu,
1. Pembukaan UUD 1945
2. Batang tubuh UUD 1945
3. UU Nomor 20 Tahun 1982
4. UU Nomor 20 Tahun 2003
5. SK Dirjen DIKTI Nomor 43 Tahun 2006
- Sumber historis, Pendidikan Kewarganegaraan sudah dimulai sebelum indonesia merdeka.
- Sumber sosiologis, sebagai warga negara Indonesia, kita perlu memahami Pendidikan Kewarganegaraan sebagai alat untuk mempertahankan eksistensi bangsa Indonesia.
- Sumber politik, dimuatnya dokumen dokumen kurikulum pendidikan kewarganegaraan tahun 1957, 1962,1968, dan 2013.
Dinamika, Esensi, dan Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan
Pendidikan Kewarganegaraan sangat diperlukan sebagai upaya warga negara agar mampu memanfaatkan pengaruh positif perkembangan iptek untuk membangun negara-bangsa. masa depan PKN sangat ditentukan oleh eksistensi konstitusi negara dan bangsa Indonesia.