Nama : M. Raffy Andriawan
NPM : 2215061060
Kelas : PSTI D

Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia melalui Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani

Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk membangun karakter (Character Building) bangsa Indonesia yang antara lain:
a) membentuk kecakapan partisipatif warga negara yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
b) menjadikan warga negara Indonesia yang cerdas, aktif, kritis dan demokratis, namun tetap memiliki komitmen menjaga persatuan dan integritas bangsa;
c) mengembangkan kultur demokrasi yang berkeadaban yaitu kebebasan, persamaan, toleransi dan tanggungjawab.
Dengan demikian, setelah mahasiswa mengikuti Pendidikan Kewarganegaraan dengan baik dan benar diharapkan mereka akan menjadi warga negara Indonesia yang memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan di tengah masyarakat melakukan transfer of learning (proses pembelajaran), transfer of values (proses pengejawantahan nilai-nilai) dan transfer of principles (proses pengalihan prinsip-prinsip) demokrasi, HAM dan masyarakat madani dalam kehidupan nyata

Di dalam HAM terdapat empat prinsip dasar HAM yaitu; 1)kebebasan, 2) kemerdekaan, 3) persamaan dan 4) keadilan. Kebebasan merupakan penghormatan yang diciptakan oleh Sang Pencipta kepada martabat manusia selaku ciptaan-Nya dimana manusia diberi kebebasan oleh Tuhan untuk berkuasa. Kemerdekaan memiliki arti bahwa manusia teah diberikan kebebasan oleh Sang Pencipta oleh karena itu manusia harus dibiarkan meredeka dalam arti tidak boleh dijajah, dibelenggu atau dipasung dalam bentuk apapun. Persamaan memiliki arti bahwa setiap manusia berasal dari produk yang sama sebagai ciptaan Tuhan maka manusia sebagai sesama ciptaan Tuhan tidak boleh membedakan manusia yang satu dengan lainnya. Atas dasar ini maka dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan bahwa setiap manusia berkedudukan sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Prinsip dasar keadilan menunjukkan adanya persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan sebagai ciri utama negara hukum dan negara demokrasi. Tujuan utama dari negara hukum dan negara demokrasi adalah menjamin adanya keadilan dan untuk menegakkan keadilan.

Masyarakat yang sangat didambakan saat ini adalah masyarakat yang beradab (masyarakat madani), yaitu masyarakat yang memiliki rasa kebersamaan, swadaya, mandiri, dan memiliki moral baik, menerima dan menghormati pluralisme yang ada di masyarakat. Pemerintah dengan pembentukan masyarakat madani, akan terwujud bangsa mandiri, damai tanpa ada pembedaan golongan.

Indonesia merupakan bangsa yang memiliki dasar negara Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya baik untuk diamalkan, akan tetapi banyak penyimpangan dalam hal pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan, Pancasila hanya digunakan sebagai hafalan saja tanpa memperhatikan pengamalannya. Pancasila hanya digunakan sebagai formalitas belaka. kebaikan-kebaikan yang ada di Pancasila berperan dalam pembentukan masyarakat beradab sebagai sarana mengontrol tingkah laku karena nilai yang terkandung sesuai dengan masyarakat madani. Kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah untuk mewujudkan masyarakat madani di Indonesia dapat terwujud dengan keteladanan dan saling mengingatkan dengan kebenaran dan kesabaran.

Nama : M. Raffy Andriawan
NPM : 2215061060
Kelas : PSTI D

Hakekat dan Pentingnya PKN

Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan
Kata kewarganegaraan diambil dari kata Warganegara yang artinya anggota dari suatu negara. Tujuan Pendidikan kewarganegaraan dalam perguruan tinggi adalah sebagai usaha sadar menyiapkan peserta didik agar cinta, setia, berani berkorban membela bangsa negara. Selain itu juga untuk melatih peserta didik berfikir kritis, analitis, demokratis, berdasarkan nilai Pancasila.
Landasan ideal dan landasan hukum pendidikan kewarganegaraan
Landasan idealnya yaitu: Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai pandangan hidup, dan Pancasila sebagai ideologi negara. Landasan hukumnya yaitu: Pembuatan UUD 1945, Batang Tubuh UUD 1945, UU No. 20 Tahun 1945, UU No. 20 Tahun 2003, SK Dirjen DIKTI No. 43 Tahun 2006

Sumber Historis, Sosiologis, dan Politik Pkn
Sumber Historis PKn sudah dimulai sebelum Indonesia merdeka, Sumber Sosiologis masyarakat memerlukan PKn ini untuk menjaga, memelihara, dan mempertahankan eksistensi negara. Sumber Politik yaitu dibuatnya kurikulum PKn sejak tahun 1957 sampai 2013.

Dinamika, Esensi, dan Urgensi PKn
PKn perlu mendorong warga negara agar mampu memanfaatkan pengaruh positif perkembangan iptek untuk membangun negara-bangsa. Masa depan PKn sangat ditentukan oleh eksistensi konstitusi negara dan bangsa Indonesia.

NAMA : M Raffy Andriawan
NPM : 2215061060
KELAS : PSTI D

NAMA : M. Raffy Andriawan
NPM : 2215061060

Analisis Soal 2
A. Bagaimanakah peran Pancasila sebagai paradigma ilmu bagi disiplin ilmu anda masing-masing dengan merinci setiap sila ke dalam kebijakan ilmu dan landasan etika bagi pengembangan ilmu yang anda pelajari dan bagaimana prosesnya di tengah persaingan global seperti sekarang ini?
Pancasila sebagai paradigma ilmu, melalui sila-silanya. Ketuhanan YME Sila Pertama ini menyiratkan adanya konsep tentang keberadaan Tuhan YME yang terus menjalin hubungan dan kesatuan dengan manusia dan alam semesta beserta isinya. Ilmu berparadigma Pancasila bersifat teistik. Kemanusiaan yang adil dan beradab Sila Kedua ini dengan jelas menyiratkan adanya konsep tentang manusia yang utuh. Dalam keutuhannya, ada rohani dan ada jasmani. Sebagai kesatuan rohaniah, keberadaan hati nurani (qalbu) tidak kalah penting daripada akal. Ilmu berparadigma Pancasila mengakui dan menghargai keberadaan akal (rasio). Persatuan Indonesia Keharusan menempatkan Sila Pertama dan sila Kedua sebagai jiwa Persatuan Indonesia, menunjukkan adanya keterpaduan antara karakter ilmu dengan faham kebangsaan Indonesia, sekaligus penolakan terhadap faham etnisisma dan etnosentrisma. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan Sila ini menyiratkan adanya konsep bahwa rakyat atau wakil-wakil rakyat dalam menjalankan kekuasaannya harus dipimpin oleh kebijaksanaan, dengan penuh rasa tanggungjawab, baik secara vertikal kepada Tuhan YME maupun secara horizontal kepada seluruh rakyat Indonesia, dan tidak sekali-kali atas dasar kekuatan maupun legalitas formal. Semakin dekat manusia dengan sumber kebenaran absolut yaitu Tuhan YME, maka dia akan semakin bijaksana. Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia Keadilan itu bukan keadilan formal, suatu keadilan yang lahir karena perundang-undangan, melainkan keadilan yang bertumpu pada habitat sosialnya, yaitu masyarakat Indonesia, yang berkarakter komunalistik-religius. Ilmu berparadigma Pancasila mendorong perburuan keadilan sosial, sekaligus menolak dominasi positivisme.




B. Bagaimanakah harapanmu mengenai model pemimpin, warganegara dan ilmuwan yang Pancasilais di Indonesia sekarang dan di masa mendatang?
Harapan saya mengenai model pemimpin, warganegara dan ilmuwan yang Pancasilais di Indonesia sekarang dan di masa mendatang adalah bahwa pemimpin, warganegara, dan ilmuwa yang Pancasialis harus memahami keberadaan Pancasila sebagai paradigma ilmu sekaligus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan IPTEK di masa mendatang akan semakin pesat dan diharapkan dapat menyaring dan menelaah dampak perkembangan IPTEK sehingga dapat meminimalisirkan dampak negatif.