Nama : Muhammad Irsyad A
NPM : 2215061050
Kelas : PSTI-B
NPM : 2215061050
Kelas : PSTI-B
གནས་བསྐྱོད་བཟོ་མི་ Muhammad Irsyad Alghiffari
Nama : Muhammad Irsyad Alghiffari
NPM. : 2215061050
Kelas : PSTI-B
NPM. : 2215061050
Kelas : PSTI-B
Nama : Muhammad Irsyad Alghiffari
NPM : 2215061050
Kelas : PSTI-B
1.Tindakan yang diambil oleh Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, untuk melarang anak-anak terlibat dalam aksi demonstrasi menolak Omnibus Law adalah tindakan yang bijak dan bertanggung jawab. Hal ini dilakukan agar anak-anak tidak terlibat dalam aktivitas yang bisa membahayakan keselamatan mereka, serta untuk mencegah eksploitasi anak yang tidak pantas.
2.Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan dalam menyampaikan aspirasi atau pendapat di depan umum, antara lain:
a.Mempersiapkan diri secara matang dan bertanggung jawab: Sebelum menyampaikan aspirasi atau pendapat di depan umum, sebaiknya persiapkan diri dengan matang.
b.Menjaga etika dan tata cara yang baik: Dalam menyampaikan aspirasi atau pendapat di depan umum, kita harus menjaga etika dan tata cara yang baik. Hal ini meliputi menghindari penggunaan kata-kata kasar atau mengancam, menjaga sopan santun dan tidak mengganggu ketertiban umum, serta tidak merusak atau merusak fasilitas publik.
c.Berkomunikasi dengan baik dengan pihak berwenang: Jika terjadi masalah atau kesulitan dalam menyampaikan aspirasi atau pendapat di depan umum, sebaiknya berkomunikasi dengan baik dengan pihak berwenang, seperti aparat keamanan atau pemerintah setempat. Hal ini bertujuan untuk mencari solusi yang baik bagi semua pihak.
d.Membuat perencanaan yang matang: Sebelum melakukan aksi atau demonstrasi, sebaiknya membuat perencanaan yang matang, seperti mengajukan izin kepada pihak berwenang, menentukan lokasi dan waktu yang tepat, serta menyiapkan alat-alat komunikasi dan pengamanan diri jika diperlukan.
3. Kewajiban dasar manusia adalah tanggung jawab moral dan etis yang harus dilakukan oleh setiap individu sebagai bagian dari masyarakat yang lebih besar. Kewajiban dasar manusia mencakup:
a.Kewajiban untuk menjaga keamanan dan ketertiban
b.Kewajiban untuk membantu orang lain
c.Kewajiban untuk menghargai hak orang lain
d. Kewajiban untuk merawat lingkungan
NPM : 2215061050
Kelas : PSTI-B
1.Tindakan yang diambil oleh Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, untuk melarang anak-anak terlibat dalam aksi demonstrasi menolak Omnibus Law adalah tindakan yang bijak dan bertanggung jawab. Hal ini dilakukan agar anak-anak tidak terlibat dalam aktivitas yang bisa membahayakan keselamatan mereka, serta untuk mencegah eksploitasi anak yang tidak pantas.
2.Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan dalam menyampaikan aspirasi atau pendapat di depan umum, antara lain:
a.Mempersiapkan diri secara matang dan bertanggung jawab: Sebelum menyampaikan aspirasi atau pendapat di depan umum, sebaiknya persiapkan diri dengan matang.
b.Menjaga etika dan tata cara yang baik: Dalam menyampaikan aspirasi atau pendapat di depan umum, kita harus menjaga etika dan tata cara yang baik. Hal ini meliputi menghindari penggunaan kata-kata kasar atau mengancam, menjaga sopan santun dan tidak mengganggu ketertiban umum, serta tidak merusak atau merusak fasilitas publik.
c.Berkomunikasi dengan baik dengan pihak berwenang: Jika terjadi masalah atau kesulitan dalam menyampaikan aspirasi atau pendapat di depan umum, sebaiknya berkomunikasi dengan baik dengan pihak berwenang, seperti aparat keamanan atau pemerintah setempat. Hal ini bertujuan untuk mencari solusi yang baik bagi semua pihak.
d.Membuat perencanaan yang matang: Sebelum melakukan aksi atau demonstrasi, sebaiknya membuat perencanaan yang matang, seperti mengajukan izin kepada pihak berwenang, menentukan lokasi dan waktu yang tepat, serta menyiapkan alat-alat komunikasi dan pengamanan diri jika diperlukan.
3. Kewajiban dasar manusia adalah tanggung jawab moral dan etis yang harus dilakukan oleh setiap individu sebagai bagian dari masyarakat yang lebih besar. Kewajiban dasar manusia mencakup:
a.Kewajiban untuk menjaga keamanan dan ketertiban
b.Kewajiban untuk membantu orang lain
c.Kewajiban untuk menghargai hak orang lain
d. Kewajiban untuk merawat lingkungan
Nama : Muhammad Irsyad Alghiffari
NPM : 2215061050
Kelas : PSTI - B
Analisis Soal
1. Hal positif yang saya dapat dari artikel diatas adalah, pentingnya menjunjung tinggi hak dari setiap individu. Tetapi untuk mendapatkan hak diri masing masing, kita perlu memerhatikan keadaan disekitar kita. Pada artikel tersebut terjadi pelanggaran ham yang dilakukan saat pemerintah melakukan program Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pemerintah harus dapat menemukan cara yang dapat menjalankan program dengan efektif tetapi tetap tidak melanggar hak hak masyarakat
2. Jika suatu negara tidak memiliki konstitusi, maka negara tersebut mungkin tidak memiliki kerangka hukum yang jelas untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum, ketidakadilan, dan konflik antara masyarakat, pemerintah, dan institusi negara lainnya.
3. Sebagai warganegara, saya meyakini bahwa konsep bernegara kita dalam menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan sangat penting untuk membangun negara yang kuat dan stabil. Persatuan dan kesatuan adalah nilai-nilai dasar yang harus dipegang teguh oleh semua warga negara, tanpa memandang suku, agama, ras, dan golongan.
4. Sebagai warganegara, saya meyakini bahwa konsep bernegara kita dalam menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan sangat penting untuk membangun negara yang kuat dan stabil. Persatuan dan kesatuan adalah nilai-nilai dasar yang harus dipegang teguh oleh semua warga negara, tanpa memandang suku, agama, ras, dan golongan.
5. Saat ini, ada beberapa tantangan kehidupan bernegara yang perlu diantisipasi, di antaranya:
1. Ketimpangan ekonomi: Meskipun Indonesia telah mengalami kemajuan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir, masih ada ketimpangan yang signifikan dalam hal distribusi kekayaan dan kesempatan. Hal ini dapat menjadi pemicu ketidakpuasan dan konflik sosial di masa depan.
2. Pandemi COVID-19: Pandemi ini telah mengubah berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal kesehatan, ekonomi, dan pendidikan. Ketimpangan ekonomi: Meskipun Indonesia telah mengalami kemajuan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir, masih ada ketimpangan yang signifikan dalam hal distribusi kekayaan dan kesempatan. Hal ini dapat menjadi pemicu ketidakpuasan dan konflik sosial di masa depan.
3. Konflik antar agama dan kelompok: Masih terdapat konflik sosial yang terkait dengan perbedaan agama dan kelompok di Indonesia. Hal ini dapat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa.
NPM : 2215061050
Kelas : PSTI - B
Analisis Soal
1. Hal positif yang saya dapat dari artikel diatas adalah, pentingnya menjunjung tinggi hak dari setiap individu. Tetapi untuk mendapatkan hak diri masing masing, kita perlu memerhatikan keadaan disekitar kita. Pada artikel tersebut terjadi pelanggaran ham yang dilakukan saat pemerintah melakukan program Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pemerintah harus dapat menemukan cara yang dapat menjalankan program dengan efektif tetapi tetap tidak melanggar hak hak masyarakat
2. Jika suatu negara tidak memiliki konstitusi, maka negara tersebut mungkin tidak memiliki kerangka hukum yang jelas untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum, ketidakadilan, dan konflik antara masyarakat, pemerintah, dan institusi negara lainnya.
3. Sebagai warganegara, saya meyakini bahwa konsep bernegara kita dalam menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan sangat penting untuk membangun negara yang kuat dan stabil. Persatuan dan kesatuan adalah nilai-nilai dasar yang harus dipegang teguh oleh semua warga negara, tanpa memandang suku, agama, ras, dan golongan.
4. Sebagai warganegara, saya meyakini bahwa konsep bernegara kita dalam menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan sangat penting untuk membangun negara yang kuat dan stabil. Persatuan dan kesatuan adalah nilai-nilai dasar yang harus dipegang teguh oleh semua warga negara, tanpa memandang suku, agama, ras, dan golongan.
5. Saat ini, ada beberapa tantangan kehidupan bernegara yang perlu diantisipasi, di antaranya:
1. Ketimpangan ekonomi: Meskipun Indonesia telah mengalami kemajuan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir, masih ada ketimpangan yang signifikan dalam hal distribusi kekayaan dan kesempatan. Hal ini dapat menjadi pemicu ketidakpuasan dan konflik sosial di masa depan.
2. Pandemi COVID-19: Pandemi ini telah mengubah berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal kesehatan, ekonomi, dan pendidikan. Ketimpangan ekonomi: Meskipun Indonesia telah mengalami kemajuan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir, masih ada ketimpangan yang signifikan dalam hal distribusi kekayaan dan kesempatan. Hal ini dapat menjadi pemicu ketidakpuasan dan konflik sosial di masa depan.
3. Konflik antar agama dan kelompok: Masih terdapat konflik sosial yang terkait dengan perbedaan agama dan kelompok di Indonesia. Hal ini dapat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa.
Nama : Muhammad Irsyad Al-Ghiffari
NPM : 2215061050
Kelas : PSTI - B
Analisis video Perkembangan Konstitusi yang Berlaku di Indonesia.
konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia telah berubah sebanyak 4 kali, yaitu :
1. Periode pertama berlaku UUD 1945
2. periode kedua berlaku Konstitusi RIS 1949
3. periode ketiga berlaku UUDS 1950
4. Periode keempat berlaku kembali UUD 1945 beserta Penjelasannya.
m,enurut saya , konstitusi Indonesia yang ada saat ini memberikan landasan yang kuat untuk menjalankan pemerintahan yang demokratis, memajukan kesejahteraan rakyat, dan menjaga stabilitas keamanan dan perdamaian di dalam negeri.
NPM : 2215061050
Kelas : PSTI - B
Analisis video Perkembangan Konstitusi yang Berlaku di Indonesia.
konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia telah berubah sebanyak 4 kali, yaitu :
1. Periode pertama berlaku UUD 1945
2. periode kedua berlaku Konstitusi RIS 1949
3. periode ketiga berlaku UUDS 1950
4. Periode keempat berlaku kembali UUD 1945 beserta Penjelasannya.
m,enurut saya , konstitusi Indonesia yang ada saat ini memberikan landasan yang kuat untuk menjalankan pemerintahan yang demokratis, memajukan kesejahteraan rakyat, dan menjaga stabilitas keamanan dan perdamaian di dalam negeri.