NAMA ; Haria Ramadhani
NPM : 2215061126
KELAS : PSTI B
PRODI : Teknik Informatika
NPM : 2215061126
KELAS : PSTI B
PRODI : Teknik Informatika
Posts made by Haria Ramadhani
Nama : Haria Ramadhani
NPM : 2215061126
Kelas : PSTI B
Prodi : Teknik Informatika
Supremasi Hukum 2
Lembaga hukum adalah suatu lembaga yang mempunyai kekuatan hukum dan bertugas menegakkan keadilan hukum di pengadilan. Ada banyak lembaga penegak hukum. Harus ditekankan kembali bahwa kepatuhan terhadap hukum berarti objektivitas dan ketidaktepatan. Semua kelompok orang sama di depan hukum. Hukum dipercaya sebagai lembaga untuk mengatur dan menata negara serta masyarakat. Hukum dibuat sudah seperti hukum modern yang ada pada sekarang. Kehidupan modern membutuhkan struktur hukum baru sesuai dengan kemajuan sekarang ini. Hukum modern menjadi pranata sosial yang penting di tengah-tengah kehidupan modern yang semakin kompleks ini. Sesuai pada UUD NRI 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum untuk terciptanya ilmu dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara diperlukannya negara hukum yang berbasis tersebut agar terciptanya negara yang mampu membahagiakan rakyatnya.
Sejak masa reformasi 1998 membuka penyelenggara baru dalam hukum yakni slogan Demokratis (transisi ke rezim politik yang lebih demokratis) dan Desentralisasi (penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi). Yang dapat membuka koridor-koridor baru yang bertujuan tidak membiarkan jalannya hukum terlepas dari kontrol masyarakat. Terbentuklah Lembaga Swadaya Masyarakat seperti ICW, Police Watch, dan MAPPI.
NPM : 2215061126
Kelas : PSTI B
Prodi : Teknik Informatika
Supremasi Hukum 2
Lembaga hukum adalah suatu lembaga yang mempunyai kekuatan hukum dan bertugas menegakkan keadilan hukum di pengadilan. Ada banyak lembaga penegak hukum. Harus ditekankan kembali bahwa kepatuhan terhadap hukum berarti objektivitas dan ketidaktepatan. Semua kelompok orang sama di depan hukum. Hukum dipercaya sebagai lembaga untuk mengatur dan menata negara serta masyarakat. Hukum dibuat sudah seperti hukum modern yang ada pada sekarang. Kehidupan modern membutuhkan struktur hukum baru sesuai dengan kemajuan sekarang ini. Hukum modern menjadi pranata sosial yang penting di tengah-tengah kehidupan modern yang semakin kompleks ini. Sesuai pada UUD NRI 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum untuk terciptanya ilmu dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara diperlukannya negara hukum yang berbasis tersebut agar terciptanya negara yang mampu membahagiakan rakyatnya.
Sejak masa reformasi 1998 membuka penyelenggara baru dalam hukum yakni slogan Demokratis (transisi ke rezim politik yang lebih demokratis) dan Desentralisasi (penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi). Yang dapat membuka koridor-koridor baru yang bertujuan tidak membiarkan jalannya hukum terlepas dari kontrol masyarakat. Terbentuklah Lembaga Swadaya Masyarakat seperti ICW, Police Watch, dan MAPPI.
Nama : Haria Ramadhani
NPM : 2215061126
Kelas : PSTI B
Prodi : Teknik Informatika
PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN NEGARA
Penegakan hukum adalah usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan negara baik dalam bentuk undang-undang, sampai pada para penegak hukum antara lain polisi, hakim, jaksa, serta pengacara. Masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang termasuk Indonesia bukanlah pada sistem hukum melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegak hukum). Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekruitmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Persamaan dimata hukum nyatanya tidak berjalan dengan efektif.
Masalah penegakan hukum di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius dan terus menjadi perhatian pemerintah Jokowi saat ini, berbagai kebijakan pada bidang hukum menjadi prioritas utama dalam rangka penegakan hukum.Presiden Jokowi dalam beberapa kesempatan melalui media cetak dan elektronik terus menyampaikan “ Tidak akan mencampuri dan mengintervensi Persoalan Hukum yang sedang ditangani oleh Lembaga Kepolisian dan Lembaga Hukum lainnya”. Dilain pihak Presiden terus membentuk lembaga –lembaga Hukum dalam rangka memangkas pungutan liar pada area-area pelayanan publik. Hal ini menunjukan Presiden serius dengan proses penegakan hukum, sebagai bagian dari good governance.
Karakter masyarakat terutama Aparat penegak hukum dan aparat pada jajaran birokrasi yang tidak amanah serta tidak jujur dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan negara bahkan ketidakpuasan terhadap pendapatan menjadi penyebab utama tingginya KKN serta persoalan hukum lainnya. Dilain pihak proses penegakan hukum yang kian dipertanyakan oleh pencari keadilan menjadi salah satu permasalahan yang harus dibenahi oleh Pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar kewibawaan Negara dimata rakyat menadapat harkat dan martabatnya. Bahwa Negara menjamin dan melindungi seluruh warga negara.
NPM : 2215061126
Kelas : PSTI B
Prodi : Teknik Informatika
PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN NEGARA
Penegakan hukum adalah usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan negara baik dalam bentuk undang-undang, sampai pada para penegak hukum antara lain polisi, hakim, jaksa, serta pengacara. Masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang termasuk Indonesia bukanlah pada sistem hukum melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegak hukum). Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekruitmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Persamaan dimata hukum nyatanya tidak berjalan dengan efektif.
Masalah penegakan hukum di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius dan terus menjadi perhatian pemerintah Jokowi saat ini, berbagai kebijakan pada bidang hukum menjadi prioritas utama dalam rangka penegakan hukum.Presiden Jokowi dalam beberapa kesempatan melalui media cetak dan elektronik terus menyampaikan “ Tidak akan mencampuri dan mengintervensi Persoalan Hukum yang sedang ditangani oleh Lembaga Kepolisian dan Lembaga Hukum lainnya”. Dilain pihak Presiden terus membentuk lembaga –lembaga Hukum dalam rangka memangkas pungutan liar pada area-area pelayanan publik. Hal ini menunjukan Presiden serius dengan proses penegakan hukum, sebagai bagian dari good governance.
Karakter masyarakat terutama Aparat penegak hukum dan aparat pada jajaran birokrasi yang tidak amanah serta tidak jujur dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan negara bahkan ketidakpuasan terhadap pendapatan menjadi penyebab utama tingginya KKN serta persoalan hukum lainnya. Dilain pihak proses penegakan hukum yang kian dipertanyakan oleh pencari keadilan menjadi salah satu permasalahan yang harus dibenahi oleh Pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar kewibawaan Negara dimata rakyat menadapat harkat dan martabatnya. Bahwa Negara menjamin dan melindungi seluruh warga negara.
Nama : Haria Ramadhani
NPM : 2215061126
Kelas : PSTI B
Prodi : Teknik Informatika
Supremasi Hukum
Demokrasi dan demokratisasi yang merupakan momentum yang memuncak seiring dengan masa reformasi memberikan pekerjaan rumah yang besar kepada hukum. Tuntutan partisipasi dan kontrol oleh masyarakat terhadap semua badan dan institusi menjadi semakin menguat baik legislatif, eksekutif, dan yudikatif semua dihadapkan pada tantangan.
Semboyan Bhineka Tunggal Ika juga menuntut untuk diwujudkan dengan sebaik-baiknya. Di masa lalu, sentralisme yang otoriter telah menenggelamkan kebhinekaan tersebut. pluralisme dalam usaha untuk menyejahterakan rakyat pengangguran dan sebagainya berkaitan erat dengan pergerakan roda perekonomian hukum dalam berbagai bentuk pengaturan tak dapat diabaikan sama sekali. Hukum perlu diposisikan sebagai tulang punggung perekonomian bukan menjadi penghambat. Para investor akan terlebih dahulu menginginkan adanya pemaparan untuk dapat diandalkan, menjaga dan mengamankan investasi mereka.
NPM : 2215061126
Kelas : PSTI B
Prodi : Teknik Informatika
Supremasi Hukum
Demokrasi dan demokratisasi yang merupakan momentum yang memuncak seiring dengan masa reformasi memberikan pekerjaan rumah yang besar kepada hukum. Tuntutan partisipasi dan kontrol oleh masyarakat terhadap semua badan dan institusi menjadi semakin menguat baik legislatif, eksekutif, dan yudikatif semua dihadapkan pada tantangan.
Semboyan Bhineka Tunggal Ika juga menuntut untuk diwujudkan dengan sebaik-baiknya. Di masa lalu, sentralisme yang otoriter telah menenggelamkan kebhinekaan tersebut. pluralisme dalam usaha untuk menyejahterakan rakyat pengangguran dan sebagainya berkaitan erat dengan pergerakan roda perekonomian hukum dalam berbagai bentuk pengaturan tak dapat diabaikan sama sekali. Hukum perlu diposisikan sebagai tulang punggung perekonomian bukan menjadi penghambat. Para investor akan terlebih dahulu menginginkan adanya pemaparan untuk dapat diandalkan, menjaga dan mengamankan investasi mereka.
NAMA : Haria Ramadhani
NPM : 2215061126
KELAS : PSTI B
PRODI : TEKNIK INFORMATIKA
NPM : 2215061126
KELAS : PSTI B
PRODI : TEKNIK INFORMATIKA