གནས་བསྐྱོད་བཟོ་མི་ Dita ayu Cahaya apria

PSTI A dan B Tahun 2023 -> FORUM JAWABAN PRETEST

Dita ayu Cahaya apria གིས-
NAMA : Dita Ayu Cahaya Apria
NPM : 2215061014
KELAS : PSTI B
PRODI : S1 teknik informatika
Geopolitik merupakan ilmu penyelenggaraan negara yang dimana setiap kebijakannya dikaitkan dengan masala- msalah geografi wilayah atau tempat suatu bangsa.
Terdapat 6 macam teori politik
1. Teori Geopolitik Federich Ratzel
2. Teori Geopolitik Rudolf kjellen
3. Teori Geopolitik Karl Haushofer
4. Teori Geopolitik Halford Mackinder
5. Teori Geopolitik Alfred Thayer Mahan
6. Teori Geopolitik Gullio Douhet, William Mithcel, Saversky, dan JFC Fuller.

Konsep geopolitik indoseia
teori geopolitik bangsa indonesia menyatakan bahwa pancasia adalah ideologi nasional yang digunakan sebagai pertimbangan dasar dalam menentukan politik nasional ketika dihadapkan kepada kondisi dan kedudukan wilayah geografis indonesia.
Ir soekarno memperkenalkan teori geopolitik pada sidang BPUPKI 1. Dengan prinsip geopolitik indonesia yang tidak mementingkan hal wilayah, tetapi lebih kepada membangun kesatuan bangsa dalam satu wilayah.
Hakikat wawasan nusantara adalah kesatuan bangsann dan keutuhan wilayah indonesai.

Kehidupan bernegara dalam konsep NKRI,
konsep ini dicantumkan dalam 1 uud ayat 1
kesatuan wilayah indonesia mencakup
1. kesatuan politik
2. kesatuan hukum
3. kesatuan sosial budaya
4. kesatuan pertahanan dan keamana
kesimpulan dalam video diatas menurut saya
video tersebut dapat disimpulkan bawha negara indonesia adalah kesatuan yang berbentuk republik.

PSTI A dan B Tahun 2023 -> FORUM JAWABAN POST TEST

Dita ayu Cahaya apria གིས-
Nama : Dita Ayu Cahaya Apria
Npm : 2215061014
Kelas : PSTI B
Prodi : Teknik informatika


Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara


Perlindungan hukum merupakan tindakan untuk melindungi masyarakat dari kesewenang - wenangan penguasa yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mewujudkan ketentraman dan ketatatertiban umum. Penegakan dalam bahasa inggris dikenal dengan istilah enforcement. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1998:912),penegak adalah yang mendirikan,menegakkan. Ruang lingkup penegakkan hukum sebenarnya sangat luas sekali, karena mencakup hal-hal yang langsung dan tidak langsung terhadap orang yang terjun dalam bidang penegakkan hukum. Penegakkan hukum yang tidak hanya mencakup law enforcement,juga meliputi peace maintenance.

Josep Golstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi tiga bagian, yaitu:
1. Total enforcement
2. Full enforcement
3. Actual enforcement

Hukum adalah keseluruhan peraturanperaturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama: keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi (Sudikno,1999: 40).Penegakan hukum adalah usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan negara baik dalam bentuk undang-undang, sampai pada para penegak hukum antara lain polisi, hakim, jaksa, serta pengacara. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiable terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakkan hukum. Selain itu masyarakat sangat berkepentingan dalam pelaksanaaan atau penegakan hukum dengan seadil-adilnya.

PSTI A dan B Tahun 2023 -> FORUM JAWABAN PRETEST

Dita ayu Cahaya apria གིས-
Nama : Dita Ayu Cahaya Apria
Npm : 2215061014
Kelas : PSTI B
Prodi : Teknik Informatika


Supremasi Hukum Bagian 2

Hukum merupakan lembaga yang dipercaya untuk mengatur dan menata negara serta masyarakat. Hukum modern menjadi perantara sosial politik yang penting dan dicari ditengah tengah kehidupan yang modern yang semakin kompleks.Sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dimana terdapat pasal yang berbunyi,"Indonesia adalah negara hukum",ada kaitanya dengan keinginan untuk mengarahkan dukungan ilmu dan teknologi dalam kehidupan berbagsa dan bernegara. Indonesia perlu hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta negara hukum yang mampu menjadi rumah nyaman untuk membahagiakan rakyatnya. Hukum merupakan lembaga yang berfungsi untuk mengatur dan menata negara serta masyarakat.