NAMA : M.Niko Baihaqqi
NPM : 2215061134
KELAS : PSTI B
NPM : 2215061134
KELAS : PSTI B
Posts made by M.Niko Baihaqqi
Nama : M.Niko Baihaqqi
NPM : 2215061134
Kelas : PSTI B
Analisis Pretest
HAKEKAT PENTINGNYA PKN DI PERGURUAN TINGGI
I. Pengertian PKN
Istilah "Kewarganegaraan" berasal dari kata "warganegara" yang merujuk pada seseorang yang menjadi anggota dari suatu negara. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan upaya yang disadari untuk mempersiapkan siswa agar mencintai, setia, berani berkorban demi membela bangsa dan negara, serta melatih kemampuan berpikir kritis, analitis, dan demokratis berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
II. Landasaan ideal dan landasan hukum PKN
1. Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup, dan sebagai ideologi negara
2. Pembukkan UUD 1945
3. Batang Tubuh UUD 1945
4. UU Nomor 20 Tahun 1982 tentang pendidikan bela negara
5. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang mata kuliah pengembangan kepribadian
6. SK Dirjen DIKTI Nomor 42 Tahun 2006
III. Sumber Historis, Sosiologis & Politik PKN
- Sejarahnya telah ada sebelum Indonesia merdeka. Ketika kemerdekaan baru saja diproklamirkan, pendidikan Kewarganegaraan diterapkan terutama melalui tekanan sosial-budaya dan kepemimpinan para pemimpin negara.
- Aspek sosiologis menjadi penting karena merupakan cara untuk menjaga, memelihara, dan mempertahankan bangsa dan negara.
- Sumber politik juga menjadi penting dalam hal ini. Dokumen terkait kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan telah disusun dan digunakan sejak tahun 2007 hingga 2013.
NPM : 2215061134
Kelas : PSTI B
Analisis Pretest
HAKEKAT PENTINGNYA PKN DI PERGURUAN TINGGI
I. Pengertian PKN
Istilah "Kewarganegaraan" berasal dari kata "warganegara" yang merujuk pada seseorang yang menjadi anggota dari suatu negara. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan upaya yang disadari untuk mempersiapkan siswa agar mencintai, setia, berani berkorban demi membela bangsa dan negara, serta melatih kemampuan berpikir kritis, analitis, dan demokratis berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
II. Landasaan ideal dan landasan hukum PKN
1. Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup, dan sebagai ideologi negara
2. Pembukkan UUD 1945
3. Batang Tubuh UUD 1945
4. UU Nomor 20 Tahun 1982 tentang pendidikan bela negara
5. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang mata kuliah pengembangan kepribadian
6. SK Dirjen DIKTI Nomor 42 Tahun 2006
III. Sumber Historis, Sosiologis & Politik PKN
- Sejarahnya telah ada sebelum Indonesia merdeka. Ketika kemerdekaan baru saja diproklamirkan, pendidikan Kewarganegaraan diterapkan terutama melalui tekanan sosial-budaya dan kepemimpinan para pemimpin negara.
- Aspek sosiologis menjadi penting karena merupakan cara untuk menjaga, memelihara, dan mempertahankan bangsa dan negara.
- Sumber politik juga menjadi penting dalam hal ini. Dokumen terkait kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan telah disusun dan digunakan sejak tahun 2007 hingga 2013.
Nama : M.Niko Baihaqqi
NPM : 2215061134
Kelas : PSTI B
Analisis Jurnal Post Test
Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia melalui Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani
Dalam beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan membahas mengenai hubungan antar-manusia yang dapat menghasilkan masyarakat yang sadar akan pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Tujuan dari pendidikan kewarganegaraan adalah untuk membentuk karakter Bangsa Indonesia, memperluas budaya demokrasi, serta menciptakan warga negara Indonesia yang cerdas, aktif, kritis, dan demokratis. Menurut Robert Dahl, sistem demokrasi adalah suatu cara di mana masyarakat dapat menerapkan hak-hak dasar seperti kebebasan berekspresi, berkomunikasi, berkumpul, dan berorganisasi yang diperlukan untuk perdebatan politik dan kampanye pemilihan. Pemerintahan demokrasi juga diartikan sebagai pemerintahan yang berasal dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat.
Definisi HAM dapat ditemukan dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Menurut undang-undang tersebut, hak asasi manusia adalah sekelompok hak yang melekat pada sifat dasar manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, serta setiap individu, untuk memelihara martabat dan hak manusia (Pasal 1 ayat 1 UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia). Terdapat empat prinsip dasar HAM yang tercakup dalam hak asasi manusia, yakni kebebasan, kemerdekaan, persamaan, dan keadilan.
NPM : 2215061134
Kelas : PSTI B
Analisis Jurnal Post Test
Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia melalui Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani
Dalam beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan membahas mengenai hubungan antar-manusia yang dapat menghasilkan masyarakat yang sadar akan pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Tujuan dari pendidikan kewarganegaraan adalah untuk membentuk karakter Bangsa Indonesia, memperluas budaya demokrasi, serta menciptakan warga negara Indonesia yang cerdas, aktif, kritis, dan demokratis. Menurut Robert Dahl, sistem demokrasi adalah suatu cara di mana masyarakat dapat menerapkan hak-hak dasar seperti kebebasan berekspresi, berkomunikasi, berkumpul, dan berorganisasi yang diperlukan untuk perdebatan politik dan kampanye pemilihan. Pemerintahan demokrasi juga diartikan sebagai pemerintahan yang berasal dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat.
Definisi HAM dapat ditemukan dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Menurut undang-undang tersebut, hak asasi manusia adalah sekelompok hak yang melekat pada sifat dasar manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, serta setiap individu, untuk memelihara martabat dan hak manusia (Pasal 1 ayat 1 UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia). Terdapat empat prinsip dasar HAM yang tercakup dalam hak asasi manusia, yakni kebebasan, kemerdekaan, persamaan, dan keadilan.