Nama: M.Niko Baihaqqi
NPM: 2215061134
Kelas : PSTI B
Prodi : Teknik Informatika
NPM: 2215061134
Kelas : PSTI B
Prodi : Teknik Informatika
Posts made by M.Niko Baihaqqi
Nama: M.Niko Baihaqqi
NPM: 2215061134
Kelas : PSTI B
Prodi : Teknik Informatika
NPM: 2215061134
Kelas : PSTI B
Prodi : Teknik Informatika
Nama: M.Niko Baihaqqi
NPM: 2215061134
Kelas: PSTI B
Dalam Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi yang berjudul "PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN NEGARA”, terdapat analisis kritis terhadap kasus penistaan agama oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Dalam jurnal tersebut, disoroti kompleksitas dalam penegakan hukum yang melibatkan tokoh politik dan agama, di mana penegakan hukum tidak hanya mempertimbangkan kepentingan hukum, tetapi juga politik dan sosial. Menurut analisis yang dilakukan dalam jurnal tersebut, penegakan hukum yang adil dan transparan harus selalu dijaga dan diperkuat sebagai prasyarat untuk melindungi negara dan masyarakat dari tindakan-tindakan yang merusak kestabilan dan keamanan.
Dalam jurnal tersebut, ditekankan bahwa media dan masyarakat memiliki peran penting dalam memantau dan mengawasi penegakan hukum. Dalam kasus penistaan agama oleh Ahok, jurnal tersebut menekankan perlunya penegakan hukum yang adil dan transparan. Supremasi hukum yang berlandaskan pada dasar negara yang adil dan demokratis juga harus diperkuat agar negara dan masyarakat dilindungi dari tindakan-tindakan yang merusak kestabilan dan keamanan. Dari analisis yang dilakukan dalam jurnal tersebut, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan transparan, tanpa memandang latar belakang atau kedudukan seseorang dalam masyarakat, dan peran media
NPM: 2215061134
Kelas: PSTI B
Dalam Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi yang berjudul "PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN NEGARA”, terdapat analisis kritis terhadap kasus penistaan agama oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Dalam jurnal tersebut, disoroti kompleksitas dalam penegakan hukum yang melibatkan tokoh politik dan agama, di mana penegakan hukum tidak hanya mempertimbangkan kepentingan hukum, tetapi juga politik dan sosial. Menurut analisis yang dilakukan dalam jurnal tersebut, penegakan hukum yang adil dan transparan harus selalu dijaga dan diperkuat sebagai prasyarat untuk melindungi negara dan masyarakat dari tindakan-tindakan yang merusak kestabilan dan keamanan.
Dalam jurnal tersebut, ditekankan bahwa media dan masyarakat memiliki peran penting dalam memantau dan mengawasi penegakan hukum. Dalam kasus penistaan agama oleh Ahok, jurnal tersebut menekankan perlunya penegakan hukum yang adil dan transparan. Supremasi hukum yang berlandaskan pada dasar negara yang adil dan demokratis juga harus diperkuat agar negara dan masyarakat dilindungi dari tindakan-tindakan yang merusak kestabilan dan keamanan. Dari analisis yang dilakukan dalam jurnal tersebut, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan transparan, tanpa memandang latar belakang atau kedudukan seseorang dalam masyarakat, dan peran media
Nama: M.Niko Baihaqqi
NPM: 2215061134
Kelas: PSTI B
Hukum dianggap sebagai sebuah institusi yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengorganisir masyarakat dan negara. Meskipun hukum alam sudah digunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat sederhana selama berabad-abad, namun tidak cukup untuk mengatur masyarakat dan negara modern yang kompleks. Oleh karena itu, hukum modern dibuat secara sengaja untuk mengatur negara dan masyarakat yang lebih kompleks.
Prinsip supremasi hukum menunjukkan bahwa hukum harus menjadi kekuatan utama yang mengatur perilaku masyarakat, termasuk pemerintah dan pejabatnya. Dalam sistem yang didasarkan pada supremasi hukum, tidak ada individu atau kelompok yang dikecualikan dari hukum atau diberi izin untuk melanggar hukum.
Analisis menunjukkan bahwa supremasi hukum sangat penting untuk menciptakan negara yang stabil dan beradab. Prinsip ini memastikan bahwa hak-hak individu, kebebasan sipil, dan hak asasi manusia dilindungi. Hal ini juga memastikan bahwa pemerintah dan pejabatnya tidak dapat bertindak sesuka hati dan harus tunduk pada hukum yang sama dengan warga negara lainnya.
NPM: 2215061134
Kelas: PSTI B
Hukum dianggap sebagai sebuah institusi yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengorganisir masyarakat dan negara. Meskipun hukum alam sudah digunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat sederhana selama berabad-abad, namun tidak cukup untuk mengatur masyarakat dan negara modern yang kompleks. Oleh karena itu, hukum modern dibuat secara sengaja untuk mengatur negara dan masyarakat yang lebih kompleks.
Prinsip supremasi hukum menunjukkan bahwa hukum harus menjadi kekuatan utama yang mengatur perilaku masyarakat, termasuk pemerintah dan pejabatnya. Dalam sistem yang didasarkan pada supremasi hukum, tidak ada individu atau kelompok yang dikecualikan dari hukum atau diberi izin untuk melanggar hukum.
Analisis menunjukkan bahwa supremasi hukum sangat penting untuk menciptakan negara yang stabil dan beradab. Prinsip ini memastikan bahwa hak-hak individu, kebebasan sipil, dan hak asasi manusia dilindungi. Hal ini juga memastikan bahwa pemerintah dan pejabatnya tidak dapat bertindak sesuka hati dan harus tunduk pada hukum yang sama dengan warga negara lainnya.
Nama: M.Niko Baihaqqi
NPM: 2215061134
Kelas: PSTI B
Analisis Supremasi Hukum
Upaya untuk menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi dikenal sebagai supremasi hukum. Dengan menempatkan hukum pada tempat yang seharusnya, maka hukum dapat melindungi seluruh warga masyarakat tanpa campur tangan dari pihak manapun, bahkan termasuk dari pihak penyelenggara negara. Karena itu, supremasi hukum tidak hanya terkait dengan adanya aturan hukum yang ditetapkan, tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk menegakkan kaidah hukum. Oleh karena itu, peran hukum perlu diperkuat dalam berbagai bidang, seperti pada sektor perekonomian. Sebagai negara demokratis, Indonesia membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama.
NPM: 2215061134
Kelas: PSTI B
Analisis Supremasi Hukum
Upaya untuk menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi dikenal sebagai supremasi hukum. Dengan menempatkan hukum pada tempat yang seharusnya, maka hukum dapat melindungi seluruh warga masyarakat tanpa campur tangan dari pihak manapun, bahkan termasuk dari pihak penyelenggara negara. Karena itu, supremasi hukum tidak hanya terkait dengan adanya aturan hukum yang ditetapkan, tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk menegakkan kaidah hukum. Oleh karena itu, peran hukum perlu diperkuat dalam berbagai bidang, seperti pada sektor perekonomian. Sebagai negara demokratis, Indonesia membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama.