Muhammad Al Khairu Akbar Ivan
2255061003
PSTI B

1. Hal positif yang saya dapatkan setelah membaca artikel tersebut adalah walaupun uu cipta kerja kecil kemungkinan untuk diubah lagi oleh dpr tapi bisa dilakukan dengan cara mengajukan permohonan pengujian ke mahkamah konstitusi. Dan juga terdapat cara mencegah terjadinya kerusakan pada demokrasi yang disebabkan oleh revisi UU MK dengan cara mengajukan permohonan revisi UU MK ke Mk itu sendiri dengan bukti” bahwa bahwa revisi UU MK dapat merusak khittah MK sebagai pengawal \konstitusi sudah terlihat jelas dan dapat menjadi argumen kuat untuk membatalkan revisi itu karena inkonstitusional.

2. konstitusi adalah seperangkat aturan dan prinsip dasar yang mengatur cara suatu negara dijalankan dan hak serta kewajiban warga negaranya. Konstitusi biasanya berisi tentang sistem pemerintahan, hak-hak asasi manusia, kebebasan sipil, dan kebijakan-kebijakan lainnya yang mengatur cara negara tersebut berfungsi dan berinteraksi dengan masyarakatnya.
Pentingnya konstitusi bagi suatu negara seperti Indonesia dengan adanya UUD NRI 1945 adalah karena konstitusi tersebut menjadi landasan hukum yang mengatur segala aspek kehidupan masyarakat dan pemerintahan di Indonesia. UUD NRI 1945 menjamin hak-hak asasi manusia, menetapkan tugas dan wewenang lembaga-lembaga negara, serta mengatur sistem pemerintahan dan hubungan antarlembaga negara.

3. Contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional antara lain:
a. Penyalahgunaan wewenang dalam tindakan pemerintahan, seperti penggunaan dana negara untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
b. Pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan sipil, seperti penangkapan atau penahanan tanpa proses hukum yang adil dan benar.
c. Penyalahgunaan kekuasaan dalam hal pengangkatan pejabat publik atau pemecatan pejabat publik yang tidak didasarkan pada pertimbangan yang obyektif dan berdasarkan aturan yang berlaku.
d. Korupsi dan tindakan-tindakan yang merugikan negara serta masyarakat, seperti penggelapan uang negara atau suap dan gratifikasi.
Menurut saya harus di hukum berat karena itu merugikan masyarakat luas dan harus di hukum berat termasuk korupsi

Muhammad Al Khairu Akbar Ivan
2255061003
PSTI B

analisis soal
1.Hal positive dari artikel tersebut adalah pemerintah sudah memberi atau mengerahkan semua yang di bisa dilakukan seperti memberlakukan psbb dan juga memberlakukan semuanya sama rata tidak memandang kasta mau dia miskin mau dia kaya semua di perhatikan.
2. Jika suatu negara tidak memiliki konstitusi, maka negara tersebut mungkin akan menghadapi masalah dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara karena tidak adanya aturan yang jelas dan terorganisir. Konstitusi merupakan undang-undang tertinggi suatu negara yang mengatur pembagian kekuasaan, hak-hak warga negara, sistem pemerintahan, dan prinsip-prinsip dasar yang harus diikuti oleh semua lembaga pemerintah dan warga negara.
Dengan adanya konstitusi, suatu negara dapat menciptakan sistem pemerintahan yang efektif dan terorganisir serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu dan kelompok masyarakat. Konstitusi juga membantu untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi dalam pemerintahan.
Namun, efektivitas konstitusi dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara tergantung pada kualitas dan implementasinya. Konstitusi yang baik harus mengakomodasi kepentingan semua kelompok masyarakat serta mencerminkan nilai-nilai yang diinginkan oleh masyarakat secara luas. Selain itu, implementasi konstitusi yang baik juga memerlukan lembaga-lembaga pemerintahan yang independen, kuat, dan bertanggung jawab serta partisipasi aktif dari warga negara untuk menjaga dan melindungi konstitusi tersebut.

3. Tantangan kehidupan bernegara saat ini yang perlu diantisipasi antara lain adalah:
Pandemi COVID-19
Krisis ekonomi global
Konflik sosial dan politik
Perubahan iklim
Revolusi industri 4.0
Menurut saya pasal dalam uud nri 1945 sudah mampu untuk menyelesaikan tantangan tersebut sudah di rancang untuk mampu menghadapi tantangan tantangan tersebut
4. Sebagai sebuah negara dengan keragaman yang sangat kompleks, konsep persatuan dan kesatuan sangatlah penting bagi Indonesia. Hal ini karena tanpa persatuan dan kesatuan, sulit untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, sebagai warganegara, saya sangat mendukung dan menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bernegara.
Namun, dalam prakteknya, menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia bukanlah tugas yang mudah. Ada banyak faktor yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan, seperti perbedaan budaya, agama, ras, dan suku bangsa, serta perbedaan pandangan politik. Oleh karena itu, perlu adanya upaya konkret untuk memperkuat persatuan dan kesatuan, seperti melalui pendidikan yang inklusif, mempromosikan dialog antarbudaya dan agama, dan mendorong toleransi dan saling menghargai antarsuku bangsa.
Saya percaya bahwa sebagai warganegara, kita juga memiliki tanggung jawab untuk membangun dan menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Kita harus memahami dan menghargai keberagaman budaya, agama, dan suku bangsa yang ada di Indonesia, serta berkontribusi dalam memperkuat persatuan dan kesatuan melalui partisipasi aktif dalam kehidupan bernegara.

1.Hal positive dari artikel tersebut adalah pemerintah sudah memberi atau mengerahkan semua yang di bisa dilakukan seperti memberlakukan psbb dan juga memberlakukan semuanya sama rata tidak memandang kasta mau dia miskin mau dia kaya semua di perhatikan.
2. Jika suatu negara tidak memiliki konstitusi, maka negara tersebut mungkin akan menghadapi masalah dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara karena tidak adanya aturan yang jelas dan terorganisir. Konstitusi merupakan undang-undang tertinggi suatu negara yang mengatur pembagian kekuasaan, hak-hak warga negara, sistem pemerintahan, dan prinsip-prinsip dasar yang harus diikuti oleh semua lembaga pemerintah dan warga negara.
Dengan adanya konstitusi, suatu negara dapat menciptakan sistem pemerintahan yang efektif dan terorganisir serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu dan kelompok masyarakat. Konstitusi juga membantu untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi dalam pemerintahan.
Namun, efektivitas konstitusi dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara tergantung pada kualitas dan implementasinya. Konstitusi yang baik harus mengakomodasi kepentingan semua kelompok masyarakat serta mencerminkan nilai-nilai yang diinginkan oleh masyarakat secara luas. Selain itu, implementasi konstitusi yang baik juga memerlukan lembaga-lembaga pemerintahan yang independen, kuat, dan bertanggung jawab serta partisipasi aktif dari warga negara untuk menjaga dan melindungi konstitusi tersebut.

3. Tantangan kehidupan bernegara saat ini yang perlu diantisipasi antara lain adalah:
Pandemi COVID-19
Krisis ekonomi global
Konflik sosial dan politik
Perubahan iklim
Revolusi industri 4.0
Menurut saya pasal dalam uud nri 1945 sudah mampu untuk menyelesaikan tantangan tersebut sudah di rancang untuk mampu menghadapi tantangan tantangan tersebut
4. Sebagai sebuah negara dengan keragaman yang sangat kompleks, konsep persatuan dan kesatuan sangatlah penting bagi Indonesia. Hal ini karena tanpa persatuan dan kesatuan, sulit untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, sebagai warganegara, saya sangat mendukung dan menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bernegara.
Namun, dalam prakteknya, menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia bukanlah tugas yang mudah. Ada banyak faktor yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan, seperti perbedaan budaya, agama, ras, dan suku bangsa, serta perbedaan pandangan politik. Oleh karena itu, perlu adanya upaya konkret untuk memperkuat persatuan dan kesatuan, seperti melalui pendidikan yang inklusif, mempromosikan dialog antarbudaya dan agama, dan mendorong toleransi dan saling menghargai antarsuku bangsa.
Saya percaya bahwa sebagai warganegara, kita juga memiliki tanggung jawab untuk membangun dan menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Kita harus memahami dan menghargai keberagaman budaya, agama, dan suku bangsa yang ada di Indonesia, serta berkontribusi dalam memperkuat persatuan dan kesatuan melalui partisipasi aktif dalam kehidupan bernegara.

NAMA : MUHAMMAD AL KHAIRU AKBAR IVAN
NPM : 2255061003
PSTI B

Muhammad Al Khairu Akbar Ivan
2255061003
PSTI B

Analisis Jurnal

Indonesia mengalami berbagai perubahan azas, paham, ideologi dan doktrin dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

September 1965 hingga lahirlah Surat

Kekuatan elite yang memiliki pengaruh pada waktu itu, di antaranya PKI, PNI, Masyumi dan militer . Saat itu, PKI menjadi satu-satunya kelompok yang dituduh sebagai dalang yang melakukan kudeta pada tanggal 30 Oktober 1965 tersebut.

Demokrasi Indonesia serta satu

Golkar dijadikan mesin politik oleh penguasa saat itu.

Penyikapan yang dilakukan pemerintahan

Orba tentu bertentangan dengan kodrat dan kondisi Indonesia yang selama ini dianugerahi sebagai suatu bangsa yang plural. Pluralitas sebagai kekayaan yang tiada tara bagi sebuah bangsa, justru tidak dikelola dengan baik. Ia dianggap sebagai bentuk gerakan politik yang lebih menekankan identitas kedaerahan, dan dianggap sebagai musuh terciptanya stabilitas bangsa. Maka, Orba yang lebih menekankan pada persoalan stabilitas pembangunan, cenderung tidak memberi ruang adanya politik identitas.

Kebebasan yang dimiliki masyarakat Indonesia dengan mengatasnamakan demokrasi ternyata justru memberi gambaran buram terhadap kondisi bangsa ini. Era Reformasi yang tidak memiliki platform secara jelas, justru menimbulkan ketidakmenentuan dan kekacauan. Di kala hal ini berkepanjangan dan tidak jelas sampai kapan krisis akan berakhir, para pengamat hanya bisa mengatakan bahwa bangsa kita adalah «bangsa yang sedang sakit», suatu kesimpulan yang tidak menawarkan solusi.

Bertolak dari gambaran tersebut, maka pada dasarnya pluralitas bagi bangsa

Indonesia adalah takdir. Akan tetapi, perbedaan tersebut tidak selalu memisahkan, apalagi menimbulkan pertentangan sepanjang masing-masing anggota masyarakat menyadari akan pluralitas tersebut.

Muhammad Al Khairu Akbar Ivan
2255061003
PSTI B

analisis jurnal

Menurut Edmonson , makna Civics selalu didefinisikan sebagai sebuah studi tentang pemerintahan dan kewarganegaraan yang terkait dengan kewajiban, hak dan hak hak istimewa warganegara. Pada perkembangan selanjutnya makna penting citizenship telah melahirkan gerakan warga negara yang sadar akan pentingnya pendidikan kewarganegaraan Ubaedillah, Pendidikan Kewarganegaraan tidak lepas dari realitas bangsa Indonesia saat ini yang masih awam tentang demokrasi. Demokrasi, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki dimensi dan orientasi pemberdayaan warga negara melalui keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam praktik berdemokrasi langsung sepanjang perkuliahan.

Pemahaman mengenai demokrasi di

Beberapa konflik di Indonesia terjadi karena pihak-pihak yang terkait merasa memiliki kebebasan terhadap hak-hak yang fundamental seperti hak untuk mendapatkan dan menyampaikan informasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Robert Dahl yang menjelaskan bahwa hal yang paling menentukan di dalam sistem demokrasi adalah bagaimana masyarakat dapat mengaplikasikan hak-hak fundamental seperti adanya kebebasan berekspresi, berkomunikasi, berkumpul, dan berorganisasi yang dibutuhkan bagi perdebatan politik dan pelaksanaan kampanye kampanye pemilihan. Menurut Abraham Lincoln, pengertian demokrasi adalah sistem pemerintah yang diselenggaran dari rakyat, oleh rakyat dan untu rakyat. Costello, pengertian demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintah yang dibatasi dengan hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara.

Menurut Ahmad Syafi’I Maarif, demokrasi bukanlah suatu wacara, pola pikir, atau perilaku politik yang dapat dibangun sekali jadi. Demokrasi adalah proses di mana masyarakat dan negara berperan di dalam membangun kultur dan sistem kehidupan yang dapat menciptakan kesejahteraan, menegakkan keadilan baik secara sosial , ekonomi maupun politik . Proses demokrasi Indonesia membutuhkan topangan budaya demokrasi yang genuine.

Lebih lanjut menurut Azra, Pendidikan

Kewarganegaraan merupakan salah satu upaya penyemaian budaya demokrasi. Upaya ini tidak bisa diabaikan oleh bangsa yang memiliki komitmen kuat menjadi lebih demokratis dan berkeadaban. Tiga faktor ini merupakan tolak ukur umum dari suatu pemerintahan yang demokratis yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, pemerintahan dari rakyat mengandung pengertian bahwa suatu pemerintahan yang sah adalah suatu pemerintaha yang mendapat pengakuan dan dukungan mayoritas rakyat melalui mekanisme demokrasi yaitu pemilihan umum.

Pengakuan dan dkungan rakyat bagi suatu pemerintahan sangatlah penting, karena dengan legitimasi politik tersebut pemerintah dapat menjalankan roda birokrasi dan program-programnya sebagai wujud dari amanat yang diberikan oleh rakyat kepadanya. Hal ini juga berarti bahwa pemerintah berada dalam pengawasan rakyat. Ketiga, pemerintahan untuk rakyat mengandung pengertian bahwa kekuaasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah harus dijalankan untuk kepentingan rakyat.

Sarana ini dapat digunakan oleh semua warga negara untuk menyalurkan pendapatnya secara bebas dan aman. Rasa aman dalam menyalurkan pendapat dan sikap harus dijamin oleh negara melalui undang-undang yang dijalankan oleh aparaturnya secara adil.