Nama : Angelique Beatrice Chandra
NPM : 2215012015
Kelas : A
Prodi : S1 Arsitektur
NPM : 2215012015
Kelas : A
Prodi : S1 Arsitektur
གནས་བསྐྱོད་བཟོ་མི་ Angelique Beatrice Chandra
Nama : Angelique Beatrice Chandra
NPM : 2215012015
Kelas : A
Prodi : S1 Arsitektur
Sebagai bentuk kecintaan terhadap Indonesia, sudah seharusnya setiap warga negara memahami negaranya sendiri dari berbagai aspek agar dapat memahaminya, masyarakat Indonesia dapat mempelajari wawasan nusantara dengan mempelajari wawasan nusantara maka akan tumbuh jiwa nasionalisme pada setiap warga negara Indonesia . yang berarti tinjauan pandangan atau pengertian pancaindra maka muncul kata mawas yang berarti melihat menelaah atau melihat. Makna wawasan nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat bangsa dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang meliputi darat, laut, udara di atasnya sebagai satu kesatuan politik, sosial, ekonomi. . budaya dan hankam berwawasan nusantara memiliki peran penting dalam mewujudkan kesamaan persepsi bagi seluruh warga negara Indonesia antar kelompok dan konteks sosiologi politik dan pantangan yang harus dihindari adalah tindakan yang merespon norma moral etis nilai-nilai luhur atau tindakan anarkis yang mengarah pada disintegrasi bangsa Indonesia Hai, Wawasan Nusantara memiliki manfaat sebagai pedoman, motivasi, dorongan dan rambu-rambu dalam menentukan semua kebijakan, keputusan, tindakan dan tindakan bagi penyelenggara negara di pusat dan daerah serta bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Hai Wawasan Nusantara bertujuan untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi dalam segala aspek kehidupan neget Indonesia yang mengutamakan kepentingan nasional dari pada kepentingan individu suku bangsa atau daerah sehingga wawasan nusantara memiliki peran penting dalam mewujudkan kesamaan persepsi bagi seluruh warga negara Indonesia Hai perbedaan persepsi perbedaan pendapat dan faksi antar kelompok dalam konteks sosiologis politik dan demokrasi dianggap sebagai hal yang wajar dan sahih, justru diharapkan akan menghasilkan masyarakat yang dinamis dan kreatif secara sinergis untuk saling beradaptasi menuju integrasi.
Wawasan nusantara berdasarkan Deklarasi Djuanda ke forum internasional guna mendapatkan pengakuan dari bangsa lain atau masyarakat internasional melalui perjuangan yang panjang akhirnya konferensi PBB pada tanggal 30 April 1982 menerima dokumen yang disebut konvensi cinta laut negara-negara bersatu atau biasa disebut ankos berdasarkan konvensi hukum laut tahun 1982 Hal ini dikenal dengan prinsip negara kepulauan Ajib elago tahap unclos 1982 yang kemudian disahkan melalui undang-undang berdasarkan konvensi hukum laut. pembinaan dan pengembangan wawasan nusantara meliputi pandangan tentang kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan termasuk kesatuan sebagai satu bangsa, sebagaimana dalam rumusan GBHN 1998 dikatakan bahwa wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Indonesia tidak lagi ingin terpecah menjadi banyak bangsa demi mewujudkan persatuan bangsa, perlu terus dikuatkan semangat kebangsaan. oktober 1928 dan berhasil diwujudkan dengan proklamasi kemerdekaan bangsa pada tanggal 17 Agustus 1945. Latar belakang politik wawasan nusantara dari latar belakang sejarah dan kondisi sosiologis Indonesia kita dapat memahami betapa pentingnya wawasan nusantara bagi bangsa Indonesia bangsa cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea 2 adalah mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, sedangkan tujuan nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea 4, salah satunya yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. beragam kandungan flora dan fauna serta masyarakat yang menghuni kawasan tersebut. Wilayah Indonesia tentunya menghadirkan tantangan bagi bangsa Indonesia untuk mengelolanya, hal ini dikarenakan wilayah tersebut menimbulkan potensi ancaman dan sebaliknya memiliki potensi keuntungan dan keuntungan. Hakikat dan urgensi wawasan nusantara adalah keutuhan wilayah dan kesatuan bangsa.
Kesatuan sosial budaya akan mewujudkan kehidupan masyarakat dan bangsa yang bersatu padu secara harmonis tanpa membedakan suku, daerah, agama atau kepercayaan serta golongan 1 sosial. Terwujudnya Nusantara sebagai salah satu kesatuan pertahanan dan keamanan akan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang akan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara. negara Indonesia.
NPM : 2215012015
Kelas : A
Prodi : S1 Arsitektur
Sebagai bentuk kecintaan terhadap Indonesia, sudah seharusnya setiap warga negara memahami negaranya sendiri dari berbagai aspek agar dapat memahaminya, masyarakat Indonesia dapat mempelajari wawasan nusantara dengan mempelajari wawasan nusantara maka akan tumbuh jiwa nasionalisme pada setiap warga negara Indonesia . yang berarti tinjauan pandangan atau pengertian pancaindra maka muncul kata mawas yang berarti melihat menelaah atau melihat. Makna wawasan nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat bangsa dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang meliputi darat, laut, udara di atasnya sebagai satu kesatuan politik, sosial, ekonomi. . budaya dan hankam berwawasan nusantara memiliki peran penting dalam mewujudkan kesamaan persepsi bagi seluruh warga negara Indonesia antar kelompok dan konteks sosiologi politik dan pantangan yang harus dihindari adalah tindakan yang merespon norma moral etis nilai-nilai luhur atau tindakan anarkis yang mengarah pada disintegrasi bangsa Indonesia Hai, Wawasan Nusantara memiliki manfaat sebagai pedoman, motivasi, dorongan dan rambu-rambu dalam menentukan semua kebijakan, keputusan, tindakan dan tindakan bagi penyelenggara negara di pusat dan daerah serta bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Hai Wawasan Nusantara bertujuan untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi dalam segala aspek kehidupan neget Indonesia yang mengutamakan kepentingan nasional dari pada kepentingan individu suku bangsa atau daerah sehingga wawasan nusantara memiliki peran penting dalam mewujudkan kesamaan persepsi bagi seluruh warga negara Indonesia Hai perbedaan persepsi perbedaan pendapat dan faksi antar kelompok dalam konteks sosiologis politik dan demokrasi dianggap sebagai hal yang wajar dan sahih, justru diharapkan akan menghasilkan masyarakat yang dinamis dan kreatif secara sinergis untuk saling beradaptasi menuju integrasi.
Wawasan nusantara berdasarkan Deklarasi Djuanda ke forum internasional guna mendapatkan pengakuan dari bangsa lain atau masyarakat internasional melalui perjuangan yang panjang akhirnya konferensi PBB pada tanggal 30 April 1982 menerima dokumen yang disebut konvensi cinta laut negara-negara bersatu atau biasa disebut ankos berdasarkan konvensi hukum laut tahun 1982 Hal ini dikenal dengan prinsip negara kepulauan Ajib elago tahap unclos 1982 yang kemudian disahkan melalui undang-undang berdasarkan konvensi hukum laut. pembinaan dan pengembangan wawasan nusantara meliputi pandangan tentang kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan termasuk kesatuan sebagai satu bangsa, sebagaimana dalam rumusan GBHN 1998 dikatakan bahwa wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Indonesia tidak lagi ingin terpecah menjadi banyak bangsa demi mewujudkan persatuan bangsa, perlu terus dikuatkan semangat kebangsaan. oktober 1928 dan berhasil diwujudkan dengan proklamasi kemerdekaan bangsa pada tanggal 17 Agustus 1945. Latar belakang politik wawasan nusantara dari latar belakang sejarah dan kondisi sosiologis Indonesia kita dapat memahami betapa pentingnya wawasan nusantara bagi bangsa Indonesia bangsa cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea 2 adalah mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, sedangkan tujuan nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea 4, salah satunya yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. beragam kandungan flora dan fauna serta masyarakat yang menghuni kawasan tersebut. Wilayah Indonesia tentunya menghadirkan tantangan bagi bangsa Indonesia untuk mengelolanya, hal ini dikarenakan wilayah tersebut menimbulkan potensi ancaman dan sebaliknya memiliki potensi keuntungan dan keuntungan. Hakikat dan urgensi wawasan nusantara adalah keutuhan wilayah dan kesatuan bangsa.
Kesatuan sosial budaya akan mewujudkan kehidupan masyarakat dan bangsa yang bersatu padu secara harmonis tanpa membedakan suku, daerah, agama atau kepercayaan serta golongan 1 sosial. Terwujudnya Nusantara sebagai salah satu kesatuan pertahanan dan keamanan akan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang akan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara. negara Indonesia.
Nama : Angelique Beatrice Chandra
NPM : 2215012015
Kelas : A
Prodi : S1 Arsitektur
1. Tanggapan saya terhadap isi artikel adalah bahwa konflik komunal di perbatasan Indonesia-Timor Leste merupakan isu yang serius dan perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah Indonesia. Artikel ini memberikan gambaran kronologi konflik, faktor-faktor penyebab, dan upaya penyelesaiannya. Hal positif yang bisa diambil dari artikel ini adalah kesadaran akan pentingnya menyelesaikan masalah perbatasan dan meningkatkan hubungan antarwarga di wilayah perbatasan. Artikel ini juga memperlihatkan pentingnya konsepsi wawasan nusantara dalam mencegah konflik semacam ini di masa depan.
2. Tanpa memiliki konsepsi wawasan nusantara, wilayah dan bangsa Indonesia dapat menghadapi beberapa konsekuensi negatif. Pertama, terdapat potensi terjadinya konflik yang lebih sering di wilayah perbatasan dengan negara tetangga. Seperti yang dijelaskan dalam artikel, konflik di perbatasan Indonesia-Timor Leste jarang terjadi di wilayah perbatasan darat Indonesia lainnya. Konsepsi wawasan nusantara dapat membantu mengatasi masalah ini dengan mempromosikan kerja sama dan pengertian antara negara-negara di kawasan.
Selain itu, tanpa konsepsi wawasan nusantara, upaya untuk mengatasi masalah perbatasan seperti delimitasi dan demarkasi batas dapat menjadi lebih sulit. Konsepsi ini memandang wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh, dan mengakui pentingnya keragaman budaya serta hubungan yang harmonis antara daerah-daerah di Indonesia. Dengan memiliki konsepsi wawasan nusantara, Indonesia dapat lebih fokus pada upaya penyelesaian masalah perbatasan dengan tetangga-tetangganya.
3. Konsepsi wawasan nusantara memiliki peran penting dalam mencegah timbulnya konflik seperti yang terjadi di perbatasan Indonesia-Timor Leste. Konsep ini mendorong kesadaran akan persatuan, kesatuan, dan keberagaman wilayah Indonesia, serta mengutamakan kerja sama dan hubungan yang harmonis antara negara-negara di kawasan.
Dalam konteks perbatasan, konsepsi wawasan nusantara menekankan pentingnya delimitasi dan demarkasi batas yang jelas, serta penyelesaian sengketa perbatasan dengan cara yang damai dan melalui dialog antara negara-negara yang terlibat. Selain itu, konsepsi ini juga mengarah pada pentingnya pembangunan wilayah perbatasan yang merata, memperkuat jalinan sosial budaya antarwarga, dan mempromosikan kerja sama ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan di wilayah perbatasan.
Dengan menerapkan konsepsi wawasan nusantara secara efektif, pemerintah Indonesia dapat mencegah konflik, meningkatkan stabilitas wilayah perbatasan, dan memperkuat kerja sama dengan negara-negara tetangga dalam berbagai bidang.
NPM : 2215012015
Kelas : A
Prodi : S1 Arsitektur
1. Tanggapan saya terhadap isi artikel adalah bahwa konflik komunal di perbatasan Indonesia-Timor Leste merupakan isu yang serius dan perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah Indonesia. Artikel ini memberikan gambaran kronologi konflik, faktor-faktor penyebab, dan upaya penyelesaiannya. Hal positif yang bisa diambil dari artikel ini adalah kesadaran akan pentingnya menyelesaikan masalah perbatasan dan meningkatkan hubungan antarwarga di wilayah perbatasan. Artikel ini juga memperlihatkan pentingnya konsepsi wawasan nusantara dalam mencegah konflik semacam ini di masa depan.
2. Tanpa memiliki konsepsi wawasan nusantara, wilayah dan bangsa Indonesia dapat menghadapi beberapa konsekuensi negatif. Pertama, terdapat potensi terjadinya konflik yang lebih sering di wilayah perbatasan dengan negara tetangga. Seperti yang dijelaskan dalam artikel, konflik di perbatasan Indonesia-Timor Leste jarang terjadi di wilayah perbatasan darat Indonesia lainnya. Konsepsi wawasan nusantara dapat membantu mengatasi masalah ini dengan mempromosikan kerja sama dan pengertian antara negara-negara di kawasan.
Selain itu, tanpa konsepsi wawasan nusantara, upaya untuk mengatasi masalah perbatasan seperti delimitasi dan demarkasi batas dapat menjadi lebih sulit. Konsepsi ini memandang wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh, dan mengakui pentingnya keragaman budaya serta hubungan yang harmonis antara daerah-daerah di Indonesia. Dengan memiliki konsepsi wawasan nusantara, Indonesia dapat lebih fokus pada upaya penyelesaian masalah perbatasan dengan tetangga-tetangganya.
3. Konsepsi wawasan nusantara memiliki peran penting dalam mencegah timbulnya konflik seperti yang terjadi di perbatasan Indonesia-Timor Leste. Konsep ini mendorong kesadaran akan persatuan, kesatuan, dan keberagaman wilayah Indonesia, serta mengutamakan kerja sama dan hubungan yang harmonis antara negara-negara di kawasan.
Dalam konteks perbatasan, konsepsi wawasan nusantara menekankan pentingnya delimitasi dan demarkasi batas yang jelas, serta penyelesaian sengketa perbatasan dengan cara yang damai dan melalui dialog antara negara-negara yang terlibat. Selain itu, konsepsi ini juga mengarah pada pentingnya pembangunan wilayah perbatasan yang merata, memperkuat jalinan sosial budaya antarwarga, dan mempromosikan kerja sama ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan di wilayah perbatasan.
Dengan menerapkan konsepsi wawasan nusantara secara efektif, pemerintah Indonesia dapat mencegah konflik, meningkatkan stabilitas wilayah perbatasan, dan memperkuat kerja sama dengan negara-negara tetangga dalam berbagai bidang.
Nama : Angelique Beatrice Chandra
NPM : 2215012015
Kelas : A
Prodi : S1 Arsitektur
NPM : 2215012015
Kelas : A
Prodi : S1 Arsitektur
Nama : Angelique Beatrice Chandra
NPM : 2215012015
Kelas : A
Prodi : S1 Arsitektur
A. Artikel tersebut menggambarkan kondisi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Terdapat catatan tentang pelanggaran HAM berat di masa lalu, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi berbasis gender, kegagalan dalam menghadirkan keadilan dan pemulihan untuk korban pelanggaran HAM, serta pelanggaran HAM yang masih terjadi, terutama di Papua. Meskipun terdapat banyak permasalahan tersebut, artikel juga menyebutkan beberapa perkembangan positif seperti langkah reformasi untuk perlindungan HAM yang lebih baik, penolakan terhadap reklamasi Teluk Benoa dan penolakan masyarakat Kendeng terhadap tekanan dari segala penjuru.
B. Pendapat mengenai demokrasi Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia bervariasi tergantung pada sudut pandang dan pemahaman individu. Namun, prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa merupakan prinsip yang tertuang dalam Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia. Prinsip ini menegaskan bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia didasarkan pada pengakuan akan adanya Tuhan yang mahaesa.
Pendapat terhadap prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa bisa bervariasi. Beberapa orang mungkin melihatnya sebagai kekuatan yang menyatukan beragam agama dan budaya di Indonesia, sementara yang lain mungkin melihatnya sebagai pembatas terhadap kebebasan beragama atau tidak memperhitungkan keragaman agama dan kepercayaan di Indonesia.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini tidak selalu sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta tidak selalu menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Meskipun Indonesia secara formal menganut sistem demokrasi, masih terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaannya. Terdapat beberapa pelanggaran hak asasi manusia, seperti pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, serta diskriminasi berbasis gender yang masih terjadi.
D. Sikap terhadap kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat bisa bervariasi tergantung pada nilai-nilai dan prinsip yang dianut. Secara umum, praktik seperti itu dianggap sebagai pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat dan kepentingan umum. Demokrasi seharusnya mendorong perwakilan yang berfungsi untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok.
E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama dan memanfaatkannya untuk menggerakan loyalitas dan emosi rakyat memiliki dampak yang kompleks pada hak asasi manusia dalam konteks demokrasi saat ini.
NPM : 2215012015
Kelas : A
Prodi : S1 Arsitektur
A. Artikel tersebut menggambarkan kondisi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Terdapat catatan tentang pelanggaran HAM berat di masa lalu, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi berbasis gender, kegagalan dalam menghadirkan keadilan dan pemulihan untuk korban pelanggaran HAM, serta pelanggaran HAM yang masih terjadi, terutama di Papua. Meskipun terdapat banyak permasalahan tersebut, artikel juga menyebutkan beberapa perkembangan positif seperti langkah reformasi untuk perlindungan HAM yang lebih baik, penolakan terhadap reklamasi Teluk Benoa dan penolakan masyarakat Kendeng terhadap tekanan dari segala penjuru.
B. Pendapat mengenai demokrasi Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia bervariasi tergantung pada sudut pandang dan pemahaman individu. Namun, prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa merupakan prinsip yang tertuang dalam Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia. Prinsip ini menegaskan bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia didasarkan pada pengakuan akan adanya Tuhan yang mahaesa.
Pendapat terhadap prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa bisa bervariasi. Beberapa orang mungkin melihatnya sebagai kekuatan yang menyatukan beragam agama dan budaya di Indonesia, sementara yang lain mungkin melihatnya sebagai pembatas terhadap kebebasan beragama atau tidak memperhitungkan keragaman agama dan kepercayaan di Indonesia.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini tidak selalu sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta tidak selalu menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Meskipun Indonesia secara formal menganut sistem demokrasi, masih terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaannya. Terdapat beberapa pelanggaran hak asasi manusia, seperti pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, serta diskriminasi berbasis gender yang masih terjadi.
D. Sikap terhadap kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat bisa bervariasi tergantung pada nilai-nilai dan prinsip yang dianut. Secara umum, praktik seperti itu dianggap sebagai pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat dan kepentingan umum. Demokrasi seharusnya mendorong perwakilan yang berfungsi untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok.
E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama dan memanfaatkannya untuk menggerakan loyalitas dan emosi rakyat memiliki dampak yang kompleks pada hak asasi manusia dalam konteks demokrasi saat ini.