Nama : Vivas Dwi Toti Divaldo
NPM : 22116031130
Kelas : Reguler B
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Analisis Soal
Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawaban :
Pada artikel tersebut, terdapat sebuah isi dimana kinerja Indonesia dalam penegakan Hak Asasi Manusia masih terbilang buruk. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat, bahwa masih banyak beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi atau menangani permasalahan ini, terutama mengenai pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik Sumber Daya Alam (SDA). Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta juga menyebut bahwa proses demokrasi pada tahun 2019 juga terlihat semakin mundur dan bersifat otoritarian yang dimana akan menimbulkan ancaman bagi publik untuk memberikan aspirasi. Salah satu contohnya adalah terlihat dari beberapa lembaga media dan komunitas penyedia aspirasi yang kembali ditutup, sehingga sebagian ruang-ruang publik, kebebasan publik dan pers tidak berjalan dengan baik karena tertutupnya ruang tersebut. Hal positif yang saya dapat dari artikel tersebut adalah terdapat sebuah perkembangan yang baik pada tahun 2019, yang mana hal tersebut dapat menjadi harapan dalam implementasi penegakan HAM di Indonesia. Selain itu, Amnesty international juga menyatakan bahwa Indonesia akan terus melakukan upaya dan beberapa langkah reformasi supaya dapat memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum sekaligus melakukan reformasi sektor keamanan publik, meratifikasi konvensi dan perjanjian HAM.
Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Jawaban :
Demokrasi di Indonesia sendiri memang diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia. Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang dirancang dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Maka dari itu, Pancasila yang berlaku di Indonesia memiliki sifat kolektif yang telah menyatu atau membaur dalam pergaulan hidup rakyat Indonesia, sehingga tidak bisa dihilangkan sampai kapan pun. Saat menjalankan sebuah negara yang demokrasi, maka perlu sesuai dengan jati diri atau budaya bangsa Indonesia. Prinsip demokrasi Indonesia yang menjunjung tinggi ketuhanan sesuai dengan sila pertama Pancasila. Kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandaskan keyakinan dan kebenaran akan Ideologi Pancasila mengandung unsur kemampuan untuk menjaga, mengumpulkan aspirasi atau gagasan serta memelihara persatuan dan kesatuan nasional, sekaligus menangkal penetrasi ideologi asing dan nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Untuk menca[pai sistem pemerintahan yang baik dan lancar, demokrasi tersebut harus sesuai dan tidak bertolak belakang dengan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber hukum di negara Indonesia.
Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawaban :
Praktik demokrasi di Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, dalam menjunjung tinggi nilai Hak Asasi Manusia. Hal tersebut terjadi karena masih banyak berbagai penyimpangan dan bentuk implementasi yang belum sesuai, seperti maraknya korupsi di kalangan pejabat, terjadi bentuk tindakan kriminalitas, ketimpangan sosial dan sebagainya. Meski begitu, kebebasan kita dalam hidup berdemokrasi harus berdampingan dengan hak asasi orang lain. Sehingga walaupun terdapat kebebasan, namun harus bertanggung jawab dengan memperhatikan dan tidak mengganggu orang lain. Sebagai demokrasi saat ini, tetap saja masih terdapat perlindungan hukum yang tak seimbang, serta adanya kekerasan horisontal yang melibatkan unsur polisi dan militer sehingga tidak mendapatkan penanganan yang adil.
Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi dimana anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawaban :
Mengenai kondisi anggota parlemen terutama untuk kalangan DPR, saya memiliki sikap yang tidak begitu yakin dengan kinerja dan kebijakan yang telah dibuat. Berdasarkan pengamatan saya melalui berbagai media, terdapat beberapa politisi yang memberikan pernyataan secara kontroversial, seperti pembangunan kereta krl dan kereta cepat, memperbolehkan untuk melakukan tindak korupsi asal dengan tidak begitu banyak, hingga persetujuan UU perampasan harta yang harus melakukan konfirmasi kepada ketua partai. Beberapa permasalahan tersebut yang sempat muncul di berbagai media jejaring sosial seperti buruknya kinerja lembaga perwakilan dan partai politik, krisis partisipasi politik rakyat, munculnya penguasa di dalam demokrasi, hingga membuang kedaulatan rakyat. Selain itu, tumbangnya struktur kekuasaan otokrasi membuat oligarki yang mana kekuasaan tersebut akhirnya terpusat pada sekelompok kecil elit, hingga rakyat yang merasa jauh dari sumber kekuasaan.
Bagaimana pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimana kah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawaban :
Beberapa pihak yang memiliki kekuasaan bisa disebut sebagai oligarki, yang mana semua arah bangsa praktis justru dikuasai oleh beberapa kelompok kecil namun memiliki sifat partisan dan primordial. Sekelompok orang partai melalui Pemilu akan melakukan segala cara untuk menguras suara rakyat untuk memperoleh kursi di Parlemen. Melalui parlemen kelompok ini berhak mengatasnamakan rakyat untuk melaksanakan agenda politik mereka sendiri yang seringkali berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat. Hal tersebut berhubungan dengan konsep Hak Asasi Manusia yang diterapkan di Indonesia sebagai negara demokrasi era modern ini. Seharusnya, pihak-pihak yang mendapatkan wewenang, kekuasaan hingga hak istimewa seharusnya bisa memberikan hak dan kesempatan kepada masyarakat, karena kita hidup berdampingan dengan kegiatan orang lain, yang mau tak mau hak dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan. Sehingga diharapkan dapat melakukan partisipasi secara aktif, cerdas dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, yang melibatkan sistem nilai dan norma.
NPM : 22116031130
Kelas : Reguler B
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Analisis Soal
Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawaban :
Pada artikel tersebut, terdapat sebuah isi dimana kinerja Indonesia dalam penegakan Hak Asasi Manusia masih terbilang buruk. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat, bahwa masih banyak beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi atau menangani permasalahan ini, terutama mengenai pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik Sumber Daya Alam (SDA). Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta juga menyebut bahwa proses demokrasi pada tahun 2019 juga terlihat semakin mundur dan bersifat otoritarian yang dimana akan menimbulkan ancaman bagi publik untuk memberikan aspirasi. Salah satu contohnya adalah terlihat dari beberapa lembaga media dan komunitas penyedia aspirasi yang kembali ditutup, sehingga sebagian ruang-ruang publik, kebebasan publik dan pers tidak berjalan dengan baik karena tertutupnya ruang tersebut. Hal positif yang saya dapat dari artikel tersebut adalah terdapat sebuah perkembangan yang baik pada tahun 2019, yang mana hal tersebut dapat menjadi harapan dalam implementasi penegakan HAM di Indonesia. Selain itu, Amnesty international juga menyatakan bahwa Indonesia akan terus melakukan upaya dan beberapa langkah reformasi supaya dapat memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum sekaligus melakukan reformasi sektor keamanan publik, meratifikasi konvensi dan perjanjian HAM.
Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Jawaban :
Demokrasi di Indonesia sendiri memang diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia. Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang dirancang dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Maka dari itu, Pancasila yang berlaku di Indonesia memiliki sifat kolektif yang telah menyatu atau membaur dalam pergaulan hidup rakyat Indonesia, sehingga tidak bisa dihilangkan sampai kapan pun. Saat menjalankan sebuah negara yang demokrasi, maka perlu sesuai dengan jati diri atau budaya bangsa Indonesia. Prinsip demokrasi Indonesia yang menjunjung tinggi ketuhanan sesuai dengan sila pertama Pancasila. Kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandaskan keyakinan dan kebenaran akan Ideologi Pancasila mengandung unsur kemampuan untuk menjaga, mengumpulkan aspirasi atau gagasan serta memelihara persatuan dan kesatuan nasional, sekaligus menangkal penetrasi ideologi asing dan nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Untuk menca[pai sistem pemerintahan yang baik dan lancar, demokrasi tersebut harus sesuai dan tidak bertolak belakang dengan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber hukum di negara Indonesia.
Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawaban :
Praktik demokrasi di Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, dalam menjunjung tinggi nilai Hak Asasi Manusia. Hal tersebut terjadi karena masih banyak berbagai penyimpangan dan bentuk implementasi yang belum sesuai, seperti maraknya korupsi di kalangan pejabat, terjadi bentuk tindakan kriminalitas, ketimpangan sosial dan sebagainya. Meski begitu, kebebasan kita dalam hidup berdemokrasi harus berdampingan dengan hak asasi orang lain. Sehingga walaupun terdapat kebebasan, namun harus bertanggung jawab dengan memperhatikan dan tidak mengganggu orang lain. Sebagai demokrasi saat ini, tetap saja masih terdapat perlindungan hukum yang tak seimbang, serta adanya kekerasan horisontal yang melibatkan unsur polisi dan militer sehingga tidak mendapatkan penanganan yang adil.
Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi dimana anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawaban :
Mengenai kondisi anggota parlemen terutama untuk kalangan DPR, saya memiliki sikap yang tidak begitu yakin dengan kinerja dan kebijakan yang telah dibuat. Berdasarkan pengamatan saya melalui berbagai media, terdapat beberapa politisi yang memberikan pernyataan secara kontroversial, seperti pembangunan kereta krl dan kereta cepat, memperbolehkan untuk melakukan tindak korupsi asal dengan tidak begitu banyak, hingga persetujuan UU perampasan harta yang harus melakukan konfirmasi kepada ketua partai. Beberapa permasalahan tersebut yang sempat muncul di berbagai media jejaring sosial seperti buruknya kinerja lembaga perwakilan dan partai politik, krisis partisipasi politik rakyat, munculnya penguasa di dalam demokrasi, hingga membuang kedaulatan rakyat. Selain itu, tumbangnya struktur kekuasaan otokrasi membuat oligarki yang mana kekuasaan tersebut akhirnya terpusat pada sekelompok kecil elit, hingga rakyat yang merasa jauh dari sumber kekuasaan.
Bagaimana pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimana kah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawaban :
Beberapa pihak yang memiliki kekuasaan bisa disebut sebagai oligarki, yang mana semua arah bangsa praktis justru dikuasai oleh beberapa kelompok kecil namun memiliki sifat partisan dan primordial. Sekelompok orang partai melalui Pemilu akan melakukan segala cara untuk menguras suara rakyat untuk memperoleh kursi di Parlemen. Melalui parlemen kelompok ini berhak mengatasnamakan rakyat untuk melaksanakan agenda politik mereka sendiri yang seringkali berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat. Hal tersebut berhubungan dengan konsep Hak Asasi Manusia yang diterapkan di Indonesia sebagai negara demokrasi era modern ini. Seharusnya, pihak-pihak yang mendapatkan wewenang, kekuasaan hingga hak istimewa seharusnya bisa memberikan hak dan kesempatan kepada masyarakat, karena kita hidup berdampingan dengan kegiatan orang lain, yang mau tak mau hak dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan. Sehingga diharapkan dapat melakukan partisipasi secara aktif, cerdas dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, yang melibatkan sistem nilai dan norma.