Nama: Triyana Bunga Diyan Sari
NPM: 2217011030
Kelas: A

Jurnal ini mengulas bagaimana demokrasi dalam pemilihan umum kepala daerah (pilkada) di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Meskipun Indonesia menganut sistem demokrasi dan pilkada langsung dianggap sebagai wujudnya, dalam praktiknya masih banyak persoalan. Beberapa masalah yang diangkat antara lain dominasi partai politik yang tidak demokratis secara internal, sulitnya calon independen maju karena syarat yang berat, serta maraknya konflik, kecurangan, dan ujaran kebencian selama proses pemilu, khususnya di media sosial. Ini menunjukkan bahwa demokrasi sering kali hanya bersifat prosedural, belum menyentuh nilai substansial seperti musyawarah, keadilan, dan kepentingan bersama.

Penulis menekankan bahwa nilai-nilai Pancasila, terutama sila keempat, seharusnya menjadi landasan dalam setiap proses demokrasi, termasuk pemilu. Pemilu tidak hanya soal memilih, tetapi juga soal bagaimana proses tersebut mencerminkan prinsip moral, etika, dan keadaban publik yang terkandung dalam Pancasila. Dengan demikian, dibutuhkan perbaikan sistem dan penguatan nilai-nilai Pancasila agar demokrasi Indonesia tidak hanya berjalan formal, tapi juga bermakna dan berpihak pada rakyat secara menyeluruh.

Nama: Triyana Bunga Diyan Sari
NPM: 2217011030
Kelas: A

Video ini mengulas dinamika demokrasi Indonesia dari masa revolusi hingga reformasi. Pada awal kemerdekaan, praktik demokrasi masih terbatas, meski media seperti Tempo berkontribusi dalam perjuangan. Demokrasi parlementer (1945–1959) sempat berkembang, namun gagal akibat konflik politik, ekonomi lemah, dan persekongkolan elit dengan militer. Era demokrasi terpimpin (1959–1965) didominasi persaingan kekuasaan antara Soekarno, militer, dan PKI, yang menyebabkan pergeseran menuju otoritarianisme. Pada masa Orde Baru, Demokrasi Pancasila diterapkan secara semu, dengan kekuasaan tersentralisasi dan kebebasan politik dibatasi. Reformasi 1998 membawa perubahan besar menuju demokrasi yang lebih terbuka, ditandai oleh pemilu bebas, rotasi kekuasaan, partisipasi politik yang lebih luas, serta perlindungan hak-hak sipil. Meskipun masih berkembang, demokrasi era reformasi menunjukkan arah yang lebih menjanjikan.

Nama: Triyana Bunga Diyan Sari
NPM: 2217011030
Kelas: A

Jurnal tersebut membahas dinamika konsolidasi demokrasi di Indonesia dengan fokus pada Pemilu Presiden 2019. Meskipun demokrasi telah berjalan selama lebih dari dua dekade, pilpres 2019 menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia masih bersifat prosedural dan belum mencapai tahap substantif. Hal ini terlihat dari polarisasi masyarakat, politisasi identitas agama, serta rendahnya kepercayaan publik terhadap proses dan hasil pemilu. Berbagai tantangan muncul, seperti lemahnya peran partai politik dalam kaderisasi, maraknya politisasi birokrasi, serta kurangnya netralitas lembaga negara. Demokrasi yang seharusnya menjamin keterbukaan, partisipasi, dan akuntabilitas justru diwarnai oleh ketegangan sosial dan konflik pasca pemilu. Penulis menekankan pentingnya pendalaman demokrasi yang tidak hanya menekankan pada aspek prosedur, tetapi juga substansi, seperti pemenuhan hak sipil dan kualitas pemerintahan. Untuk itu, dibutuhkan komitmen semua pemangku kepentingan agar pemilu benar-benar mencerminkan kedaulatan rakyat dan memperkuat stabilitas politik nasional.

Nama: Triyana Bunga Diyan Sari
NPM: 2217011030
Kelas: A

Video ini menjelaskan mengapa demokrasi, meskipun sering tampak penuh perdebatan, tetap menjadi sistem pemerintahan yang dianut banyak negara. Demokrasi memberikan ruang bagi partisipasi publik dan menjamin kebebasan berpendapat, sehingga dinamika yang terjadi mencerminkan keterlibatan warga negara, bukan kekacauan. Di sisi lain, kualitas demokrasi di Indonesia menunjukkan penurunan sejak 2013, sebagaimana dilaporkan oleh Freedom House. Fenomena serupa juga terjadi di negara demokrasi lain, seperti Amerika Serikat, menandakan bahwa tantangan terhadap demokrasi bersifat global. Meski tidak sempurna, demokrasi tetap dipertahankan karena menjunjung transparansi, akuntabilitas, serta perlindungan hak-hak warga negara. Nilai-nilai tersebut menjadikan demokrasi relevan dan penting dalam menjaga kehidupan bernegara yang inklusif dan adil.

Triyana Bunga Diyan Sari
2217011030
Kelas A

1. Bagaimanakah tanggapanmu mengenai isi dari berita tersebut dan hal positif apa yang bisa anda ambil
Jawab:
Berita ini menyoroti kepedulian Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, terhadap perlindungan anak-anak dari keterlibatan dalam aksi demonstrasi. Risma menegaskan bahwa melibatkan anak-anak dalam demonstrasi merupakan bentuk eksploitasi, terutama karena mereka belum sepenuhnya memahami konteks dan dampak dari aksi tersebut. Hal positif yang dapat diambil dari berita ini adalah pentingnya melindungi anak-anak dari situasi yang berpotensi membahayakan fisik dan psikologis mereka. Selain itu, Risma juga menekankan pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan selama demonstrasi serta menghindari kerusakan fasilitas umum. Ini menunjukkan komitmennya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi semua warga, terutama anak-anak. Berita ini mengingatkan kita bahwa dalam menyampaikan aspirasi, kepentingan dan keselamatan kelompok rentan, seperti anak-anak, harus tetap menjadi prioritas.

2. Bagaimanakah solusimu untuk mengantisipasi hal yang tidak di inginkan dalam menyampaikan aspirasi/pendapat di depan umum?
Jawab:
Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dalam menyampaikan aspirasi di depan umum, beberapa langkah dapat dilakukan. Pertama, perlu adanya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang cara menyampaikan pendapat secara damai dan bertanggung jawab. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye atau workshop mengenai hak dan kewajiban dalam berdemokrasi. Kedua, koordinasi dengan aparat keamanan sebelum melakukan demonstrasi sangat penting untuk memastikan aksi berlangsung dengan tertib dan aman. Ketiga, pembatasan usia peserta demonstrasi, misalnya hanya di atas 17 tahun, dapat diterapkan untuk memastikan anak-anak tidak terlibat dalam situasi yang berisiko. Selain itu, peran orang tua juga sangat penting dalam mengawasi anak-anak agar tidak ikut dalam aksi yang berpotensi menimbulkan kericuhan. Terakhir, penggunaan media alternatif seperti media sosial atau petisi online dapat menjadi cara yang efektif untuk menyampaikan aspirasi tanpa harus turun ke jalan.

3. Jelaskan apa sajakah yang dimaksud dengan kewajiban dasar manusia itu? Apakah kewajiban dasar manusia menjadikan hak itu dibatasi?
Jawab:
Kewajiban dasar manusia merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh setiap individu sebagai bagian dari masyarakat. Beberapa contoh kewajiban dasar manusia antara lain menghormati hak asasi orang lain, mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, menjaga ketertiban dan keamanan umum, melindungi lingkungan hidup, serta membayar pajak sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan negara. Kewajiban dasar manusia tidak serta-merta membatasi hak, melainkan mengatur agar hak yang dimiliki oleh setiap individu tidak melanggar hak orang lain. Misalnya, hak untuk berpendapat dan berkumpul diatur sedemikian rupa agar tidak mengganggu ketertiban umum atau melanggar hak orang lain. Dengan demikian, kewajiban dasar manusia justru bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan bersama, sehingga hak satu orang tidak merugikan orang lain atau masyarakat secara keseluruhan.