NAMA : Syifa Az Zahra
NPM : 2217011074
KELAS : A
NPM : 2217011074
KELAS : A
Posts made by Syifa Az Zahra
Syifa Az Zahra
2217011074
A
Video ini membahas perjalanan sistem demokrasi Indonesia dari awal kemerdekaan hingga era reformasi. Pada awalnya, Indonesia menganut sistem demokrasi parlementer (1945–1959) yang ditandai dengan kebebasan politik dan banyaknya partai. Namun, sistem ini belum stabil karena seringnya pergantian kabinet, yang mencerminkan dinamika politik yang belum matang.
Memasuki era Demokrasi Terpimpin (1959–1965), Presiden Soekarno mengambil alih kekuasaan legislatif dan memperkuat eksekutif, sehingga sistem menjadi lebih otoriter. Kebebasan berpendapat dibatasi, dan partai politik dikendalikan oleh pemerintah pusat. Periode ini ditandai dengan meningkatnya peran militer dan menurunnya kekuatan lembaga demokratis.
Setelahnya, muncul masa Orde Baru (1966–1998) di bawah Presiden Soeharto yang membawa stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Namun, stabilitas ini dibayar mahal oleh kebebasan sipil yang ditekan, dominasi partai Golkar, serta maraknya korupsi dan nepotisme. Kritik terhadap pemerintah ditekan, dan pemilu dilaksanakan hanya sebagai formalitas.
Era Reformasi yang dimulai pada 1998 menjadi titik balik penting. Runtuhnya rezim Orde Baru membuka jalan bagi sistem demokrasi yang lebih terbuka. Pemilu mulai dilaksanakan secara langsung, kebebasan pers meningkat, dan lembaga-lembaga pengawas mulai diberdayakan. Namun, tantangan demokrasi masih terus ada, seperti politik uang, polarisasi, dan lemahnya penegakan hukum.
2217011074
A
Video ini membahas perjalanan sistem demokrasi Indonesia dari awal kemerdekaan hingga era reformasi. Pada awalnya, Indonesia menganut sistem demokrasi parlementer (1945–1959) yang ditandai dengan kebebasan politik dan banyaknya partai. Namun, sistem ini belum stabil karena seringnya pergantian kabinet, yang mencerminkan dinamika politik yang belum matang.
Memasuki era Demokrasi Terpimpin (1959–1965), Presiden Soekarno mengambil alih kekuasaan legislatif dan memperkuat eksekutif, sehingga sistem menjadi lebih otoriter. Kebebasan berpendapat dibatasi, dan partai politik dikendalikan oleh pemerintah pusat. Periode ini ditandai dengan meningkatnya peran militer dan menurunnya kekuatan lembaga demokratis.
Setelahnya, muncul masa Orde Baru (1966–1998) di bawah Presiden Soeharto yang membawa stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Namun, stabilitas ini dibayar mahal oleh kebebasan sipil yang ditekan, dominasi partai Golkar, serta maraknya korupsi dan nepotisme. Kritik terhadap pemerintah ditekan, dan pemilu dilaksanakan hanya sebagai formalitas.
Era Reformasi yang dimulai pada 1998 menjadi titik balik penting. Runtuhnya rezim Orde Baru membuka jalan bagi sistem demokrasi yang lebih terbuka. Pemilu mulai dilaksanakan secara langsung, kebebasan pers meningkat, dan lembaga-lembaga pengawas mulai diberdayakan. Namun, tantangan demokrasi masih terus ada, seperti politik uang, polarisasi, dan lemahnya penegakan hukum.
Syifa Az Zahra
2217011074
A
Jurnal ini membahas tantangan yang dihadapi dalam konsolidasi demokrasi di Indonesia, khususnya selama pemilu presiden 2019. Penulis, R. Siti Zuhro, menyoroti bahwa meskipun pemilu merupakan sarana penting untuk menyalurkan aspirasi politik rakyat, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai masalah. Salah satu isu utama yang diangkat adalah kurangnya efektivitas pilar-pilar demokrasi yang seharusnya mendukung proses konsolidasi, yang terlihat dari munculnya kerusuhan sosial dan penolakan terhadap hasil pemilu oleh salah satu kandidat.
Selain itu, jurnal ini juga mengkaji fenomena politisasi identitas dan agama yang semakin mencolok dalam kontestasi pemilu. Penulis mencatat bahwa kedua kubu capres berusaha merebut dukungan suara dari umat Islam dengan menggunakan narasi yang mengedepankan identitas keagamaan. Hal ini menciptakan polarisasi di masyarakat dan mengancam stabilitas sosial. Penulis menekankan bahwa politisasi semacam ini tidak hanya merugikan proses demokrasi, tetapi juga memperburuk hubungan antar kelompok dalam masyarakat yang majemuk.
Menurut saya, jurnal ini menekankan pentingnya membangun kepercayaan publik terhadap institusi politik dan penyelenggara pemilu. Diperlukan upaya bersama dari semua elemen masyarakat, termasuk partai politik, pemerintah, dan masyarakat sipil, untuk menciptakan pemilu yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan demikian, pemilu tidak hanya menjadi ajang suksesi kepemimpinan, tetapi juga sarana untuk memperkuat demokrasi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2217011074
A
Jurnal ini membahas tantangan yang dihadapi dalam konsolidasi demokrasi di Indonesia, khususnya selama pemilu presiden 2019. Penulis, R. Siti Zuhro, menyoroti bahwa meskipun pemilu merupakan sarana penting untuk menyalurkan aspirasi politik rakyat, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai masalah. Salah satu isu utama yang diangkat adalah kurangnya efektivitas pilar-pilar demokrasi yang seharusnya mendukung proses konsolidasi, yang terlihat dari munculnya kerusuhan sosial dan penolakan terhadap hasil pemilu oleh salah satu kandidat.
Selain itu, jurnal ini juga mengkaji fenomena politisasi identitas dan agama yang semakin mencolok dalam kontestasi pemilu. Penulis mencatat bahwa kedua kubu capres berusaha merebut dukungan suara dari umat Islam dengan menggunakan narasi yang mengedepankan identitas keagamaan. Hal ini menciptakan polarisasi di masyarakat dan mengancam stabilitas sosial. Penulis menekankan bahwa politisasi semacam ini tidak hanya merugikan proses demokrasi, tetapi juga memperburuk hubungan antar kelompok dalam masyarakat yang majemuk.
Menurut saya, jurnal ini menekankan pentingnya membangun kepercayaan publik terhadap institusi politik dan penyelenggara pemilu. Diperlukan upaya bersama dari semua elemen masyarakat, termasuk partai politik, pemerintah, dan masyarakat sipil, untuk menciptakan pemilu yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan demikian, pemilu tidak hanya menjadi ajang suksesi kepemimpinan, tetapi juga sarana untuk memperkuat demokrasi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.