NAMA : FARIS ILHAM HIDAYAT
NPM : 2215061118
KELAS : PSTI B
NPM : 2215061118
KELAS : PSTI B
Posts made by Faris Ilham Hidayat
NAMA : FARIS ILHAM HIDAYAT
NPM : 2215061118
KELAS : PSTI B
NPM : 2215061118
KELAS : PSTI B
NAMA : FARIS ILHAM HIDAYAT
NPM : 2215061118
KELAS : PSTI B
NAMA : FARIS ILHAM HIDAYAT
NPM : 2215061118
KELAS : PSTI B
ANALISIS JURNAL " Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia melalui Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani"
Dalam jurnal tersebut dijabarkan bahwa pada saat ini demokrasi tengah menimbulkan banyak kecemasan, dimana pada masa yang sama masyarakat masih cenderung melakukan penyelesaian konflik melalui cara-cara yang tidak demokratis, seperti diantaranya main hakim sendiri, memaksakan kehendak dan praktik money politics. Hal tersebut disebabkan bangsa Indonesia mengalami proses transisi pasca jatuhnya rezim Orde Baru di bawah Presiden Soeharto yang lengser pada 21 Mei 1998. Indonesia kemudian mengalami proses pembentukan demokrasi meskipun saat ini telah berjalan lebih dari 30 tahun setelah Orde Baru diberadakan. Karena hal inilah tuntutan demokratisasi dalam praktik dan sosial pasca rezim Orde Baru menjadi salah satu agenda kelompok gerakan reformasi yang mana salah satu tuntutannya adalah memperbaharui kembali pendidikan kewarganegaraan (Civic Education) yang selama ini dirasakan tidak relevan dengan semangat reformasi.
Menurut Muhammad Numan Soemantri pengertian Civics dapat dirumuskan sebagai Ilmu Kewarganegaraan yang membicaraan hubungan manusia dengan;
(a) manusia dalam perkumpulan-perkumpulan terorganisasi (organisasi sosial, ekonomi, politik);
(b) individu-individu dengan negara
Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) diberadakan dalam dunia pendidikan di Indonesia diperlukan agar generasi muda Indonesia dapat menjadi warga negara indonesua yang kritis, aktif, demokratis, dan beradab serta memiliki kesadaran akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dan kesiapan mereka untuk menjadi masyarakat global (Global Society).
NPM : 2215061118
KELAS : PSTI B
ANALISIS JURNAL " Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia melalui Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani"
Dalam jurnal tersebut dijabarkan bahwa pada saat ini demokrasi tengah menimbulkan banyak kecemasan, dimana pada masa yang sama masyarakat masih cenderung melakukan penyelesaian konflik melalui cara-cara yang tidak demokratis, seperti diantaranya main hakim sendiri, memaksakan kehendak dan praktik money politics. Hal tersebut disebabkan bangsa Indonesia mengalami proses transisi pasca jatuhnya rezim Orde Baru di bawah Presiden Soeharto yang lengser pada 21 Mei 1998. Indonesia kemudian mengalami proses pembentukan demokrasi meskipun saat ini telah berjalan lebih dari 30 tahun setelah Orde Baru diberadakan. Karena hal inilah tuntutan demokratisasi dalam praktik dan sosial pasca rezim Orde Baru menjadi salah satu agenda kelompok gerakan reformasi yang mana salah satu tuntutannya adalah memperbaharui kembali pendidikan kewarganegaraan (Civic Education) yang selama ini dirasakan tidak relevan dengan semangat reformasi.
Menurut Muhammad Numan Soemantri pengertian Civics dapat dirumuskan sebagai Ilmu Kewarganegaraan yang membicaraan hubungan manusia dengan;
(a) manusia dalam perkumpulan-perkumpulan terorganisasi (organisasi sosial, ekonomi, politik);
(b) individu-individu dengan negara
Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) diberadakan dalam dunia pendidikan di Indonesia diperlukan agar generasi muda Indonesia dapat menjadi warga negara indonesua yang kritis, aktif, demokratis, dan beradab serta memiliki kesadaran akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dan kesiapan mereka untuk menjadi masyarakat global (Global Society).
NAMA : FARIS ILHAM HIDAYAT
NPM : 2215061118
KELAS : PSTI B
HASIL ANALISIS VIDEO "PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI: HAKEKAT DAN PENTINGNYA PKN"
Dalam video tersebut terdapat beberapa poin yang dijabarkan, diantaranya:
- Pengertian PKn
- Landasan Ideal dan Hukum
- Sumber Historis
- Sumber Sosiologis
- Sumber Politik
- dan Dinamika, Esensi, & Urgensi
1. Pengertian PKn
PKn merupakan singkatan dari Pendidikan Kewarganegaraan. Sehingga dapat diketahui bahwa PKn berkaitan dengan kata "warganegara" yang dimaknai dengan anggota dari suatu negara. PKn juga dapat dimaknai dengan usaha sadar menyiapkan peserta didik agar memiliki pribadi yang cinta, setia, dan berani berkorban membela bangsa dan negara.
2. Landasan Ideal dan Hukum PKn
Landasan yang digunakan dalam Pendidikan Kewarganegaraan ialah Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai pandangan hidup, dan Pancasila sebagai ideologi negara. Selain itu juga terdapat landasan lain dalam Pendidikan Kewarganegaraan, antara lain Pembukaan UUD 1945, Batang Tubuh UUD 1945, UU Nomor 20 Tahun 1982, UU Nomor 20 Tahun 2003, dan SK Dirjen DIKTI Nomor 43 Tahun 2006.
3. Sumber Historis, Sosiologis & Politik PKn
Pendidikan Kewarganegaraan telah dimulai sebelum Indonesia merdeka. Pendidikan Kewarganegaraan diperlukan oleh masyarakat agar mereka dapat menjada, memelihara, dan mempertahankan eksistensi yang ada di negara Indonesia. Sumber Politik Pendidikan Kewarganegaraan termuat dalam Dokumen kurikulum yang dimulai sejak kurikulum pertama yakni "Kewarganegaraan" pada tahun 1957 dan yang terbaru yakni "KKN" pada tahun 2013.
4. Dinamika, Esensi, dan Urgensi PKn
Pendidikan Kewarganegaraan diperukan untuk mendorong warga negara agar mampu memanfaatkan pengaruh positif perkembangan iptek untuk membangun negara dan bangsa Indonesia. Di masa depan, Pendidikan kewarganegaraan akan sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh eksistensi dari konstitusi negara dan bangsa Indonesia
Dalam video tersebut terdapat beberapa poin yang dijabarkan, diantaranya:
- Pengertian PKn
- Landasan Ideal dan Hukum
- Sumber Historis
- Sumber Sosiologis
- Sumber Politik
- dan Dinamika, Esensi, & Urgensi
1. Pengertian PKn
PKn merupakan singkatan dari Pendidikan Kewarganegaraan. Sehingga dapat diketahui bahwa PKn berkaitan dengan kata "warganegara" yang dimaknai dengan anggota dari suatu negara. PKn juga dapat dimaknai dengan usaha sadar menyiapkan peserta didik agar memiliki pribadi yang cinta, setia, dan berani berkorban membela bangsa dan negara.
2. Landasan Ideal dan Hukum PKn
Landasan yang digunakan dalam Pendidikan Kewarganegaraan ialah Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai pandangan hidup, dan Pancasila sebagai ideologi negara. Selain itu juga terdapat landasan lain dalam Pendidikan Kewarganegaraan, antara lain Pembukaan UUD 1945, Batang Tubuh UUD 1945, UU Nomor 20 Tahun 1982, UU Nomor 20 Tahun 2003, dan SK Dirjen DIKTI Nomor 43 Tahun 2006.
3. Sumber Historis, Sosiologis & Politik PKn
Pendidikan Kewarganegaraan telah dimulai sebelum Indonesia merdeka. Pendidikan Kewarganegaraan diperlukan oleh masyarakat agar mereka dapat menjada, memelihara, dan mempertahankan eksistensi yang ada di negara Indonesia. Sumber Politik Pendidikan Kewarganegaraan termuat dalam Dokumen kurikulum yang dimulai sejak kurikulum pertama yakni "Kewarganegaraan" pada tahun 1957 dan yang terbaru yakni "KKN" pada tahun 2013.
4. Dinamika, Esensi, dan Urgensi PKn
Pendidikan Kewarganegaraan diperukan untuk mendorong warga negara agar mampu memanfaatkan pengaruh positif perkembangan iptek untuk membangun negara dan bangsa Indonesia. Di masa depan, Pendidikan kewarganegaraan akan sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh eksistensi dari konstitusi negara dan bangsa Indonesia