NAMA : FARIS ILHAM HIDAYAT
NPM : 2215061118
KELAS : PSTI B
PRODI : TEKNIK INFORMATIKA

NAMA: FARIS ILHAM HIDAYAT
NPM: 2215061118
KELAS: PSTI B
PRODI: TEKNIK INFORMATIKA

Analisis Jurnal "PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN NEGARA"

Philipus M.Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi masyarakat berupa tindakan pemerintah yg bersifat preventif dan represif. Bersifat preventif ialah pemerintah lebih bersikap hati-hati dalam pengambilan dan pembuatan keputusan sebab masih pada bentuk tindakan pencegahan. Sedangkan bersifat represif adalah pemerintah wajib lebih bersikap tegas dalam pengambilan dan pembuatan keputusanatas pelanggaran yang telah terjadi. di
pada proteksi hukum preventif, subyek hukum memiliki kesempatan buat mengajukan keberatan serta pendapatnya sebelum pemerintah memberikan yang akan terjadi keputusan akhir. Sedangkan di aturan represif, subyek hukum tidak mempunyai kesempatan buat mengajukan keberatan karena ditangani langsung sang peradilan administrasi dan pengadilan awam.

Lalu, Penegakan hukum merupakan rangkaian proses penjabaran ide dan cita aturan yang memuat nilai-nilai moral seperti keadilan serta kebenaran kedalam bentuk-bentuk konkrit, pada mewujudkannya membutuhkan suatu organisasi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan forum pemasyarakatan sebagai unsur klasik penegakan aturan yang dibuat oleh negara, dengan istilah lain bahwa penegakan hukum di hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan.

Josep Golstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi tiga bagian, yaitu :
1) Total enforcement, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (substantive law of crime).
2) Full enforcement, setelah ruang lingkup penegakan aturan pidana yang bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement dalam penegakan aturan ini para penegak hukum diharapkan penegakan aturan secara maksimal
3) Actual enforcement, disebut not a realistic expectation, karena adanya keterbatasan-keterbatasan pada bentuk waktu, personil, alat-indera pemeriksaan, dana serta sebagainya, yg kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yg diklaim dengan actual enforcement.

Penerapan hukum harus dicermati berasal 3 dimensi yakni penerapan hukum ditinjau sebagi sistem normatif (normative system), penerapan hukum dipandang menjadi sistem administratif (administrative system), serta penerapan aturan pidana adalah sistem sosial (social system).

Bahkan pada ketika ini pun di Indonesia, penegakkan aturan masih menjadi suatu dilema yang serius. Masih terdapat pelanggaran hukum yg terjadi pada semua kalangan masyarakat. Reformasi aturan yaang digadang gadang sampai sat ini masih belum dapat memenuhi asa masyarakat, terbukti masih tingginya nomor kriminilitas, Narkoba, Korupsi, asusila serta konflik hukum lainnya mirip pungutan liar yg kian menerpa bangsa ini. Dilain pihak proses
penegakan hukum yg kian dipertanyakan sang pencari keadilan menjadi salah satu permasalahan yang harus dibenahi sang Pemerintah. Seharusnya, negara mengklaim hak-hak setiap rakyat negara, sebagaimana status dan fungsi berasal negara itu sendiri yg diatur pada Konstitusi Negara Republik Indonesia

NAMA: FARIS ILHAM HIDAYAT

NPM: 2215061118

KELAS: PSTI B

PRODI: TEKNIK INFORMATIKA

ANALISIS VIDEO "Supremasi Hukum 2"

Hukum telah mendapatkan kepercayaan untuk menjadi pengatur tata kehidupan suatu negara serta rakyatnya. Jika masyarakat dahulu mengikuti hukum alam sebagai pedoman, maka pada masyarakat modern seperti saat ini tidak bisa lagi mengikuti Custumary Law atau Interactional Law. Hukum telah menjadi sebuah orde yang telah dibuat dengan sengaja. Hukum modern menjadi suatu hal yang diprioritaskan dalam kehidupan dunia modern yang semakin kompleks. Sebagai mana dicantumkan dalam UUD NKRI 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam kehidupan modern ini, kita perlu memiliki hukum yang berdasar pada pengetahuan dan teknologi untuk menciptakan tempat dan rumah yang nyaman bagi setiap orang. Jika tidak, maka indonesia akan menjadi ladang bagi para koruptor yang dapat memanfaatkan pengacara untuk menegakkan keadilan yang seharusnya tidak pantas ia dapatkan. Reformasi yang hadir sejak 1998 membuka babak baru bagi kehidupan hukum di negara Indonesia. Slogan reformasi antara lain yakni demokratisasi dan desentralisasi. Pembangunan masyarakat madani atau civil sosiety menyebabkan penyelenggaraan hukum di Indonesia tidak terlepas dari pengawasan media serta masyarakat sosial. Sehingga terbentuklah lembaga-lembaga pengawas penyelenggaraan hukum di Indonesia seperti ICW, POLICE WATCH, dan MAPPI.

NAMA: FARIS ILHAM HIDAYAT

NPM: 2215061118

KELAS: PSTI B

PRODI: TEKNIK INFORMATIKA

ANALISIS VIDEO "Supremasi Hukum"

Dalam video tersebut disampaikan bahwa Demokrasi dan Demokratisasi memberikan pekerjaan rumah yang besar seiring dengan berjalannya reformasi, dikarenakan hal ini tidak bisa berdasar pada hukum masa lalu dengan pemerintahan yang otoriter dan sentralistik. Hal ini juga difaktorkan oleh tuntutan masyarakat serta lembaga-lembaga di negara Indonesia baik itu eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Harapan untuk memajukan perekonomian di negara Indonesia menyebabkan peran hukum tidak dapat diabaikan, karena sepatutnya menjadi pendukung di bidang perekonomian, bukan sebagai penghambat. Para investor yang akan menanam investasi akan memandang hukum pada suatu wilayah terlebih dahulu, barulah setelah itu memandang unsur-unsur lainnya. Dan apabila dalam suatu negara memiliki hukum yang baik, tentulah mereka akan merasa aman menanamkan modalnya pada negara tersebut.

NAMA: FARIS ILHAM HIDAYAT

NPM: 2215061118

KELAS: PSTI B

PRODI: TEKNIK INFORMATIKA